Ditemukan 3585 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
permohonanan
permohonan
permohoanan
permohonnan
permohionan
permohonann
permohonanã
perrmohonan
Register : 13-02-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 109/Pid.B/2017 Tanggal 18 April 2017 — TAUFIK Alias NURHADI Alias GONDRONG Alias RUSLY Bin KARNADI
46 — 4
46 — 4
CIF : A 137058 tanggal 21 Nopember2016 dan sumber data untuk mengisi formulir tersebut sebelumnyadiberikan oleh sdr MOCHAMAD DEKY NAWAWI. alias RIO aliasAHMAD yang diberikan dalam bentuk ketikan identitas AANSUTIANA ( sebagaimana disita dalam barang bukti).Bahwa benar dari permohonana tersebut Bank Mega cabangpembantu peterongan Semarang mengeluarkan buku tabungan Bankmega nomor seri 740175 dengan jenis tabungan Megadana nomorrekening 011110020183453 atas nama AAN SUTIANA.Setelahsaksi menerima buku
Register : 29-10-2019 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan PA POLEWALI Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Pwl Tanggal 15 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 35
84 — 35
Putusan Nomor 637/Pdt.G/2019/PA.Pwlpemohon mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan AgamaPolewali ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Pemohon, mohonkehadapan Ketua Pengadilan Agama Polewali / Majelis hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini , berkenan memutuskan denganamar Putusan sebagai berikut :1) Mengabulkan dan menerima permohonana pemohon untukseluruhnya;2) Memberi izin Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj!
Register : 04-01-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/HUM/2021 Tanggal 24 Maret 2021 — PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA (PB IDI), DKK VS MENTERI KESEHATAN RI;
533 — 1468 — Berkekuatan Hukum Tetap
533 — 1468 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALASAN YURIDIS PERMOHONANA.
Register : 14-02-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 22-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 82/Pdt.G/PLW/2014/PN.Jkt.Sel Tanggal 11 Juni 2014 — DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA (IWAPI),
M E L A W A N
1. Ir. DYAH ANITA PRIHAPSARI alias Ir. NITA YUDI, MBA, dan MOUDY LITURAAN
2. RINA FAHMI IDRIS,
3. KARTINI HARRIS,
65 — 14
65 — 14
Rechtspraak) in casu seharusnya perkara a quodiajukan dalam bentuk suatu GUGATAN (GugatanContentiosa/"Contentioasa Rechtspraak) yang menarik TERLAWAN ,TERLAWAN II, dan TERLAWAN III dalam sebagaimana perkara a quo;Bahwa mengingat PELAWAN telah salah dalam mengajukan perlawanana quo in casu yang seharusnya diajukan dalam bentuk GUGATAN(Gugatan Contentiosa/Contentioasa Rechtspraak) namun olehPELAWAN' diajukan dalam bentuk PERMOHONAN = (GugatanVoluntair/Voluuntaire Jurisdiction), sehingga mengakibatkan Permohonana
Register : 13-02-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 108/Pid.B/2017/PN.Smg Tanggal 18 April 2017 — MOCHAMAD DEKY NAWAWI alias RIO alias AHMAD Bin SOETRISNO
152 — 302
152 — 302
CIF : A 137058 tanggal 21 Nopember 2016 dan sumber datauntuk mengisi formulir tersebut sebelumnya diberikan oleh sdr MOCHAMADDEKY NAWAWI alias RIO alias AHMAD yang diberikan dalam bentuk ketikanidentitas AAN SUTIANA ( sebagaimana disita dalam barang bukti).Ya, benar dari permohonana tersebut Bank Mega cabang pembantu peteronganSemarang mengeluarkan buku tabungan Bank mega nomor seri 740175 denganjenis tabungan Megadana nomor rekening 011110020183453 atas namaAAN SUTIANA.Setelah saksi menerima buku
Register : 13-02-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 109/Pid.B/2017/PN.Smg Tanggal 18 April 2017 — TAUFIK Alias NURHADI Alias GONDRONG Alias RUSLY Bin KARNADI
42 — 13
42 — 13
CIF :A 137058 tanggal 21 Nopember2016 dan sumber data untuk mengisi formulir tersebut sebelumnyadiberikan oleh sdr MOCHAMAD DEKY NAWAWI alias RIO aliasAHMAD yang diberikan dalam bentuk ketikan identitas AANSUTIANA ( sebagaimana disita dalam barang bukti).Bahwa benar dari permohonana tersebut Bank Mega cabangpembantu peterongan Semarang mengeluarkan buku tabungan Bankmega nomor seri 740175 dengan jenis tabungan Megadana nomorrekening 011110020183453 atas nama AAN SUTIANA.Setelahsaksi menerima buku
Register : 08-01-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 16-03-2015
Putusan PN BANGLI Nomor 3/Pdt.G/2014/PN.BLi Tanggal 4 Nopember 2014 — 1. ALS.NANG NANG SANTRA SERINA Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;
2. I KETUT SALIN Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II
M E L A W A N
1. I NENGAH PATRA Als.. NANG SUKARMA Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
2. I WAYAN SATRA Als. NANG WANDRI Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II
3. I MADE WARNA Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. I MISANA Als. NANG SUKAT Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV
5. I KETUT MANTA Als. NANG BADRI Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V
106 — 83
106 — 83
Bahwa permohonana agar tanah tanah sengketa diletakkan sita jaminan(Conservatoir Beslag) oleh Pengadilan Negeri Bangli, karena hal tersebuttidak berdasarkan hukum, maka Para Tergugat tolak seluruhnya;Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Kuasa ParaPenggugat dipersidangan telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 29 April2014;Menimbang, bahwa atas Replik tersebut Para Tergugat melalui KuasaHukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 13
Register : 16-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 P/HUM/2019 Tanggal 19 Maret 2019 — PAHALA SUTRISNO AMIJOYO TAMPUBOLON VS 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI., 2. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA;
199 — 676 — Berkekuatan Hukum Tetap
199 — 676 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonana quo adalah:Halaman 122 dari 245 halaman. Putusan Nomor 18 P/HUM/20194.1. Pembentukan Permen PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 danPembentukan Pergub Nomor 132 Tahun 2018 tidak sesuai denganUU Nomor 20 Tahun 2011.4.2.
dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang juga adalah badanhukum: persekutuan modal, tidak ada larangan orangperorangan atau badan hukum memiliki lebih dari 1 (satu)saham.Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan a quo dalam menjadikanketentuan mengenai Perseroan Terbatas dan Saham sebagaimanadiatur oleh UU Nomor 40 Tahun 2007 sebagai perbandingan terkait hakkedaulatan suara, yang kemudian menyatakan tidak ada larangan ataskepemilikan saham lebih dari 1 (Satu), sebagai alasan permohonana
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 09-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 12 Agustus 2015 — Drs. MUSA AHA NATAWIRIA, MSi.
70 — 15
70 — 15
1.291.718.577, (Satu Milyar dua ratus Sembilan puluh satu jutatujuh ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tanggal 27 Pebruari2013;Tahap Il sebesar Rp. 1.985.755.218, (satu milyar Sembilan tratus delapan puluh limajuta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah) tanggal 11 Juni2013;Tahap Ill sebesar Rp. 1.423.929.000, (satu milyar empat ratus dua puluh tiga jutaSembilan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013e Bahwakelengkapan pencairan :Surat Permohonana
1.291.718.577, (Satu Milyar dua ratus Sembilan puluh satu jutatujuh ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tanggal 27 Pebruari2013;Tahap Il sebesar Rp. 1.985.755.218, (satu milyar Sembilan tratus delapan puluh limajuta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah) tanggal 11 Juni2013;Tahap Ill sebesar Rp. 1.423.929.000, (satu milyar empat ratus dua puluh tiga jutaSembilan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013BahwaKelengkapan pencairan :Surat Permohonana
Register : 08-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2021 Tanggal 3 Mei 2021 — Dr. Drs. M. SAYUTI, M.Pd. Gelar DT. RAJO PANGHULU VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., MENTERI DALAM NEGERI RI., MENTERI AGAMA RI;
1224 — 1617 — Berkekuatan Hukum Tetap
1224 — 1617 — Berkekuatan Hukum Tetap
Objek Gugatan/Permohonana. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:4) Bersifat: KonkretUmum (contoh: keputusan tentang penetapanupah = minimum regional, dsb);5. Bahwa keputusan bersama merupakan suatu keputusan yangmengatur mengenai penggunaan pakaian seragam dan atribut bagipeserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungansekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjangpendidikan dasar dan menengah;6.
Dan jelas objek permohonana quo bertentangan dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistim Pendidikan Nasional sebagaimana dijelaskan diatas;:Bahwa di Sumatera Barat atau di Minangkabau, pakaian muslimah yangdipergunakan oleh peserta didik sejak tahun 2005 adalah pakaian yangtelah sesuai dengan tujuan pendidikan yang berakar pada agama Islam,dan telah menjadi budaya yang berlaku secara menyeluruh diMinangkabau karenanya menjadi nilainilai kearifan lokal, Maka olehkarena itu, tatkala muncul
Register : 14-10-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 5307/Pdt.G/2021/PA.Tgrs Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
33 — 29
33 — 29
Bahwa benar sebagaimana TERMOHON dalam jawabandalilkan pada pokoknya PEMOHON telah meninggalkan rumah kediamansejak tahun 2019, hal tersebut pun telah PEMOHON akui dalam Permohonana quo.
Register : 02-10-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 10-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2019 Tanggal 13 Desember 2019 — YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP (WALHI)., DK VS PRESIDEN RI;
1012 — 1859 — Berkekuatan Hukum Tetap
1012 — 1859 — Berkekuatan Hukum Tetap
KekuasaanKehakiman, Pasal 7 ayat (1) huruf d dan Pasal 9 ayat (2) UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, sehingga Mahkamah Agung berwenanguntuk mengujinya;Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agungmempertimbangkan apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untukmengajukan permohonan keberatan hak wuji materiil, sehingga ParaPemohon mempunyai kedudukan hukum (/egal standing) dalam permohonana
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 12 Agustus 2015 — NUR RIFAâÂÂI, SH. BIN U.SYAMSURI
63 — 14
63 — 14
1.291.718.577, (Satu Milyar dua ratus Sembilan puluh satujuta tujuh ratus delapan belas ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tanggal 27Pebruari 2013;Tahap II sebesar Rp. 1.985.755.218, (satu milyar Sembilan tratus delapan puluhlima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah) tanggal11 Juni 2013;Tahap Ill sebesar Rp. 1.423.929.000, (satu milyar empat ratus dua puluh tigajuta Sembilan ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) tanggal 31 Juli 2013e Bahwa Kelengkapan pencairan :Surat Permohonana
Register : 04-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2017 Tanggal 20 Juni 2017 — SUTARNO, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
260 — 526 — Berkekuatan Hukum Tetap
260 — 526 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3 Tahun 2009, dan haknya dirugikan akibatberlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian.Dengan demikian, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legalstanding) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil a quosebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011;Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji, danPara Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), maka permohonana
Register : 06-05-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 22-05-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 13/PID.SUS-TPK/2020/PT KPG Tanggal 20 Mei 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : AGUSTINA KRISTIANA DEKUANAN, SH. MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDUL SYUKUR SUTIO.
117 — 74
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ABDUL SYUKUR SUTIO.
117 — 74
Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili diTingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:1.2.Menerima permohonana banding dari Pembanding/Terdakwa;Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang Nomor 60/Pid.Sus.
Register : 10-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Lbj Tanggal 29 Oktober 2018 — Pemohon:
KONSTANTINUS LALU,S.H
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANGGARAI BARAT
156 — 187
KONSTANTINUS LALU,S.H
Termohon:
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR MANGGARAI BARAT
156 — 187
Manggarai.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka PenetapanPemohon sebagai yang terduga/ Tersangka dalam melakukantindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12huruf e UU Nomor 31 tahun 1999, yang telah diubah dengan UUNomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi terhadap Pemohon oleh Termohon, adalah tidak sah sertatidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.IV.KESIMPULAN DAN PERMOHONANA.
Register : 06-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Pst Tanggal 2 Februari 2016 — Pra Peradilan
- JOHANNIS VITYN, Dkk
melawan
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT METRO JAKARTA PUSAT
251 — 64
251 — 64
Bahwa berdasarkan penjelasan butir 15 dan 16 tersebut diatas, Pemohon Ill,IV dan V telah memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagaiPIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN untuk mengajukan Permohonana quo. ;19.Bahwa Pemohon Praperadilan Nomer 09/Pid.Prap./2015/PN.Jkt.Pst yangdiajukan oleh sejumlah warga Rusun GCM dalam Permohonan PemeriksaanPraperadilan atas kasus Rumah Susun Graha Cempaka Mas ketiganya telahdikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap;ll.
Register : 31-10-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 878/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr Tanggal 9 Januari 2020 — Pemohon:
PT Gita Mandiri Teknik
Termohon:
KAP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
706 — 739
PT Gita Mandiri Teknik
Termohon:
KAP HOLDING LIMITED LIABILITY COMPANY
706 — 739
Bahwa ketidakkonsistenan Pemohon dalam penyebutanidentitas dari Pemohon dalam Permohonan a quo, telahmenyebabkan kebingungan dan ketidakjelasan perihal pihakyang mengajukan permohonan dalam perkara a quo dan telahmenjadikan Permohonan a quo menjadi kabur dan tidak jelas.Sebagaimana Termohon II telah uraikan pada poin 15 dan 16 diatas, hal ini telah menimbulkan ketidakpastian mengenai pihakyang berperkara sehingga menyebabkan pihak yang berperkaramenjadi kabur atau tidak jelas dan oleh karenanya, Permohonana
Register : 21-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 7/Pid.Pra/2019/PN SDA Tanggal 2 Juli 2019 — Pemohon:
ERNAWATI
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I. cq. Direktur Jenderal Pajak
240 — 140
ERNAWATI
Termohon:
Kementerian Keuangan R.I. cq. Direktur Jenderal Pajak
240 — 140
berdasarkan bukti hasil pengujian pajak TermohonPraperadilan, berdampak bahwa bukti tersebut tidak dapat dikategorikansebagai bukti permulaan yang cukup yang dapat dipakai untuk menetapkanwajibpajakincasuPemohonPraperadilansebagaitersangka sesuaimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf d Undangundang Nomor 6 tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun2007.Halhal yang menjadi judex factie terkait dengan pemeriksaan permohonana
Register : 03-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 P/HUM/2020 Tanggal 5 Nopember 2020 — PERKUMPULAN HIMPUNAN WANITA DISABILITAS INDONESIA (HWDI), DKK VS PRESIDEN RI;
520 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
520 — 290 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengantetap memperhatikan jumlah dan unsur yang diatur dalam Pasal7 Objek Permohonan;Bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas, apabila anggapanPemohon yang menyatakan menyatakan Pasal 14 ayat (1) danayat (2) Objek Permohonan secara Materiil bertentangan denganPasal 3 huruf (c), Pasal 5 ayat (1) UndangUndang PengesahanKonvensi HakHak Penyandang Disabilitas, maka menurutTermohon dalil tersebut keliru:Bahwa sebagai pembanding untuk menjadi pertimbangan bagiMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonana