Ditemukan 2150 data
7 — 3
Pasal 8 Peraturan Menter!
76 — 35
Dengan ditetapkannyaKeputusan Menter i Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 13018/A4.6/KP/ 2008 tanggal 17Maret 2008 tidak mengakibatkan kepentingan Penggugatdirugikan, karena keputusan itu) hanya membebaskanPenggugat dari jabatan struktural eselon III (KepalaBagian Keuangan pada Sekretariat Direktorat JenderalPendidikan Nonformal dan Informal DepartemenPendidikan Nasional) danitidak mengurangi hakPenggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
23 — 3
diformulasikansebagaimana dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah Pemohon denganPemohon Il, maka segala akibat hukum antara Para Pemohon sebagai suamiistri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menter
12 — 2
antara Tergugat dengan Penggugatsudah tidak ada hubungan baik selayaknya suami isteri;Bahwa, pada persidangan lanjutan dengan agenda kesimpulan KuasaPenggugat memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat meninggaldunia karena sakit sebagaimana foto copy surat kematian nomor474.3/15/X1V2016 tanggal 23 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Benar, Kecamatan Ngrampal, Kabupaten Sragen yang menerangkanbahwa Agus Paiman Wanto meninggal dunia pada hari Sabtu Legi tanggal 17Desember 2016 di Menter
FANSI ONITA SANTOSO
22 — 3
menjadiROBBY SANTOSO dan surat Keterangan, No.pol : B/ SK/ 1084/ VII/ 1980/INTELPAM, tertanggal 15 Juli 1980, yang diterbitkan oleh Komando ResortKepolisian Kota Besar 98 Semarang, yang menerangkan bahwa pada nama THESOM PING telah mengubah/ mengganti namanya menjadi ROBBY SANTOSO,dan atas permohonan tersebut, berdasarkan datadata dan penyelidikan, pihakKepolisian tidak menaruh keberatan atas perubahan tersebut, serta surat bukti P9yaitu Surat permohonan mengubah/ mengganti nama kepada Yang Mulia Menter
ARDHI PRASETYO, S.H., M.H.
Terdakwa:
Ripun Candra Siregar Alias Candra Anak Dari Jonni Siregar
74 — 24
pengembangandan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatanpascatambang sedangkan Penambangan adalah kegiatan memproduksimineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki jinberupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Surat IzinPenambangan Bantuan (SIPB);Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izinberupa IUP dari pemerintah pusat yaitu Menter
, IPR dari Menter, IUPKdari Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah, dan SIPB dariMenteri;Bahwa apabila kegiatan usaha pertambangan dilakukan yang bukanwilayah pertambangan rakyat maka dikategorikan melakukan kegiatanpertambangan tanpa izin;Bahwa Tahapan agar dapat melakukan usaha pertambangan yaitu IPRdiberikan setelah ditetapkannya wilayah pertambangan rakyat olehpemerintah pusat, untuk mendapatkan IPR pemohon harus mengajukanSurat permohonan, Komoditas tambang yang dimohon, Kartu TandaPenduduk
7 — 6
Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama SARIFUDIN NIK.6372021207700004 tanggal 8 Mei 2017 2012 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.1;2.
7 — 4
ini diajukanpada bulan April 2019;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dantelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelisberpendapat bahwa Pengugat telah menunjukkan sikap tidak rela atastindakan Tergugat terhadap dirinya;Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl( pengganti ) berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)Halaman 11 dari 15 halamanPutusan Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Mkd.sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menter
ADILIPHIN, S.H., M.H.
Terdakwa:
LILI HAMDANI Als JUMDANI Als DANI Bin LILI SADELI
19 — 4
Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa1 (Satu) bungkus plastik bening berisi kristalkristal putih dengan berat netto0,194 gram dengan kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan barang bukti yangdikirim Penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaansecara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristalkristal putin pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yangterdaftar sebagai Golongan (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter
10 — 3
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
RONI PASLAH
18 — 9
administrasi kependudukansebagaimana dikehendaki oleh Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan maupun tertib administrasi keimigrasiansebagaimana dikehendaki oleh Undangundang Nomor 6 Tahun 2011 tentangKeimigrasian maupun peraturan pelaksananya, maka Pengadilanberpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untukdikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dantujuan dari Permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menter
59 — 13
Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf (a), ayat (2), Ayat (3) jo Pasal 103 ayat(1), ayat (2) Joncto Pasal 54 Joncto Pasal 55 Joncto Pasal 56 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang PenempatanKorban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis danRehabilitasi Sosial, Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,Menter
15 — 3
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois as JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
15 — 0
bidang perkawinan;Menimbang, bahwa tentang ketentuan perbaikan penulisan dan atauperubahan identitas pada akta nikah diatur dalam Rapat Koordinasi DirektoratJenderal Badan Peradilan Agama Kamar Agama Pengadilan Tinggi AgamaDan Mahkamah Syariyah Aceh Tentang Rumusan Hasil Rapat Komisi BidangTeknis Yustisial, tanggal 17 September 2019, yang berkaitan denganperubahan identitas dalam akta nikah, angka 4.2, yang merumuskan :Permohonan perubahan identitas dalam akta nikah sebagaimana diatur dalamPeraturan Menter
100 — 34
Obos IX, Kelurahan Menteng,Kecamatan Jekan Raya, menyatakan kedua permohon antersebut ditolak :Berdasarkan surat Menter i Kehutanan R.
sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanperihal pokok perkara dalam sengketa a quo, terlebih dahuluMajelis Hakim akan mempertimbangkan' perihal eksepsi PihakTergugat ;DALAM EKSEPSI ;Menimbang, bahwaeksepsi yang diajukan~ oleh PihakTergugat sebagimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaradi atas, yang pada pokoknya Tergugat membantah dalil dalilyang diajukan oleh Penggugat karena obyek sengketa a quomenyatakan kedua permohonan tersebut ditolak denganQIAGEN fm ~~ mm men wr en i mnBerdasarkan Surat Menter
prosespemberian hak atas tanah Penggugat sebelum keluarnya SuratKeputusan Menteri Kehutanan disebabkan karena Tergugat tidakmelaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan = yangberlaku maka terbukti bahwa Tergugat melakukan kelalaiansehingga proses tidak berjalan sebagaimanamestinya; 252 rrr reer rr rrr rer reer errr eeMenimbang, bahwa oleh karena tidak berjalannya prosestersebut tidak disebabkan oleh Penggugat maka seharusnyapemberian hak atas tanah tersebut telah selesai sebelumditerbitkannya Surat Menter
12 — 5
paten Lombok Timur,berdasarkan surat kuasa khusus WNomor:67.PBHDIN.X.2016 tertanggal O7 Oktober 2016 yang telahterdaptar di Kepanitraan Pengadilan Agama SelongNomor : W22A4/282/SK/HK.05/X/2016.Tertanggal 10Oktober 2016, telah memberikan kuasa Khususkepada;MUHIDDIN,SH: Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum AdvokatIndonesia (POSBAKUMADIN PA BIMA) Badan HukumNomor : AHU5026.AH.01.04.Tahun 2011 jo.UndangUndang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011jo.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 joPeraturan Menter
16 — 8
SuratFotokopi Kartu Keluarga, nomor 1102132102120001, tanggal 12 Juli 2018, atasnama kepala keluarga Muslim Dahir yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Kabupaten Aceh Tenggara yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menter!Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/MS.KCKeuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan oleh Hakim ternyatasesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.;B. Saksi1.
MARYAM
22 — 5
Sbr hal 8 dari 11berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untukdikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dantujuan dari Permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menter!
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 812 K/Pid/1984,maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Manadotersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi ;Butir 19 Keputusan Menter i Kehakiman Rl NomorM.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyebutkanbahwa terhadap putusan bebas tidak dapatdimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dankondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadapputusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal inididasarkan pada yurisprudensi ;Putusan Mahkamah Agung
73 — 31
Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan' sertipikatin litis maka terlebih dahulu Tergugatmelakukan penelitian menyangkut data fisik dandata yuridis alas hak yang dijadikan dasarpermohonannya dan setelah semua alas haktersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugatmenerbitkan sertipikat sertipikat in litis,sebagaimana yang dimaksud Peraturan PemerintahNomor 24 tahun 1997 juncto Peraturan Menter!