UUD 1945.

Menguji UndangUndang terhadap UUD 1945;b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UUD 1945;c. Memutus pembubaran partai politik, dan ;d.

BahwaDPR RI berdasarkan UUD 1945 adalah lembaga Negara yangmerupakan representasi rakyat yang diberikan kedaulatan/kekuasaanoleh UUD 1945 untuk membuat UndangUndang.2. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalahnegara hukum, artinya bahwa negara dan pemerintah dalammenyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus berdasarkanhukum dan peraturan perundangundangan.

Bahwa berlandaskan UUD 1945 setiap warga negara juga mempunyaihak atas informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 yangmengamanatkan, Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepanit dan iat Jenderal Konstitusi RepublikJl.

1945 danPasal 28D ayat (1) UUD 1945 berkenaan dengan kepastian dan keadilan hukum;Apabila prinsip /ex certa tidak dipenuhi unsurunsurnya sebagaimanadimaksud dalam norma a quo, maka ketentuan tersebut jelas bertentangandengan UUD 1945.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Uud Masud Haelani bin Atma Carsan) terhadap Penggugat (Sainah binti Sajam);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Barry Kusuma bin Subarjo) terhadap Penggugat(Mifta Ariestu Tasbih binti Uud Masud);

4. Membebankan kepada Penggugatuntuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Uud Mas'ud bin Soleh) terhadap Penggugat (Leni Luvia binti Didi Haryadi);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat

Sebagai Kepala Negara, Presiden mempunyai Wewenang yang termuat dalamPasal 10 Pasal 15 UUD 1945, yang salah satunya adalah memberikan grasi danrehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung sebagaimanadiatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945.

Pokok Gugatan dalam Perkara Nomor 111/G/2015/PTUNJKT tanggal 24 April2015 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatanggal 8 Mei 2015 merupakan kewenangan Presiden berdasarkan UUD 1945.. Dalam kaitannya dengan kewenangan Presiden, sesuai Pasal 14 ayat (1) UUD 1945dan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 22 Tahun 2002 Jo.

Bahwa kewenangan Presiden untuk memberikan grasi adalah kKewenangan yangbersumber dari UUD 1945, yaitu Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, sehingga dapatdisebut sebagai kewenangan konstitusional (constitutional authority), yang berada diwilayah hukum tata negara, bukan dalam hukum administrasi.2. Perihal sengketa dalam ranah hukum tata negara (constitutional dispute) tidak dapatdiajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut PTUN).3.

Hal tersebut bukanlah = praktikketatanegaraan yang digariskan oleh UUD 1945.D. Putusan Mahkamah Agung telah menguatkan bahwa PenggunaanKewenangan Presiden dalam Pasal 14 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945tidak dapat diuji.1. Bahwa terkait tidak dapat diujinya kKewenangan Presiden dalam Pasal 14 ayat (1)Perubahan Pertama UUD 1945 telah dikuatkan dengan Putusan MahkamahAgung RI dalam perkara TUN Nomor : 373 K/TUN/2005 tanggal 20 Februari 2007Jo.

Bahwa pokok gugatan dalam perkara Nomor : 111/G/2015/PTUNJKT merupakan kewenangan Presiden berdasarkan UUD 1945 ;c. Bahwa Pemberian grasi termasuk lingkup hukum tata negara, bukan lingkup hukum administrasi ;d.

Bahwa perihal syarat angka 4 huruf (a) diatas tentang adanya HakKonstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 makaPemohon menegaskan bahwa Hak Konstitusional Pemohon adalahberupa hak atas pengakuan, jaminan, perlidungan, kepastian hukum yangadil dan perlakuan yang sama didepan hukum sebagaimana diatur dalamPasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai konsekuensi dari Indonesia sebagaiNegara Hukum pasal 3 ayat (1) UUD 1945..

Bahwa dengan demikian norma Pasal 244 KUHAP telah menimbulkanketidakpastian bagi Pemohon dan bahwa ketidakpastian ini telahmerugikan Hak Konstitusionalnya sebagaimana ditentukan dalamPasal 28D ayat (1) UUD 1945.. Bahwa sebagai konsekuensi Indonesia adalah Negara hukum Pasal 1 ayat(3) UUD 1945, tentu hukum harus ditegakkan dan sebagai warga negarayang baik harus menjunjung hukum itu Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, baikitu terdakwa apalagi sebagai Jaksa Penuntut Umum..

Menyatakan ketentuan Pasal 244 UU KUHAP tidak bertentangan denganPasal 28D ayat (1) UUD 1945.3.

24C ayat (1) UUD 1945 tersebut harusdimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah adalah materimuatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UndangUndang yang bertentangandengan UUD 1945.

Semua UndangUndang yang telah diundangkan secara saholeh yang berwenang harus dianggap sesuai dengan UUD 1945 sampai dicabutoleh pembentuk UndangUndang atau dinyatakan tidak konstitusional oleh putusanMahkamah berdasarkan permohonan yang diajukan dengan dalil ketentuantersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Secara acontrario, penolakan grasi juga menjadi hak prerogatif Presiden;Bahwa kewenangan memberikan grasi adalah kewenangan yangterdapat dalam UUD 1945 yang hanya dimiliki oleh Presiden,sehingga sering disebut sebagai hak prerogatif Presiden.

Adapun Salah satu kewenangan MahkamahKonstitusi adalah melakukan Pengujian (Judicial Review) UndangUndang terhadap UndangUndang Dasar 1945 sebagaimana diaturdalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo.

Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapatdibatasi.Halaman 23 dari 44 Halaman Putusan Nomor :51/PLW/2015/PTUNJKT.Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 1999 berikutPenjelasannya, diatur bahwa hak untuk hidup dapat dibatasi salah satunyadalam hal penjatuhan pidana mati.2 Bahwa hukuman mati dalam UU Narkotika tidak bertentangandengan hak hidup yang dijamin UUD 1945 lantaran jaminan hakasasi manusia dalam UUD 1945 tidak menganut asas kemutlakan;3 Indonesia telah terikat dengan

1945.1Dalam kaitannya dengan kewenangan, sesuai Pasal 14 ayat (1) PerubahanPertama UUD 1945 dan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 22 Tahun2002 jo.

Hal tersebut bukanlah praktik ketatanegaraanyang digariskan oleh UUD 1945;D Putusan MA telah menguatkan bahwa Penggunaan Kewenangan Presidendalam Pasal 14 ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945 tidak dapat diuji.1Bahwa terkait tidak dapat diujinya kewenangan Presiden dalam Pasal 14ayat (1) Perubahan Pertama UUD 1945 telah dikuatkan dengan PutusanMahkamah Agung RI dalam perkara TUN Nomor : 373 K/TUN/2005tanggal 20 Februari 2007 jo.

Taman BMW itu 66 hektar";Usaha yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT untuk menjelaskanterhadap TERGUGAT dilapangan tentang batasbatas wilayah TamanBMW yang dijadikan objek penggusuran, ternyata tidak ditanggapi,melainkan terus memaksakan kehendak dan mengusir warga yang adadilokasi rumah, maka TERGUGAT telah melanggar :Pasal 28 A UUD 1945Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dankehidupannya.Pasal 28 G ayat (1)UUD 1945;Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga

Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 amandemen kedua"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak miliktersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapapun.c.

Hilangnya tempat tinggal , melanggar :34.35.Pasal 28 H ayat(3) UUD 1945"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkanpengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yangbermartabat" Pasal 34 ayat (2) UUD 1945:"Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyatdan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampusesual dengan martabat kemanusiaan."

Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua, yangmenyebutkan : Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawahkekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dariancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yangmerupakan hak asasi."

Atas tindakan PARATERGUGAT tersebut telah melanggar :Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhakmemperoleh pelayanan kesehatan."Pasal 34 ayat (3) UUD 1945:"Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanankesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak."

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id UUD 1945.

PERTAMA, Pasal 1 ayat (8) UUD 1945 menyatakan Negara RepublikIndonesia adalah negara hukum.

(vide perbaikan permohonan angka 16 hal 10)Bahwa pasal a quo dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) danPasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan:1.Pasal 28D ayat (1) UUD 1945Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dankepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi K it dan iat Jenderal Ki fitusi RepublikJl.

Pengujian Materiil Atas Pasal 197 ayat (1) KUHAP Terhadap UUD 1945a. Bahwa pembentukan KUHAP ini sudah sejalan dengan amanat UUD 1945dengan penjelasan sebagai berikut:1) Bahwa UUD 1945 menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara Indonesiaberdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaanbelaka (machtsstaat).

Hal ini merupakan pengejawantahan dari paham negara hukum yangdianut oleh negara Indonesia vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pelaksanaan dariPembukaan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan, salah satunya, dalam Pasal28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas kepastianhukum yang adil. Pengertian setiap orang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945mencakup semua orang, tidak terkecuali terdakwa.

;Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945menyatakan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatpertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yangkewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik danmemutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hakatau kewenangannya untuk melakukan pengujian

Apabila terlanggar asas ini dalam proses bernegara danberpemerintah, maka penyelenggaran tersebut melanggar ketentuan dasar negarayakni UUD 1945.

Apakah benar ketentuan Pasal 34 UU KPK dianggap bertentangan denganketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?

Menyatakan 34 UndangUndang a quo tidak bertentangan dengan Pasal 28Dayat (1) UUD 1945.4.

mengujikonstitusionalitas norma Pasal 34 UU KPK terhadap UUD 1945, oleh karena ituMahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonana quo;Kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon3.5 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapatmengajukan permohonan pengujian UndangUndang terhadap UUD 1945 adalahmereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yangdiberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu UndangUndang, yaitu:a. perorangan warga negara

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (Adun Duryanto Bin Miskata) terhadap Penggugat (Arie Susanti Binti Uud Sahudi);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00

Bahwa, Pasal 1 ayat (8) UUD 1945 mengatur bahwa Negara Indonesiaadalah negara hukum, oleh karenanya semua kekuasaan kenegaraandalam menjalankan kewenangannya harus berdasarkan dan menuruthukum yaitu menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.Salah satu) kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 adalahkewenangan untuk membuat Peraturan Pemerintah sebagaimanadinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi : "Presiden menetapkanPeraturan Pemerintah untuk menjalankan undangundang sebagaimanamestinya

Bahwa, UUD 1945 maupun UU No 10 Tahun 2004 sama sekali tidakmengatur kewenangan Wakil Presiden dalam pembuatan PeraturanPemerintah, hal demikian adalah tepat karena berdasarkan UUD1945 Presidenlah yang berwenang menetapkan PeraturanPemerintah. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalammelaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang WakilPresiden.b.

Bahwa, Kewenangan lain Presiden menurut UUD 1945 adalahmengangkat dan memberhentikan menterimenteri sebagaimanadinyatakan oleh Pasal 17 ayat (2). Kedudukan Wakil Presiden untukmembantu Presiden dalam melaksanakan kewajibannya berlangsungterus selama Presiden masih menjabat, atau kapanpun dandimanapun juga, selama jabatan Presiden masih terisi.c.

Sedangkan kapan seorang Presiden tidak dapat melakukankewajibannya, UUD 1945 tidak memberikan penjelasan tentang haltersebut.Bahwa, Apabila ternyata seorang Presiden masih hidup (tidakmangkat), tidak berhenti, dan tidak diberhentikan serta tidakdigantikan oleh Wakil Presiden, maka Presiden secara hukum masihdalam keadaan dapat melaksanakan kewajibannya.

1945, dan hal demikian menurut UUD pastilahtidak dapat dibenarkan.Dengan dasar tersebut di atas maka Wakil Presiden menurut UUD tidakmempunyai kKewenangan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah.

Kepastian Keadilan dari, oleh, untuk Kedaulatan (rakyat dannegara)/ Kekuasaan/ kewenangan Pemerintahan Negara RepublikHalaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN MigIndonesia/Kedaulatan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaiNegara Hukum berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang SAH bagisegenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (integrasihasil PEMILU 9 April 2014) yaitu diselenggarakan dengan berdasarkan : Landasan ldiil : Pancasila Landasan Konstitusionil : UUD

Bahwa:a.Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakmengembangkan diri melalui pbemenuhan kebutuhan dasarnya, berhakmendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuandan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnyadan demi kesejahteraan umat manusia.Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakuntuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secaraHalaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2017/PN Migkolektif untuk

membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakatas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yangadil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 menyatakan : Setiap warga negaraberhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakatas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap,sesuai dengan hati nuraninya.Pasal 28

E ayat (3) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakatas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.Pasal 28 F UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhak untukberkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkanpribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari,memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikaninformasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 menyatakan : Setiap orang berhakatas perlindungan diri pribadi

, keluarga, kehormatan, martabat, danharta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasaaman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atautidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyatakan : Hak untuk hidup, hakuntuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hakberagama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagaipribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasarhukum yang berlaku surut adalah hak asasi

Program Dana Bergulir Serasi Berdaya siklus administrasipengelolaan Kekayaan dan Keuangan Negara yangberkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasilasebagaimana dimaksud uraian angka v).Berdasarkan : Landasan ldiil : Pancasila Landasan Konstitusionil : UUD 1945 Landasan Operasionil : Pemilu 9 April 2014 Pasal 1ayat (2) UUD 1945 c.q.Aspirasi PolitikHalaman 3 dari 17Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Wsb.Pemberdayaan/ Negaraberdasar atas Ketuhanan YangMaha Esa c.q.SuratKementerian Sekretaris

TERGUGAT IV selaku BADAN HUKUM tidak mempunyai HakKedaulatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) UUD 1945c.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 c.q.

Disahkan dan diselenggarakan dari, oleh untuk KedaulatanHukum Negara Republik Indonesia sebagai Negara HukumBerdasar atas Ketunanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1ayat (3) dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945.d. Dikehendaki oleh rakyat yang melakukan tindakan hukumregister dan Deklarasi (HAM dan Kedaulatan rakyat).e.

Keabsahan sebagaimana dimaksud uraian huruf a hingg huruf d,berdasarkan : Landasan ldiil : Pancasila Landasan Konstitusionil : UUD 1945 Landasan Operasionil : Pemilu 9 April 2014 Pasal 1ayat (2) UUD 1945 c.q.Aspirasi PolitikPemberdayaan/ NegaraHalaman 10 dari 17Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Wsb.berdasar atas Ketuhanan YangMaha Esa c.q.

Menyatakan Tindakan Tergugat dan Tergugat Il yang ingin merampasbarang barang milik Para Penggugat adalah perbuatan melawanhukum sebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jopasal 28 D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 2 UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320KUH Perdata;3.

Menyatakan Tindakan Tergugat dan Tergugat Il yang memaksaPenggugat Il untuk menulis surat pernyataan sesuai perintah dariTergugat dan Tergugat Ill adalah perbuatan melawan hukum sebabbertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 Dayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 2UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUHPerdata;4.

Menyatakan Tindakan Tergugat dan Tergugat Il yang memaksaPenggugat untuk menandatangani surat pernyataan sesuai perintahdari Tergugat dan Tergugat Il adalah perbuatan melawan hukumsebab bertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28D ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 2Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 18/Pdt.G/2018/PN. Bjw.UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUHPerdata;5.

Menyatakan surat pernyataan 24 Mei 2018 yang dibuat dibawahpaksaan dan atau ancaman para Tergugat adalah tidak sah sebabbertentangan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 Dayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 2UUD 1945 NKRI jo pasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUHPerdata;6.

Menyatakan Tindakan Tergugat dan Tergugat Il yang mengenakanbunga 20% kepada Para Penggugat kemudian dibungakan lagi 10 %dan dibungakan lagi 10% walaupun para penggugat sudah lebih bayarRp.20.625.000, (Dua Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima RibuRupiah) adalah perouatan melawan hukum sebab bertentangandengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 NKRI jo pasal 28 D ayat 1 UUD 1945NKRI jo 28 ayat 1 UUD 1945 NKRI jo 28 ayat 2 UUD 1945 NKRI jopasal 17 UU No 39 Tahun 1999 jo. 1320 KUH Perdata;7.

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Luthfan Danaswara Bin Bambang Lukito) terhadap Penggugat (Sasha Sabrina Binti Uud Budihardjo)

3. Menetapkan Penggugat, (SASHA SABRINA BINTI UUD BUDIHARDJO) sebagai pemegang Hak Asuh/Hadhonah terhadap 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1.

E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (Samidin bin Suliban) terhadap Penggugat (Uud