Ditemukan 349 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-04-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 23-12-2016
Putusan PN TEMANGGUNG Nomor 19/Pdt.G/2016/PN Tmg Tanggal 7 Desember 2016 —
27 — 34
27 — 34
Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biayaperkara;Menimbang, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 5September 2016 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 27September 2016;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugattelah mengajukan surat bukti berupa :1.2.Fotokopi Surat Perjanjian kerja tertanggal 16 Juli 2013, bertanda P1;Fotokopi Kwitansi Pembayaran Pekerjaan Sipill Pabrik Garment PT. YB.APPAREL JAYA di Temanggung, tertanggal 18 Juli 2013 bertanda P2;.
Putus : 10-07-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 13/G.TUN/2012/PTUN.Mdo Tanggal 10 Juli 2012 — Penggugat: KARMILA ABBAS
Tergugat: BUPATI BOALEMO
158 — 107
158 — 107
:PRINT301/R.5.12/Euh.2/10/2009, tanggal 14 Oktober2009.18.Bukti T18 : Foto copy Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.7522Tahun 2007 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati DanPengesahan Pengangkatan Bupati Boalemo Provinsi Goronta19.Bukti T19 : Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 1980tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.20.Bukti T20 : Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003tentang tentang Wewenang Pengangkatan , Pemindahan DanPemberhentian Pegawai Negeri Sipill
Register : 30-07-2012 — Putus : 14-05-2013 — Upload : 10-05-2013
Putusan PA MEDAN Nomor 1180/Pdt.G/2012/PA.Mdn Tanggal 14 Mei 2013 — Pemohon vs Termohon
11 — 0
11 — 0
Sampai saat ini pun kewajiban Pemohon atas nafkah/biaya anakmasih dikirim via trasnfer rekening;Bahwa sesungguhnya izin atasan terdahulu pun tidak sesuai prosedursebagaimana ditentukan Surat Edaran Nomor: 48/SE/1990, tanggal 22Desember 1990, tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor:10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor: 45 Tahun1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagiPegawai Negeri Sipill
Register : 10-02-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PA TANJUNG SELOR Nomor 61/Pdt.G/2020/PA.TSe Tanggal 16 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 41
38 — 41
agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal diXKXKXXKXKKXKXKKXKXKKKXKKK, RXKKXKXKKKXKKKXKKKXKKKKXKKX, KecamatanKesambi, Kota Citerbon, di bawah sumpahnya memberikan keterangansebagai berikut: Bahwa Saksi adalah ayah kandung Termohon, Pemohon adalah suamiTermOh ON) =n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn ence neenn Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumahorang tua Pemohon di Cibinong; Bahwa sejak Termohon diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipill
Register : 09-02-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 06-12-2017
Putusan MS SINGKIL Nomor 0020/Pdt.G/2016/MS.Skl Tanggal 6 Oktober 2016 — Pemohon vs termohon
84 — 11
84 — 11
sebagai alat bukti;Menimbang, untuk menguatkan dialildalil jawaban serta gugatanRekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa T.1, T.2dan 1.3 serta serta 2 (dua) orang saksi dan atas alat bukti tersebut MajelisHakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa bukti T1 adalah bukti tertulis berupa FotokopiKutipan Akta Kelahiran, isi bukti tersebut menerangkan peristiwa lahirnyaseseorang yang bernama Anak ..... yang dikeluarkan oleh Dinas KependudukanDan Catatan Sipill
Register : 02-03-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 04-05-2019
Putusan PA PONTIANAK Nomor 258/Pdt.G/2018/PA.Ptk Tanggal 13 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 4
28 — 4
No.258/Pdt.G/2018/PA.Ptk.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.7 telahternyata Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipill telah mengurus izin untukbercerai dan telah mendapat izin bercerai dari atasan pemohon.Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi dari surat yangdikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan telahdicocokkan dan sesuai dengan salinan dari aslinya, karenanya MajelisHakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materilsehingga bisa dijadikan
Register : 08-09-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 77/Pdt.G/2016/PN Sim Tanggal 6 Desember 2016 — ELLY SORAYA SEMBIRING LAWAN ROMZON BOSTAN SIMANGUNSONG
158 — 41
158 — 41
sebelummelangsungkan perkawinan, Penggugat telah memilih agama Kristensebagai kepercayaan yang diyakini Penggugat;Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugattersebut adalah sah secara hukum positif Indonesia sebagaimanadikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yangberbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukummasingmasing agamanya dan kepercayaannya itu, dan Pasal 2 Ayat (1)PP No.10 tahun 1983 tentang IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIANBAGI PEGAWAI NEGERI SIPILL
Register : 29-05-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 65/G/2017/PTUN.MDN Tanggal 4 Oktober 2017 — Drs. H. Legimun, M.Pd Vs. Gubernur Sumatera Utara
1739 — 2106
1739 — 2106
sampai pada pemberhentianPegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila PNS tersebut terbuktimelanggar kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan tingkatdan jenis hukuman disiplin berat; Menimbang, bahwa, selanjutnya penerapan terhadap ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeridikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan pasal 8 ataupasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawal IN SQEM SIpill
Register : 02-05-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 15-04-2019
Putusan PN BLANGKAJEREN Nomor 28/Pid.B/2018/PN Bkj Tanggal 11 Juli 2018 — Penuntut Umum:
1.MUHAMAD HERIADI, S.H
2.Paulus Milvion Meliala, S.H.
Terdakwa:
ARMEN TONI Alias ARMEN Bin SAHUDIN.
50 — 6
1.MUHAMAD HERIADI, S.H
2.Paulus Milvion Meliala, S.H.
Terdakwa:
ARMEN TONI Alias ARMEN Bin SAHUDIN.
50 — 6
Computer merk Acer beserta CPU dan Keyboardnyaseharga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cicilan dua kali pertamaDPnya sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan bayaran keduasebesar Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah) lalu Saksi menyanggupinya;Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada Terdakwa darimana ia perolehbarang tersebut ;Bahwa Terdakwa menawarkan barang tersebut Sesuai pasaran dan Saksi tidakcuriga bahwa barang tersebut hasil curian karena Terdakwa sebagai PegawaiNegeri Sipill
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 50/G/2018/PTUN.KPG Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
BLASIUS HARUM, SE
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
85 — 81
BLASIUS HARUM, SE
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
85 — 81
;Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberhentian PegawaiNegeri Sipill tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatandiatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor: 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut:dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganJabatan dan / atau pidana umum.Menimbang
Register : 24-01-2012 — Putus : 25-04-2012 — Upload : 21-07-2014
Putusan PA TERNATE Nomor 39/Pdt.G/2012/PA.TTE Tanggal 25 April 2012 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
69 — 38
69 — 38
., BINTI RAHMAN BAKAR, umur 33 tahun, agama Islam,MUFTI BIN TAHER, umur 38pekerjaan Pegawai Negeri Sipill (Guru TK. Satu AtapNegede), bertempat tinggal di Rt.03/Rw.02 Kelurahan Fitu,Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate. Dalam halint diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dahlan Tan, SH.
Pd., BINTI RAHMAN BAKAR, umur 33 tahun, agama Islam,MUFTI BIN TAHER, umur 38pekerjaan Pegawai Negeri Sipill (Guru TK. Satu AtapNegede), bertempat tinggal di Rt.03/Rw.02 Kelurahan Fitu,Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate. Dalam halint diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dahlan Tan, SH.
Register : 04-02-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PTUN KENDARI Nomor 03/G/2014/PTUN-Kdi Tanggal 16 September 2014 — SAMSUL BAHRI, SH.,M.Si. Dkk (P) Vs 1. BUPATI KOLAKA (T), 2. Drs. Andi Sastra Pangerang, MM, (T II Intv)
123 — 38
123 — 38
Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat a quotersebut seakanakan merupakan sanksi atau hukuman yang diberikan olehTergugat kepada Para Penggugat, sementara Para Penggugat selama menjalankantugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di LingkupPemerintahan Kabupaten Kolaka, tidak melakukan pelanggaran disiplin PegawaiNegeri Sipill ssnrsensnssese essere eer7.
Register : 08-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 32/G/2019/PTUN.BNA Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
167 — 68
167 — 68
Mengharuskan Bupati Bener Meriah menerbitkanKeputusan PTDH terhadap Pegawai Negeri Sipill tersebut di atas.Bahwa pada tanggal 28 februari 2019 Pemerintah Kabupaten BenerMeriah Kembali menerima surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 hal PetunjukPelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang TelahDijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang BerkekuatanHukum Tetap dan sesuai dengan point.
Register : 28-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 17-09-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 51/G/2018/PTUN.KPG Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
BELASIUS ADUR, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
105 — 58
BELASIUS ADUR, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
105 — 58
; Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberhentian PegawaiNegeri Sipill tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatandiatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor : 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut : dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganmyjabatan dan / atau pidana umum.
Putus : 06-04-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 23/G/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 6 April 2015 — H. TRI SATYARIES RUDYANTO, SH., MH; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK).
39 — 43
39 — 43
(Copy dariSurat Keputusan Menteri Agama Nomor: D/Kp.00.3/8786/1997 tanggal24 Oktober 1997 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipill(PNS) dalam pangkat Penata Muda golongan ruang III/a dan terhitungmulai tanggal 1 November 1997.(Copy dariSurat Keputusan Menteri Agama Nomor: Dj.II/KP.07.6/001/2011tanggal 17 Maret 2011 tentang Pengangkatan dalam jabatan Kepala SubBagian Tata Usaha Direktorat Urusan Agama Islam dan PembinaanSyariah Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI.
Register : 23-01-2013 — Putus : 07-02-2014 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 P/HUM/2013 Tanggal 7 Februari 2014 — SEVIANE HENDRIK TIIP, SH VS DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaiansebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor : 43Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1974Tentang Pokok pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah RI Nomor99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipilsebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipill
Register : 08-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 30/G/2019/PTUN.BNA Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
ADIKA PUTRA, IR
Tergugat:
Bupati Bener Meriah
149 — 63
ADIKA PUTRA, IR
Tergugat:
Bupati Bener Meriah
149 — 63
masingmasing Nomor: 182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor:153/KEP/2018 Tentang Penegakan hukum terhadap pegawai negerisipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanaHalaman 30 dari 57 HalamanPutusan Perkara Nomor : 30/G/2019/PTUN.BNAkejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan tanggal 13 September 2018.Mengharuskan Bupati Bener Meriah menerbitkan Keputusan PTDHterhadap Pegawai Negeri Sipill
Register : 08-07-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 31/G/2019/PTUN.BNA Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat:
MURSADA
Tergugat:
Bupati Bener Meriah
157 — 105
MURSADA
Tergugat:
Bupati Bener Meriah
157 — 105
Mengharuskan Bupati Bener Meriah menerbitkan KeputusanPTDH terhadap Pegawai Negeri Sipill tersebut di atas;Bahwa menurut kaidah Hukum Administrasi Negara Kebijakan Pemerintahsecara Keseluruhan Supaya pouvoirdescresennair dapat ditolerir menurut normanorma Hukum Administrasi Negara maka tindakan administrasi Negara tersebutharus wetmatige dan rechtsmatige, serta memenuhi kriteria:a) Tidak menyalahi atau menyimpang dari ketaatan asashirarkiperaturan perundangundangan;b) Tidak melanggar hak dan kewajiban
Register : 19-04-2016 — Putus : 13-09-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST Tanggal 13 September 2016 — Pidana Korupsi
- RIDWAN, RAHMAD MULYADI, SYAMSUL ADHI DARMA
148 — 87
148 — 87
Bahwa terdakwaterdakwa adalah PegawaiNegeri Sipill pada DinasPelayanan Pajak Provensi DKI Jakarta,Terdakwa Ridwan, S.Sos.diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat KeputusanGubernur Kepalah Daerah Khusus lbukota Jakarta No.2809/1977,tanggal 30 Juni 1977, terdakwa 2. Racmad Mulyadi diangkat menjadiPegawaiNegeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Khusus lbukota Jakarta No.635/1998, tanggal 14 Mei 1998,terdakwa 3.
Upload : 29-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 954 K/PID.SUS/2011 Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; H. Budi Santoso S.Sos. Msi
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Tempat lahir : Purworejo;Umur /tanggal lahir : 52 tahun / 10 Pebruari 1958;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jalan Kartini No.11 RT.001/006 Sindurjan,Kecamatan Purworejo, KabupatenPurworejo ;Agama : Islam;Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipill;Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana dalamperkara lain;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purworejo karenadidakwa :Primair :Bahwa Terdakwa H. BUDI SANTOSO, S.Sos.