Ditemukan 44594 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Surat keputusan menteri negara agraria Surat keputusan kepala inspeksi agraria jawa timur Konsorsium pembaruan agraria (kpa) vs presiden republik indonesia;; Konsorsium pembaruan agraria (kpa). Dkk vs presiden republik indonesia;; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs indrarini sawitri Sh;; Robert sudjasmin vs kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional ri; Ahmadi Sh vs menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional; Jaya Sh. Mm vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional; Menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional vs ahmadi S.h; Budiarto karim vs menteri agraria dan tata ruang / kepala badan pertanahan nasional ri;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4803 K/Pdt/2023
Tanggal 20 Desember 2023 — KEMENTERIAN AGRARIA Dan TATA RUANG Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG, DK VS PT. AGRA WISESA WIDYATAMA
34 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIANAGRARIA Dan TATA RUANG Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUBANG, DK VS PT. AGRA WISESA WIDYATAMA
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 12-01-2022 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 05-08-2022
Putusan PN MALANG Nomor 20/Pdt.G/2022/PN Mlg
Tanggal 28 Juli 2022 — Penggugat:
Roy Rafidianta
Tergugat:
Lilik Suprapti
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang
66 — 0
  • Penggugat:
    Roy Rafidianta
    Tergugat:
    Lilik Suprapti
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 18-01-2022 — Putus : 22-09-2022 — Upload : 28-09-2022
Putusan PN PARIAMAN Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Pmn
Tanggal 22 September 2022 — Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
62 — 7
  • Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 02-01-2018 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 05-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 K/TUN/2018
Tanggal 15 Februari 2018 — KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR;
84 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR;
    KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATARUANG/PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, tempatkedudukan di Jalan Tegar Beriman, Kecamatan Cibinong,Kabupaten Bogor;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ispriyadi Nurhantara, S.H.dan kawankawan, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, KonflikPerkara Pertanahan, kewarganegaraan Indonesia, padaHalaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria TataRuang/Pertanahan Kabupaten Bogor ( Tergugat ) berupa :1)2)Sertipikat Hak Milik Nomor 1701/Desa Cibeureum, tanggalpenerbitan Sertipikat 18 Desember 2012, Surat Ukur Nomor: 341Cibeureum 2012 tanggal 04 Desember 2012, seluas 2.868 M2atas nama Christalia Pinky Riady;Sertipikat Hak Milik Nomor 1702/Desa Cibeureum, tanggalpenerbitan Sertipikat 18 Desember 2012, Surat Ukur Nomor:35/Cibeureum/
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 21-12-2023 — Putus : 11-01-2024 — Upload : 11-01-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 662/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 11 Januari 2024 — Penggugat:
Bambang Sugiarto, SH
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
179 — 0
  • Penggugat:
    Bambang Sugiarto, SH
    Tergugat:
    Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Tanah
Register : 13-03-2014 — Putus : 30-12-2014 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 121/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 30 Desember 2014 — PT.SIAGA BHAKTI WIRASTA >< Sdr .Suning Haji Sinde,Cs
119 — 49
  • Kepala Kantor Agraria ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, dengan Sertifikat Hak Milik No.158/Pejaten Barat.;4.
    Kepala Kantor Agraria ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.;b. Nama Turut Tergugat I pada Akta Jual Beli No. 10/JS/1988, tertanggal 04 Agustus 1988, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan S.H., dan Sertifikat Hak Milik No. 180/Pejaten Barat, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 1.663 m2, yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jl.
    Kepala Kantor Agraria ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.;c. Nama Turut Tergugat II pada Akta Jual Beli No. 9/JS/1988, tertanggal 04 Agustus 1988, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan S.H dan Sertifikat Hak Milik No. 159/Pejaten Barat, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 477 m2, yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jl.
    Kepala Kantor Agraria ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.;b. Akta Jual Beli No. 10/JS/1988, tertanggal 04 Agustus 1988, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan S.H., dan Sertifikat Hak Milik No. 180/Pejaten Barat, yang menggunakan nama Turut Tergugat I, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 1.663 m2, yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jl.
    Kepala Kantor Agraria ub. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah.;c. Akta Jual Beli No. 9/JS/1988, tertanggal 04 Agustus 1988, yang dibuat di hadapan Notaris di Jakarta, Ny. Sumardilah Oriana Roosdilan S.H dan Sertifikat Hak Milik No. 159/Pejaten Barat, yang menggunakan nama Turut Tergugat II, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Jakarta Selatan, dengan luas tanah 477 m2, yang terletak di Desa/Kelurahan di Pejaten Barat, Jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-03-2012 — Putus : 23-04-2012 — Upload : 23-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 K/TUN/2012
Tanggal 23 April 2012 — MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, III. SITTI HAERANI KAIMUDDIN vs HJ. GUSTI AMINAH K. YUSUF;
64 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI dan Pemohon Kasasi III : SITTI HAERANI KAIMUDDIN tersebut ;
    MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KENDARI, III. SITTI HAERANI KAIMUDDIN vs HJ. GUSTI AMINAH K. YUSUF;
    Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 36XI1997 tanggal 07Oktober 1997, pada tanggal 30 September 2010 sepenuhnya dalil dalil yangdibuat buat agar gugatan yang diajukan tampak wajar dan memenuhi ketentuanyang berlaku.
    No.2027 K/Pdt/1991 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraacht vangewijsde) ;Bahwa penerbitan Surat Keputusan Tergugat in casu Surat Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 36IX1997 tanggal 07 oktober 1997, adalah selain dalam rangka melaksanakanPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Februari 1996 Reg.
    Tantuang Daeng Mangepe yang diterbitkan Sertipikatnyaberdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi tanggal 15 Februari1996 No. 2027 K/Pdt/1991 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 36XI1997 tanggal 07 Oktober1997 dan kembali ditegaskan serta dinyatakan tidak memiliki hubungan hukumHal. 11 dari 46 hal. Put.
    Bahwa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia No. 36XI1997 tanggal 7 Oktober 1997 sudah tidak dapat lagidiajukan ke depan persidangan Tata Usaha Negara, karena telah lewat waktu 90(sembilan puluh) hari.
    Bahwa Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia No. 36XI1997 telah disampaikan kepada Hj. Sarifah Fatimahdkk. (orang tua Penggugat materiil), melalui Kantor Pertanahan Kotamadya Kendaridan atau melalui Kantor Pos dan Giro ;6.
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 16-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 49/Pdt.G/2019/PN Pwt
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
RUDIANTO
Tergugat:
SUKARDI
Turut Tergugat:
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
80 — 26
  • Penggugat:
    RUDIANTO
    Tergugat:
    SUKARDI
    Turut Tergugat:
    Kementrian Agraria dan Tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
    Raya Baturaden Km 8 Desa RempoahKecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumasberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2019sebagai Penggugat I;Lawan:Sukardi, dahulu bertempat tinggal Kelurahan Bancarkembar,Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas,sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Pertanahan Nasional KabupatenBanyumas, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.356 358 Purwokerto, sebagai Turut Tergugat
    karenatidak berdasar maka sepatutnya untuk ditolak ;Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pat.G/2019/PN PwtMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkansebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harusdihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan Pasal 19 ayat (1) Undangundang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria
Pengadilan PN BENGKULU Perdata
Register : 16-10-2023 — Putus : 20-03-2024 — Upload : 21-03-2024
Putusan PN BENGKULU Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Bgl
Tanggal 20 Maret 2024 — Penggugat:
Yardena Novianti
Tergugat:
Aryanto Widodo
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang Kota bengkulu
44 — 20
  • Memerintahkan Kantor Agraria dan Tata Ruang Kota Bengkulu (Turut Tergugat) untuk membalik namakan SHM Nomor 4/PJ dengan Surat Ukur tanggal 3 Maret 1983 dengan nomor 504/1983, seluas 243 (Dua Ratus empat Puluh Tiga meter persegi) terdaftar atas nama TERGUGAT/Aryanto Widodo kepada atas nama PENGGUGAT yaitu Yardena Novianti;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.220.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
Penggugat:
Yardena Novianti
Tergugat:
Aryanto Widodo
Turut Tergugat:
Kantor Agraria dan Tata Ruang Kota bengkulu