Ditemukan 3741 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Perikanan Warga negara asing Wilayah laut indonesia Poligami; izin poligami; poligami warga negara asing; poligami wna
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Waris
Register : 18-11-2011 — Putus : 06-09-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 74/Pdt.G/2010/PN.Ska
Tanggal 6 September 2011 — TEDJO KRISTANTO, S.H. Alias THE GE KING VS OMAN Alias THE GING LIEM, DKK
213 — 32
  • Bahwa uang pembelian tanah Hak Milik No. 496 tersebut diHalaman 10 dari 53 halaman Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor :74/Pdt.G/2010/PN.Ska.atas adalah uang Almarhum The Seng Liong/Tjioe yangtelah diakui oleh ahli waris Almarhum TuanSoenarwihardjo bahwa nama Almarhum Soenarwihardjodipinjam untuk membeli tanah tersebut karena almarhumThe Seng Liong/Tjioe masih WNA dimana pengakuan ahliwaris Almarhum Tuan Soenarwihardjo dituangkan dalamSurat Pernyataan yang. dilegalisasi oleh Notaris InaMegahwati
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 06-01-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pdt.G/2017/PN Bdg.,.
Tanggal 11 Januari 2018 —
69 — 15
  • COBIAN Seyy uejUNyY UBJOde7 UeUIeS Adoo ojo :: (0198/04) UBOJASI8g UBBYesSNsg ipefuayy (wna)wnwWf) ueeYyesnisd yNjueg ueUlebUueg Buelus g66lUNYEL 6 ON YejUSWsd UeINeleq ISyV UeUIeES Adoo ojOY :Idy ejaey(winjadq) winwn ueeyesned ipeluey idy eleiey (uelieg)uejemer UeBYyesnied yNjueg UeYebUeq Hues!
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 26-06-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 170 K/TUN/2013
Tanggal 26 Juni 2013 — JOHANNA vs MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
201 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp. 489.000,SEIMUANN ssescciscses wna ow Rp. 500.000,Halaman 51 dari 51 halaman. Putusan Nomor 170 K/TUN/2013
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus PHI
Register : 21-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smg
Tanggal 17 April 2017 — PT. WORKSHOP INDONESIA VS NUGROHO FIBRIYANTO,DKK
113 — 40
  • The Workshop Indonesia sudah berdiri 3 tahun lebih ; Bahwa setahu saksi pemilik perusahaan tersebut adalah DIEGO YOFEE ,orang Argentina dan RORI oranng Australia , sedangkan managerperusahaannya adalah AMIEN RHOMADHON; Bahwa setahu saksi pemilik perusahaan adalah WNA yang tinggal di Bali; BAHWA Totok /Penggugat Il masuk di PT.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 14-03-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 78-K/PM.II-08/AD/III/2019
Tanggal 8 April 2019 — Oditur:
Yanto
Terdakwa:
Aidrus Akbar
50 — 13
  • Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukumpidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 25,7 dan 8 KUHPyaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warganegara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 25,7,8 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwasebagai anggota TNI adalah warga negara Indonesia (WNI).
Pengadilan DILMIL III 13 MADIUN Pidana Militer
Register : 07-10-2019 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan DILMIL III 13 MADIUN Nomor 42-K/PM.III-13/AD/X/2019
Tanggal 4 Nopember 2019 — Oditur:
Ismiyanto,SH
Terdakwa:
Suprayitno
138 — 45
  • Unsur Kesatu: Setiap orang.Yang dimaksud dengan setiap orang adalah identik denganpengertian barangsiapa sebagai Subjek hukum, dimana Terdakwatunduk pada kekuasaan Peradilan Militer.Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukumpidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 29 KUHP yaituadalah semua Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk WargaNegara Asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagaianggota TNI adalah Warga Negara Indonesia
Pengadilan PN STABAT Pidana Khusus
Register : 03-01-2019 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PN STABAT Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Stb
Tanggal 20 Februari 2019 — Pemohon:
Budi Gunawan
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Langkat Cq. Penyidik Kepolisian Resort Langkat
2.Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Langkat
89 — 1332
  • Pengisianformulir dilakukan secara jelas atau tugas (pemeriksaan luar ataudalam keduanya) dan dilengkapi dengan keadaanpadasaatdiketemukan;2) Surat permintaan Visum et Repertum dikeluarkan dan ditandatanganioleh pejabat tertentu dan kepala kepolisian yag pada dasarnyaadalah pejabat yang berwenang;3) Permintaan Visum et Repertum terhadap korban WNA, dilakukansama terhadap WNI, guna pemberitahuan kepada kedutaan atauperwakilan Negara dari korban;4) Permintaan Visum et Repertum di kirim dalam waktu
Pengadilan DILMIL III 17 MANADO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-11-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 23-12-2015
Putusan DILMIL III 17 MANADO Nomor 101-K/PM.III-17/AD/XI/2015
Tanggal 19 Nopember 2015 — PRAKA FAJRIYANTO
133 — 42
  • MajelisHakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :Unsur Kesatu : Penyalah gunaBahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 15 UndangundangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalah guna adalahorang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawanhukum, sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifattanpa hak atau melawan hukum.Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukumpidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 29 KUHP yaituadalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negaraasing (WNA
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 30-05-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 04-09-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 87/G/2012/PTUN.JKT
Tanggal 2 Agustus 2012 — Drs. Nicolaus Wenda;Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
47 — 34
  • melanggar UU Nomor 8 Tahun 1974,tentangPokokPokok Kepegawaian khususnyaketentuan:e Pasal 19 yang menyatakan : bahwa pengangkatan dalam jabatandidasarkan prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian,pengalaman, dapat dipercaya, serta syaratsyarat obyektiflQinnya;e Pasal 20 yang menyatakan : bahwa untuk lebih menjamin obyektifitasdalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat danpengangkatan dalam jabatan diadakan daftar penilaian pelaksanaanpekerjaan dan daftar urutKEPANGKAlAN; wna
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 12-02-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 224/PDT/2019/PT DPS
IDA BAGUS PUTRA: melawan IDA BAGUS ANOM DARMAWAN, dk
226 — 136
  • Pengangkatan Anak menurut Hukum Adat.Maka dapat dijelaskan bagaimana ketentuanketentuan yang mengatur tentangpengangkatan anak dimaksud di Indonesia menurut Pedoman PelaksanaanPengangkatan Anak, yaitu :1.Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Anak antar warganegara Indonesia(Domestic Adoption) , yakni kategori Calon Orang Tua Angkat, yaitu orangtua lengkap suami dan isteri warga negara Indonesia ( WNA ) dan menurutPersyaratan Pengangkatan Anak (Pasal 12 & Pasal 13 PP No. 54 Tahun2007 tentang Pelaksanaan
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 13-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 20-01-2022
Putusan PT SEMARANG Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 18 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat : LILY
Terbanding/Penggugat : SUWANTO
Terbanding/Turut Tergugat I : MEILINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : Ny. TANTY HERAWATI, S.H.,M.H
Terbanding/Turut Tergugat III : BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG A. YANI SEMARANG cq. BRI PRIORITAS
227 — 112
  • lalu Penggugat menghubungi Tergugat (LILY) untuk bersamasama mengurus dan mencari persyaratan yang kurang salah satunya suratkematian orang tua kandung almarhum Siauw Widodo, tetapi TergugatHalaman 4 dari 48 Putusan Nomor 536/Pdt/2021/PT SMG10.11.12.mengatakan kepada Penggugat kalau mengurus Suratsurat kematianmemerlukan biaya mahal kisaran sebesar Rp 250.000.000, sampaidengan Rp 500.000.000,, dengan alasan karena orang tua kandungalmarhum Siauw Widodo statusnya masih sebagai Warga Negara Asing(WNA
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 13-03-2014 — Upload : 12-05-2014
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 10-K/PM I-04/AD/I/2014
Tanggal 13 Maret 2014 — Serda Achmad Basyuny Praka Palatansa
75 — 31
  • Sesuai ketentuan Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP yang dimaksuddengan Barang Siapa sebagai pendukung Hak atau Subyek Hukum adalah orangatau manusia yaitu semua WNI dan WNA yang memenuhi persyaratan yang diaturdalam Pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk anggota TNI.Menurut Pasal 52 KUHPM Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk padakekuasaan Badan Peradilan Militer.Berdasarkan keterangan para Saksi dan para Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh faktafakta sebagai
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 18-01-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 24-01-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/Pid.Sus/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juni 2016 — Pidana - YEUNG MAN FUNG
70 — 14
  • Dengan perbandingan 70 %WNA dan 30 % WNI; Bahwa pada tanggal 10 September 2015 saksi dinas siang, sejak pukul07.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 WB ; Bahwa pada hari itu saksi pulang ke rumah saksi sekitar pukul 19.00 WIB Bahwa malam itu saksi ditelepon oleh anak buah saksi yang saat itumenjabat sebagai Komandan Regu / Danru (yang sekarang sudahmeninggal) yang mengatakan bahwa ada penggerebekan di ApartemenJayakarta menyangkut adanya Narkoba ; Bahwa saksi menjawab itu hal yang biasa dan karena saksi
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 06-02-2013 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 30-10-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 41/PID.B/2013/PN.MTR
Tanggal 25 April 2013 — - SATRIAWATI als RIA
68 — 47
  • tertuangdalam BAP dan keterangan tersebutBahwa saksi sebagai Kepala Seksi Bimas Islam di kantor Kementrian AgamaKabupaten Lombok Barat sejak tahunBahwa prosedur kelengkapan persyaratan administrasi pernikahan bagi warga negaraasing baik laki laki mapun perempuan yang menggunakan Visa turis yaitumelampirkan foto copy buku pasport, Surat ijin menikah dari kedutaan negarapemohon, surat keterangan status dari kantor catatan sipil negara pemohon, pas fototerbaru ukuran 2x3 sebanyak tiga lembar, apabila WNA
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 28-08-2014 — Putus : 30-06-2015 — Upload : 21-01-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 409/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst.
Tanggal 30 Juni 2015 — J E N N Y >< PRANATA NUSANTARA, SH ,Cs
282 — 129
  • Bahwa, dalam perkawinan PENGGUGAT dengan Almarhum IEWANHARTO, lahir seorang anak yang bernama SYENCE HARTO sebagaimanaternyata dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 377/U/JP/2004 tertanggal 10Maret 2004 yang dikeluarkan Kepala Suku Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat dan catatan pinggir Nomor : 960/WNA/2004 tertanggal 3 September 2004, yang dikeluarkan Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;Hal. 3 dari 51 Hal Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-10-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1296 K/Pdt/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — RAYMOND TEDDY H vs PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA, dkk
155 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Corporate Rate tersebutdiberikan oleh General Maneger Hotel Hilton pada saat itu pada tahun 1984yang bernama Claus Sak (WNA asal Swedia) memberikan corporate ratesebesar 60 (enam puluh)% sampai dengan 70 (tujuh puluh)% untuk jeniskamarkamar tertentu.
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Register : 18-05-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Lbj
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
120 — 78
  • Dalam dalil gugatan Nomor (11), Penggugat menyatakan bahwa Tergugat V didalam sertivikat hak milik 00045 sebagai pengganti kKedudukan Tergugat III yangadalah seorang WNA (Warga Negara Asing) yang tidak boleh memiliki hak atastanan di Indonesia. Maka terhadap dalil tersebut Tergugat V menjawab ataumenanggapi sebagai berikut :a.
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama
Register : 21-08-2019 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 1292/Pdt.G/2019/PA.JP
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
432 — 183
  • secaraContentious, yang mana mau tidak mau harus melibatkan orangtua dansaudarasaudara/ahli waris Lubbert Harmen Van Der Horst BinLUBERT VAN DER HORST sebagai pihak dalam permohonan ini(sebagai Para Termohon), dengan demikian agama Para Termohonyang beragama Non Muslim sifatnya hanyalah penyerta/pelengkap,dengan demikian dalam perkara aquo, agama Para Termohon tidakberkaitan dengan Kompetensi Absolut.Bahwa karena LUBBERT HARMEN VAN DER HORST bin LUBERTVAN DER HORST telah meninggal dunia dan masih berstatus WNA
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 28-11-2014 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 15-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 489/PDT.G/2014/PN JKT.UTR
Tanggal 26 Agustus 2015 — Penggugat:
1.MASSA'ADAH BINTI H SALEH
2.IRFAN FAUZY bin MUHAMAD ZEN
3.HADIAN Bin MUHAMAD ZEN
4.SLAMET IMAM SANTOSO Bin MUHAMAD ZEN
5.HASANUDDIN Bin LIYAS
6.HALIMAH Binti LIYAS
7.IJAH Binti RUSLAN
8.RIMA HERMAWAN Binti HAMDANI
9.ERI HARYADI Bin HAMDANI
10.HENDI SETIADI Bin HAMDANI
11.MAISAROH Binti LIYAS
12.MARDANI Bin LIYAS
Tergugat:
1.PT JAKARTA PROPERTINDO
2.PT WARINGIN MULTICIPTA
173 — 117
  • . ; CO wna nn nnn nnn nnn nnn nn rn nnn nnn nnn nnn nn nn nen nnn nnn nnn n nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnn PutusanMahkamah Agung RI No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1948 : secaraformil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terpekara diperolehTergugat. ; wa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas dan tidakterbantahkan menjadi dasar dan alasan yang telah cukup bagi Majelis Hakimuntuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.; B.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 25-10-2018 — Putus : 26-04-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 25/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 26 April 2019 — Penggugat:
1.SALMUN MESSAKH
2.SOFIA MAGDALENA ROSMINI MESSAKH
3.THERESIA ADOLFINA MESSAKH
Tergugat:
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUPANG
Intervensi:
WILHELMINA ARIANTJE MESSAKH
152 — 86
  • Akta kematian umum adalahakta yang diterbitkan dimana laporan kematian itubelum lewat 10 hari bagi WNI dan 3 hari bagi WNA,dengan syarat : 1) Ada serta keterangan kematian dari lurah/ kepaladesa dan atau dari rumah sakit ; 2) Akta perkawinan dan akta kelahiran anakanaknya, bila sudah menikah dan mempunyalAkta kematian khusus adalah akta yang dterbitkan bilalaporan kematian lebih dari 10 hari dan syaratnyaadalah harus ada penetapan dari PN di wilayah hukumtempat terjadinya kematian ; Yang termuat