KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATENSIDOARJO ; KALIM, ; H. AKSON HADI ; H. ACHMAD BASORI ; AS'ALUTH THOYYIBAH ; KH. ABD. SALAM MUDJIB

HASIBUAN;1.DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM (DKPP) REPUBLIK INDONESIA,2.KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SUMATERA UTARA

dan fasilitas sebagai anggotakomisioner KPU.

Pada awalnya semuarekan anggota KPU Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, yang berjumlah 5 orangbekerja secara baik, saling bantu membantu sesama rekan KPU dan menghormatiposisi masingmasing di KPU Padang Lawas Utara, Sumatera Utara ;Bahwa belum genap sebulan Penggugat bekerja sebagai anggota KPU PadangLawas Utara, Sumatera Utara, petaka menimpa Penggugat. Penggugat mengalamipelecehan seksual yang di terjadi di lingkungan kerja yang dilakukan atasankepada bawahan.

Penggugat menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukanKetua KPU Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Bapak Drs. Safri Siregar diKantor KPU Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, tepatnya di ruang kerja KetuaKPU Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.

Penggugat yang ingin mengabdiuntuk masyarakat dan bangsa dengan bekerja sebagai anggota KPU KabupatenPadang Lawas Utara, Sumatera Utara, tidak pernah bermimpi menjadi korbanpelecehan seksual yang justru dilakukan Ketua KPU Kabupaten Padang LawasUtara, Sumatera Utara. Sebagai Ketua KPU Kabupaten Padang Lawas Utara,Sumatera Utara, Bapak Drs.

Apalagi KPU ProvinsiSumatera Utara tidak mau dan tidak berani memberikan sanksi keras sesuaiPeraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKKP No, 13 tahun 2013 Jo. No. 11Tahun 2012 Jo No. 1 Tahun 2012 Tentang KODE ETIK PENYELENGGARAPEMILU kepada Drs.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KUDUS

M E L A W A N KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA TANGERANG SELATANDANMULYANAH ANWAR

Bahwa seluruh tahapan pencalonan dilaksanakan berdasarkanPeraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, danJadwal Penyelenggaraan Pemilihaan Umum Anggota DPR, DPD, danDPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan KPU Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan KedelapanAtas peraturan KPU Nomor 7 tahun.

Bahwa pada tanggal 23 April s/d 06 Mei 2013 sesuai denganPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 jo PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2014 tentang PencalonanAnggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Surat Edaran KPU No : 229/KPU/IV/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan AnggotaDPR, DPD, dan DPRD, dan Prosedur Tahapan Pencalonan AnggotaDPRIDPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang diterbitkan olehSekretariat Jenderal KPU RI, Tergugat melakukan verifikasiadministrasi terhadap

Urut 1 untuk Daerah PemilihanTangerang Selatan 5 meliputi Kecamatan Ciputat Timur dalam PemilihanUmum Legislatif Tahun 2014 adalah nyata sebagai sengktea PemilihanUmum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 257 UndangUndang RINO. 8 tahun 2012 tentang Pemilihnan Umum Anggota DPR, DPD danDPRD yang menyebutkan bahwa "sengketa Pemilu adalah sengketayang terjadi antar peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu denganPenyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU,KPU Propinsi dan KPU Kabupaten

Peraturan KPU Nomor 07 tahun 2012, maka Gugatan Penggugattelah KEDALUWARSA/LEWAT WAKTU karenanya patut ditolak, atausetidaktidaknya gugatan ini dikesampingkan demi hukum;Cc)Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 257 maka gugatan a quoterkualifikasi sebagai sengketa Pemilu sebagaimana dimaksud Pasaltersebut bahwa Sengketa Pemilu adalah sengketa yang terjadi antarpeserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggarapemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Propinsi,dan KPU Kabupaten

dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Propinsi,dan KPU Kabupaten/Kota.

Penggugat : NOLDY AWUYTergugat : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MINAHASA UTARATergugat II Intv. : VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN, Ir. JOPPIE LENGKONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MINAHASA UTARA,tempat kedudukan di JI. Worang, Airmadidi Atas, KabupatenMinahasa Utara, Propinsi Sulawesi Utara, yang dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya bernama : CARLES YOHANES WOROTITJAN, S.H., M.H,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala SubBagian Hukum Komisi Pemilihan Umum KabupatenMinahasa Utara beralamat di Jl.

Runtu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara;Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi SulawesiUtara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) harisetelah dibacakan; dan = Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesiauntuk mengawasi pelaksanaan Putusan inl; 12.

Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 154 UUNo. 1 Tahun 2015, dan Peraturan KPU No.9Tahun 2015. Gugatan sengketapilkada yang timbul sebagai akibat keputusanKPU Provinsi atau KPUkabupaten/kota dapat diajukan ke di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN);Kedudukan Penggugat; 7.

Oleh karena itu yang menjadi dasar pertimbangan hukum diterbitkannyaSurat Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo adalah Peraturan KPU No.11 Tahun 2015, bukan Peraturan KPU No. 2 Tahun 2015 tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana didalilkan Penggugat;Bahwa selain berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, Tergugatmenerbitkan keputusan objek sengketa a quo merupakan tindakan

Provinsi dan/atauKPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 153 tersebut mensyaratkan bahwa CalonGubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota merupakan pihak yang mempunyaihak gugat dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah, hal ini dimaksudkan agarPemilihan Kepala Daerah dapat terlaksana dengan baik efektif dan efisien, namunHalaman 57 dari 60 halaman Putusan Perkara Nomor: 09/G/2016/PTUN.Mdotetap terjaga Pelaksanaan

Pembanding/Penggugat : AKHYANI
Terbanding/Tergugat I : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Terbanding/Tergugat II : dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.P.H

DIDIN SAPRUDIN, DH VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LEBAK;

., M.H. dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatdari Law Office ChMP, beralamat di Wisma Semeru Lantai 3Blok OL 21 Jalan Taman Kemang Nomor 18, Kemang,Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor29/ChMPCSDS/III/2018, tanggal 26 Maret 2018;Pemohon Kasasi;LawanKOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN LEBAK,tempat kedudukan di Jalan Abdi Negara Nomor 08,Rangkasbitung Barat, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak,Banten;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Saleh, S.H., dan dankawankawan, kewarganegaraan

Rencana Kebutuhan Biaya Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2010 Putaran I (Pertama) dari KPU Kota Mataram.11. Surat No: 279/359/KPU-KM/XII/2010 tanggal 31-12-2010 perihal Laporan pertanggung-jawaban Dana Hibah Pemilukada Kota Mataram dan Lampiran berupa :a. Laporan pertanggungjawaban Belanja Honorarium dan Uang lembur KPU Kota Mataram dalam rangka Pemilukada Tahun 2010.b.

Tunjung Bulan No: 280/276/KPU-KM/IX/2010 tanggal 01-09-2010 dan Kwitansi tanggal.... 2010 sebesar Rp. 94.413.000.- untuk pembayaran SPK.No. 019/PPKo/KPU-KM/V/2010 taggal 4 Mei 2010 pekerjaan pengadaan formulir Pemilukada Kota Mataram pada KPU Kota Mataram 2010.14. 1 (satu) buah dokumen pekerjaan pengadaan sampul/amplop Pemilukada Kota Mataram tahun 2010 atas nama CV. Jati Suara, surat permohonan transfer dana untuk pembayaran rekanan dari Bendahara Pemilukada KPU Kota Mataram ke rekening CV.

Jati Suara No : 280/274/KPU-KM/IX/2010 tanggal 1 September 2010 dan Kwitansi tanggal 2010 sebesar Rp. 26.953.000.- untuk pembayaran SPK.No. 005/PPKo/KPU-KM/II/2010 taggal 10 Pebruari 2010 pekerjaan pengadaan amplop/sampul Pemilukada Kota Mataram pada KPU Kota Mataram tahun 2010.15. Foto copy Cek No. AHH 439793 tanggal 05 April 2012 sebesar Rp. 78.769.016.- 16.

SK KPU Kota Mataram No : 37a Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Penerima Barang/Jasa Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Mataram TA 2010 pada Sekretariat KPU Kota Mataram Tahun 2010.21. SK KPU Kota Mataram No.: 37b Tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Penerima Barang/Jasa Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Mataram TA 2010 pada Sekretariat KPU Kota Mataram Tahun 2010.22. Daftar Terima Uang THR an.

Ps. 21 atas pembayaran honorarium Badan Penyelenggara Pemilukada tahun 2010 pada KPU Kota Mataram bagian Juni 2010 an. Lafat Akbar dkk.- Pph. Ps. 21 atas pembayaran honorarium Badan Penyelenggara Pemilukada tahun 2010 pada KPU Kota Mataram bulan Juli 2010 an. Lafat Akbar dkk.- Pph. Ps. 21 atas pembayaran honorarium Badan Penyelenggara Pemilukada tahun 2010 pada KPU Kota Mataram bulan Agustus 2010 an. Lafat Akbar dkk.Dikembalikan kepada kepada KPU Kota Mataram.9.

KPU Kota Mataram Tahun 2010.SK KPU Kota Mataram No.: 37b Tahun 2010 tentang PengangkatanPejabat Penerima Barang/Jasa Pemilu Walikota dan Wakil WalikotaMataram TA 2010 pada Sekretariat KPU Kota Mataram Tahun 2010.Daftar Terima Uang THR an.

Jumlah Anggaran yang dialokasi/SP2Dkan ke KPU Rp 5,794,800, 856 , b. Jumlah Anggaran yang dipergunakan oleh KPU Rp 5, 783,952,060 , c.

dan Sekretaris KPU Kota Mataram serta Pejabat Pembuat Komitmen(PPKo).

Honorarium Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi, Anggota Pokja KPU Provinsi,Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Anggota Pokja KPU Kabupaten/Kota, PPK, Sekretariat PPK, PPS, sekretariat PPS, KPPS, PetugasPemutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Provinsi, Sekretariat PanwasluProvinsi, Anggota Pokja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/ Kota, Anggota PokjaPanwaslu Kabupaten/ kota, Panwaslu Kecamatan, SekretariatPanwaslu Kecamatan

Honorarium Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota,Sekretariat KPU Provinsi, Anggota Pokja KPU Provinsi, Sekretariat KPUKabupaten/Kota, Anggota Pokja KPU Kabupaten/ Kota, PPK, SekretariatPPK, PPS, sekretariat PPS, KPPS, Petugas pemutakhiran data pemilih,Halaman 108 dari 159 Putusan Perkara Nomor : 24/PID.SUS.

INTAN BASRI, SH sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N :KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI SULAWESI SELATAN sebagai TERGUGAT;

2 Bahwa KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga negarayang bersifat hirarkis sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yangbersifat nasional, tetap dan mandiri.

Selatan Nomor : 04/DKKPUSS/VI/2009;Bahwa Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) PropinsiSulawesi Selatan yang bersifat ad hoc dan sebagai alat kelengkapanKomisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan, dibentukberdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi SulawesiSelatan;Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo tidak sah atau batal demi hukum(ex tunc) karena didasarkan pada penetapan rekomendasi DewanKehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi SulawesiSelatan yang

Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan KomisiPemilihan Umum (KPU) Nomor 38 Tahun 2008 tentang Tata KerjaDewan Kehormatan KPU dan KPU Propinsi;9.2 Bahwa Dewan Kehormatan (DK) Komisi Pemilihan Umum (KPU)Propinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugas dankewenangannya terkait dalam hal melakukan penyelidikan dan/atauverifikasi!

Pasal 11 Peraturan KPU Nomor38 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan KPU dan KPUProvinsi, dimana ditentukan bahwa :48Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaanpelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPUKabupaten dibentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi yangbersifat ad hoc;Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi tersebutditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi;Dewan Kehormatan KPU Provinsi berjumlah 3 (tiga) orang yangterdiri atas 2 (dua) orang Anggota

KPU Provinsi dan 1 (satu)orang dari luar Anggota KPU Provinsi;Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi dipilih dari dan olehAnggota Dewan Kehormatan KPU Provinsi;Ketua Dewan Kehormatan KPU Provinsi tidak boleh dirangkapoleh Ketua KPU Provinsi;Menimbang, ... ke halaman 41Menimbang, bahwa pembentukan Dewan Kehormatan KPU ProvinsiSulawesi Selatan didasarkan atas menyikapi perkembangan yang terjadi dalamproses pelaksanaan pemungutan suara partai politik peserta pemilu dan calonanggota legislatif Tahun 2009

Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;2. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-1 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;3. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-3 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;4. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-8 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;5. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-9 yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna;6. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-10 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;7. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB-11 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;8. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;9. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;10. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna;11. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencalonan No : 25 / K / DPD PKS / 1434, PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model BA dan Model B daftar Bacaleg;14. 5 (lima) lembar foto copy Surat Laporan Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check-Up Report) an. ZAINADI;Dikembalikan kepada KPUD Kab.

di KPU Kab.

Natunaatas nama terdakwa Zainadi yaitu blanko BB, BB1, BB3, BB8, BB9,BB10, dan BB11;Bahwa benar verifikasi dokumen pendaftaran adalah berdasarkanperaturan KPU dan Petunjuk tekhnis dari KPU RI, dan setelah verifikasidilakukan rapat pleno untuk menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS).e Bahwa benar dokumen persyaratan terdakwa ZAINADI pada saattersebut dinyatakan memenuhi syarat atau MS oleh KOMISIONERKPUD Kab.

Natuna.1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 1 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 3 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 8 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 9 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 10 yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan BB 11 yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Partai KeadilanSejahtera(PKS) yang telah di legalisir KPU Kab. Natuna.1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telahdi legalisir KPU Kab. Natuna.1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Sementara (DCS) yang telahdi legalisir KPU Kab. Natuna.1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna;1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera(PKS) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telahdilegalisir KPU Kab. Natuna;1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Sementara (DCS) yang telahdilegalisir KPU Kab. Natuna;1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah dilegalisirKPU Kab.

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor 02/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET.I / 2010 tanggal 14 April 2010.6. Berita Acara Pemasukan /Pembukaan Penawaran Nomor 03/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET.I/ 2010 tanggaal 14 April 2010.7. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor 04/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET.I/ 2010 tanggal 19 April 2010.8. Dokumen Evaluasi Penawaran Pekerjaan Pengadaan /Cetak Surat suara tahun anggaran 2010.9.

Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor 05/PAN/KPU/PILKADA/PAKET. I/2010 tanggal 19 April 2010.11. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 07/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET. I/ 2010 tanggal 20 April 2010.12. Berita Acara Pembuktian Hasil Pelelangan Nomor 08/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET. I/2010 tanggal 20 April 2010.13. Surat Panitia Pengadaan Nomor: 09/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET.I/ 2010 tanggal 20 April 2010 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan/Cetak Surat Suara.14.

Surat sekretaris KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/218B-SET/KPU-BJM/IV/2010 tanggal 21 April 2010 perihal penetapan pemenang.15. Surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor 10/ PAN/ KPU/ PILKADA/ PAKET.I/ 2010, tanggal 22 April 2010 perihal pengumuman pemenang.16. Syarat-syarat umum kontrak.17. Dokumen Penawaran PT. JASUINDO TIGA PERKASA Tbk.18.

Surat Sekretaris KPU Kota Banjarmasin Nomor:270/253 A/KPU-BJM/IV/2010 tanggal 30 April 2010, Perihal Penunjukkan Penetapan penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pengadaan/Cetak Surat Suara pada KPU Kota Banjarmasin.19. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor 270/ 254-a-SET/ KPU-BJM/ V/ 2010, tanggal 3 Mei 2010.20. Amandemen Kontrak 1 Pekerjaan Pengadaan/ cetak surat suara ( Paket 1) Nomor : 270/257.a- SET/KPU-BJM/V/2010 tanggal 4 Mei 2010.21. Surat Direktur PT.

Surat Pengguna Anggaran KPU Kota Banjarmasin Nomor 270/262.a-SET/KPU-BJM/V/2010 tanggal 5 Mei 2010, perihal Undangan Negosiasi Amandemen Kontrak-I.23. Berita Acara Negosiasi Amandemen Kontrak I Nomor 270/264.a-SET/KPU-BJM/V/2010 tanggal 6 Mei 2010.24. Amandemen Kontrak nomor 270/265.a-SET/KPU-BJM/V/2010 tanggal 5 Mei 2010.25. Surat Kuasa Nomor :075/JTP-MKRT/V/2010 tanggal 24 Mei 2010, dari Direktur PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk kepada Drs.H.

ANIS KHAIRANI, SH : Bahwa pekerjaan saksi sekarang ini sekarang ini sebagai Anggota KomisiPemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin. Bahwa saksi diangkat sebagai Anggota KPU Kota Banjarmasin untuk periodetahun 2008 2013. Bahwa yang mengeluarkan SK pengaangkat saya sebagai Anggota KPU KotaBanjarmasin tersebut adalah Ketua KPU Propinsi Kalimantan Selatanberdasarkan SK No. 028/SK/2008 tanggal 20 Juni 2008.

KPU saat disampaikan oleh Sekretaris KPU dalamrapat tersebut, saat itu Ketua KPU bilang, simpan saja, nanti dibicarakan.Bahwa tidak ada petunjuk lain dari Ketua KPU.Bahwa yang ikut hadir dalam rapat tersebut ketua KPU, semua Anggota KPU,Sekretaris KPU dan saksi sendiri.54Bahwa sebelum berangkat ke Jakarta ada lagi diadakan rapat, namun saksitidak ikut.Bahwa yang berangkat ke Jakarta semua anggota Anggota KPU (5 orang),saksi dan Kasubbag Umum dan Logistik yaitu terdakwa.Bahwa Sekretaris KPU tidak

Sopyarrahman mengantarhadiah ke Sekretaris KPU Kota Banjarmasin.Bahwa pada saat ke KPU Kota Banjarmasin sebelumnya GT. SopyarrahmanFuadi menemui terdakwa dan terdakwa yang mengantar ke ruanganSekretaris KPU Kota Banjarmasin.Bahwa tujuannya mau ketemu dengan Ketua KPU, tetapi Ketua KPU tidakada.Bahwa saat itu GT. Sopyarrahman Fuadi hanya ngomong ini untuk kawankawan di KPU.Bahwa GT.

Sopyarrahman Fuadi sebelumnya sering datang ke KPU.Bahwa la datang ke KPU Kota Banjarmasin sehubungan dengan pekerjaan.Bahwa setelah menerima amlop tersebut Sekretaris KPU Kota Banjarmasintidak bilang apaapa hanya mengatakan ini untuk KPU Kota Banjarmasin.Bahwa ada disinggung mengenai persentasi pembagiannya, Ketua KPUmengehendaki 70 % untuk Komisioner KPU dan 30 % untuk Sekretariat, tetapiSekretaris KPU menghendaki 50 % untuk Komisioner dan 50 % untukSekretariat KPU.Bahwa yang mengurusi pengadaan

surat suara di KPU Kota BanjarmasinPanitia Lelang.Bahwa pemenang Lelang untuk pengadaan surat suara di KPU KotaBanjarmasin adalah PT.

Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (AANWIJZING) Nomor 02/PAN/KPU/PILKADA /PAKET.I /2010, tanggal 14 April 2010;6. Berita Acara Pemasukan/Pembukaan Penawaran Nomor 03 / PAN /KPU / PILKADA / PAKET.I/2010, tanggal 14 April 2010;7. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 04/PAN/KPU/PILKADA/PAKET.I/2010, tanggal 19 April 2010;8. Dokumen Evaluasi Penawaran wsPekerjaan Pengadaan/ Cetak Surat Suara Tahun Anggaran 2010;9.

Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor 05/PAN/KPU/PILKADA/PAKET.I/2010, tanggal 19 April 2010;11. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor 07 / PAN / KPU / PILKADA / PAKET.I / 2010, tanggal 20 April 2010;12. Berita Acara Pembuktian Hasil Pelelangan Nomor 08 / PAN / KPU / PILKADA / PAKET.I / 2010, tanggal 20 April 2010;13. Surat Panitia Pengadaan Nomor : 09/PAN/KPU/PILKADA/PAKET.I/2010, tanggal 20 April 2010 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan/ Cetak Surat Suara;14.

Surat Sekretaris KPU Kota Banjarmasin Nomor : 270/218B-SET/KPU-BJM/IV/2010, tanggal 21 April 2010 perihal Penetapan Pemenang;15. Surat Ketua Panitia Pengadaan Nomor : I0/PAN/KPU/PILKADA/PAKET.1/2010, tanggal 22 April 2010 perihal Pengumuman Pemenang;16. Syarat-syarat umum kontrak;17. Dokumen Penawaran PT. JASUINDO TIGA PERKASA Tbk.18.

Surat Sekretaris KPU Kota Banjarmasin Nomor : 270/253A/KPU-BJM/IV/2010, tanggal 30 April 2010, Perihal Penunjukkan Penetapan Penyedia Barang/ Jasa Untuk Pelaksanaan Pengadaan/ Cetak Surat Suara pada KPU Kota Banjarmasin;19. Surat Perjanjian Kerjasama (Kontrak) Nomor : 270/254.a-SET/KPU-BJM/V/2010,tanggal 3 Mei 2010. 20. Amandemen Kontrak - 1 Pekerjaan Pengadaan / Cetak Surat Suara (Paket 1) Nomor : 270/257.a - SET/KPU - BJM/V/2010 tanggal 4 Mei 2010 21. Surat Direktur PT.

Surat Pengguna Anggaran KPU Kota Banjarmasin Nomor : 270/262.a-SET/KPUBJM/V,/2010, tanggal 5 Mei 2010, perihal Undangan Negosiasi Amandemen Kontrak I.23. Berita Acara Negosiasi Amandemen Kontrak I Nomor : 270/264.a-SET/KPU-BJM/V/2010, tanggal 6 Mei 2010. 24. Amandemen Kontrak Nomor : 270/265.a-SET/KPU-BIM/V/2010, tanggal 5 Mei 2010. 25. Surat Kuasa Nomor : 075/JTP-MRKT/V/2010, tanggal 24 Mei 2010, Dari Direktur PT. JASUINDO TIGA PERKASA Tbk kepada Drs. H.

ACHMAD SYAZALIBahwa saksi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin yangdiangkat sejak tanggal 27 Oktober 2009 hingga sekarang.Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Ketua KPU Kota Banjarmasin tersebutadalah Ketua KPU Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan SK No. 30/SK/2009tanggal 07 Nopember 2009.Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ketika dilantik sebagai Sekretaris KPU KotaBanjarmasin sekitar bulan Desember 2009.Bahwa tugas Sekretaris KPU tersebut melaksanakan kegiatan pengadaan suratsuara

(KPU)Kota Banjarmasin dengan jabatan sebagai Kasubbag Hukum.

Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Banjarmasin tahun 2010.Bahwa saat itu Ketua KPU bilang, simpan saja, nanti dibicarakan.Bahwa saat itu tidak ada petunjuk lain dari Ketua KPU.Bahwa yang ikut hadir dalam rapat tersebut Ketua KPU, semua Anggota KPU,Sekretaris KPU dan saksi sendiri.Bahwa sebelum berangkat ke Jakarta ada lagi diadakan rapat, namun saksi tidakiKut.Putusan No. 26/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm.

Kepala Daerah pasangan Nomor urut 6 diMahkamah Konstitusi di Jakarta, namun Ketua KPU ada menyinggung tentangpembagiannya, yaitu 70 % untuk Anggota KPU., dan 30 % untuk Sekretariat, akantetapi terdakwa mengusulkan supaya pembagiannya 50 % untuk Anggota KPU.

simpandilacinya, kemudian setelah dimasukkan kedalam map KPU dan disimpan kedalam brankas KPU ;Bahwa terdakwa tidak mengetahui besar uang yang diberikan oleh GustiSopyarrahman Fuadi tersebut, tetapi ada kaitannya dengan pekerjaan cetakkertas Suara yang pembayarannya sudah dilunasi KPU ;Bahwa setelah menerima uang tersebut, terdakwa pada tanggal 25 Juni 2010melporkan pada Ketua KPU dan mengusulkan pembagian 70 % untukSekretariat, sedangkan 30 % untuk bagian anggota KPU ;Bahwa usulan tersebut dipending

Surat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 321/1.4/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 perihal Permohonan Bantuan Dana Kepada Bupati Kabupaten Pohuwato;2. Program/Rencana Penggunaan Dana Hibah dari APBD Kabupaten Pohuwato TA 2008 tanggal 27 Oktober 2008;3. Rekening Tabungan Simpeda Bank Sulut Cabang Marisa atas nama Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato (Drs. ABDUL WAHID/Nip. 132 160 033);4.

Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor : 16 Tahun 2008 Tanggal 31 Maret 2008 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan, Bendahara Pengeluaran APBD dan Staf Pengelola Keuangan Tahun 2008 pada Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;5.

Surat Sekretaris/KPA KPU Kabupatem Pohuwato No. 36 Tahun 2009 Tanggal 4 Mei 2009 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Panitia Pemeriksa Dan Penerima Barang Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Pada KPU Kabupaten Pohuwato;15.

Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor: 62/UP/KPU/III/2006 Tanggal 29 Maret 2006 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo; memberhentikan Dengan Hormat Dari Jabatannya ASDIN ABDJUL dan Mengangkat ABDUL WAHID sebagai Pejabat Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato;16.

Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 48 Tahun 2008 Tanggal 4 Nopember 2008 Tentang Penunjukan Bendahara Pengelola Dana Hibah Pemda Kabupaten Pohuwato Kepada KPU Kabupaten Pohuwato;17. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun Anggaran 2008;18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Bantuan Dan Fasilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009;19.

DaerahKabupaten Pohuwato Pada KPU Kabupaten Pohuwato;Salinan Surat Keputusan Sekretars Jenderal KPU Nomor:62/UP/KPU/III/2006 Tanggal 29 Maret 2006 Tentang Pemberhentian DanPengangkatan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Propinsi Gorontalo;memberhentkan Dengan Hormat Dari Jabatannya ASDIN ABDJUL danMengangkat ABDUL WAHID sebagai Pejabat Sekretaris KPU KabupatenPohuwato;Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 48 Tahun2008 Tanggal 4 Nopember 2008 Tentang Penunjukan BendaharaPengelola

) Kabupaten Pohuwato berdasarkan SuratKeputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 62/UP/KPU/III/2006 tanggal 29 Maret2006 merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada KPU KabupatenPohuwato berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor:16/Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008turut serta melakukan bersamaTerdakwa II SALMON HONTONG selaku Bendahara Pengelola Dana Hibahpada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato berdasarkan SuratKeputusan Sekretaris KPU Kabupaten Pohuwato Nomor : 48/Tahun

KPU KabupatenPohuwatoyang memiliki kKewenangan memimpin sekretanat dalam membantutugastugas KPU diantaranya memfasilitasi kegiatankegiatan yang diajukan olehbidangbidang dalam Sekretariat KPU(sebagaimanaKeputusan KPU Nomor 622tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Propinsi dan KPUkabupaten/Kota)mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU KabupatenPohuwato Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentangPenunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat PembuatKomitmen

dana dari KPU pusaft;Bahwa KPU Kabupaten Pohuwato mempunyai DIPA tersendin;Bahwa KPU Kabupaten Pohuwato dapat dana dari KPU pusatMenimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa bertanya apakah untuk pembelian barang termasuk pajak ?

Pemilu (KPU) Tahun 2008 Jo.

Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ; ___________________________3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara Nomor : 1485/Kpts/KPU-Prov-002/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tetap dan Peringatan Keras Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Provinsi Sumatera Utara ; ____________________________________________________ 4.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Anggota KPU Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Periode 2013-2018 ; ________________________________________________ 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar RP.220.000,- ( Duaratus dua puluh ribu rupiah ) ; __________________________________________________

Sifat final danmengikat dari putusan DKPPharuslah. ....haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPUProvinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu= dalammelaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusanPresiden,KPU,KPU Provinsi,KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawasluadalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifatkonkrit,individual dan final yang dapat menjadi objek gugatan diperadilan TUN.

Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilaikembali putusan DKPP yang' menjadi dasar keputusanPresiden,KPU,KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupunBawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilanTUN. Dengan demikianputusan final dan mengikat yang dimaksud dalam UndangUndang aquoharuslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi,KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu yang melaksanakan putusanDKPP ;9.

dan mengikatbagi. ....bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota danBawaslu dalam melaksanakan Putusan DKPP.

Pasal 27 ayat (5) huruf c menyebutkan : penggantian antar waktuKPU, KPU Provnsi, KPU Kab/Kota pada ayat (1) dilakukandengan ketentuan anggota KPU Kab/Kota oleh Calon AnggotaKPU Kab/Kota urutan peringkat berikutnya dari hasil pemilihanyang dilakukan oleh KPU Provinsi ; Oleh karena Tergugat II Intervensi merupakan urutan peringkat 6Calon Anggota KPU Kota Medan dalam seleksi fit and propertest(bukti TII1), maka menurut Tergugat II Intervensi penerbitan BeritaAcara Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Utara

Foto copy Surat KPU Kota Medan kepada Panwaslu Kota Medan No.675//KPU002.434863/2014 tanggal O5 Mei 2014 Tentang Undangan.Leen eee nee eee EEE EEE E EE; EEE EEE; EEE EEE EEE EEE EEE EEE EES (Bukti P6);7. Foto copy Surat KPU Kota Medan kepada KPU Provinsi Sumatera UtaraNo.681/KPU.002.434863/2014 tanggal 06 Mei 2014 Tentan mohon konsultasi.seeteeeseeeeeeee(Bukti P7);8.

Penggugat:
PADRIANTO,TH
Tergugat:
1.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musi rawas
2.Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kab.Mura

Pembanding/Penggugat : AKHYANI
Terbanding/Tergugat I : KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
Terbanding/Tergugat II : dr. Hj. Juliarti Djuhardi Alwi, M.P.H

.;VSKETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAYBRAT; Drs. AGUSTINUS SAA, M.Si.; ANDARIAS ANTOH, S.Sos., M.Si.

M.Sitelah lolos verifikasiadministrasi dan faktual sesuaisurat keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Maybrat No.14/KPU/2011 tentang PeninjauanKembali/Pembatalan Surat Keputusan(SK) KPU No. 12/KPU/2011 tentangPenetapan Pasangan Calon Bupatidan Calon Wakil Bupati KabupatenMaybrat yang lolos verifikasi danfactual pada Pemilukada KabupatenMaybrat periode tahun 2011 adalahsah menurut hukum;3.

No.14/KPU/2011 tanggal 24 Maret 2011tentang PeninjauanKembali/Pembatalan Surat Keputusan(SK) KPU No. 12/KPU/2011 tentangPenetapan Pasangan Calon Bupatidan Calon Wakil Bupati yang lolosverifikasi administrasi danfactual pada Pemilukada KabupatenMaybrat periode tahun 2011. Dengandemikian Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten MaybratNo.

No. 14/KPU/2011 tanggal 24Maret 2011 tentang PeninjauanKembali/Pembatalan Surat Keputusan(SK) KPU No. 12/KPU/2011 tentangPenetapan Pasangan Calon Bupatidan Calon Wakil Bupati yang lolosverifikasi administrasi danfactual pada Pemilukada KabupatenMaybrat periode tahun 2011adalahsah menurut hukum;tersebut diatas maka Para Tergugat IlIntervensi, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jayapura Cq. Hakim Tunggaldalam perkara iniagar memberi putusan sebagai berikut:1.

M.Si) telah lolosHalaman 15 dari 35PUTUSAN No. 30/G.TUN/2011/PTUN.JPRverifikasi administrasi dan factual sesuai surat keputusanKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat No. 14/KPU/2011tentang Peninjauan Kembali/Pembatalan Surat Keputusan (SK)KPU No. 12/KPU/2011 tentang Penetapan Pasangan CalonBupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Maybrat yang lolosverifikasi dan faktual pada Pemilukada Kabupaten Maybratperiode tahun 2011 adalah sah menurut hukum;Bahwa masalah Surat Keputusan KPU Kabupaten Maybrat

No. 14/KPU/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentangPeninjauan Kembali/Pembatalan Surat Keputusan (SK) KPU No.12/KPU/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati danCalon Wakil Bupati yang lolos verifikasi administrasi danfactual pada Pemilukada Kabupaten Maybrat periode tahun2011. Dengan demikian Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Kabupaten Maybrat No.

Penggugat:
INTERMAN
Tergugat:
1.PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI R I Cq GUBERNUR PROVINSI KALTENG Cq BUPATI KABUPATEN GUNUNG MAS
2.KPU RI Cq.KPU PROVINSI KALTENG Cq. KPU KABUPATEN GUNUNG MAS
Turut Tergugat:
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

STP, M.APyang kesemuanya merupakan PegawaiPemda Kabupaten Gunung Mas berdasarkansurat tugas dari Bupati Gunung Mas No.180/41/III/HUK.2020 tanggal 10 Maret 2020,Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;KPU RI Cq. KPU Provinsi Tempat kedudukan Jalan SupraptoKalteng Cq. KPU Kabupaten Kelurahan Tampang Tumbang = AnjirGunung Mas Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Masdalam hal ini memberikan tugas kepada1.Jimmy Winarta, S. STP, 2.Yaman S.Hut,3.Heru.

Prastowo, S.IP, 4.Imelda, ST,Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN KknDewan Perwakilan DaerahKabupaten Gunung Mas5.Spidun, S.Sos, 6.Tri Agung PriyambogoSH, 7.Julistin Falentino yang kesemuanyamerupakan Pegawai KPU KabupatenGunung Mas berdasarkan surat tugas dariKetua KPU Kabupaten Gunung Mas No.46/HK.06.2ST/6210/KPUKab/III/2020tanggal 13 Maret 2020, Selanjutnya disebutsebagai Tergugat II;Tempat kedudukan Jalan DiponegoroKelurahan Tampang Tumbang = AnjirKecamatan Kurun Kabupaten Gunung

Bahwa sejak tanah milik Penggugat dihibahkan oleh Tergugat kepadaTergugat Il dan hingga Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenGunung Mas (Tergugat II) diresmikan, Tergugat belum pernah melakukanpembebasan lahan atas sebahagian tanah milik Penggugat yangdipergunakan tersebut dengan ukuran luas 4.136 m2;7.

Adapun secara fakta keadaan lapangan adalah tanah KantorKomisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Kabupaten Gunung Mas dimaksudcuma seluas 3.544,8 M? dan lebar depan 70,8 Meter. Sehingga dapatdisimpulkan ukuran maupun objek secara spesifik tidak dapat ditunjukkanoleh Penggugat.

Dimana dengandasar tersebut dibangunlah Kantor KPU Kabupaten Gunung Mas padatahun 2005 dan langsung dioperasionalkan.

KPU Indonesia

Terbanding/Tergugat : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA SERANG