,Advokat dari LBH TRISILA SUMUT, yang beralamat di Jalan Sei Bertu No.32 / 7Medan dan Perumahan Puri Kampung Baru Blok D No. 23 Rantauprapat, yang ditunjukoleh Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 14 / Pid.SusAnak / 2016/ PN Rap ;Pengadilan Negeri tersebut;Halaman dari 24 Putusan Pidana Anak Nomor 14/Pid.SusAnak/2016/PN RapTelah membaca dan mempelajari berkas berkara yang bersangkutan;Telah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan Anak ;Telah mendengar

, lalu anak Risky Riansah Saputra alias Riski alias Kiki datang dansetelah itu saksi Santi Asiah Ritonga bertanya kepada anak Risky RiansahSaputra alias Riski alias Kiki APA BETUL ZAHIRA NGISAP BURUNGMU,dan dijawab anak Risky Riansah Saputra alias Riski alias Kiki TYA, lalu saksiSanti Asriah Ritonga marahmarah dan langsung mengusirnya dari tempatbekerja.Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana Anak Nomor 14/Pid.SusAnak/2016/PN Rape Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 19.30 wib datanganak

Anak Nomor 14/Pid.SusAnak/2016/PN RapABANG RISKY, lalu saksi Santi Asiah Ritonga langsung memanggil anakRisky Riansah Saputra alias Riski alias Kiki dengan mengatakan RIZKYKEMARI.?

Pasal 197 ayat (1)huruf b KUHAP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam suratHalaman 13 dari 24 Putusan Pidana Anak Nomor 14/Pid.SusAnak/2016/PN Rap14dakwaannya Nomor Reg.

Perbuatan membujuk diarahkan agar orangyang dibujuk melakukan perbuatan cabul dengan orang yang membujuk atau pundengan orang lain;Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana Anak Nomor 14/Pid.SusAnak/2016/PN Rap16Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1Undangundang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undangundang R.I.

UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA) ;AtauKedua :Bahwa Anak MIFTAHUL JANNAH Binti AHMAD YANI bersamasaksi M. ADAMI Bin (Alm) HAYATULLAH (berkas splitsing), pada hariKamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempatdirumah ayahnya Sdr. MUAMMAR KHADAFI (dilakukan penuntutanterpisah) yang sedang dibangun di Gp. Reung Reung Kec. KembangTanjung Kab.

UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA) ;AtauKetiga :Bahwa Anak MIFTAHUL JANNAH Binti AHMAD YANI bersamasaksi M. ADAMI Bin (Alm) HAYATULLAH (berkas splitsing), pada hariKamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 03.00 Wib yang bertempatdirumah ayahnya Anak MUAMMAR KHADAFI Bin MUSNIADI yang sedangdibangun di Gp. Reung reung Kec. Kembang Tanjung Kab.

UU No. 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anakmenyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan Anak atau PenasihatHukum menyatakan tidak mengajukan keberatannya (eksepsi) atas dakwaantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, PenuntutUmum telah menghadirkansaksisaksi sebagai berikut:1.

UU No. 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),atau kedua perbuatan Anak melanggarketentuansebagaimana diatur dan diancam 'Uqubat dalam Pasal 1butir 24 Jo.Pasal 25 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo.UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), atauketiga perbuatan Anak melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancamUqubat dalam Pasal 1 butir 23 Jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo.

UU No. 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak (SPPA);Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebin dahuludakwaan alternatif kKesatu yaitu perouatanAnak melanggar Pasal 1 butir 26 jo.Hal 15 dari 23 hal. Putusan No. 1/JN.Anak/2020/MSSgi.Pasal33 ayat (1)Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014tentang Hukum Jinayat yangmengandung unsurunsur sebagai berikut:1.

PUTUSANNomor XX/Pid.SusAnak/2020/PN KtgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadiliperkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:1. Nama lengkap > XXXXXX2. Tempat lahir > XXXXXX3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 8 Februari 20034. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal > XXXXXX7. Agama : Islam8.

Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf bdan c dan Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak;Bahwa Anak dalam menghadapi proses persidangan a quo jugadidampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas Manado yang bernama Emilda Lapinda sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf c,Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Pengadilan Negeri

Keluarga klien sangat menyesalkan perbuatan yang dilakukan klien danberharap masalah ini dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan.orangtua klien bersedia membimbing dan membina ke arah yang lebih baik.Dan mengharapkan kepada pihak yang berwajid agar mendapatkankeringanan hukuman;dengan rekomendasi :Kiranya Pihak Penyidik Kepolisian Sektor Kotamobagu, Kejaksaaan NegeriKotamobagu dan Hakim yang terhormat yang mengadili perkara klien ini tetapmemperhatikan UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak

Penahanan terhadap. klien kiranyaHalaman 11 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.SusAnak/2020/PN Ktgmemperhatikan pasal 32 ayat 1 UU Sistem Peradilan Pidana Anak denganmempertimbangkan usia klien yang masih muda dan masih gampangterpengaruh maka kiranya klien tidak ditahan bersama orang dewasa.

Anak, Anak hanyadapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalamUndangUndang ini.

Bpp. tanggal 13 April 2018 ; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketetuan Pasal 6 ayat (5) PERMA No. 4Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem PeradilanPidana Anak, dengan tercapainya kesepakalan diversi, dipandang perlu untukpenetapan penghentian pemeriksaan perkara ; Mengingat ketentuan Pasal 7 Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 ayat (5) PERMA No. 4 Tahun 2014 tentangPedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sertaperaturan

Bpp.Mengingat ketentuan Pasal 7 Undangundang Nomor 11 tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6 ayat (5) PERMA No. 4 Tahun 2014 tentangPedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENETAPKAN :1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara No. 16/Pid.SusAnak/2018/PN. Bpp.atas nama terdakwa DIMAS PANGESTU alias SAPA JAGO bin ARIFIN ;2.

Desember 2016 dalamperkara Anak dengan Terdakwa :Nama : DIKABURKAN;Tempat Lahir : Bulang Belimbing;Umur : 17 tahun/30 Juni 1999;Jenis Kelamin : LakiLaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal :Dusun IV Desa Teluk Lubuk KecematanGunung Megang Kabupaten Muara Enim;Agama :Ilslam;Pekerjaan : Tani;Menimbang, bahwa untuk itu perlu ditetaokan mengenai statuspemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;Memperhatikan ketentuan Pasal 6 Ayat (5) Perma Nomor 04 Tahun 2014tentang Pedoman Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana

Anak, Pasal 52 Ayat(5) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

akan senantiasamengawasi tingkah laku dan pergaulan anaknya tersebut dengan baik dansecara intesif agar tidak terjadi pelanggaran hukum lagi dikemudian hari;Pasal 5Kesepakatan ini dibuat tanoa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuandari pihak manapun;Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah memenuhi dantidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehinggaberalasan untuk dikabulkan;Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (5) UU RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

Unsur Setiap Orang : 202222202 =Menimbang, bahwa unsur setiap orang di sini menunjuk kepada pelakutindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajibanyang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapanhukum yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud anakyang

Tanoa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan sesuatu senjata penikam, atauSenjata Pe@NUsuk; aan anne nnn cence necesAd.1.Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa unsur setiap orang di sini menunjuk kepada pelakutindak pidana yang merupakan subyek hukum sebagai pemegang hak dan kewajibanyang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapanhukum yang dalam hal ini sebagaimana yang terdapat dalam UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa unsur barang

Anak ,tepatnya pada Pasal 2 yang menggariskan, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anakdilaksanakan berdasarkan asasasas sebagai berikut:Gi.

Anak yang menggariskan tentangasasasas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta Laporan Hasil PenelitianKemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada BalaiPemasyarakatan (Bapas) Klas Ill Baubau, disisi lain maka Hakim akanmempertimbangkan pidana apa yang tepat dikenakan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa Hakim sepakat dengan tuntutan pidana dari PenuntutUmum yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok berupa pidana penjara,namun Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya

No. 78 tahun 1951 dan pasalpasal dalamUndangUndang Nomor: 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sertaUndangUndang Nomor:. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undangundang Hukum AcaraPidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1.

PUTUSANNOMOR 01/PID.SUS/ANAK/2014/PT.PBRDEMI MEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap : DICKY PRANATA Bin AMRAN.Tempat lahir : Lampung.Umur / tanggal lahir : 116 tahun / 04 Agustus 1997.Jenis kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Alamat : Bunut, Jalan Karet Desa Pinang SebatangTimur Kecamatan

No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2014/PT.PBR2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY PRANATA BinAMRAN dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangiselama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak denganperintah tetap ditahan;3.

No. 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa terpenuhi tidaknya unsurunsur tindak Pidanadalam Dakwaan Kesatu sebaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Juncto Pasal 1 ke3 UU RI. No. 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur esensil daritindak pidana dari ketentuan Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP Juncto Pasal 1 ke3 UU RI.

No. 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur esensil daritindak pidana dari ketentuan Pasal 340 KUHP Juncto Pasal 56 ayat (1) ke1KUHP Juncto Pasal 1 ke3 UU RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak;Menimbang, bahwa terpenuhi tidaknya unsurunsur tindak Pidana dalamDakwaan Atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340KUHP Juncto Pasal 56 ayat (1) ke1 KUHP Juncto Pasal 1 ke3 UU RI.

No. 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dipertimbangkan sebagaiberikut dibawah ini;Unsur Pasal 340 KUHP: Sengaja menghilangkan jiwa orang lain Direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain ituUnsur Pasal 56 ayat (1) ke 1 KUHP: Sebagai orang yang membantu tindak pidana: Dengan sengaja membantu kejahatan.Unsur Pasal 1 ke3 UU RI.

PUTUSANNomor 14/Pid SusAnak/2019/PN WngDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana anak denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Anak:Nama Lengkap : HERI IRAWAN BIN NARMOTempat Lahir : WonogiriUmur/Tgl Lahir : 16 tahun 11 bulan/, 02 Juni 2002.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat tinggal : Gobeh Rt 001 Rw 015, Ds / Kal.Gedong KecNgadirojo, Kab WonogiriAgama :

UU RINomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, yang unsurunsurnya sebagai berikut:(1) Barangsiapa;(2) Di muka umum bersamasama melakukan kekerasan terhadaporang atau barang;(3) Kekerasan itu menyebabkan rusaknya barangMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Anak (SPPA), dimana Anak haruslahmasuk dalam kategori Anak, yaitu Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahuntetap!

Anak mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidanaatau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undangundang ini;Menimbang, bahwa Pasal 71 UndangUndang No 11 Tahun 2012 TentangSistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Pidana Pokok bagi Anak terdiriatas: a.

Anak, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

pengawasan orang tua terutama saat di luar rumah dankebiasaan membawa senjata tajam sebagai penjaga diri3) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak meliputi :a.

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini mengutamakanpendekatan keadilan restoratif di mana ditekankan pemulihan kembali padakeadaan semula dan bukan pembalasan;berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatas Hakim berpendapat terhadapAnak yang paling tepat adalah dijatuhi pidana dengan syarat sesuai denganPrinsip the best interest of the child dan Penjelasan Umum UndangundangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak, yaitu Anak perlu. mendapat perlindungan

Anak, Hakim juga tidaksependapat dengan Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan danpermohonan/pembelaan Penasihat Hukum Anak agar menjatuhkan tindakanberupa pengembalikan kepada orang tua dengan pertimbangan : tindak pidana yang dilakukan anak jika dilihat dari ancaman termasukberat; faktor terjadinya tindak pidana ini antara lain karena kurangnyapengawasan orang tua sehingga Anak masih bisa berada di luar rumah diatas pukul 22.00 WITA (pada saat terjadinya tindak pidana Anak berada diwarung malam

Diharapkan juga keikutsertaan Kepala Desa, Dinas PemberdayaanPerempuan dan Anak serta pihak Sekolah sebagaimana pembelaan dariPenasihat Hukum Anak untuk dapat memberikan pembinaan langsungkepada Anak oleh karenanya Hakim memilih Pidana Dengan Syarat untukAnak ;Menimbang, bahwa Pidana Dengan Syarat dalam Ketentuan Pasal 73Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak memuat adanya syarat umum dan syarat khusus,pengertian syarat umum dalam ketentuan ini adalah

Anak masih mengikuti sekolah;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 ayat (2) Undangundang Darurat RepublikIndonesia Nomor 12 Tahun 1951, Undangundang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan Anak Yozi Pgl Yozi telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana dengan terangterangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadapOrang atau barang, jika mereka para terdakwa dengan sengajamenghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakanmengakibatkan lukalukasebagaimana diatur dalamDakwaanPasal170 Ayat (2) Ke1 KUHP Jo Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.2.

Yozi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 170 Ayat (1)Kitab Undangundang Hukum PidanaJo Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. ;LEBIH SUBSIDIAIR :Bahwa ia Anak Yozi Pgl. Yozi bersama dengan Saksi Pgl.

anak, Subsidair perbuatan anaksebaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat 1 KUHPidana Jo UndangUndang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak LebihSubsidair perbuatan anak sebaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat1 ke1 KUHPidana Jo UndangUndang nomor 11 tahun 2012 tentang sistemHalaman 13 dari 20 hal.

/PN Tip.peradilan pidana anak maka Hakim anak akan langsung mempertimbangkanunsurunsur yang terkandung didalam pasal yang didakwakan yaitu pasal 363ayat 1 ke3,5 KUHP jo UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak ;Menimbang bahwa oleh karena dakwaan dari penuntut umum dalambentuk subsidairitas maka Hakim anak akan mempertimbangkan terlebihdahulu) unsurunsur yang terkandung didalam pasal 170 ayat 2 Ke1KUHPidana Jo UndangUndang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilanpidana

Anak jo UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 18 dari 20 hal.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

1. 1 (satu ) buah celana jeans warna biru Merk Elvan Jeans;
2. 1 (satu) buah celana dalam warna hitam polos;

No. 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak .Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut1.

No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Terdakwa dan Anak Terdakwa berupapidana penjara masingmasing selama 3 (tiga) bulan dan 3 (tiga) bulanlatihan kerja.3.

No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ROMA Br. LIMBONG dan AnakCHERLY PUNJANI MADDALENA berupa pidana penjara masingmasingselama 3 (tiga) bulan dan 3 (tiga) bulan latinan kerja.3.

No. 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak,karena pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertamatersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hukum Hakim TingkatPertama tersebut diambil alin dan dijadikan sebagai pertimbangan PengadilanTinggi Sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding dan demikian jugatindakan yang dijatunkan kepada para anak telah tepat dan adil karena ParaAnak adalah masih sekolah dan ingin meneruskan sekolahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut

Anak, dan UndangUndangNomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 25Februari 2021 Nomor : 15/Pid.Sus.Anak/2021/PN.RAP.yang dimohonkanbanding tersebut; Membebani para anak dan atau Orang Tua Anakmembayar biaya perkarabaik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang dalamtingkat banding sebesar masing masing sebesar

Kabupaten Ponorogo ;Agama : Tg ern a enPekerjaan eC eeeMenimbang, bahwa dari Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo tersebut, Hakimdiperintahkan untuk mengeluarkan penetapan pengjentian pemeriksaan perkara Pidana Nomor : 1/Pid.SusAnak/2015/PN.Png;Menimbang, bahwa dikeluarkannya penetapan penghentian pemeriksaan perkara tersebut,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA)Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam sistem Peradilan Pidana

Anak;Memperhatikan ketentuan Pasal 12, Pasal 52 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Pidana Anak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta Peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKANMenyatakan pemeriksaan Perkara Pidana Nomor : 1/Pid.SusAnak/2015/PN.Pngdihentikan ;DITETAPKAN DI : PONOROGOPADA TANGGAL : 21 JANUARI 2015HAKIM Tsb,PUTU GDE NOVYARTHA, SH.M.Hum.

Menyatakan terdakwa MANET TENDRA ANDINATA ALS INAL BIN MAIZARbersalah melakukan Tindak Pidana PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dandiancam dalam dakwaan melanggar 351 ayat (1) KUHP JO Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANET TENDRA ANDINATA ALS INALBIN MAIZAR dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun penjara denganperintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan dikurangi selama terdakwatelah ditahan;3.

Menetapkan supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000, ( seribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Terdakwa melalui PenasihatHukumnya mengajukan pembelaan secara lisan didepan persidangan yang padapokoknya sependapat dengan analisis yuridis dari Penuntut Umum sedangkanmengenai hukumannya diserahkan kepada Hakim dengan mengacu pada UndangUndang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak danrekomendasi dari Bapas, selain itu Terdakwa mohon keringanan hukuman denganalasan

Anak yang unsurunsurnyasebagai berikut :1.

Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan saran Petugas PembimbingKemasyarakatan serta permohonan keringanan hukuman dari Terdakwasebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuanpemidanaan yang bukan sematamata sebagai pembalasan melainkan bertujuanuntuk membina dan mendidik agar anak menyadari dan menginsyafi kesalahannyasehingga memperhatikan asas yang terkandung didalam UU No.11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan padaperlindungan,kepentingan yang terbaik

Anak, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1.

Sedangkan dalam ayat (2)disebutkan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapatdikenai tindakan ;Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 2 Undangundang Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak huruf a, d, f, g, dan i,beberapa asas yang mendasari dilaksanakan undangundang tersebut antaralain asas Perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dantumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasankemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir

Pemenuhan kewajiban adat;Menimbang, bahwa jika dicermati ketentuan tersebut maka pidanapokok berupa pidana penjara adalah pidana pokok pilihan yang terakhirsebagaimana ketentuan pasal 81 ayat (5) Undangundang Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan Pidanapenjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;Menimbang bahwa sebagaimana pasal 60 ayat (1) UndangundangNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebelummenjatuhkan putusan, Majelis Hakim

Anak pidana pembatasankebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atautindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

Anak padahakikatnya bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benarbenar menjaminperlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan denganhukum sebagaimana asasasas dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor : 11tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta untukmencapai Keadilan Restoratif ;Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pemidanaan dan alasanalasan tersebut di atas, mengenai lamanya pidana yang dimohonkan olehPenuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut

Anak dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID bersalahmelakukan tindak Pidana "PENGANIAYAAN sebagaimana diatur dandiancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK dalamdakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum Anak;2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVIDberupa pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dengan dikurangi seluruhnyamasa penahanan selama ABH berada dalam tahanan;3.

ELVINA WABISER,Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Sorong sesuai dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut :HASIL PEMERIKSAAN :oO Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan Sadar;DIDAPATI : Terdapat luka bengkak pada tulang pipi atas kanan;KESIMPULAN : Kejadian di atas akibat trauma benda tumpul; Perbuatan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK; Atau KeduaHalaman

ELVINA WABISER,Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Sorong sesuai dengan hasilpemeriksaan sebagai berikut :HASIL PEMERIKSAAN : Penderita tiba di Rumah Sakit Umum Sorong dalam keadaan Sadar;DIDAPATI : Terdapat luka bengkak pada tulang pipi atas kanan;KESIMPULAN : Kejadian di atas akibat trauma benda tumpul; Perbuatan ABH DAVID WOMSIWOR alias DAVID sebagaimana diaturdan diancam pidana Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana Jo UndangUndang RINomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK; Menimbang

ANAK Atau Kedua Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana JoUndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILANPIDANA ANAK;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifatalternative maka Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggab palingtepatdikenakan kepada anak pelaku sesuai dengan faktafakta yang terungkapdidalam persidangan yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo UndangUndangRI Nomor 11 Tahun 2012 tentang SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK yangmempunyai unsurunsur sebagai berikut;Halaman

Anak, dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

PUTUSANNomor : 33/Pid.SusAnak/2016/PN.RAP.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara pidana anak padapengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Anak :Nama Lengkap : EWIN.Tempat Lahir : Ledong Barat.Umur/ TanggalLahir : 17 tahun/ 23 Agustus 1999.Jenis Kelamin : LakiLaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat Tinggal : Dusun V Desa Ledong Barat Kecamatan AekLedong Kabupaten Asahan.Agama : Islam.Pekerjaan : MocokmocokPendidikan

No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;Subsidair :Bahwa ANAK EWIN pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekirapukul 18.40 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember2016, bertempat di Lingkungan IV Wonosari Kelurahan Aek Kanopan Kec. KualuhHulu Kab.

Menyatakan Anak EWIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanaDengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum,membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I",sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam DakwaanPrimair.2.

Anak, Subsidair melanggar pasal 112 Ayat (1)Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;Menimbang, bahwa Anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebihdahulu dakwaan primair dimana apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaansubsidair tidak perlu dipertimbangkan namun sebaliknya apabila dakwaan primairtidak terbukti maka kepada Anak pelaku harus

dibebaskan dari dakwaan primairtersebut dan selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair ;Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan primair Penuntut Umum,Terdakwa didakwa melanggar ketentuan dalam pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

Menyatakan terdakwa FERI SURYA Als FERI Bin SAFRIL PILIANG telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDersamasama melakukan menampung, memanfaatkan, melakukanpengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu baratanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanmelanggar Pasal 161 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo UU No. 11 Tahun2012 tantang Sistem Peradilan Pidana Anak;2.

Anak, yang mana mempunyai unsurunsur delik sebagaiberikut :1.

Tindakan anak tidak berdiri sendiritetapi terangkai dalam suatu rangkaian sistem peranan yang diharapkan (roleexpectation), seperti teman sepergaulan, sekolah bahkan dalam lingkungankeluarga;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Anak yang Berkonflikdengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yangdiduga melakukan tindak pidana.

Anak menyebutkan Anak hanya dapatdijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam UndangUndang ini, dan ketentuan mengenai pidana ini seperti yang telah ditegaskandalam Pasal 71 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa selain daripada itu Pasal 71 ayat (4) UU No. 11Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah menggaris bawahibahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat danmartabat Anak;al ari 18Hal. 15Put.

dengan penerapan pemidanaan dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 60 ayat (3) UUNo. 11 Tahun 2012Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan: Hakim weajibmempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari PembimbingKemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;Menimbang, bahwa didalam pertimbanganpetimbangannya, Hakim telahmempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan BAPAS atas namaTerdakwa Anak sebelum mejatuhkan putusan dalam perkara A quo;Menimbang, bahwa

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkanbahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebutanak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapibelum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakpidana;3.

Bahwa Judex Factie Tingkat pertama menerapkan hukum acaratidak sesuai dengan hukum acara pidana anak sebagaimana yangdiatur dalam pasal 57 ayat (1) Undangundang Nomor : 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 13/PID.SUSANAK/2018/PTKPGSetelah Surat Dakwaan dibacakan, Hakim memerintahkanPembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitiankemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpakehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain

anak harus benarbenar diterapkan sesuai ketentuaanyang ada dan tidak mengadaada agar dapat memenuhi rasakeadilan anak itu sendiri maupun penerapan hukum itu sendiri harussecara adil dan dapat dipertanggungjawabkan;Bahwa dengan mengabaikan ketentuan hukum acara pidana Anak,maka telah jelas berdasarkan hukum disimpulakn bahwa JudexFactie Tingkat Pertama sangat keliru dalam menerapkan hukumacara pidana anak dalam perkara a quo.

Penuntut Umum juga merasa keberatan atas pernyataan PemohonBanding/Penasihat Hukum Anak, yang menyatakan bahwa Judex Factietingkat pertama salah menerapkan hukum acara pidana anak, yangbertentangan dengan ketentuan Pasal 57 Undangundang Nomor 11 Tahun2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena pada saatPembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil PenelitianKemasyarakatan anak tetap berada didalam ruang sidang.

Pasal 222ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, kepada Anak dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan;Mengingat, Pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undangundang Nomor 22Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undangundang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 49 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang PeradilanUmum, Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistemPeradilan Pidana Anak dan Undangundang