disampaikan oleh Pemohon Banding tidakterlinat pada Laporan Keuangan Pemohon Banding, pembukuan Pemohon Bandingdan akta yang diberikan oleh Pemohon Banding terkait hal tersebut;bahwa Terbanding menyatakan ada bukti penting yang tidak diberikan PemohonBanding yaitu Rekening Koran Bank Pelita dan BNI, slip setoran pembayaran bungaatau aplikasi transfer pembayaran bunga ke Bank Pelita dan BNI;bahwa Majelis menyatakan di akta yang diberikan oleh Pemohon Banding tidakterlinat hak subsitusi untuk pengambil alihan

SoekarnoHatta Nomor 21Malang, sehingga lahirlah Akta Nomor 66 tanggal 14 April 2007 tentangPerubahan Anggaran Dasar Yayasan Pawyatan Daha;Bahwa tindakan para Tergugat selaku penghadap dalam AktaNotaris Nomor 66 tersebut, jelas merupakan perbuatan melawanhukum dalam bentuk pengambil alihan wewenang dan tugas dariPenggugat dan turut Tergugat Il selaku personal team yang ditunjukdalam testamen tertanggal 24 Mei 2001;Bahwa oleh karena para Tergugat bukan merupakan orangorang yang ditunjuk dalam testamen

KUHP,berawal dari laporan nasabah atas nama Andrianto Krisnawan tanggal 18Juli 2018 yang melaporkan bahwa dananya berkurang di rekeningnyaHalaman 19 dari 50 Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2019/PN Pbrsebesar lima ratus dua puluh juta rupiah (RP. 520.008.500,), melaluitransaksi internet banking yang diduga tidak dilakukan oleh nasabah;Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 18 juli 2018, dan yangmenjadi korban adalah Bank BRI, karena Bank BRI menggganti kerugiannasabah yang disebabkan pengambil alihan

Puput Reni Handayani sesuai dengandokumen identitas pada saat pergantian sim card yang dibuktikan denganrekaman CCTV di XL Centre Jalan Pemuda Surabaya;Bahwa total kerugian yang dialami oleh BANK BRI sebesar Rp.520.008.500,;Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 terjadi pengambil alihan simcard XLnasabah dengan nomor 081929132722 dan penyalahgunaan internetbanking milik nasabah an.

S.Sos dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada tanggal 18 juli 2018, dan yangmenjadi korban adalah Bank BRI, karena Bank BRI menggganti kerugiannasabah yang disebabkan pengambil alihan/penggantian simcard nasabahBank BRI yang terhubung atau teregistrasi ke fasilitas internet BankingBank BRI. Diduga pelakunya adalah an.

Puput Reni Handayani sesuaidengan dokumen identitas pada saat pergantian sim card yang dibuktikandengan rekaman CCTV di XL Centre Jalan Pemuda Surabaya;Bahwa total kerugian yang dialami oleh BANK BRI sebesar Rp.520.008.500 (lima ratus dua puluh juta delapan ribu lima ratus rupiah);Bahwa pada tanggal 18 Juli 2018 terjadi pengambil alihan simcard XLnasabah dengan nomor 081929132722 dan penyalahgunaan internetbanking milik nasabah an.

Bahkan Tergugat telah melakukan tindakanpengambil alihan hak asuh anak dan memindahkan tempat anakanakbersekolah tanpa persetujuan dengan Penggugat ;8. Bahwa Tergugat sesungguhnya telah melakukan hubungan gelap denganbeberapa wanita lain ;9.

Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2012 Tergugat bersamasamadengan Tergugat II selaku pengembang jalan yang ditunjuk oleh Tergugat telah melakukan pengambil alihan dan pengrusakan sebagian tanahyang menjadi objek perkara aquo yaitu seluas 216 meter persegi danakibat pengambil alihan dan pengrusakan tanah tersebut maka paraPenggugat kehilangan manfaat dan nilai ekonomis atas tanah aquo;Il. Tentang kewenangan Pengadilan Negeri Jayapura1.

juta rupiah) menjadi Rp376.836.235,00 (tigaratus tujuh puluh enam juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tigapuluh lima rupiah);Bahwa Terdakwa yang berhak menguasai brangkas beserta isi dan yangberwenang mengeluarkan uang dari dalam brangkas PT Sumber AndalasKencana (SAK) Inderapura serta Terdakwa juga bertanggung jawab atasseluruh pencatatan transaksi Keuangan pada Buku Kas milik PT SAK;Bahwa rincian selisih fisik uang yang diperiksa oleh saksi Muliardi Salimsesudah adanya pengambil alihan

Jo.No.163/Pdt.G/ 2003/PN.Jkt.Bar, tanggal 18 januari 2012,Kementerian Keuangan tidak pernah diikut sertakan dalam perkara perdata aquo ;5 Bahwa tanah tersebut diatas dahulu merupakan barang jaminan utang PT.InterconKebon Jeruk (Dalam Pailit) selaku debitur terhadap PT.Bank Tamara selaku kredituryang telah dipasang hak tanggungan tingkat I(Pertama) pada tahun 1998, yangkemudian dikarenakan fasilitas kredit debitur dikategorikan sebagai kredit macet,maka dilakukan asset settlement (pengambil alihan

TT I5a dan 5b ;12 Bahwa benar Turut Terlawan d/h PT.Intercon Kebon Jeruk(Dalam Pailit) selaku pemilik SHGB No.436/Meruya Udik,telah menjadi barang jaminan utang PT,Intercon Kebon Jeruk(Dalam Pailit) selaku debitur kepada PT.Bank Tamara selakuHal 37 dari 57 halam Put.No.141/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar.Kreditur telah dipasang Hak tanggungan No.2103/1988 sejaktanggal 30 Juli 1998, dan PT Intercon Kebon jeruk (DalamPailit) tidak pernah membayar utang tersebut kepada PT.BankTamara, maka dilakukan pengambil alihan

untuk menghadap dimuka persidangan di PengadilanNegeri Jakarta Barat mewakili PT.Intercon Kebon Jeruk(Dalam Pailit) berdasarkan Penetapan No.03/PembatalanPerdamaian/2010/PN.NiagaJkt.Pst. tertanggal 20 April 2012bukti TT II6 ;Berdasarkan uraian tersebut diatas serta alasanalasan yang dikemukakan oleh Turut TerlawanII mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memutuskan :DALAM POKOK PERKARA1 Menyatakan menerima perlawanan dari Pelawan ;2 Menyatakan sah secara hukum pengambil alihan

dijadikan JaminanUtang oleh PT.Intercon Enterprises tersebut bukan miliknya PT.Jntercon Enterprises, akantetapi milik orang lain, dalam perkara ini Para Terlawan.Menimbang, bahwaselanjutnya sebagai Konsekwensi hukum dari fakta hukumsebagaimana diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pelawan/KementerianKeuangan yang mendalilkan bahwa Pelawan selaku Lembaga yang melanjutkan tugas danfungsi BPPN yang Mengambil alih Pengoperasian dan Pengendalian Bank Tamara (BankTake Over) termasuk pengambil alihan

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2017 di Balikpapapn diadakanpertemuan antara Tergugat Rekopensi /Penggugat Konpensi denganTergugat Il Konpensi dan Penggugat Rekopensi/Tergugat II Konpensiterkait rencana pengambil alihan saham 100 % (Seratus persen) PTSendawar Adhi Karya (selanjutnya disebut PT SAK), yang dituangkandalam Surat Kesepakatan, dalam pertemuan tersebut menyepakati halhal sebagai berikut:1) Hak daripada Tergugat Rekopensi /Penggugat Konpensi adalahkhusus/hanya kayu alam semua jenis dengan

Biaya teknis di SKPD, Kabupaten, Kapolres Dandim dan kejaksaanditanggung oleh Tergugat Rekopensi /Penggugat Konpensi sampaldengan Kayu Alam habis di produksi;Harga take over (pengambil alihan) 100 % saham PT SAK berikutizin HTI atas nama PT SAK adalah Rp 16.000.000.000, (enam belasmiliar rupiah)..

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2018 di Jakarta, Tergugat RekonpensiI/Penggugat Konpensi telah menerima uang senilai Rp. 500.000.000,(lima ratus juta rupiah) dari PT Sayap Mas Abadi / Daniel (Tergugat Konpensi) sebagai Uang Muka pengambil alihan 100 % saham PT SAKberikut izin usaha pemanfaatan hasil hutan atas nama PT SAK SKMenteri Kehutanan No. 2/MenhutII/2008 tanggal 3 Januari 2008,berdasarkan bukti TANDA TERIMA tertanggal 16 Januari 2018 yangditandatangani Tang Phing Hong (Tergugat Rekonpensi/Penggugat

Nilai transaksi pengambil alihan saham 100 % (seratus persen) PTSAK menjadi 19.000.000.000, (Sembilan belas miliar rupiah).b. Fee kayu diameter 20 cm29 cm Rp. 50.000, (lima puluh ribu) permeter kubik dan dari kayu alam 30 cm 39 cm Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) per meter kubik untuk Tang Phing Hong.c.

Foto copy Tanda terima tertanggal 16 Januari 2018 Uang Muka sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta) dari PT.Sayap Mas Abadi /Daniel sebagai uangmuka pembelian/Pengambil alihan 100 % Saham PT. Sendawar Adhi Karyayang ditanda tangani Tang Phing Hong, diberi tanda TIl & TIII4 ;Halaman 51 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2019/PN Smr5. Foto copy PENGUMUMAN dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 127ayat (2) dan ayat (8) UU No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatasdengan Direksi PT.

No.1188 K/Pdt/200912.13.14.Besar pada tanggal 7 Mei 2007 di Kantor Desa Bentek denganmengagendakan pengambil alihan Tanah Sengketa tersebut yangdikuasai sampai dengan sekarang ini (dari pertengahan tahun 2007sampai sekarang ini) dengan cara mempekerjakan orang lain untukmengolah tanah tersebut, hasilnya diambil sendiri dan tidak pernahdiberikan kepada yang berhak dalam hal ini Penggugat.Bahwa Penggugat pernah meminta kepada Tergugat 1, 2 ,3 dan 4 untukmengembalikan dan menyerahkan Tanah Sengketa

Handel Maatschappij Lie Boen Vat& Co, adalah Untuk pengambil alihan dan penyeleggara dari perusahaandagang yang dijalankan oleh Firma Dagang Lie Boen Vat & Co. Dengandemikian semua asetaset dan kekayaan N.V. Handel Maatschappy LieBoen Vat & Co adalah berasal dari harta kekayaan Firma Dagang Lie BoenVat en Co milik almarhum Lie Boen Vat ; Karena itu semua aset NV.

Bahwa jika benar "quod non" bahwa atas objek sengketa yang digunakanoleh Para Pemohon Kasasi saat ini merupakan bagian dari milik NVHandel Maatschapij Lie Boen Yat, maka alasan tersebut tidaklah benarkarena atas pengambil alihan tersebut telah diberikan ganti rugi kepadabekas pemilik NV Handel Mi.LIE BOEN. YET & Co yang dalam hal initelah diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Manado sebagaimana telahdisyaratkan dalam Pasal 8 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1958 ;c.

Hal ini dapat dilihat padapertimbangan judex facti halaman 11 karena telah mempertimbangkan bukti T4 dan T5 yang tidak sah, dan ternyata pada bukti T4 yang tidaksah tersebut, juga tidak terbukti adanya pengambil alihan asset Termohonsecara keseluruhan oleh BPPN. Bukti T4 tersebut hanyalah merupakanpemberitahuan dari PT. Bank Exim ( Persero ) kepada Termohon perihalpengalihan hak atas piutang PT.

tanggal 30 Nopember 2012 tersebut denganbarang jaminan antara lain berupa:Sebidang tanah dan bangunan SHM Nomor646/Ipilo di Kelurahan IpiloKecamatan Kota Selatan (sekarang Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo)dan lainlain tanah dan bangunan semuanya di Provinsi Gorontalosebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Akte Perjanjian Kredit Nomor149tanggal 30 Nopember 2012 (Bukti P1) dan Akta Perjanjian Kredit Nomor150 tanggal 30 Nopember 2012 (Bukti P2);Bahwa Pinjaman dimaksud berasal dari take over (pengambil alihan

Bahwa Pinjaman dimaksud berasal dari take over (pengambil alihan)pinjaman Penggugat pada PT. Bank Mandiri Gorontalo yang berarti bahwaTergugat menilai Penggugat adalah patut diberi kepercayaan untuk diberikanpinjaman tersebut sesuai dengan prinsip perbankan;.

Bahwa dalam perjalanannya terjadi kelalaian yang dilakukan olehPenggugat dalam melaksanakan sebagian dan /atau seluruh dariklausula perjanjian, yaitu melakukan pengambil alihan dan atau termasukdan tidak terbatas untuk melakukan pembayaran sebagaimanadisepakati untuk ditetapkan didalam Perjanjian Jual Beli batubara Nomor7001/APMRJR/V1V2014 tertanggal 24 Juli 2014, yang atas tindakan dariPenggugat tersebut, Tergugat telah mengalami kerugian materiil danimmateriil;6.

(seratus ribu US dollar) dan pada tanggal 22 Desember 2015 sebesarUSD 20,000 (duapuluh ribu US dollar).Bahwa pada bulan Maret 2016, TERGUGAT mengingkarinya dan tidakmemulai pembayaran kepada PENGGUGAT.Bahwa Penggugat sudah mengingatkan dan meminta pembayarankepada TERGUGAT, Akan tetapi TERGUGAT tetap tidak melaksanakankewajibannyaMenurut Tergugat :Bahwa terjadi kelalaian yang dilakukan oleh Penggugat dalammelaksanakan sebagian dan /atau seluruh dari klausula perjanjian, yaitumelakukan pengambil alihan

Keberatanmemilikikelompok usaha yang berada di Indonesia sehingga Komisimemiliki kewenangan terhadap penggabungan, peleburan, danpengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan asing;Bahwa berdasarkan Bab IV huruf D Lampiran Perkom No. 2 Tahun 2013memberikan penjelasan bahwa terkait dengan Penggabungan, Peleburan DanPengambilalihan Asing sebagai berikut yang dapat Termohon Keberatan kutipsebagai berikut:Bab IVtentang tatacara pemberitahuan, Konsultasi, dan Monitoring Penggabungan,Peleburan dan Pengambil alihan

hanya dihukumdenda sebesar Rp.1.249.000.000, sedangkan Termohon keberatan yanghanya terlambat 4 hari dihukum membayar denda sebesar Rp. 2.000.000.000,Menimbang, bahwa Termohon keberatan dalam putusannya telah menyatakanPemohon keberatan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 UndangUndangNomor 5 tahun 1999 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yangberbunyi beserta ketentuan terkait sebagai berikut:Pasal 29 : Penggabungan atau peleburan Badan Usaha, ataupengambil alihan

pertimbanganpertimbangan hukum aquo telahtepat dan benar, oleh karena itu Pengabungan, Peleburan, Pengambilalihan yang dilakukanPemohon Keberatan terhadap Woongjin Chemical,Co yang dilakukan diluar yuridiksiIndonesia (Korea), berdampak langsung pada pasar Indonesia karena baik PemohonKeberatan maupun Woongjin Chemical,Co memiliki kegiatan usaha di Indonesia baik secaralangsung maupun tidak langsung.Menimbang, bahwa demikian pula dengan mengambil alih pertimbangan hukumKomisi maka Penggabungan, Peleburan dan Pengambil alihan

DALAM PROVISI : - Menyatakan Tuntutan Provisi Para Penggugat Tidak Dapat Diterima ; DALAM POKOK PERKARA ; - Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan sah secara hukum dan berkekuatan hukum mengikat proses penunjukan atau pengambil alihan berdasarkan Surat Pernyataan Ir.

Pengambil alihan hak ulayat tanahadat (loka) tanpa persetujuan masyarakat adat atau anggota Sukumerupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia sebagaimanatertuang dalam pasal 6 UndangUndang nomor 39 tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia yang berbunyi : dalam rangka penegakan hak asasimanusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adatharus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, danpemerintah; Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II merupakanbentuk pelanggaran hak asasi

Pengambil alihan hak ulayat tanahadat (loka) tanpa persetujuan masyarakat adat atau anggota Sukumerupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia sebagaimanaHalaman 18 dari 28 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bjwtertuang dalam pasal 6 undangundang nomor 39 tahun 1999 tentanghak asasi manusia yang berbunyi : dalam rangka penegakan hak asasimanusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adatharus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, danpemerintah; Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh

Bahwa pada saat terjadi peristiwa perampasan, penyerobotan danpengambil alihan secara paksa tanah hak milik Amaq Maen BapakPenggugat yang dilakukan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas,Penggugat tidak sanggup melawannya karena takut terjadi korban jiwa.Peristiwa perampasan dan penyerobotan ini adalah suatu perbuatanpemerkosaan terhadap hak dan hukum yang sangat merugikanPenggugat dan sangat bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku di Indonesia ;7.

Bulungan c/qDipindai dengan CamScanner(Hagia KevangayYan, Vintuk Nene perbisida Paketta alihan dana pekerjaan pengadaany we a sak Poncainan a Hank UPD Lanjung Selor (tank Kaltim cabangAN Sato . ,) Mancaiikan dana tersebut ke rekening CV, MITRA SARI BHAKTInga von 1 aaaveny MON rehaning OO7ISO8 R49 sebesar Rp 247 400 (XN), (dua ntus lima1willy tajahy jut WOM PAt Tatus iby Tupi), dan selanjutnya pada tanggal 2Agusta 2008) Penyedia Baring dKalli cabang Tanjung) Jali petagealang lagi ke Bank BPD Tanjung

berhak atas sebidang tanah berikutrumah tinggal diatasnya dengan ukuran 6,5 m x 8 m = 52 m2 (lima puluhdua meter persegi), yang terletak di Kemanggisan RT.004/03, KelurahanPalmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan sebidang tanah sewanegara otb Nomor : 536/IV/GR/Bt yang berukuran lebih kurang 16,5 m2(enam betas koma lima meter persegi) berikut rumah tinggal diatasnya,terletak di Jalan Palmerah Barat No.56, RT.010/08, KelurahanPalmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan melakukanpengambil alihan

Termasukdalam pengertian pemindahtanganan izin pemanfaatansebagaimana yang dapat dilakukan oleh BUMSIndonesia, adalah pengambil alihan sebagian besaratau seluruh saham yang berakibat beralihnyapengendalian perusahaan ;Pertemuan tanggal 16 Agustus 2007 antara DirektoratJenderal Bina Produksi Kehutanan dengan DirekturUtama dan Komisaris PT.

Rimbakayu Arthamas (Penggugat) dengan surat Nomor01/RKA/Um/II/2007 tanggal 22 Januari 2007 kepadaMenteri Kehutanan telah mengajukan permohonanpengambil alihan seluruh saham (akuisisi saham) dariPT. Rimbakayu Arthamas kepada PT. GarbapatiPrakarsa ; rfMenteri Kehutanan/Tergugat dengan surat Nomor34S.163/Menhut VI/2007 tanggal 26 Januari 2007 kepadaPT.