Ditemukan 447 data
28 — 2
ayat (1) ke4,5 KUHP Majelis Hakim berpendapat semua unsurunsur delikpidana yang termuat dalam Pasal 363 ayat (1) ke4,5 KUHP Majelis telahterbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPencurian Dalam Keadaan Memberatkan;Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur Pasal 363 ayat (1)ke4,5 KUHP telah terpenuhi sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakanterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindaka
34 — 11
perkara ini, bukan merupakan kompetensiabsolute Pengadilan Negeri Muara Enim, akan tetapi menjadikompetensi dan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.Bahwa pada posita angka 11, Penggugat mendalilkan dalammenerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 146 tanggal 9Juni 1992 dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor550. 1/18/26/P.3HT/1992 tanggal 19 Februari 1992 yang menjadi dasarterbitnya Hak Milik No. 993 atas nama YULIA , atas tindaka
43 — 19
Membebankan kepada Terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara sebesarRp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);Putusan Tindaka Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor45/PID.SUSTPK/2014/PN.PBR tanggal 13 Januari 2014;1.Menyatakan terdakwa Drs. EVALDI tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan JaksaPenuntut Umum pada dakwaan Primair;. Membebaskan terdakwa Drs. EVALDI dari dakwaan Primair tersebut;. Menyatakan terdakwa Drs.
86 — 19
menvatakansecara eksplisit bahwa karena jabatannya Majelis Hakim telah memutuskan hubungankeria antara Tergugat dengan Pengauaat. dan berdasarkan alasan itu maka tuntutanPenggugat pada petitum 5 (lima) dinyatakan dikabulkan;Menimbana, bahwa Maielis Hakim dalam pertimbangannya telah mewaiibkanTergugat untuk mengembalikan secara sukarela jaminan BPKB dan ljazah an.Pengqugat, dan dalam hal Terquaat tidak mengembalikan atau tidak menyerahkan32kepada Penaauaat laminan BPKB dan liazah tersebut, maka tindaka
108 — 31
Undnag Undang No.5 tahun 1986 tentang peradilan TataUsahan Negara;Bahwa gugatan ini seharunya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara,karena yang menjadi obyek gugatan adalah surat surat tanah, Akta Jual Belidan Sertifikat ;Bahwa yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagimana diaturdalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara Keputusan Tata Usaha adalah suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang berisi tindaka
35 — 27
Saksi dalam persidangan:= Saksi 3 tidak ada rele AX denganperkara.4 Keteranganyang diberikanoleh Saksi 1adalaher keteranganyang diperolehdari Saksi 2(Testimoniumde Auditu)kecualimengenai soalpenyerahanQ uang.bur Sengaja dalam dakwaan ke1 adalahkesengajaan dari Terdakwa melakukan tindaka melainkan karena Terdakwa salahnafsirkan tugas dan fungsi jabatannya sebagaiaurpam.cTerdakwa tidak mencabut keterangannya yangdiberikan di penyidikan melainkan Terdakwa khilaftelah menandatangani BAP POM tersebut.Bahwa
57 — 3
masingmasing unsur hukum yang termuat dalam Pasal480 ke(1) KUHP Majelis Hakim berpendapat semua unsurunsur delik pidanayang termuat dalam Pasal 480 ke(1) KUHP Majelis telah terbukti dan terpenuhi,maka Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur Pasal 480 ke(1)KUHP telah terpenuhi sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindaka
Terbanding/Jaksa Penuntut : DENY ANTENG P, SH
59 — 28
Pritha Ayu Jaya Abadi;Terlampir dalam berkas perkara;110) Uang sejumlah Rp. 201.000.000, (dua ratus satu juta rupiah);Dikembalikan kepada terdakwa;Membebankan kepada Terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara sebesarRp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);Putusan Tindaka Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor45/PID.SUSTPK/2014/PN.PBR tanggal 13 Januari 2014;1.Menyatakan terdakwa Drs.
89 — 14
tersebut kepada para terdakwa padahal paraTerdakwa sudah mempunyai niat untuk mengelabui korban, sehingga korban percayadan memberikan sesuatu yang diinginkan oleh para terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbang diatas dengan demikianunsur ketiga ini pun telah terpenuhi;ad.4 Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan :Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2016/PN.Cms.36Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata di dalammelakukan tindaka
26 — 15
atauMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyimpan adalah menaruhditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barangsehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat ang disediakan dan32Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memagangkekuasaan atas sesuatu, mengusai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa dalamkekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secarafisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindaka
QUROTUL AINI S.FARIDA,SH
Terdakwa:
AKHMAD SYAIRIAH Bin MASPAR AFUAN
22 — 3
menaruhditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khususterhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempatang disediakan dan aman;Halaman 30 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2018/PN PbuMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalahmemagang kekuasaan atas sesuatu, mengusai barang apabila dia dapatberkuasa atas apa dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah bendatersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelakudapat melakukan tindaka
297 — 176
penyidikan dan untuk adanya kepastianhukum terhadap perkara a quo maka terhadap perkara a quo Hakimberpendapat walaupun secara formil Termohon tidak mengeluarkanSurat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara a quonamun secara materiil tindakan Termohon yang tidakmenindaklanjuti proses penyidikan selama bertahuntahun dapatdikatakan tindakan Termohon tersebut dipersamakan denganTermohon telah melakukan Penghentian Penyidikan Terhadaperkara A quo.Menimbang bahwa oleh karena hakim berpendapat tindaka
94 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Puncak dari masalah yang terjadi mengakibatkan adanya aksi dariburuh/pekerja anggota Penggugat yang mempertanyakan kebijakanTergiugat , Il yang membahayakan dan mengadu domba Penggugatdengan Tergugat VI dan VII yang sama sekali tidak punya Izin untukmelakukan pekerjaan di Pelabuhan Teluk Bayur Padang, yang menimbulkaninsiden kecil yang berujung pada tindakan pelaporan Tindaka Pidana daripihak Penggugat maupun Tergugat yang dalam hal ini dalam prosespemeriksaan di Polres Padang dan Polsek KP3
26 — 12
atau32Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menyimpan adalah menaruhditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barangsehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat ang disediakan danMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memagangkekuasaan atas sesuatu, mengusai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa dalamkekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secarafisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindaka
76 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut baru dapat beralih kepada kelompok nelayan (KUB)yang menandatangani perjanjian ini apabila sudah membayar lunassebesar harga kapal beserta peralatannya yaitu Rp.149.468.000,00(seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan riburupiah) untuk pengadaan tahun anggaran 2003 dan Rp.439.590.250,00(empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu duaratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan tahun anggaran 2004.Bahwa benar menurut ahli BPKP Perwakilan Pontianak tindaka
tersebut baru dapat beralih kepada kelompok nelayan (KUB)yang menandatangani perjanjian ini apabila sudah membayar lunassebesar harga kapal beserta peralatannya yaitu Rp.149.468.000,00(seratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh delapan riburupiah) untuk pengadaan tahun anggaran 2003 dan Rp.439.590.250,00(empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh ribu duaratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan tahun anggaran 2004.e Bahwa benar menurut ahli BPKP Perwakilan Pontianak tindaka
tersebutbaru dapat beralih kepada kelompok nelayan (KUB) yang menandatanganiperjanjian ini apabila sudah membayar lunas sebesar harga kapal besertaperalatannya yaitu Rp.149.468.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empatratus enam puluh delapan ribu rupiah) untuk pengadaan tahun anggaran 2003 danRp.439.590.250,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluhribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk pengadaan tahun anggaran 2004.Bahwa benar menurut ahli BPKP Perwakilan Pontianak tindaka
90 — 19
melakukan PemutusanHubungan Industrial dengan cara menutup Akses PENGGUGAT dan IIpada perusahaan TERGUGAT dengan cara menghapus data basePENGGUGAT dan Il dari Fingerprint Device yang membuatPENGGUGAT dan II tidak dapat melakukan absensi ;20.Bahwa karena TERGUGAT melakukan Pemutusan Hubungan Industrial21terhadap diri PENGGUGAT dan II dengan cara demikian dan tidakmendapat penetapan sebagaimana mestinya, maka mengacu padaketentuan pasal 155, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,maka seluruh tindaka
Iwan Tampubolon
Tergugat:
1.PT. MITSI CITRA MANDIRI
2.PT. MITHA SAMUDERA WIJAYA
141 — 100
UU No 13 tahu 2003;Menimbang, bahwa bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugatdalam Jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa Tergugat mengakui menurunkan penggugat dari kapal padasaat Penggugat sakit, karena penggugat menderita penyakitEpilepsi dan beberapa kali kambuh di kantor, di luar kantor dan dikapal pada saat penggugat kembali bekerja di atas kapal, sehinggaHalaman 23Putusan Nomor 284/Pdt.SusPHI/2019/PN.MdnTergugat menganjurkan Penggugat untuk beristirahat sampai pulih,tindaka
86 — 71
Pemuda dan Timur Nomor PPO.42Februari 2013 tentang Petua (SesuaiSurat Sekretaris DinasDiahraga Kabupaten SumbaL/1.264/II/2013 tanggal 28ngembalian siswa ke orangdengan asli) ; Bukti P.11: Foto copy Wakil Ketua Komite SMAKbj/II/2013 tanggal 25 Felanjut pengembalian siswBukti P.12: Foto copy keluarga Nomor : 03/Kk2013 tentang Tanggapanorang tua (Sesuai denganBukti P.13: Foto copyNomor 04/Kbj/III/2013perihal Pengaduan tent(Sesuai dengarburat orang tua siSwa danN 2 Waingapu Nomor : 02bruari 2013 tentang TindakA
26 — 17
Nomor : 3tahun 1985 atas nama Tergugat tidak memiliki kKekuatan hukummengikat.1111.Menyatakan hukum Akta Jual Beli Nomor : 13/1/KKU/1987 tanggal 14Januari 1987, Akta Jual Beli Nomor 01/VI/KKL/2004 tanggal 7 Juni 1984,Akta Jual Beli Nomor : 13/1/KKU/1987 tanggal 14 Januari 1987 yangdibuat oleh Turut Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;12.Menyatakan hukum Tindakan Tergugat IV menguasai dan melakukankegiatan pembangunan diatas tanah tersebut adalah melawan hak danmelawan hukum;13.Menghukum Tindaka
Mairuzi Sihombing, S.H.
Terdakwa:
PRATU SAKNA TAMBUNAN
247 — 78
Yangmenjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuanatau. kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentangtindakan atau akibat terlarang (berserta tindakanatau akibatakibatnya) yang mungkin terjadi.Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwaitu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama,kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahuluapakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudahmempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukanperbuatan atau tindaka yang berupa meninggalkankesatuan dan menjauhkan