Philipus M Hadjon, SH., dan Prof. Dr. Tatiek SriDjatmiati, SH.Ms. Penerbit Gajah Mada Univeersity Press.

Philipus M Hadjon, SH., dan Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH.Ms.Penerbit Gajah Mada Univeersity Press.

Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakanpemerintah disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yangsah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi,delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskanmelalui pembagian kekuasaan negara oleh UndangUndangDasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalahkewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kemudian PhilipusM. Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasidan mandat.

Hadjon, S.H.) pada persidangan tanggal 27 Juli 2016, gugatan yangdiajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah salah subjek,karena berdasarkan UndangUndang tentang Pemerintahan Daerah,yang berwenang untuk mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilanadalah Kepala Daerah dalam hal ini adalah Walikota Surabaya,sehingga seharusnya yang digugat adalah Walikota Surabaya, bukanPit.

Hadjon dalam bukunya,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cetakan pertama,Gajah Mada Universty Press, Yogyakarta 1993, hal 319320,berdasarkan pasal 53 ayat (2) itu, dasar pengujianKeputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang digugat adalah : a. KTUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturanperundang undangan yang berlaku.

Hadjon bahwa berkaitandengan lingkup kompetensi suatu jabatan, kemungkinan terdapat tiga bentukkewenangan yaitu kewenangan menyangkut kompetensi absolut (bevoegheidratione materiae), kewenangan menyangkut kompetensi relatif (bevoegheidratione loci), dan kewenangan dari segi waktu (bevoegheid ratione temporis).(Kutipan dari buku Philipus M.

Hadjon et al, Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, halaman 327).Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikanpengertian bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan ataupejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturanperundanganundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76

Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, menyebutkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untukmengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal (Sebabakibat) antaraKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya,artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnyaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat;Menimbang, bahwa di samping kepentingan akan nilai yang harusdilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingan

Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi, Penerbit Gadjan MadaUniversity Press, Yogyakarta Tahun 1994, halaman 324 yang menyebutkan untukadanya hak gugat harus ada hubungan kausal langsung antara Keputusan TataUsaha Negara yang digugat dan kerugian Penggugat, dalam konteks sengketainformasi publik adalah hubungan kausal langsung tersebut adalah hubungan kausallangsung antara Pemohon Informasi dengan informasi yang dimohonkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berkaitan dengankepentingan

Kalaupemerintah secara keliru tidak mempertimbangkan kepentingan pihakketiga, itupun berarti tidak cermat, Dalam rangka ini asas kecermatanmensyaratkan bahwa yang berkepentingan didengar (kewajibanmendengar) sebelum mereka dihadapkan pada suatu keputusan yangmerugikan (Philipus M Hadjon dkk, Pengantar Hukum AdminitrasiIndonesia, Gajah Mada University Press, 2005, halaman 274);Dr.

Hadjon, menjelaskanbahwa : aKewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan duacara, yaitu atribusi atau delegasi. Oleh karena mandat merupakan suatupelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bermaksudmemberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a.n.pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Keputusan itumerupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang memberimandat. Dengan demikian tanggung jawab dan tanggung gugat tetappada pemberi mandat.

Hadjon menyatakan Delegasi diartikan sebagaipenyerahan wewenang (untuk membuat besluit) oleh pejabat46pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain danwewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut ;Bahwa Mandat menurut Philipus M. Hadjon kewenangan membuatkeputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu atribusi ataudelegasi. Oleh karena mandat merupakan suatu pelimpahanwewenang kepada bawahan.

Hadjon, SH dan Prof. Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH.,MS yang telahmemberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut : 1. Ahli Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH menerangkan padapokoknya sebagai berikut :44Bahwa Pencabutan izin sebagai sanksi merupakan KTUN penegakanhukum (handhavingsbeschikkingen).

Hadjon, SH dan Prof. Dr. TatiekSri Djatmiati, SH, MS serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi masingmasing bernama OstenSianipar, SH. Msi, Arifin, ST dan Ir.

Hadjon, R. SriSoemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M.Laica Marzuki, J.B.J.M ten Berge, P.J.J. van Buuren, dan F.A.MStroink dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(Introduction to the Indonesian Administrative Law). Gajah MadaUniversity Press, Cetakan ketiga 1994, Halaman 6465, sebagaiberikut:"Sumber Hukum lain yang perlu dikemukakan ialah Keputusan TataUsaha Negara."

Hadjon, R. SriSoemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan,Halaman 44 dari 54 halaman. Putusan Nomor 1352/B/PK/PJK/201617.18.H.M.

Hadjon, R. SriSoemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M.Laica Marzuki, J.B.J.M ten Berge, P.J.J. van Buuren, dan F.A.MStroink dalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(Introduction to the Indonesian Administrative Law). Gajah MadaUniversity Press, Cetakan ketiga 1994, Halaman 6465, sebagaiberikut:"Sumber Hukum lain yang perlu dikemukakan ialah Keputusan TataUsaha Negara."

Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo,Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki,J.B.J.M ten Berge, P.J.J. van Buuren, dan F.A.M Stroinkdalam Buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia(Introduction to the Indonesian Administrative Law). GajahMada University Press, Cetakan ketiga 1994, Halaman 6465, sebagai berikut:Sumber Hukum lain yang perlu dikemukakan ialahKeputusan Tata Usaha Negara.

Hadjon yang pendapatnyabersumber dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 536K/Pid/2005, khususnya tentang unsur melawan hukum yangmenyebutkan perbuatan Terdakwa yang sematamata menyusundraf rancangan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD bukanlahperbuatan melawan hukum apalagi mempunyai akibat hukum ;Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut yang dipakai olehMajelis Hakim Kasasi dalam perkara No. 536 K/Pid/2005,khususnya tentang unsur melawan hukum saja ;Menimbang, bahwa perlu diluruskan terlebih dahulu

Phillipus Hadjon tersebut tidak dapat diterapkan dalampasal dakwaan Kedua dalam perkara a quo" ;Adalah pertimbangan hukum yang keliru dan sama sekali tidakberdasarkan atas hukum oleh karena :Perlu dipahami meskipun Hukum Acara Pidana Indonesia tidakmenganut asas stare decisis/preseden sebagaimana dianut dalamsistem hukum common law akan tetapi dalam penjatuhan putusanuntuk kasuskasus yang serupa, perlu dipelihara konsistensi dankeseragaman guna menciptakan kepastian hukum.

Hadjon yangpendapatnya bersesuaian dengan yurisprudensi MahkamahAgung RI No. 536 K/Pid/2005, yang membahas secara mendalamberarti unsur "melawan hukum" yang memiliki cakupan yang lebihluas yang mana unsur "penyalahgunaan wewenang merupakansuatu "spesies" di dalamnya, maka seharusnyalah pendapat ahlidan yurisprudensi tersebut dapat dipedomani mengingat perkaraini dengan perkara dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.536 K/Pid/2005 merupakan perkara yang serupa ;menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau

Hadjon, SH. dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.536 K/Pid/2005) ;Dengan telah diuraikannya secara lengkap perihal keberatankeberatan ParaPemohon Kasasi atas pertimbangan hukum Judex Facti yang menjabarkanpembuktian unsur penyalahgunaan wewenang yang melandasi putusannya,maka dengan ini sampailah Para Pemohon Kasasi pada kesimpulan yangdiperoleh dari uraianuraian keberatan di atas, yaitu :Bahwa pada pokoknya Terdakwa dan Terdakwa Il masingmasing dalamkedudukannya selaku Ketua dan Wakil Ketua Panitia

Hadjon, R. Sri Soemantri Martosoewignjo,Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M ten Berge,P.J.J. van Buuren, dan F.A.M Stroink dalam Buku Pengantar HukumAdministrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian AdministrativeLaw). Gajah Mada University Press, Cetakan ketiga 1994, Halaman 6465, sebagai berikut:"Sumber Hukum lain yang perlu dikemukakan ialah Keputusan TataUsaha Negara."

Hadjon, R. SriSoemantri Martosoewignjo, Sjachran Basah, Bagir Manan,H.M.

Hadjon, S.H., menyangkut Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 46P/HUM/2011 danLegalitas Keputusan Tata Usaha Negara yang didasarkanatas Peraturan Menteri Keuangan No. PMK167/PMK.01 1/201 1;Fotokopi sesuai dengan Salinan, Putusan Mahkamah AgungRI Nomor : 46P/HUM/2011 yang diputus tanggal 7 AgustusFotokopi sesuai dengan Asli, Bukti Tanda Terima PutusanMahkamah Agung RI tanggal 26 September 2012 atasPutusan MARI Nomor : 46P/HUM/2011 yang diputustanggal 7 Agustus 2012;5. Bukti T5 ...315.

Hadjon, Pengantar Hukum AdministrsiIndonesia, cetakan kedelapan, tahun 2002, halaman 141,digolongkan sebagai ketetapan deklaratur , yaituketetapan yang isinya menyatakan hukumnya demikian (derechtsvastellende beschikkingen), karena hanyamengumumkan saja Keputusan Direktur JenderalAdministrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Nomor : CHT.01.09 357,tanggal 09 Juli 2007, perihal Yayasan Pawyatan Daha ( videBukti T11 = T.ll.Intv. 4) ; Menimbang, bahwa oleh karena keputusan

Hadjon, $.H. memberikanpendapat hukum secara tertulis yang disampaikan di Persidangan denganmenyatakan verifikasi ulang yang dilakukan Tergugat terhadap pasangan calon yangdisebutkan dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan pelanggaranterhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dan merupakan tindakan onbevoegd(tindakan tanpa kewenangan) dan sekaligus merupakan tindakan sewenangwenangkarena tidak rasional (kennelijk onredelijkl willekeur);Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

Hadjon,S.H. tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat melakukanpenelitian administrasi ulang khususnya terhadap BPC telah mengikuti tahapanpencalonan di DPRP adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum (UltraVires);Oleh karena itu, sepatutnya Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh TermohonPeninjauan Kembali tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.Termohon Peninjauan Kembali Dalam Menerbitkan Keputusan TUN Telah MelanggarASASASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK14 Bahwa di samping

Hadjon bahwa berkaitan denganlingkup kompetensi suatu jabatan, kemungkinan terdapat tiga bentuk kewenanganHalaman 65 dari 80 hal Perkara Nomor : 46/G/2013/PTUNSMGyaitu kewenangan menyangkut kompetensi absolut (bevoegheid ratione materiae),kewenangan menyangkut kompetensi relatif (bevoegheid ratione loci), dankewenangan dari segi waktu (bevoegheid ratione temporis).(kutipan dari bukuPhilipus M.

Hadjon et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah MadaUniversity Press, Yogyakarta, 1995, halaman 327);Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 8 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan pengertian bahwa Badan atauPejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusanpemerintahan berdasarkan peraturan perundanganundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13

., sebagai PENGGUGAT INTERVENSI,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2008, memberikan Kuasakepada :PIETER HADJON, SH., MH ;THOMAS LAMURY A. HADJON, SH., MH ;HARIYANTO, SH., MHum., MM ;ARI WALUYO, SH ;BAMBANG WIYARTO, SH., MH ;. ANDI RAKMONO, SH; Sebagai..............cceeeeee es PENGGUGATINTERVENSI ;Untuk mengajukan gugatan Intervensi bergabung dengan Penggugat Asal (Voeging) dalamperkara No.252/Pdt.G/2008/PN.Sby ;AMR WN>MELAWAN10. NY.

Hadjon, S.H. danDr. Tatiek Sri Djatmiati , S.H., M.S.

Hadjon bagikeputusan tata usaha Negara (izin) yang menguntungkan maka persoalan dasar legitimasiuntuk membatalkan/menarik kembali (izin) tersebut, tidak merupakan persyaratanmutlak, sebab wewenang membatalkan/menarik kembali keputusan tata usaha negara(izin) yang menguntungkan tersebut dengan sendirinya melekat pada wewenang badan/pejabat tun yang menerbitkan keputusan tata usaha negara (izin) tersebut (lihat Dr.