Putusan Nomor 1594/B/PK/PJK/2016Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atasPajak Masukan sebesar Rp40.320.595,00 yang dipertahankan oleh PenelaahKeberatan dengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalahindustri penghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolahTandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasil kebun sendiri menjadiCPO sebagai hasil akhir pabrikasi;Bahwa TBS hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding

istilan unit atau kegiatan yangterpisah;Bahwa menurut Pemohon Banding, suatu kegiatan integrasi seharusnyabisa dilinat dari hasil akhir dari suatu barang yang dihasilkan yaitu dapat berupabarang yang terutang PPN dan atau barang yang tidak terutangPPN/dibebaskan dari PPN, sedangkan istilan unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor5/75/KMK.04/2000 telah memisahkan barang berdasarkan hasil kegiatan,kemudian dianggap ada penyerahan dari unit perkebunan ke unit pabrikasi

yang terdiri dari unit atau kegiatan yang melakukanPenyerahan yang Terutang Pajak dan unit atau kegiatan lain yangmelakukan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, tidak tepat untukditerapbkan kepada Pemohon Banding terkait dengan hasil produksisetengah jadi berupa TBS Sawit dan hasil produksi akhir berupa CPOdan produk sampingan lain, karena Usaha Pemohon Banding adalahterintegrated dalam arti seluruh jalur produksi dart awal (perkebunandengan hasil produksi TBS Sawit) hingga akhir (unit pengolahan/pabrikasi

dengan hasil CPO dan produk sampingan lain) dimiliki dandilakukan oleh Pemohon Banding;bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Pajak Masukan yangdikoreksi Terbanding adalah Pajak Masukan, yang dibayar PemohonBanding untuk pembelianpembelian pupuk, pada unit perkebunanyang menghasilkan TBS pada akhirnya nyatanyata berkaitanlangsung dengan unit kegiatan pabrikasi (pengolahan) yangmenghasilkan CPO yang atas penyerahannya terutang PPN, yaitudengan skema pupuk untuk perkebunan kelapa sawit menghasilkanTBS

terutang), yang artinya penyerahan antar cabang pusat (bila perkebunan dan pabrik beda wilayah KPP) tidak termasuk dalampengertian penyerahan BKP berdasarkan Pasal 1A ayat (2) huruf c UUNo.8/1983 sebagaimana terakhir diubah dengan UU No.42/2009 tentang PPN;Bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satu kesatuan, danseharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilah unit atau kegiatan yangterpisah, yang kemudian diasumsikan oleh Terbanding sebagai adanyapenyerahan dari unit perkebunan ke unit pabrikasi

Selisih Kwitansi tanggal 13 Januari 2017 = Rp. 20,00untuk pembayaran Bahan Pabrikasi,penerima Toko SahabatTOTAL SELISIH 2 UNIT Rp. 5.562.544,40b) 1 (satu) unit MCK tidak berfungsi, sehingga hal tersebut menjadikerugian negara yang bersifat Total Loss sebesar Rp.23.969.000,Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehTerdakwa tersebut di atas, berdasarkan hasil perhitungan kerugiankeuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Tolitoli yang dituangkan dalamLaporan Dalam Rangka Audit Penghitungan

Selisin Kwitansi tanggal 13 Januari 2017 untuk = Rp. 20,00pembayaran Bahan Pabrikasi, penerima TokoSahabatTOTAL SELISIH 2 UNIT = Rp. 5.562.544,40 b) 1 (satu) unit MCK tidak berfungsi, sehingga hal tersebut menjadikerugian negara yang bersifat Total Loss sebesar Rp.23.969.000..Bahwa akibat perobuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan,atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukanoleh Terdakwa selaku Kepala Desa Lampasio Kec. Lampasio Kab.

menghapuskan piutang,yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaansebagai berikut :Bahwa terdakwa BREGAS PRAMUDIANTO Bin SRIMULYADI adalah seorangkaryawan tidak tetap yang bekerja di PT.REKAYASA INDUSTRI (Perusahaanyang bergerak dibidang EPC company) yang berkantor pusat di Kalibata nomor:36 Jakarta Selatan sebagai staf logistik, dimana pada sekira bulan April tahun2014 terdakwa ditugaskan oleh PT.REKAYASA INDUSTRI untuk mengawasi danmenyiapkan logistik terhadap pekerjaan pabrikasi

Rekayasa Industrikurang lebih 1 tahun ;Bahwa pada sekira bulan April tahun 2014 terdakwa ditugaskan olehPT.REKAYASA INDUSTRI untuk mengawasi dan menyiapkan logistikterhadap pekerjaan pabrikasi pembuatan menara penambat kapal yangterdapat di PT.

dan keterangan terdakwadihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakimmemperoleh faktafakta hukum sebagai berikut :Bahwa terdakwa adalah seorang karyawan tidak tetap yang bekerja diPT.REKAYASA INDUSTRI (Perusahaan yang bergerak dibidang EPCcompany) yang berkantor pusat di Kalibata nomor: 36 Jakarta Selatan sebagaistaf logistik, dimana pada sekira bulan April tahun 2014 terdakwa ditugaskanoleh PT.REKAYASA INDUSTRI untuk mengawasi dan menyiapkan logistikterhadap pekerjaan pabrikasi

PPNsebagaimana diatur dalam PMK78/PMK.03/2010 jo KMK575/KMK.04/2000;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atas pajakmasukan sebesar Rp10.030.000,00 yang dipertahankan oleh PenelaahKeberatan dengan penjelasan sebagai berikut:1.Bahwa Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalahindustri penghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yangmengolah Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasilkebun sendiri menjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi

dipisahpisahkan dalam istilah unit ataukegiatan yang terpisah;Bahwa menurut Pemohon Banding, suatu kegiatan integrasiseharusnya bisa dilihat dari hasil akhir dari suatu barang yangdihasilkan yaitu dapat berupa barang yang terutang PPN dan ataubarang yang tidak terutang PPN, sedangkan istilah unit ataukegiatan yang menghasilkan barang dalam Keputusan MenteriKeuangan Nomor 575/KMK.04/2000 telah memisahkan barangberdasarkan hasil kegiatan, kemudian dianggap ada penyerahandari unit perkebunan ke unit pabrikasi

Putusan Nomor 1555/B/PK/PJK/2016Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atas PajakMasukan sebesar Rp149.278.827,00 yang dipertahankan oleh PenelaahKeberatan dengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalah industripenghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolah TandanBuah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasil kebun sendiri menjadi CPOsebagai hasil akhir pabrikasi;Bahwa TBS hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding

istilah unit atau kegiatan yang terpisah;Bahwa menurut Pemohon Banding, suatu kegiatan integrasi seharusnya bisadilihat dari hasil akhir dari suatu barang yang dihasilkan yaitu dapat berupabarang yang terutang PPN dan atau barang yang tidak terutang PPN /dibebaskan dari PPN, sedangkan istilah unit atau kegiatan yang menghasilkanbarang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 telahmemisahkan barang berdasarkan hasil kegiatan, kemudian dianggap adapenyerahan dari unit perkebunan ke unit pabrikasi

Fungsi utama dari perusahaanPemohon Banding adalah sebagai importir barangbarang elektronik khususnya merekBenQ dari Taiwan dan TOA dari Jepang;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka tugas atau fungsi utama Pemohon Bandingdalam grup Galva adalah membeli dan memasukkan peralatan dan komponen dariperusahaan pabrikasi yang berada di luar daerah pabean, berdasarkan permintaan dariperusahaan affiliasi;Bahwa semua transaksi penjualan perlengkapan elektronik dan komponen elektronik dijual kepada perusahaan

Putusan Nomor 1556/B/PK/PJK/2016Menurut Pemohon Banding; Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atas PajakMasukan sebesar Rp177.567.378,00 yang dipertahankan oleh PenelaahKeberatan dengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalah industripenghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolah TandanBuah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasil kebun sendiri menjadi CPOsebagai hasil akhir pabrikasi;Bahwa TBS hasil kebun sendiri

istilah unit atau kegiatan yang terpisah;Bahwa menurut Pemohon Banding, suatu kegiatan integrasi seharusnya bisadilihat dari hasil akhir dari suatu barang yang dihasilkan yaitu dapat berupabarang yang terutang PPN dan atau barang yang tidak terutang PPN /dibebaskan dari PPN, sedangkan istilah unit atau kegiatan yang menghasilkanbarang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 telahmemisahkan barang berdasarkan hasil kegiatan, kemudian dianggap adapenyerahan dari unit perkebunan ke unit pabrikasi

yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmelakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan unit atau kegiatanlain yang melakukan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, tidaktepat untuk diterapbkan kepada Pemohon Banding terkait denganhasil produksi setengah jadi berupa TBS Sawit dan hasil produksiakhir berupa CPO dan produk sampingan lain, karena UsahaPemohon Banding adalah terintegrated dalam arti seluruh jalurproduksi dart awal (perkebunan dengan hasil produksi TBS Sawit)hingga akhir (unit pengolahan/pabrikasi

dengan hasil CPO danproduk sampingan lain) dimiliki dan dilakukan oleh PemohonBanding;bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Pajak Masukan yangdikoreksi Terbanding adalah Pajak Masukan, yang dibayar PemohonBanding untuk pembelianpembelian pupuk, pada unit perkebunanyang menghasilkan TBS pada akhirnya nyatanyata berkaitanlangsung dengan unit kegiatan pabrikasi (pengolahan) yangmenghasilkan CPO yang atas penyerahannya terutang PPN, yaitudengan skema pupuk untuk perkebunan kelapa sawit menghasilkanTBS

PPN sebagaimana diaturdalam PMK78/PMK.03/2010 jo KMK575/KMK.04/2000;Menurut Pemohon Bandingbahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atas pajakmasukan sebesar Rp87.769.082,00 yang dipertahankan oleh PenelaahKeberatan dengan penjelasan sebagai berikut:1.bahwa Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalah industripenghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolahTandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasil kebun sendirimenjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi

dipisahpisahkan dalam istilah unit ataukegiatan yang terpisah;bahwa menurut Pemohon Banding, suatu kegiatan integrasiseharusnya bisa dilihat dari hasil akhir dari suatu barang yangdihasilkan yaitu dapat berupa barang yang terutang PPN dan ataubarang yang tidak terutang PPN, sedangkan istilah unit atau kegiatanyang menghasilkan barang dalam Keputusan Menteri KeuanganNomor 575/KMK.04/2000 telah memisahkan barang berdasarkanhasil kegiatan, kemudian dianggap ada penyerahan dari unitperkebunan ke unit pabrikasi

yang terdiri dari unit atau kegiatan yang melakukanPenyerahan yang Terutang Pajak dan unit atau kegiatan lain yangmelakukan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak, tidak tepat untukditerapkan kepada Pemohon Banding terkait dengan hasil produksisetengah jadi berupa TBS Sawit dan hasil produksi akhir berupa CPOdan produk sampingan lain, karena Usaha Pemohon Banding adalahterintegrated dalam arti seluruh jalur produksi dari awal (perkebunandengan hasil produksi TBS Sawit) hingga akhir (unit pengolahan/pabrikasi

Putusan Nomor 304/B/PK/PJK/2016Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Pajak Masukan yangdikoreksi Terbanding adalah Pajak Masukan, yang dibayar PemohonBanding untuk pembelianpembelian pupuk, pada unit perkebunanyang menghasilkan TBS pada akhirnya nyatanyata berkaitan langsungdengan unit kegiatan pabrikasi (pengolahan) yang menghasilkan CPOyang atas penyerahannya terutang PPN, yaitu dengan skema pupukuntuk perkebunan kelapa sawit menghasilkan TBS, yang kemudiandiolah menjadi CPO di pabrik (/ntegrated

Hal ini diperlukan untukmemisahkan bagian Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkanyang berasal dari kegiatan agraria den bagian Pajak Masukanyang dapat dikreditkan yang berasal dari kegiatan industri(pabrikasi);Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Termohon PK adalahperusahaan terpadu (integrated) kelapa sawit yang memiliki divisiperkebunan dan pengolahan kelapa sawit dimana divisi perkebunanmenghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sedangkan divisipengolahan/pabrik kelapa sawit menghasilkan

Denganruang lingkup adalah pembelian gabah hasil produksi dalam negeri, berasasalan, giling gabah, serta kegiatan produksi, perdagangan danpemasaran beras guna memenuhi kebutuhan local, regional maupuninternasional ;" Bahwa dalam peraturan tersebut di atas juga mengatur tugas dankewenangan ia Terdakwa yang menjabat selaku Manager UnitPengelolaan Gabah Beras (UPGB) antara lain, merencanakan,mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan budidayapadi (on farm), unit pabrikasi mulai dari

Denganruang lingkup adalah pembelian gabah hasil produksi dalam negeri, berasasalan, giling gabah, serta kegiatan produksi, perdagangan danpemasaran beras guna memenuhi kebutuhan local, regional maupuninternasional:Bahwa dalam peraturan tersebut di atas juga mengatur tugas dankewenangan ia Terdakwa yang menjabat selaku Manager UnitPengelolaan Gabah Beras (UPGB) antara lain, merencanakan,mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan budidayapadi (on farm), unit pabrikasi mulai dari pembelian

No. 1220 K/PID.SUS/2017 ruang lingkup adalah pembelian gabah hasil produksi dalam negeri, berasasalan, giling gabah, serta kegiatan produksi, perdagangan danpemasaran beras guna memenuhi kebutuhan local, regional maupuninternasional:Bahwa dalam peraturan tersebut di atas juga mengatur tugas dankewenangan ia Terdakwa yang menjabat selaku Manager UnitPengelolaan Gabah Beras (UPGB) antara lain, merencanakan,mengkoordinasikan, mengendalikan dan melaksanakan kegiatan budidayapadi (on farm), unit pabrikasi

Formsurat pengeluaran barang Nomor MTC/SPB/0001/IX/2014 tanggal 1September 2015 berisi keterangan pengeluaran barangbarang berupamesinmesin untuk keperluan pabrikasi dan repair di bengkel PT SBCJakarta, yaitu:22.1. 1 unit screw conveyor 18 TPH;22.2. 1 unit gearbox + motor 5.5. kw;22.3. 1 unit docking station aggregate;22.4. 1 set frame support screw conveyor set;22.5. 1 set frame alat bantu set.Bahwa ternyata dalam form SPB yang dibuat oleh Tergugat, hanyaditandatangani oleh Tergugat selaku maintenance

berpendapat:Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Desember 2016 dan kontramemori kasasi tanggal 10 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbanganJudex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung Kelas IA Khusus telah salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Judex Facti tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadapfakta barangbarang berupa mesinmesin untuk keperluan pabrikasi

Pajak;Bahwa menurut Majelis, mengingat Pemohon Banding bergerak dalamkegiatan usaha industri pengolahan CPO menyatu (terintegrasi) sebagaisatu kesatuan entitas usaha (/egal entity) yang mengolah lebih lanjut TBSsebagai bahan baku menjadi CPO dan kernel sebagai produk akhir yangmerupakan Barang Kena Pajak (BKP), maka Pajak Masukan yang dibayaratas kegiatankegiatan yang berkaitan dengan industri pengolahanterintegrasi mulai dari hulu termasuk kegiatan perkebunan sampai denganhilir termasuk pengolahan/pabrikasi

pengenaan PPN padaperusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) tidakdapat dibenarkan, karena dalildalil yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibuktiyang terungkap dalam uji bukti persidangan dan pertimbangan hukumMajelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) perkara a quo sebagai industriCPO terintegrated mulai dari hulu termasuk kegiatan perkebunan sampaihilir termasuk pengolahan/pabrikasi

Terutang Pajak, bahwa Pajak Masukan tersebut tidakdapat dikreditkan;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atasPajak Masukan sebesar Rp244.720.409,00 yang dipertahankan oleh PenelaahKeberatan dengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalahindustri penghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yang mengolahTandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasil kebun sendiri menjadiCPO sebagai hasil akhir pabrikasi

istilah unit atau kegiatan yangterpisah;Bahwa menurut Pemohon Banding, suatu kegiatan integrasi seharusnyabisa dilinat dari hasil akhir dari suatu barang yang dihasilkan yaitu dapat berupabarang yang terutang PPN dan atau barang yang tidak terutang PPN /dibebaskan dari PPN, sedangkan istilah unit atau kegiatan yang menghasilkanbarang dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 telahmemisahkan barang berdasarkan hasil kegiatan, kemudian dianggap adapenyerahan dari unit perkebunan ke unit pabrikasi

dalamkegiatan usaha industri pengolahan CPO menyatu (terintegrasi) sebagaisatu kesatuan entitas usaha (legal entity) yang mengolah lebih lanjut TBSsebagai bahan baku menjadi CPO dan kernel sebagai produk akhir yangmerupakan Barang Kena Pajak (BKP), maka Pajak Masukan yangdibayar atas kegiatankegiatan yang berkaitan dengan industripengolahan terintegrasi mulai dari hulu termasuk kegiatan perkebunanHalaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 1044 /B/PK/PJK/2014sampai dengan hilir termasuk pengolahan/pabrikasi

pengenaan PPN padaperusahaan yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) tidakdapat dibenarkan, karena dalildalil yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan buktibuktiyang terungkap dalam uji bukti persidangan dan pertimbangan hukumMajelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) perkara a quo sebagai industriCPO terintegrated mulai dari hulu termasuk kegiatan perkebunan sampaihilir termasuk pengolahan/pabrikasi

IDEAL CONSULTAN.32.Back Up Data Pabrikasi, Dokumentasi dan Pengiriman KomponenJembatan Gantung.33.Surat Permohonan Pemeriksaan Barang No. 224.A/BM/PUMM/2010tgl. 21 Desember 2010.34.Foto Dokumentasi.Dikembalikan kepada MARZUANDI, S.KOM.35.Surat PT AMS Nomor : 90/PTAMS/IX/2010 tgl. 06 September 2010perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan36. Surat KPA Dinas PU Pemkab.

IDEAL CONSULTAN.33.Back Up Data Pabrikasi, Dokumentasi dan PengirimanKomponen Jembatan Gantung.34.Surat Permohonan Pemeriksaan Barang No. 224.A/BM/PUMM/2010 tanggal 21 Desember 2010.35.Foto Dokumentasi.36.Surat PT AMS Nomor : 90/PTAMS/IX/2010 tgl. 06 September2010 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan3/7.Surat KPA Dinas PU Pemkab.

IDEAL CONSULTAN.5833.Back Up Data Pabrikasi, Dokumentasi dan PengirimanKomponen Jembatan Gantung.34.Surat Permohonan Pemeriksaan Barang No. 224.A/BM/PUMM/2010 tanggal 21 Desember 2010.35. Foto Dokumentasi.36.Surat PT AMS Nomor : 90/PTAMS/IX/2010 tgl. 06 September2010 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan37.Surat KPA Dinas PU Pemkab.

Sidoarjo sejaktanggal 1 April 2013;e Bahwa benar, UPTD Gudang Farmasi Kabupaten Sidoarjo mempunyaitugas merencanakan pengadaan, penerimaan, penyimpanan danpendistribusian perbekalan farmasi ke Puskesmas Kabupaten Sidoarjo;e Bahwa benar, berdasarkan stanblaat 419 tanggal 22 1949 obat kerasadalah obat obat yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik yang berkaitanuntuk mengobati menguatkan dan lainlain; Bahwa benar, produksi adalah membuat sediaan farmasi dalam kapasitasjumlah yang banyak melalui proses pabrikasi

Bahwa Nature of Business Perusahaan Pemohon Banding adalahindustri penghasil minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil CPO) yangmengolah Tandan Buah Segar (TBS) sebagai bahan baku dari hasilkebun sendiri menjadi CPO sebagai hasil akhir pabrikasi;2. Bahwa TBS hasil kebun sendiri yang Pemohon Banding hasilkanseluruhnya kemudian diolah lebih lanjut untuk menghasilkan CPO;3.

dipisahpisahkan dalam istilah unit ataukegiatan yang terpisah;Bahwa menurut Pemohon Banding, suatu kegiatan integrasiseharusnya bisa dilihat dari hasil akhir dari suatu barang yangdihasilkan yaitu dapat berupa barang yang terutang PPN dan ataubarang yang tidak terutang PPN, sedangkan istilah unit ataukegiatan yang menghasilkan barang dalam Keputusan MenteriKeuangan Nomor 575/KMK.04/2000 telah memisahkan barangberdasarkan hasil kegiatan, kemudian dianggap ada penyerahandari unit perkebunan ke unit pabrikasi