Ditemukan 4893 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Njop pbb
Putus : 28-11-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1090 K/Pdt/2014
Tanggal 28 Nopember 2014 — SITI MUFIDAH VS 1. PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., melalui DSP Unit Baureno, DKK
13156 Berkekuatan Hukum Tetap
  • x harga NJOP(Rp75.000,00) = Rp69.450.000,00 (enam puluh sembilan juta empatratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bangunan seluas 65 m? xHal 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 1090 K/Pdt/2014harga NJOP (Rp250.000,00) = Rp16.250.000,00 (enam belas jutadua ratus lima puluh ribu rupiah);b.
    Mlideg Kecamatan Kedungadem KabupatenBojonegoro tersebut seluas 926 m2 x harga NJOP NJOP (Rp75.000,00) =Rp69.450.000,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh riburupiah) ditambah bangunan seluas 65 m? x harga NJOP (Rp250.000,00)= Rp16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);b. Kerugian imateriil berupa rasa takut/waswas/rasa tidak aman akibat dariintimidasi yang dilakukan oleh Tergugat!
    Bahwa NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) tanah dengan Sertipikat Hak MilikNomor 089 atas nama Samsi dan tanah BM Nomor 090 besertabangunan, keduanya terletak di Desa Mideg Kecamatan KedungademKabupaten Bojonegoro masingmasing adalah sebesar:1) NJOP tanah sebesar Rp75.000,/ m?;2) NJOP bangunan sebesar Rp250.000,/m?;b.
    Bahwa harga pasaran dibanding NJOP = 1 : 3 (harga pasaran sebesartiga kali NJOP); harga pasaran tiga kali NJOP tersebut merupakanpengetahuan umum, yang menurut Hukum Acara Perdata merupakansuatu Fakta Notoir, suatu fakta yang didasarkan pada pengetahuanumum, sehingga tidak perlu dibuktikan;c.
    x harga NJOP (Rp15.000,00) =Rp69.450.000,00 (enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh riburupiah) ditambah bangunan seluas 65 m?
Register : 16-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 123/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA Diwakili Oleh : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
Terbanding/Tergugat : Iskandar Kenanga
Turut Terbanding/Penggugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
8064
  • ,Jumlah Total Denda Materil (atb+c+d+e) + PPN 10% ...Halaman 12 dari 116 hal Putusan Nomor 123/Pdt/2020/PT MDN= Rp. 560,573,545,TOTAL JUMLAH (Perhitungan Tarif + Denda Materil)Rp.1,414,025,833, Catatan NJOP :Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila TerjadiPerubahan NJOP Dan Asumsi Perhitungan Sewa Tanah Hingga 31Desember 2020 Serta Dapat Berubah Apabila Adanya PerubahanTarif..
    ,Jumlah Total Denda Materil (atob+c+d+e) + PPN 10% ... = Rp.568,503,936,TOTAL JUMLAH (Perhitungan Tarif + Denda Materil) = Rp.1,434,029, 736,Catatan NJOP :Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila TerjadiPerubahan NJOP Dan Asumsi Perhitungan Sewa Tanah Hingga 31Desember 2020 Serta Dapat Berubah Apabila Adanya PerubahanTarif..
    Biaya Pengembangan (Development Charge DC), rumusannya= 0,5% dari NJOP yang berlaku/m?/tahun;b.
    Perum2015 221 Perindo Halaman 63 dari 116 hal Putusan Nomor 123/Pdt/2020/PT MDN30.Si: No. 0631 Developm Rp. 0,5% x NJOP x 0,65% x 4% Xent Charge 4.000, x m? x tahun NJOP x m?NJOP x(DC) m? Xx x tahun m? Xxtahun tahun2 Sumbanga Rp. 0,45%x NJOP 0,65% X2,5% xXn 1.500, x m?x tahun NJOP x m?NJOP xPemelihar x m? x x tahun m? Xxaan tahun tahunPrasarana(SPP)3 Administra 0,50% x 1% XSi NJOP x m?NJOP xx tahun m? Xtahun Lihat : PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.
    Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya= 0,5% x NJOP x Luas (m*) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m*) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP x Luas(m)/tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewa lahanberikutnya;Bahwa kembali kepada tarif sewa yang dinaikkan oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) PerikananIndonesia No.
Putus : 06-12-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 PK/Pdt/2016
Tanggal 6 Desember 2016 — PERKASA KENTJANA PUTRA VS PUTU ANWISUKA
8253 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (dua ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi), atas nama Kusyadiseperti dinyatakan dalam Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2008/PN Dps, telahdinyatakan sah dan berharga melalui Putusan Pengadilan, serta putusantersebut telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa walaupun sita tersebut bersifat menunggu sisa hasil penjualan lelangdari sisa pembayaran hutang kepada pemohon lelang, justru sisa tersebuttampaknya sengaja ditiadakan dengan cara menetapkan harga limitpenjualan lelang tidak berdasarkan NJOP (Nilai
    Jual Objek Pajak) dandengan mengesampingkan NJOP, bahkan menetapkan harga limitterendahyang hanya cukup habis untuk membayar kepada pemohon lelang;Bahwa menurut undangundang dan atau ketentuan hukum yang berlakupenjualan lelang dengan melepas harga dibawah NJOP dianggap tidak sah;Bahwa Ssejatinya berdasarkan SPPT Nomor 51.71.040.001.027 0258.0 NilaiJual Objek Pajak (NJOP) atas 3 (tiga) bidang tanah yang luas keseluruhannya2.490 m?
    (dua ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi) berikutbangunan yang ada di atas tanah tersebut saat itu (saat penjualan lelang)adalah Rp8.835.570.000,00 (delapan miliar delapan ratus tiga puluh lima jutalima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan perincian NJOP bumi/tanah yangluas seluruhnya 2.490 m?
    (dua ribu empat ratus sembilan puluh meter persegi)sebesar Rp5.012.370.000,00 (lima miliar dua belas juta tiga ratus tujuh puluhribu rupiah) dan NJOP bangunan sebesar Rp3,823.200.000,00 (tiga miliardelapan ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
Register : 21-12-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 11-01-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 21/PID.TPK/2020/PT SMR
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SARWONO SINGGIH, SE Bin SASTRO SOEDJITO Alm
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ZAENUROFIQ, SH
621319
  • SAYID HUSEN ASSEGAF dan saksi DARIUSSIMA tidak mau apabila ganti rugi dihitung berdasarkan NJOP atau nilainyata/sebenarnya dan meminta untuk besarnya nilai jual beli pakaiperhitungan dari jasa penilai publik/appraisal sehingga saksi DIMASSAPUTRO mengusulkan nama KJPP SIH WIRYADI & Rekan yang sudahsering dipakai oleh Pemkot Bontang untuk melakukan penilaian apabilaPemkot Bontang akan mengadakan tanah dan karena pihak kuasa pemiliktanah yaitu saksi H.
    SUPU, NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) di tahun berjalan yaitutahun 2012 adalah sejumlah Rp614.000,00/M2, untuk tanah Gedung Senisesuai dengan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Bumi danBangunan) tahun 2012 atas nama pemilik lahan yaitu saksi H.
    NURDIN,NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) di tahun berjalan yaitu tahun 2012 adalahsejumlan Rp285.000,00/M2 dan untuk tanah Sarana Olahraga KanaanHal.11 dari 44 hal.Putusan No.21/PID.TPK/2020/PT.SMRsesuai dengan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Bumi danBangunan) tahun 2012 atas nama pemilik lahan yaitu saksi GIMUNUTOMO, NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) di tahun berjalan yaitu tahun 2012adalah sejumlah Rp36.000,00/M2.Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 saksi Ir. Hj.
    NURDIN,NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) di tahun berjalan yaitu tahun 2012 adalahsejumlah Rp285.000,00/M2 dan untuk tanah Sarana Olahraga Kanaansesuai dengan SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Bumi danBangunan) tahun 2012 atas nama pemilik lahan yaitu saksi GIMUNUTOMO, NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) di tahun berjalan yaitu tahun 2012adalah sejumlah Rp36.000,00/M2:Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012 saksi Ir. Hj.
Putus : 22-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 161 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 22 Februari 2011 — Drs. TEGUH BUDIONO
8561 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ZAINUDDIN TOHIR sekaligus selaku WakilKetua P2T yang kemudianmenyampaikan bahwa Dinas Pertamanan akan membebaskantanahdengan harga sesuai NJOP yakni Rp.1.032.000, per meteryang kemudianlangsung disetujui oleh Terdakwa Drs.
    , dansaksi ANDI WAHAB juga menjelaskan kepada SUDARNO MUSTOFAbahwa pembebasan tanah yang dilakukan oleh PemerintahDaerahPropinsi DKI Jakarta harganya sesuai dengan NJOP.
    Sertifikat Hak Milik No.155/1974 seluas 2.263 M2 an.SUDARNO MUSTOFA ;Masing masing dibayar dengan nilai NJOP tahun 2006sebesar Rp.1.032.000,/M2.
    No.161 K/Pid.Sus/2011(NJOP) bukanlah patokan harga tanah yang obersifatmutlak juga bisa direkayasa, karena Nilai Jual ObyekPajak (NJOP) bukan patokan untuk menghitung harga tanahNilai Jual Obyek Pajak (NJOP)hanya untuk menentukan nilai obyek pajak yang gunanyasebagai patokan untuk =membayar Pajak Bumi = danBangunan ;Bahwa sesungguhnya pertimbangan hukum judex factitersebut telah menyesatkan dan melanggar' peraturanperundangundangan yaitu) Peraturan Presiden No.36 Tahun2005 tentang Pengadaan Tanah
    Dinas Pertamanan dan Pemakaman sesuaidengan harga NJOP sebagaimana dalam Surat PernyataanNy.
Register : 09-05-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 580/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.AGUS SARI DEWI, SH.
2.UMRIANI, SH.
3.ERWIN INDRAPUTRA, SH
Terdakwa:
Dafi Kusmarputra, SH
21469
  • Pondok Aren Tangerang dapat dibelidengan harga lebih murah dan harga dibawah pasaran NJOP, sehinggabilamana tanah tersebut dijual kembali akan mendapatkan keuntungandalam beberapa bulan kedepannya.Bahwa saksi M. IKSAN TADJOEDIN, SH mendengar bujukan terdakwatersebut tergiur untuk membeli tanah tersebut, selanjutnya terdakwamempertemukan saksi M.
    Tangerang dan tanag tersebut dapat dibeli denganharga lebih murah dan harga dibawah pasaran NJOP, sehingga bilamanaHal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor :580/Pid.B/2018/PN.JKT.PST.tanah tersebut dijual kKembali akan mendapatkan keuntungan dalambeberapa bulan kedepannya. Kemududian terdakwa kembailimempertemukan saksi M. IKSAN TADJOEDIN, SH dengan saksi SITIYOSEPHINE ENDRO AGUNG dan Sdr.
    Pondok Aren Tangerang dapat dibelidengan harga lebih murah dan harga dibawah pasaran NJOP, sehinggabilamana tanah tersebut dijual kembali akan mendapatkan keuntungandalam beberapa bulan kedepannya. Bahwa saksi M. IKSAN TADJOEDIN, SH mendengar bujukan terdakwatersebut tergiur untuk membeli tanah tersebut, selanjutnya terdakwamempertemukan saksi M.
    Iksan Tadjoedin dan menurut keterangan terdakwa, tanahtersebut saat itu dapat dibeli dengan harga lebih murah/dibawahpasaran NJOP sehingga bilamana tanah tersebut dijual akanmendapatkan keuntungan dalam beberapa bulan kedepannya.Bahwa benar terdakwa kembali menawarkan 2 (dua) bidang tanahyang terletak di jl.Palem Hijau VIII Kav No.1 Kel.BenconganKec.Curug Kab. Tanggerang kepada Saksi M.
    Pondok Aren Tangerang dapat dibeli denganharga lebih murah dan harga dibawah pasaran NJOP, sehingga bilamana tanahtersebut dijual Kembali akan mendapatkan keuntungan dalam beberapa bulankedepannya. Bahwa saksi M. IKSAN TADJOEDIN, SH mendengar bujukanterdakwa tersebut tergiur untuk membeli tanah tersebut, selanjutnya terdakwamempertemukan saksi M.
Register : 17-01-2012 — Putus : 11-09-2014 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 305/PDT/G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 11 September 2014 — MISBAH dan Ny. ENDANG SETYARINI >< 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG (KPKNL) JAKARTA I
15830
  • Hal tersebutsebagaimana dikutip dari isi Risalah Lelang No. 499/2011 tanggal 21Oktober 2011;Bahwa penjualan objek lelang aquo sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) dilakukan "dibawah harga NJOP maupunHarga Pasar". Padahal nilai NJOP objek lelang tahun 2011 harga perM2 sebesar 1.573.000, (satu juta lima ratus tujuh puluh tiga riburupiah) dengan luas tanah di SHM 257 M2 jumlahnya sebesar Rp404.281.000, (empat ratus empat juta dua ratus enam puluh satu riburupiah).
    ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka perbuatan Tergugat IV yangmembeli objek tanah lelang dibawah harga pasar atau NJOP tersebutteriihat mempunyai "motivasi untuk mencari keuntungan secaramelawan hukum (onrechtmatige verijking) atau memperkaya diriPutusan Nomor :305/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.
    Misbah seluas 257 M2;Fotocopy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutangpajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun 2011Januari 2011 NOP : 31.74.011.006001 0579.0 an.Misbah dengan Letak objek pajak di KP Pasar ingguRT.006/RW.01 Kembangan Selatan dengan Luas tanah312 M2 dengan NJOP per M2 sebesar 1.573.000 dandengan total NJOP sebesarrp. 490.776.000 ; Fotocopy dari sli Surat Keterangan Nomor70/1.711.1/11 dari Kantor Kelurahan Kembangan Seletantertanggal 12 Desember 2011 yang isinya menerangkansesuai
    NJOP harga tanah terletak di Kp.
    tanah per meter persegi di wilayahnya ataumemberitahukan bahwa akan meiakukanpelelangan di atas tanah milik warganya; Bahwa Sepengetahuan Saksi jika ada instansi yang akan meiakukanpelelangan asset tanah dan/atau bangunan di wilayahnya (KelurahanKembangan Selatan) selalu minta surat PM.1, yaitu surat keterangantentang harga NJOP tanah per M2; Bahwa Saksi mengetahuibahwa di Kantor Kelurahan Kembangan Selatan pada tahun 2011tidak pernah ada permintaan surat PM.1 tentang nilai NJOP tanahper M2 dari
Register : 28-08-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 10-11-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 549/PDT/2019/PT SBY
Tanggal 9 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : AJIS Diwakili Oleh : FAKIH IMAM KURNAIN.S.H.I.
Terbanding/Tergugat I : PT.BANK RAKYAT INDONESIA BRI PerseroTbk. Kantor Cabang Jember
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jember
Terbanding/Tergugat III : AGUNG BUDIONO
9140
  • terlihatkesewenangwenangan Terlawan dalam hal penentuan limit lelang, Karenajika melihat nilai limit lelang adalah Rp. 152.000.000, (Seratus lima puluhdua juta rupiah), maka harga tanah Objek sengketa tersebut 1 (Satu) meterhanya dihargai Rp.19.500, (Sembilan belas ribu lima ratus rupiah) perHalaman. 5 Putusan NOMOR 549/PDT/2019/PT SBYmeter, di mana penilaian/taksiran harga pasaran Objek yang dijaminkantersebut saat ini adalah Rp.100.000, per meter sehingga sesuai hargapasaran dan sesuai dengan NJOP
    total harga dari Objek sengketa adalah senilai Rp.764,900.000, (tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus riburupiah), sehingga tindakan Terlawan yang menentukan harga limit lelangjauh dibawah nilai harga pasaran dan NJOP. adalah perbuatan melawanhukum yang sangat merugikan kepentingan Pelawan, karena berdasarkanprinsip yang berlaku dalam Aspraisal (penilaian) tidaklah mungkin hargatanah menurun kecuali mungkin terjadi bencana alam/force majeur, malahsetiap tahun terjadi peningkatan nilainya
    Bahwa oleh karena Penetapan Lelang terhadap obyek Lelangtersebut penentuan harga Limit Lelang tidak sesuai dengan harga pasarandan NJOP, harga tanah di daerah obyek Lelang, sangat merugikankepentingan hak Pelawan dan tindakan Terlawan dan Terlawan Il, adalahmerupakan perbuatan melawan hukum, sehingga patut jika Lelang padatanggal 23 Oktober 2018, terhadap obyek Lelang adalah batal demi hukum,dan secara Mutatis Terlawan Ill, selalu Pemenang adalah Lelang atas obyekLelang sebagaimana di maksud adalah
    Menyatakan bahwa Limit Lelang atas obyek jaminan yaitu Objeksengketa, sesuai dengan harga pasaran dan nilai NJOP. Adalah Rp.100.000, Per meternya sehingga nilai Lelang tersebut adalah senilai Rp.764,900.000, (tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus riburupiah), .7.
    Menyatakan secara hukum bahwa lelang tertanggal 23 Oktober 2018terhadap obyek jaminan yaitu Objek sengketa yang diajukan oleh Terlawan kepada Terlawan II dengan Nilai limit Lelang sebesar Rp. 152.000.000,(seratus lima puluh dua juta rupiah) adalah tidak sah batal demi hukumkarena tidak sesuai dengan harga pasaran dan NJOP.8. Menyatakan bahwa Terlawan Ill, sebagai pemenang Lelang terhadapobyek jaminan yaitu Objek sengketa , adalah tidak syah dan batal demihukum,9.
Putus : 17-12-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN BANDUNG Nomor 94/PDT.G/2008/PN.BDG
Tanggal 17 Desember 2008 —
6210
  • Bahwa dalam pelelangantersebut Terbantah IVkeluar sebagai pemenanglelang dengan harga Rp.25 Milyar, 5 Juta = dariharga limit sebesar Rp.25 Milyar' Padahal nilaiNJOP untuk tahun = 2007untuk tanah tersebutadalah Rp. 285 .000/M2sehingga tanah untukseluas 17,2 (172.566 M2)adalah Rp.49.181.310.000, sedangkanuntuk bangunan dengan luas31.927 M2, NJOP bangunanRp. 700.000/M2 adalah Rp.22.348.900.000, sehingganilai tanah dan bangunanadalah Rp.71.530.210.000, dengandemikian, maka hargalelang tersebutdidasarkan
    telah mempersoalkan risalah lelang bataldemi hukum.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama diatas Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karenayang menjadi pokok sengketa dalamperkara ini adalah terhadap pelaksanaan lelangatas tanah dan bangunan milik Pembantah yangdimaksudkan oleh Terbantah III sebagaipemegang Hak Tanggungan dimana oleh Pembantahmendalilkan lelang yang dilaksanakan olehTerbantah I pada tanggal 13 Maret 2008 adalahtidak sah, karena terlalu murah atau jauh darinilai jual objek pajak (NJOP
    dan bertentangan denganperaturan perundang undangan sekaligus terkesanmenutup peluang bagi Pembantah untukmelakukan langkah langkah yang berkenaandengan penyelesaian kewajibannya, dan tidakadil bilamana harga lelang hanya Rp. 25 milyar5 juta jauh dari nilai NJOP sehingga adil biladilakukan pelelangan ulang, dan Risalah LelangNo. 79/2008 tanggal 13 Maret 2008 dinyatakantidak memiliki nilai eksekusional.Menimbang, bahwa bukti surat PembantahP.I dan P.2 yaitu surat pemberitahuan pajaktentang pajak
    dan telah menetapkannilai pasar sebesar Rp. 43.037.000.000,(empat puluh tiga milyar tiga puluh tujuhjuta rupiah) dan limit atau nilai jualpaksa sebesar Rp. 25.822.000.000, (dua puluhlima milyar delapan ratus dua puluh dua jutarupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III.15 tersebut di atas, maka majelis berpendapatbahwa oleh karena harga limit yang ditetapkanoleh suatu) pihak yang independent dan dalamhal penjualan lelang, maka harga jual paksatidak mesti sama dengan nilai jual objek pajak(NJOP
    ) karena NJOP = adalah nilai untukmenentukan besarnya pajak yang harus dibayaroleh wajib pajak kepada Negara terhadap suatuobjek pajak.Menimbang, bahwa atas hal tersebut di atasmaka dalil Pembantah tersebut tidak berdasarkanhukum.Menimbang, bahwa dalil Pembantah lainnyayang menyatakan pelelangan tidak sah karenaTerbantah III tidak memberikan kesempatankepada Pembantah untuk melakukan kewajibannyakepada Terbantah III, sehingga lelang yangtelah dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2008dengan risalah
Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 758/B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Agustus 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. IDOLA TUNGGAL
3626 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Rp) (Rp)Bumi 29.685 041 8.145.000 241.782.325.000Bangunan 03.344 018 2.200.000 7.356.800.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 249.141.125.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0NJOP untuk penghitungan PBB = 249.141.125.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 99.656.450.000Rp249.141.125.000 498 .282.250Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang = 0.5% xRp99.656.450.000Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar 498 .282.250 Bahwa terhadap SPPT PBB Tahun 2012 tersebut telah diajukanpermohonan keberatan
    per M2 sebesar Rp 8.145.000, tetapidikenakan sama dengan NJOP pembanding sebagaimana pada angka 8 berikutini;Bahwa sebagai perbandingan dapat disampaikan pada lokasi yang samadi RT 010 RW 04 Slipi, Palmerah, Jakarta Barat yang dikenakan SPPT PBBTahun 2012 dengan kelas 053 dan NJOP per M2 sebesar Rp2.779.000, atasnama Chalie Kartadinata;Bahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka 1 sampai dengan 8tersebut di atas, mohon kiranya terhadap tanah milik Pemohon Bandingdikenakan PBB dengan luas 25.300
    M2 dan kelas 053 serta NJOP per M2sebesar Rp2.779.000,PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERUTANGBahwa berdasarkan uraian tersebut pada angka II, maka perhitunganPBB Terutang tahun 2012 atas tanah Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Halaman 4 dari 19 halaman.
    (Rp) (Rp)Bumi 25.300 041 8.145.000 206.068500.000Bangunan 3.344 018 2.200.000 7.356.800.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 213.425.300.000NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 0NJOP untuk penghitungan PBB = 213.425.300.000NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 85.370.120.000Rp213.425.300.000 426.850.600Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang = 0.5% xRp85.370.120.000Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar 426.850.600 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan
    Putusan Nomor 758/B/PK/PJK/2016menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang harus dibayar menjadiRp426.850.600,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :a.
Putus : 07-05-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1097/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 7 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV KEBUN DOLOK ILIR
3223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.85770/PP/M.XB/18/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Membatalkan NJOP
    Putusan Nomor 1097/B/PK/Pjk/2018 Uraian Luas (m2) NJOP (m2) PBB TerutangBumi Bangunan Bumi Bangunan (Rp)SPPT 2013 66.069.100 113.003 14.000,00 408.000,00 1.942.145.248,00Keberatan 58.869.100 108.092 14.000,00 408.000,00 1.736.537.872,00Ketetapan 58.869.100 113.003 14.800,00 408.000,00 1.834.735.808,00PBB Yg Telah Dilunasi 1.942.145.248,00Banding Atas Ketetapan 58.869.100 113.003 14.000,00 408.000,00 1.740.545.248,00Kurang / (Lebih) Bayar Seharusnya (201.600.000,00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi danBangunan sebesar Rp47.095.280.000,00, tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak
Register : 13-06-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 274/PDT.G/2013/PN.BDG
Tanggal 18 Februari 2014 — H. ARIFIN MARAHAYU; M. TIO AGUNG SANTIKA MARAHAYU; PT. BANK MEGA, TBK; ARIEF HIDAYAT; PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) CQ KANTOR WILAYAH VIII DJKN BANDUNG CQ KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG; PEMERINTAH RI CQ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KEPALA KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG.
500170
  • ) pada tanah dan bangunan Milik Penggugat I tersebutadalah sebesar Rp.755.297.000,(tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus Sembilanpuluh tujuh ribu rupiah) hal ini menunjukan harga pasar adalah di atas jumlah tersebutatau minimal harga yang patut dan wajar untuk tanah dan bangunan Milik Penggugat Itersebut adalah sesuai NJOP yaitu sebesar Rp.755.297.000, ,(tujuh ratus lima puluhlima juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) ;7.Bahwa berdasarkan surat Tergugat I kepada Penggugat II No.282
    /Remedial/RBDG/III/13 tanggal 4 Maret 2013 yang memberitahukan pelelangan akan dilakukan denganharga limit sebesar Rp.483.000.000,(empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah) haltersebut berarti jauh berada di bawah harga pasar atau harga yang patut dan wajar 3%.yang mana seharusnya pelelangan dimulai dengan nilai minimal untuk awal pelelangansesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ;8.Bahwa oleh Tergugat III tanah dan bangunan milik Penggugat tersebut telah dilakukanpelelangan yang dilaksanakan
    danbangunan milik Penggugat I yaitu sebesar Rp.755.297.000,(tujuh ratus lima puluh limajuta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan nilai limit lelang yangditentukan oleh Tergugat I adalah sebesar Rp.483.000.000, Nilai limit lelang tersebutlebih kecil dari NJOP tanah dan bangunan milik Penggugat I sehingga penentuan nilailimit oleh Tergugat I tidak memenuhi dan melanggar ketentuan Peraturan MenteriKeuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang karena TergugatI telah
    tidak kompeten dan tidak professional dalam menentukan nilai limit yangseharusnya menimal sesuai dengan NJOP 2013 yaitu Rp.755.297.000, ,(tujuh ratuslima puluh lima juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) oleh karenanyaTergugat I telah melanggar hukum dengan melanggar ketentuan Peraturan MenteriKeuangan No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Pasal 35 danpasal 36 ;11.Bahwa berdasarkan nilai Jual Objek pajak (NJOP) pelelangan tanah dan bangunanberupa rumah tinggal milik Penggugat
    sebesar Rp. 483.000.000,(empat ratus delapanpuluh tiga juta rupiah) telah menimbulkan kerugian sebesar Rp.272.297.000, (duaratus tujuh puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) apabilakekurangan dihitung dari NJOP ;12.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata jual beli tidak bolehmerugikan pihak ketiga ;13.Bahwa lelang yang dilakukan oleh Tergugat HI terhadap tanah dan bangunan rumahmilik Penggugat dilakukan berdasarkan permintaan Tergugat I berdasarkan PeraturanMenteri
Register : 04-06-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 340/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 21 Maret 2019 — Penggugat:
1.PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
2.PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
Tergugat:
Tjin Peng
8713
  • =Rp. 464,000,Jumlah (Cc) ... = Rp. 5,104,000,Jumlah Total Denda Materil (atb+c) + PPN 10% ...= Rp. 209,774,400,TOTAL JUMLAH (Perhitungan Tarif + Denda Materil)= Rp. 573,449,400,Catatan NJOP :Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila TerjadiPerubahan NJOP..
    :Perhitungan Tarif & Denda Materil Dapat Berubah Apabila TerjadiPerubahan NJOP..
    Biaya Pengembangan (Development Charge DC), rumusannya= 0,5% dari NJOP yang berlaku/m?/tahun;b.
    KEP Perum Perindo Direksi41/MEN/2007 No. 221 PerumPerindoNo. 0631 Devel Rp. 4.000, x 0,5% x NJOP 0,65% x NJOP 4% Xopmen m?x tahun xm?xtahun x m?x tahun NJOP xt m? xCharg tahune (DC)2 Sumb Rp. 1.500, x 0,45%x 0,65% x NJOP 2,5% Xangan m? x tahun NJOP x m?x xm? x tahun NJOP xPemeli tahun m? xharaa tahunnPrasarana(SPP)3 Admini 0,50% x NJOP 1% xstrasi x m? x tahun NJOP xm? xtahun Lihat : PP No. 75 Tahun 2015, KepmenKP RI No.
    Kenaikan Tarif Sewa (DC) pada saat itu disepakati :1) Tarif Sebelumnya= 0,5% x NJOP x Luas (m7?) / tahun;2) Tarif Baru = 0,65% x NJOP x Luas (m?) / tahun;3) Tarif SPP disesuaikan dari 0,5% menjadi 0,65% x NJOP x Luas(m?)/tahun dan diberlakukan pada perjanjian sewa lahanberikutnya;Bahwa kembali kepada tarif sewa yang dinaikkan oleh Penggugat berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum (Perum) PerikananIndonesia No.
Register : 28-01-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN TEGAL Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Tgl
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
1.BUDI RAHARJO
2.MAT HASYIM
3.ZAHROH
4.SRI HARYANTI
5.NUROKHMAN
6.TRI RETNO HANDAYANI
7.TASRIPAH
8.MOH SOLEH
9.AKHMAD SOKHEH
10.SUPRAPTO
11.CASMAD
12.RISDIYANTO
Tergugat:
1.PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang
2.Walikota Pemerintah Kota Tegal
Turut Tergugat:
1.Lurah Kelurahan Panggung
2.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal
247127
  • Tgl1)2)3)4)5)6)28)Kerugian Materiil PENGGUGAT I; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 55 M? xRp. 310.000 = Rp. 17.050.000, Keuntungan usaha warung makan perhari sebersar Rp.2.452.000, (DuaJuta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);Kerugian Materiil PENGGUGAT II; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 35 M?
    Tgl9) Kerugian Materiil PENGGUGAT IX; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 25 M? xRp. 310.000 = Rp. 7.750.000, Dikontrakan setahun sebesar Rp. 7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah);10) Kerugian Materiil PENGGUGAT X; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 25 M? xRp. 310.000 = Rp. 7.750.000, Dikontrakan setahun sebesar Rp. 9.000.000, (Sembilan Juta Rupiah);11) Kerugian Materiil PENGGUGAT XI; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 25 M?
    Tgl2)3)4)5)6)2)8)9) Keuntungan usaha warung makan perhari sebersar Rp.2.452.000, (DuaJuta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);Kerugian Materiil PENGGUGAT II; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 35 M? x Rp.310.000 = Rp. 10.850.000, Dikontrakan setahun sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah);Kerugian Materiil PENGGUGAT III; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 25 M?
    x Rp.310.000 = Rp. 7.750.000, Dikontrakan setahun sebesar Rp. 7.000.000, (Tujuh Juta Rupiah);10) Kerugian Materiil PENGGUGATX; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 25 M? x Rp.310.000 = Rp. 7.750.000, Dikontrakan setahun sebesar Rp. 9.000.000, (Sembilan Juta Rupiah);11) Kerugian Materiil PENGGUGAT XI; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 25 M?
    xRp. 310.000 = Rp. 7.750.000, Dikontrakan setahun sebesar Rp. 9.000.000, (Sembilan Juta Rupiah); Kerugian Materiil PENGGUGAT XI; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 25 M? xRp. 310.000 = Rp. 7.750.000, Keuntungan usaha warung makan perhari sebersar Rp.141.000,(Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah); Kerugian Materiil PENGGUGAT XII; Nilai bangunan yang dirobohkan berdasarkan NJOP Bangunan 25 M?
Putus : 18-11-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 18 Nopember 2015 — HENRY ANGGAKUSUMA bin ANGGAKUSUMA
11464 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Naga Intan, NJOP milik PT. Naga Intan danharga pasaran di sekitar tanah PT.
    ) (Vide bukti PK02), sedangkan NJOP tanah PT.
    PLN sudah naik dan paling murah saat inisebesar Rp300.000,00/meter;Bahwa apabila mengacu pada NJOP tanah PT. Naga Intan tahun 2007yang hanya kurang lebih Rp5.000,00/meter sebenarnya secara materil tidakdapat dibenarkan karena faktanya harga dalam NJOP tersebut sangatlah murahdan dalam menghitung NJOP a quo Kantor Pajak tidak melakukan cek data fisikHal. 63 dari 81 hal.
    SHGU No. 2 DesaSebalang Lampung Selatan, harga ditetapkan jauh melebihi NJOP";Bahwa dengan tidak diserahkannya NJOP oleh Terdakwa tanah SHGUNo. 2 tersebut sehingga penentuan harga atau besaran ganti rugi yang telahdisepakati antara penjual yaitu Terdakwa/PT.
    Raja Erfian untuk menghadiri rapat pengadaan tanah KabupatenLampung Selatan guna menyampaikan NJOP Atas Obyek Pajak PT.
Register : 18-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 12-09-2012
Putusan PN PADANG Nomor 8/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 6 Januari 2012 — Drs. H. DJUFRI
14414
  • Faktor lainnya yang mempengaruhi harga tanah.Nilai Jual Objek Tanah :Hal ini dapat dilihat dari : NJOP tanah milik Nauman Tuanku Nan Panjang (sebelum balik nama ke SyafriSt Pangeran) dengan Nomor Objek Pajak 137502000400502110 dimana didalam penghitungan NJOP PBB tersebut luas tanah 5.528 NJOP PBB/m2Rp.27.000.M2 luas NJOP PBB/m2 Rp.149.256.000,.
    NJOP tanah Milik Jamaran St Lembang Alam (belum balik nama Atis Mayuti)Nomor Objek Pajak 137502000400201160, dimana di dalam penghitunganNJOP PBB tersebut luas tanah 2.764 NJOP PBB/m2 RP 82.000.M2 luas NJOPPBB/m2 Rp.226.648.000..Nilai nyata/sebenarnya dengan memperhatikan NJOP tahun berjalan :Hal ini juga dapat dilihat akta jual beli yang dibuat Hj.
    ;e Permohonan yang bersangkutan;e Pajaknya (NJOP);e KTP, para pihak;e Bahwa maksud dari NJOP dipedomani agar jangan meyimpang dari aturan ;e Bahwa jual beli boleh diatas NJOP maupun dua kali lipat harganya dari NJOP ;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;40.
    atau nilai nyata sebenarnya denganmemperhatikan NJOP tahun berjalan disekitar lokasi.
    NJOP tanah milik Syafri ST PangeranHIm. 251 Putusan Pidana No. 08/Pid.B/TPK/2011/PN PDG.252seluas 5.528 M2 adalah Rp 27.000/m2, maka penghitungan NJOP PBB tersebut adalah luastanah dikalikan dengan NJOP, maka jumlah NJOP PBB /M2 adalah 5.528 M2 X Rp27.000,=Rp 149.256.000,Menimbang, bahwa NJOP untuk tanah milik Atis Mayuti dulunya adalah tanahJamaran St Lembang Alam seluas 2.764 M2, maka penghitungan NJOP PBB nya adalah2.764 M2 X Rp82.000,.= Rp 226.648.000 ;Menimbang dengan memperhatikan NJOP tahun
Register : 16-09-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3972 B/PK/PJK/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — BUT KRISENERGY (UDAN EMAS) B.V. vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6039 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kewajiban perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan Pemohon Bandingdapat dihitung kembali sesuai dengan perhitungan di bawah ini;Luas (M2) Objek Pajak Bumi NJOP PER M2 Rp Total NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Rp NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak Rp NJOP Untuk penghitungan PBB Rp Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) (40%) Rp PBB yang terhutang (0,5%) Rp NihilMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT098208.18
Putus : 30-08-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1765/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 30 Agustus 2018 —
2210 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2018nama PT Agri Bumi Sentosa, NPWP: 21.000.764.7731.001 denganperhitungan menjadi sebagai berikut: Menurut MenurutNo Uraian Pemeriksa Pemohon Banding KkoreksiData Obyek PajakLuas Bumi (m2) 82.93 1.800 82.931.800Luas Bangunan (m2) 3.307 3.307Kelas 165 & 64 165 & 64NJOP Bumi per m2 (Rp) 4.100 . 4.100NJOP Bangunan per m2 (Rp) 1.100.000 1.100.000NJOP (Rp)343 .658.080.000343.658.080.000Perhitungan Pajak yang terutang1 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 48098,080.08 343.658.080.0002
    Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 8.000.000 8.000.0003 NJOP untuk perhitungan PBB 48090.080.08 343.650.080.000Persentasi Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)40% 40%45 NJKP S7400.052.00 137.460.032.0006.a PBB yang terutang (tarif 0,5%) 687.300.160 687.300.160Pengenaan Khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah6.b Tertentu (50% x 6.a) = 343.650.080PBB yang harus dibayar 687.300.160 343.650.080 343.650.0808 Pokok/Jumlah PBB yang masih Harus dibayar 687.300.160 167.015.380 520.284.7809 Denda administrasi
    Putusan Nomor 1765/B/PK/Pjk/2018Indragiri Citra No.2 Loktabat Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan,sehingga perhitungan PBB Tahun Pajak 2013 menjadi sebagai berikut: Objek Pajak Luas (m2) Kelas NJOP per m2 (Rp.)Per m2 JumlahBumi 82.931.800 165 4.100 340.020.380.000Bangunan 3.307 64 1.100.000 3.637.700.000NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 343.658.080.000NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 8.000.000NJOP untuk penghitungan PBB 343.650.080.000Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) 40% x 343.650.080.000 137.460.032.000Pajak
    PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifatPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanmenentukan karena tidak terdapat putusanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TahunPajak 2013 yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesarRp208.769.225,00; dengan perincian sebagai berikut: 5 5 NJOP
Register : 22-03-2018 — Putus : 30-04-2018 — Upload : 25-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 928 B/PK/PJK/2018
Tanggal 30 April 2018 — BUT. INPEX BANDA SEA LTD. C.Q. BUT INPEX BABAR SELARU Ltd VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NJOP Per M2 Total NJOPObjek Pajak Luas (M2 Kelasmes i (Rp) (Rp)Bumi 8.170.220.000 200 140,00 1.143.830.800.000,00 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB1.143.830.800.000,00 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 12.000.000,00NJOP untuk perhitungan PBB = 1.143.830.800.000,00NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 1.143,830,800,000,00 457.527.520.000,00PBB yang terutang = 0,5% x 457,527,520,000,00 2.287.637.600,00Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar (Rp) 2.287.637.600,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
Putus : 28-10-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 326 PK/Pdt/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — TJAHJONO SOEHARDI VS BUDI SOESETIJO,S.H.
11558 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menghukum Tergugat untuk membayar sukses fee sebesar 10% (sepuluhpersen) dari nilai NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) atas tanah dan bangunanyang terletak di Jalan Biliton Nomor 1618, Surabaya, tanpa dikurangi biayateknis operasional;4.
    Menghukum Tergugat untuk membayar sukses fee sebesar 10% dari NilaiJual Objek Pajak NJOP atas tanah dan bangunan yang terletak di JalanBaliton Nomor 1618, Surabaya, dikurangi biaya taktis operasional yaitusebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang telahditerima Penggugat;4.
    Bila dalam petitum gugatan disebutkan bahwa besaran sukses feeadalah 10% dari nilai tanah dan bangunan, dirubah dan digantimenjadi 10% dari Nilai Jual Obyek Pajak NJOP tanah danbangunan. Walaupun tidak dijelaskan juga oleh Judex Juris, NJOPpada Tahun berapa?
    , pada saat pemberian jasa bantuan olehPenggugat (NJOP Tahun 2004) ataukah NJOP pada saat putusankasasi pada perkara Tata Usaha Negara Nomor 115 K/TUN/2004yang diurus Penggugat telah diberitahukan kepada Tergugat,tanggal 24 Februari 2005 (NJOP Tahun 2005)?;b.
    Menghukum Tergugat untuk membayar sukses fee sebesar 10%dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atas tanah dan bangunan yangterletak di Jalan Baliton Nomor1618, Surabaya, dikurangi biayataktis operasional yaitu sebesar Rp125.000.000,00 (seratus duapuluh lima juta rupiah) yang telah diterima Penggugat;4.