SUYATNO,MMKesatu :Melakukan perbuatan yaitu telah memberi atau menjanjikan sesuatukepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu memberikan uangsejumlah Rp.13.500.000.000, (tiga belas milyar lima ratus juta rupiah) kepadaHENDY BOEDORO selaku Bupati Kendal dan/atau WARSA SUSILO selakuKepala DPKD (Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah) Kabupaten Kendal14dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan

MUDZAKKIR, S.H., M.H. yangtelah memberikan pendapat berdasarkan sumpah yang pada pokoknya sebagaiberikut :65 Bahwa si dari Pasal 5 ayat 1 a.b UU No. 20 tahun 2001 pada pokoknyayang mengatur tentang suap menyuap yang sifatnya umum yangdilakukan oleh Pejabat Negara / Penyelenggara Negara yang menerimasuap ; Bahwa Penyelenggara Negara yang menerima suap tersebut diaturdalam Pasal 5 ayat (2) ; Sedangkan obyek yang disuap adalah Penyelenggara Negara / PegawaiNegeri Sipil ; Bahwa Pasal 5 ayat (1) ditujukan

kepada umum ; Bahwa Pasal 5 ayat (2) ditujukan kepada ke Pegawai Negeri Sipil /Penyelenggara Negara Bahwa pemberian suap tersebut dimaksudkan agar yang disuap berbuatsesuatu ; Bahwa sebagai obyek penerima suap harus Pegawai Negeri Sipil/Penyelenggara Negara dan pasal tersebut tidak bisa dikenakan kepadaOrang yang bukan PNS ; Bahwa pada intinya isi Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 adalah setiapOrang yang memberikan hadiah kepada PNS ; Bahwa Janji pengertiannya hampir mirip pada penipuan yaitu sesuatuyang

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara,menurut penjelasan Pasal 5 Ayat (2) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999tentang81Penyelenggara Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi

negara maka Kas83Daerah Kabupaten Kendal jelas TIDAK memenuhi kwalifikasi sebagai pegawainegeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Angka 7UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yangbersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan pengertian PegawaiNegeri menurut Pasal 1 angka 2, UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 .Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "kepada pegawai negeriatau penyelenggara

Dalamketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 28/1999 diaturmengenai bentukbentuk peran serta masyarakat, yaitu:1) hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasitentang penyelenggaraan negara;2) hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adildari Penyelenggara Negara;3) hak menyampaikan saran dan pendapat secarabertanggung jawab terhadap kebijakan PenyelenggaraNegara; dan4) hak memperoleh perlindungan hukumketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 28/1999tersebut mengatur bentuk peran serta masyarakat

Dalam ketentuanPasal 2 ayat (1) huruf a PP Nomor 68/1999 disebutkansalah satu bentuk peran serta masyarakat untukmewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih adalahmemberi informasi penyelenggaraan negara, namun tatacara pemberian informasi telah diatur dengan tegas dalamPasal 4 PP Nomor 68/1999, yaitu pemberian informasidisampaikan secaratertulis kepada instansi terkait ataukomisi pemeriksa dengan disertai nama dan alamatpemberi informasi, keterangan mengenai fakta dan tempatkejadian yang diinformasikan

Negara; dan/ataub) menyangkut kerugian negara paling sedikitRp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).Dengan diaturnya pembatasan kewenangan KPK dalammelaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutandugaan tindak pidana korupsi, secara hukum dapatdimaknai bahwa bukan berarti dalam hal suatu tindakpidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum,Penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannyadengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh aparatpenegak hukum atau Penyelenggara Negara

dan/ataumenyangkut kerugian negara paling sedikitHalaman 50 dari 74, Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2020/PN SrlRp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) mutlak menjadikewenangan KPK (Turut Tergugat II) untuk menanganinya.Atau dengan arti kata lain, instansi penegak hukum lain,seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung pun tetap memilikikewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikandugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatpenegak hukum, Penyelenggara Negara, dan orang lainyang ada kaitannya

Turut Tergugat Il menurut UU KPK Pasal 11 memilikikewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikandugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegakhukum, Penyelenggara Negara, dan orang lain yang adakaitannya dengan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan olehaparat penegak hukum atau Penyelenggara Negara dan/ataumenyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).b.

I dengan menggunakan sebuah sepeda motor langsungmendahului mobil terdakwa dan menghadang laju mobil terdakwa hingga terdakwalangsung diamankan oleh saksi Tri Satrio Wahyu Murthi, SH.berikut uang sebesarRp. 6.000.000, (enam juta rupiah) dari saksi Jagau Dagub dan 1 (satu) unit mobilmerk toyota kijang warna silver dengan Nopol DA 8092 AC milik terdakwa.Bahwa berdasarkan pasal 5 angka 4 undangundang RI nomor 28 tahun1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme

Kapuas.Terdakwa selaku penyelenggara negara seharusnya tidak melakukanperbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4Undangundang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersihdan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut.

I dengan menggunakan sebuah sepeda motorlangsung mendahului mobil terdakwa dan menghadang laju mobil terdakwahingga terdakwa langsung diamankan oleh saksi Tri Satrio Wahyu Murthi,SH.berikut uang sebesar Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) dari saksi JagauDagub dan (satu) unit mobil merk toyota kijang warna silver dengan nopol DA8092 AC milik terdakwa.Bahwa berdasarkan pasal 5 angka 4 Undangundang RI Nomor 28 tahun1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusidan nepotisme

Kapuas.Terdakwa selakupenyelenggara negara seharusnya tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dannepotisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 Undangundang RI Nomor28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme tersebut.

Sebaliknya Terdakwa dalammewujudkan tindak pidana a quo tidak dalam kapasitas melaksanakantugas, Kewenangan dan tanggungjawab dalam jabatan pemerintahan/negara;Penyimpangan/pelanggaran dalam kaitan kegiatan proyek Terdakwadalam kapasitas sebagai orang perorangan swasta atau privat,Terdakwa bertindak tidak dalam kapasitas sebagai pegawai negeri (yangdipersamakan dengan pegawai) atau penyelenggara negara/pejabatHal. 22 dari 28 hal.

TIMAKO GROUPPRATAMA dapat menyalahgunakan kewenangan sedangkan secaraadministrasi tidak terpenuhi adanya surat keputusan pengangkatanTerdakwa selaku pengawai negeri, penyelenggara negara ataupemangku jabatan negara/pemerintahan;Bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan penyalahgunaankewenangan sebagai dimaksud Pasal 3 tersebut apabila dia bertindakuntuk mewakili kepentingan pemerintah/negara.

Selain hal tersebutsyarat utamanya harus ada surat keputusan pengangkatan Terdakwaselaku pegawai negeri atau penyelenggara negara. Namun hal ini tidakterungkap di persidangan;Bahwa maksud dan tujuan Pembuat UndangUndang merumuskanPasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dengan kualitas subjek berbeda yaitu Pasal3 dengan subjek pegawai negeri/penyelenggara selaku pemangkujabatan negeri/negara (vide Pasal 1 ayat (2) Juncto UndangUndangNomor 28 Tahun 1999).

Sedangkan Pasal 2 dengan subjekpartikulir/swasta bukan pemangku jabatan negeri/negara;Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana Pasal 3 adalahdilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan dengan subjeknyapegawai/penyelenggara negara;Sedangkan kedudukan Terdakwa dalam proyek pengadaan adalahselaku Dirut selaku Direktur PT.TIMAKO GROUP PRATAMA sebagaipelaksana pekerjaan di lapangan bertindak untuk dan atas namamewakili kKepentingan perusahaan PT.

Putusan No. 18/G/2014/PTUN.PLV.18.Asasasas Umum pemerintahan yang Baik, yaitu bertentangan dengan Asas Akuntabilitas;Bahwa yang dimaksud dengan Asas Akuntabilitas adalahasas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirdari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(Vide:Penjelasan Pasal 3 Undang Undang No 28 Tahun 1999Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme);Bahwa pengambilan Keputusan atas penerbitan ObjekSengketa oleh Tergugat, telah tidak didasarkan pada peraturanperundangundangan yang berlaku, dengan sewenangwenangmencabut/membatalkan Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati MorowaliNomor 540.2/SK.026/DESDM/1/2010, Tanggal 29 Januari2010, dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal

Dengan demikian, penerbitan ObjekSengketa bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum;Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalahasas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalamsetiap kebijakan Penyelenggara Negara; (Vide: PenjelasanPasal 3 Undang Undang No 28 Tahun 1999 TentangPenyelenggara Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, KolusiDan Nepotisme); Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas

Negara; (Vide:Penjelasan Pasal 3 Undang Undang No 28 Tahun 1999Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme); Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukanbahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatanPenyelenggara Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyatsebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.

(Vide: Penjelasan Pasal 3 Undang Undang No28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara YangBersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme); Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakankeahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuanperaturan perundang undangan. (Vide: Penjelasan PasalHal. 33 dari 58 Hal.

SUNARTO BINKARSODIHARJO (Alm), terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukantindak pidana, Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turutserta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimahadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janjitersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjJabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janjitersebut ada hubungan dengan

Tebo yang tidak dapat disebutkan satu persatuatau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk kewenangan mengadiliPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, Sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pegawainegeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahuiatau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan ataukewenangan yang berhubungan dengan jabatannya

Tebo yang tidak dapat disebutkan satu persatuatau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk kewenangan mengadiliPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, Sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pegawainegeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patutdiduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telahmelakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

IBin Muhammad dan Terdakwa 3 Sunarto Bin Karsodiharjo, adalah subjek hukum yangdapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya danmampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsurPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi ada pada diri para terdakwadan dapat diminta pertanggungjawabannya;Ad.2.

atauwewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah ataujanji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut mendugaorang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dariorang yang memberi hadiah atau janji;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangansebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam fakta hukum

Hal ini menunjukkan bahwaTergugat, selaku penyelenggara negara telah bertindak tidak sesuai dengankewajiban hukumnya dan tidak menjalankan prinsipprinsip pemerintahanyang baik;Halaman 4 dari 36 halaman.

Bahwa selain melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, jugabertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik berupaAsas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara,Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitassebagaimana tersebut dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1998tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme;Menurut penjelasan Pasal 3 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Asas Tertib Penyelenggara Negara;Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asasyang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangandalam pengendalian penyelenggaraan Negara;Tidak adanya koordinasi antara Tergugat dengan BPKEL selaku BadanPengelola Kawasan Ekosistem Leuser berkenaan dengan diabaikannyatelaah staf dari pihak BPKEL terkait penerbitan Surat Gubernur Nomor925/BP2T/5322/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Izin UsahaPerkebunan Budidaya kepada PTI Kalista Alam

Negara yang pada waktumenjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang diatasnya terdapat hak pakai, seolaholan sesuai dengan peraturanperundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahaldiketahui peraturan tersebut bertentangan dengan peraturanperundangan;Halaman 10 dari 36 halaman.

negara seharusnyamemberi jaminan kepastian hukum dengan menghormati danmelindungi hakhak masyarakat yang berada di Hutan Rawa GambutTripa, yang secara turun temurun telah mengelolaan sumber dayaalam di Hutan Rawa Gambut Tripa sebagai sumbersumberkehidupan/kawasan mata pencarian dalam upaya pemenuhan hakhak dasarnya sebagai manusia, serta seharusnya juga Tegugatmemberi perlindungan hukum terhadap hakhak masyarakat ataslingkungan yang baik.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara.Menimbang, bahwa kata atau dalam unsur pegawai negeri atau penyelenggaranegara, mengandung pengertian pilihan (alternatif), artinya subjek hukumnya bisamempunyai kualitas sebagai Pegawai Negeri atau sebagai Penyelenggara Negara,sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka berarti telah terbukti unsur PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara dimaksud.A.

Pengertian Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 5 ayat (2) undangundangRepublik Indonesia nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksudPenyelenggara Negara dalam pasal ini adalah Penyelenggara Negara sebagaimanadimaksud dalam pasal 2 Undangundang

Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersin dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme.

Pengertian Penyelenggara Negara tersebut berlaku pula untuk pasalpasalberikutnya dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa lebih lanjut, Pasal 1 angka 1 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 28 tahun 1999 menentukan penyelenggara negara adalah PejabatNegara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lainyang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan pertauran perundangundangan yang berlakuMenimbang, bahwa Pasal 2 Undangundang

Republik Indonesia nomor 28 tahun1999 menentukan bahwa penyelenggara negara meliputi :Pejabat Negara pada Lembaga tertinggi Negara ;MenteriGubernurHakimPejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangwk Wn bPundangan yang berlaku;6.

dengan pasti dalam tahun 2009, bertempat di Kantor CamatPallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa atau ditempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassarberdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan beberapa perbuatan,meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran, adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut Pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ataudengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau Mmenerima pembayaran dengan potongan atau untukHal. 9 dari 26 Hal.

18UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;SUBSIDIAIRBahwa terdakwa Andi Bau Malik Barammase selaku camat PallanggaKabupaten Gowa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor:821.27/079/BKD tanggal 04 Mei Tahun 2009 pada waktu dan tempatsebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair diatas, melakukan beberapaperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang pada waktumenjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepadaHal. 12 dari 26 Hal.

No. 29/PID.SUS.TPK/2017/PT MKSpegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum,seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umumtersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebutbukan merupakan utang, yang dilakukan dengan cara antara lain :e Bahwa pada tahun anggaran 2009 telah dianggarkan alokasi(ADD/K) dengankemiskinan dan mengurangi kesenjangan,desa/kelurahaninfrastruktur pedesaan.tujuanantara laindanamenanggulang!

Termohon sangat tidak tepat dan kelirukarena semestinya Pemohon mengajukan gugatan Praperadilan ini secaraberjenjang sesuai dengan struktur organisasi Kepolisian Republik Indonesiamulai dari Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia selanjutnya Kepala Kepolisian Daerah Jawatimur selanjutnya Kepolisian Resort Ngawi barulah selanjutnya KepolisianSektor Karangjati hal tersebut didasari bahwa kepolisian Negara adalahmerupakan Institusi negara dan salah satu penyelenggara

negara dibidangpemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukumperlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat sesuai dengan pasal2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiaoleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasandan salah alamat ;Berdasarkan uraian tersebut diatas, dan oleh karena permohonan Pemohontentang gugatan Error in Persona, maka secara hukum permohonan harusditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

negara dibidangpemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegak hukumperlindungan pengayoman dan pelayanan masyarakat sesuai dengan pasal2 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesiaoleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasandan salah alamat ;ll.

Tentang gugatan Error In PersonaMenimbang, bahwa Kepolisian Negara adalah merupakan InstitusiNegara dan salah satu Penyelenggara Negara dibidang PemeliharaanKeamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Penegak Hukum PerlindunganPengayoman dan Pelayanan Masyarakat sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam olehkarenanya Pengadilan sependapat dengan Termohon bahwa seharusnyaPemohon mengajukan gugatan Praperadilan ini secara berjenjang sesuaidengan struktur

Putusan Nomor : 25/G/2014/PTUN.JKTkeseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara,dikarenakan : a. Keputusan MPD No. 24/P/MKDKI/V/2013 tertanggal 18Februari 2014 yang mendasari Keputusan MajelisKehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atas PengaduanNo. 24/P/MKDKI/V/2013 tentang dugaan pelanggaran disiplintertanggal 23 April 2014 tidak ada unsur sarjana hukumnyasebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (6) PeraturanKonsil Kedokteran Indonesia No. 2 tahun 2011; b.

Bahwa keputusan Majelis Kehormatan Disiplin KedokteranIndonesia atas Pengaduan No. 24/P/MKDKI/V/2013 di atasjuga tidak menjalankan Asasasas Umum Pemerintahan yangbaik, yaitu Asas tertib penyelenggara Negara, yaitu asasyang menjadi landasan keteraturan, keserasian dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara,yang diputuskan dan ditandatangani tanpa MajelisHakimyang tidak ada unsur sarjana hukumnya, sebagaimanaketentuan Pasal 19 ayat (6) Peraturan Konsil KedokteranIndonesia No. 2 Tahun 2011

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SURIYONO WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Turut Serta melakukan tindak pidana Pegawai negeri atau penyelenggara Negara menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaanya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan

Negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakankekuasaanya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar ataumenerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri, jika antara beberapa perbuatan meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang manaperbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai

Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnya terdiri dari: pegawai negeri atau penyelenggara negara; dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawanhukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan; memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinyasendini;Dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBandung bahwa unsur "memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar,atau menerima pembayaran

Oleh Pasal 11 tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orangyang memberi hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yangmenjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara tersebut.

Sudah cukup memenuhiketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meskipun Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atauwewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberihadiah atau janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negaramengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janjiberanggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yangmemberi

hadiah atau janji;Perlu diperhatikan bahwa dalam Pasal 11 tidak ada ketentuan yangmengharuskan agar Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut"melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangandengan kewajibannya" seperti yang terdapat dalam Pasal 12 huruf a;Bahwa rumusan Pasal 11 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak

Negeri Ameth, karena Saniri Negeri Ameth adalah lembagayang paling bertanggung jawab atas terlaksananya Proses Pencalonan Raja diNegeri Ameth 5 229 222 nnn nnn non nnn nnn nnn rn nee nee nnn nee nee nnBahwa keberatan keberatan PARA PENGGUGAT yang tidak ditindaklanjutioleh Saniri Negeri Ameth maupun CAMAT selaku Ketua Pengawas Pemilihandi Kecamatan dan TERGUGAT sendiri, maka keberatan tersebut PARAPENGGUGAT teruskan kepada DPRD Kabupaten Maluku Tengah selakuPenyambung Aspirasi Rakyat, juga sebagai Penyelenggara

Negara dimanasalah satu tugas pokoknya adalah Melakukan Pengawasan Dalam menyikapilaporan PARA PENGGUGAT, Komisi.

Putusan No. 12/G/2015/PTUN.ABNUMUM, ASAS KECERMATAN, ASAS KEABSAHAN dan ASASPROPORSIONALITAS sebagaiman dimaksud dalam Undang Undang Nomor9 Tahun 2004 juncto UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara,; adalah sebagai berikut :o Asas Kepastian Hukum adalah : asas dalam Negara Hukum yangmengutamakan Landasan Peraturan Perundang Undangan, Kepatutan, danKeadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara bahwa asastersebut

dan Pengangkatan Saudara WEMPY DIRK PARINUSSA,yang dilakukan oleh Saniri Negeri Ameth adalah tidak sah karenabertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlakudalam hal ini sesuai Pasal (1) Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum ;b) Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kecermatan, maka Objek Sengketa aquo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan ;Asas Proporsionalitas adalah : Asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban Penyelenggara

Negara.

Husnawaty Binti Salengterbukti secara sah danmenyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PegawaiNegeri Atau Penyelenggara Negara Yang Menerima Hadiah atau Janji PadahalDiketahui Atau Patut Diduga, Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut DiberikanKarena Kekuasaan Atau Kewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya,Atau Yang Menurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah Atau JanjiTersebut Ada Hubungan Dengan Jabatannyasebagaimana diatur dan diancamdalamPasal 11 Undangundang Nomor 31 tahun 1999

kepadaterdakwa dan terdakwa bukanlah penentu dalam menyeleksi penerimadacil di Kabupaten Pangkep. bahwa menurut pendapat kami selakuPenuntut Umum pasal yang disangkakan kepada terdakwa sudah sangatjelas dimana pasal 11 Undangundang Nomor 31 ahun 1999 tentang TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangundangNomor 31 'ahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangmenyebutkan bahwa Pegawai Negeri Atau Penyelenggara

Negara YangMenerima Hadiah atau Janji Padahal Diketahui Atau Patut Diduga,Bahwa Hadiah Atau Janji Tersebut Diberikan Karena Kekuasaan AtauKewenangan Yang Berhubungan Dengan Jabatannya, Atau YangMenurut Pikiran Orang Yang Memberikan Hadiah Atau Janji TersebutAda Hubungan Dengan labatannya*.

Demikian jugadengan obyek sesuatu janji yang diberikan oleh si pemberi padapegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk selesainya perbuatanmenerima suatu janji, haruslah secara nyata janji tersebut diterima olehPegawai Negeri.bahwa uraian terdakwa mengenai "pada saat pihak kepolisian resortpangkep melakukan OTT saber pungli dimana barang bukti yangditemukan sebanyak Rp.900.000, yang mana pada saat itu saksi Jamilmembawa untuk pembayaran kain baju batik yang sebelumnya pernahdipesan dan catatan

akanmembuktikan dakwaan satu persatu.Menimbang bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum menilai pasal 415 KUHP yangterbukti maka majelis akan menguraikan pembuktian unsur pasal dimaksud :Mengenai unsur pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umumMenimbang bahwa KUHP tidak memberikan definisi mengenai Pegawai Negeri atauorang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatupekerjaan umum (Penyelenggara

Negara)Menimbang bahwa oleh karena itu majelis akan mengemukakan mengenai pengertianPegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dalam peraturan perundangan yang berlaku saat inimengingat pasal 415 KUHP telah diadopsi menjadi pasal 8 Undangundang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undangundang tentang kepegawaian;b Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana;c Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah ;10d Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan darikeuangan Negara atau daerah ; atau ;e Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal ataufasilitas dari Negara atau masyarakat.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyelenggara

Negara adalah penyelenggaraNegara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lihatpenjelasan pasal 5 ayat (2) Undangundang Nomor 20 Tahun 2001).

Padahal kebijakanRektor yang sama sekali tidak bijaksana tersebut justru bertentangandengan kepastian hukum yang diamanatkan UndangUndang No. 28 Tahun1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme ;10.

Penjelasan atas UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, pasal 53 ayat (2) huruf B secara tegas juga menyebutkanbahwa asasasaSs umum pemerintahan yang baik antara lain adalahproporsionalitas sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas darikorupsi, kolusi dan nepotisme.

Selain itu, Tergugat sebagai penyelenggara negara telahmelakukan perbuatan yang bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik.

Memberi atau menjanjikan sesuatu;3. kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara;4. dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebutberbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangandengan kewajibannya;Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satupersatu unsurunsur tersebut dihubungkan dengan faktafakta hukum yangterungkap didepan persidangan a quo, yaitu sebagai berikut :Ad.1.

MenurutUndangundang tersebut, penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsidan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pegawai negeri atau penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu, padahalberbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat ataumelekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara Negara yangbersangkutan ;b.

Jadi pemberian atau janji ituharuslah sebelum Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya. Tujuan pemberian atau janji adalah untukHalaman 106, Putusan Nomor : 08/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pstmempengaruhi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban,dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh PutusanMahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam pasalPasal 3 ayat (1) tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiaporang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindakpidana pencucian uang, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupunbukan pegawai negeri/penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa di depan persidanngan, Penuntut

Asas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbanganantara hak dan kewajiban penyelenggara Negara, namun faktanyaobjek sengketa yang dimaksud telah tidak proporsional. ;f. Asas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yangberlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku, namun faktanya Sebagai penyelenggara negara,Termohon telah lalai dalam mengikuti prosedur, mekanisme danperaturan perundangundangan dalam membuat suatu keputusan.;g.

Asas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatandan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagaipemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, namun jelas faktanyaTermohon tidak mampu mempertanggung hasil akhir dari kegiatannyasebagai penyelenggara negara kepada masyarakat.

SUPRAYOGI, M.M. bersalah melakukantindak pidana yaitu memberi sesuatu berupa uang tunai kepada seorangpegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supayapegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidakberbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya sebagaimana diatur dan dalam Pasal 5 huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan