Bioplast Unggul yang sedangmembela ataupun mengadvokasi anggotanya yang telah diputus hubungan kerjaoleh pihak TERGUGAT secara sepihak, yang mana sudah dikeluarkan suratAnjuran dari pihak Disnaker Kab. Tangerang pada tanggal 6 Februari 2019 dengannomor 560/686/Disnaker/201913. Bahwa para PENGGUGAT melakukan Aksi Unjuk Rasa pada tanggal 23 Mei2019 selama 90 menit yaitu dari jam : 08.30 wib s/d 10.00 wib untuk menintaTERGUGAT agar menjalankan isian Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kab.

Bahwa sesuai kesepakatan sebelumnya, TRIPARTITE lanjutan atau Mediasi III dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 di di Disnaker Kab. Tangerang yangdi hadiri oleh para PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun tidak membuahkanhasil dan diputuskan sebagai MEDIASI / TRIPARTITE TERAKHIR dan untukselanjutnya diterbitkan Anjuran oleh pihak Mediator pada Disnaker Kab.Tangerang.TENTANG PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TIDAK SAH YANGDILAKUKAN TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT25.

Tangerang.45.Bahwa atas pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial atas PemutusanHubungan Kerja sepihak terhadap para PENGGUGAT yang dilakukan olehTERGUGAT ke Disnaker Kab. Tangerang.46.Bahwa proses TRIPARTITE / MEDIASI di Disnaker Kab. Tangerang dilaksanakan pada hari Selasa, 5 Agustus 2019 dan dihadiri olen kedua belah pihak.Adapun hasil Mediasi / Tripartite adalah : kedua belah pihak sepakat untukTripartite Kembali.47.

Bahwa sesuai kesepakatan sebelumnya, TRIPARTITE lanjutan atau Mediasi III dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Agustus 2019 di di Disnaker Kab. Tangerang.Yang di hadiri oleh para PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun tidakmembuahkan hasil dan diputuskan sebagai MEDIASI / TRIPARTITE TERAKHIRdan untuk selanjutnya diterbitkan Anjuran oleh pihak Mediator pada Disnaker Kab.Tangerang49. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Mediator Hubungan Industrial pada DinasTenaga Kerja Kab.

Bahwa dua orang tersebut, perselisihan PHKnya sudah diproses melaluprosedur bipartite dan mediasi di Disnaker Kab. Tangerang.

Padahal faktanya sesuai surat54dan bukti yang dikeluarkan oleh PUK hanyalah berjumlah 24 orang.Sehingga Anjuran No. 565/3148/HISyaker/X/2014, tertanggal 23Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Disnaker Kab.

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Angka 11 Jawaban Tergugatdiatas, Anjuran Disnaker Kab. Bekasi yang menyatakan 38 orang78statusnya berubah dari PKWT menjadi PKWTT terhitung sejakdilakukan revisi ke3 sejak Kontrak Pertama adalah Cacat Yuridis,dikarenakan datadata yang diuraikan dalam kronologis AnjuranDisnaker tidak sesuai dengan datadata yang valid/sesungguhnya(MANIPULASI DATA).46. Bahwa Disnaker tidak cermat dalam mengeluarkan Anjuran:.

Disnaker perusahaan jalan terusdengan berpedoman kepada LO dari Kementerian tenaga Kerja ;Bahwa Proses Revisi berulangulang sebelum ada gugatan selama initidak pernah ada keluhan dari serikat pekerja Serikat Pekerja adasetelah adanya gugatan ;Bahwa terhadap bukti P10, P12 dan P14 yang diperlihatkan kepadasaksi tidak ada tanggapan terhadap surat tersebut dari perusahaan ;Bahwa yang saksi tahu dalam permasalahan ini proses mediasi yangdilakukan di Disnaker tanggal 19 Mei 2014 itu saja ;143Bahwa saksi

;Bahwa kalau tidak diketahui oleh Disnaker apakah batal perjanjian ituatau tidak itu tidak diatur kalau masalah itu tapi didaftarkan diDisnaker, setiap PKWT yang di Revisi atau diperbaharui harusdidaftarkan di Disnaker ;Bahwa apabila ternyata pembaharuan atau Revisi tidak serta mertadidaftarkan di Disnaker apakah pembaharuan itu berlaku menurutpendapat saksi perjanjian kerja itu tetap berlaku hanya dia tidakdidaftarkan ada pelanggaran sehingga pelanggaran ini adalahpelanggaran yang melanggar satu

aturan itu kemudian sanksinyatergantung Disnaker ;Bahwa sanksinya berupa apa bila ternyata tidak didaftarkan diDisnaker kemudian diketahui oleh buruh yang bersangkutan sanksi164dari Pengawasan Disnaker yang mengawasi pelaksanaan pelanggaransuatu aturan pegawai pengawas perburuhan ;Bahwa pekerjaan yang sekali selesai bersifat sementara misalnyamengerjakan pembangunan gedung ;Bahwa pekerjaan sekali selesai artinya berdasarkan order dalamjangka waktu 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan maka perjanjian

(kedua) dengan Surat No. 005/2297/Disosnaker tertanggal 2 MeiBahwa karena Biparteit gagal, sebagaimana amanat UU No. 2 tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, diteruskan dengan penyelesaianmelalui mediasi dengan Mediator dari Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi ProvinsiBahwa Mediator Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali melakukanpanggilan melalui Surat kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan sidangmedias1; 2222222 22222222 Panggilan I No. 560/2183/IV/Disnaker

tertanggal 28 Juni 2012; Panggilan II No. 560/2323/IV/Disnaker tertanggal 09 Juli 2012;9)namun Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah,dengan tidak memenuhi panggilan dari Disnakertrans Provinsi Bali;Bahwa pada akhirnya melalui surat No. 560/2460/IV/Disnaker tertanggal 18 Juli2012, Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali, menyampaikanAnjuran yaitu :1.

Surat Panggilan I dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Bali No. 560/2183/IV/Disnaker tertanggal 28 juni 2012, diberi tanda P5;6. Surat panggilan II dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali No. 560/2323/IV/Disnaker tertanggal 09 Juli 2012, diberi tanda bukti P6 ;7.Daftar.... eee7. Daftar hadir dan Risalah penyelesaian perselihan hubungan industrial secara mediasi untuksidang mediasi I tertanggal 09 Juli 2012, diberi tanda bukti P.7;8.

Nomor 118/Pdt.SusPHI/2018/PN Sby7.10.11.Bahwa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dandiskriminatif yang dilakukan Tergugat, Penggugat telah berupayamelakukan penyelesaian secara bipartit, namun tidak menghasilkankesepakatan;Bahwa upaya secara bipartit gagal, maka Penggugat menempuh upayamediasi di Kantor DPRD Kota Surabaya, Kantor Disnaker Kota Surabayadan Kantor Disnaker Propinsi Jawa Timur, akan tetapi tidak tercapalkesepakatan antara Penggugat dan Tergugat.

Oleh karenanya Mediatorpada Disnaker Kota Surabaya mengeluarkan Surat Nomor70/PHI/V1/2018 yang menganjurkan :Agar Pengusaha PT. Mas Murni (Garden Palace) memberikan hakpekerja Sdr.

Indro Suyono berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kaliketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 tahun2003;Bahwa Penggugat telah mengirim surat permohonan perbaikan anjuranke Disnaker Kota Surabaya, karena Penggugat merasa isi anjurantersebut tidak sesuai dengan substansi permasalahannya dan disnakerkota Surabaya menjawab surat Penggugat tersebut namun

10 Posita Penggugat dengan adanyaPemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diterimanya adalah merupakanKeputusan Tergugat dalam melakukan Efisiensi karyawan, dan memangbenar Penggugat telah mengadukan persoalan hukum tentang perkara aquo ke Kantor DPRD Kota Surabaya, dan oleh karena DPRD KotaSurabaya secara Formal tidak memiliki Kewenangan dalampenyelesaian perkara a quo, maka tidak ada keputusan Hukum yangbisa diputuskan sehingga perselisihan hubungan industrial inidilimpahkan ke Kepala Kantor Dinas Disnaker

di Tergugat, saksitahu Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa Saksi dulu kerja pada Tergugat selama 23 tahun dibagian kichen ;Bahwa Penggugat kerja sejak tahun 1999 2017, secara terus menerusdan tidak pernah mendapatkan Surat Peringatan (SP) ;Bahwa Penggugat di PHK dengan alasan efisiensi karyawan ;Bahwa Tergugat sampai sekarang masih operasional/belum tutp, Tergugatmasih menerima karyawan baru tetapi sebagai karyawan kontrak ;Bahwa setahu saksi, Penggugat lapor ke DPRD Surabaya dan Disnaker

)Kota Bandung;Vide Bukti P613.Bahwa kemudian Penggugat dan Penggugat Il baru mengetahui alasanPemutusan Hubungan Kerja tersebut pada saat dilakukan mediasi di DinasTenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Tergugat menjelaskan alasanPemutusan Hubungan Kerja bahwa Tergugat merupakan perusahaan penyediamenara telekomunikasi, dimana perusahaan melaksanakan pekerjaandidasarkan pada Surat Perintah Kerja (SPK) dari customer, oleh karena nyawaktu kerja para pekerja sesuai dengan SPK antara perusahaan dengancustomer

Banda Silitonga, untukmeminta tanda tangan pada lembar risalah perundingan penyelesaianperselisihan hubungan industrial secara Bipartit yang diberikan oleh Disnakerakan tetapi pihak Tergugat tetap tidak berkenan untuk menandatangani lembarperundingan Bipartit tersebut;Vide Bukti P7 Putusan No. 83/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdg Hal 718.Bahwa upaya penyelesaian melalui Bipartit gagal, maka kemudian dilakukanupaya mediasi di Disnaker Kota Bandung, sehingga pada tanggal 11 Februari2019 Mediator menerbitkan surat

Anjuran nomor: 567/490 Disnaker PerihalANJURAN;Vide Bukti P819.Bahwa pada tanggal 20 Maret 2019 Penggugat dan Penggugat II membalassurat Anjuran dimana pada pokoknya Penggugat dan Penggugat II menerimaAnjuran dari Disnaker, akan tetapi Tergugat menolak Anjuran tersebut.;20.Bahwa yang dimaksud dengan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalamPasal 1 angka 4 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial adalah:Perselisihan Pemutusan Hubungan Kena adalah perselisihan yang

timbulkarena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungankerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.21.Bahwa oleh karena Tergugat Menolak Anjuran dari Disnaker Kota Bandungmaka Penggugat dan Penggugat Il mengajukan Gugatan perselesihanPemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 14angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial yang menyatakan :Dalam hal anjuran

;Lembah Risalah Bipartit dari Disnaker beserta Daftar hadir PanggilanKlarifikasi;Anjuran Dinas Tanaga Kerja Kota Bandung ;Jawaban tertulis Anjuran ;Salinan Akta Perjanjian Sewa Menyewa lahan untuk Pemasangan danPenempatan Menara Telekomunikasi Bersama dan Fasilitas PenunjangnyaAntara Pt.

disesuaikan dengan Peraturan Kepegawaian YTB yangterbaru karena upah Penggugat dianggap sudah terlalu tinggi, padahal kondisi YTBdalam keadaan baikbaik saja sehingga hal ini sulit untuk diterima akal sehat;Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat, maka Penggugat mencatatkanPerselisihan Hubungan Industrial tersebut ke Dinas Tenagakerja Kota Bandung yangberalamat di Jalan Martanegara Nomor 4, Bandung, pada tanggal Juni 2012;Bahwa menindaklanjuti pencacatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut,Disnaker

Kota Bandung telah melakukan klarifikasi dengan memanggil Penggugatdan Tergugat dan kemudian melakukan sidang mediasi sebanyak 3 (tiga) kali sertameminta semua berkasberkas yang diperlukan kepada para pihak untuk bahankajian pihak Disnaker Kota Bandung;Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut pada tanggal 3Agustus 2012 Disnaker Kota Bandung telah mengeluarkan anjuran atas perselisihanhubungan industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan: (P4)a Agar pihak Yayasan Taruna

Bakti dan pihak pekerja menyepakati pemutusanhubungan kerja sejak tanggal 16 Februari 2012;b Agar pihak Yayasan Taruna Bakti membayarkan hakhak pekerja sejumlahRp73.276.381,00;14 Bahwa Penggugat telah menerima upah pokok terakhir beserta tunjangan tetapsebesar Rp6.157.679,00 perbulan;15 Bahwa atas anjuran tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban kepadaDisnaker Kota Bandung yang artinya Tergugat telah menolak anjuran Disnaker KotaBandung;16 Bahwa alasan Tergugat menolak untuk membayar

hak Penggugat sesuai dengananjuran dari Disnaker Kota Bandung adalah karena:a Merasa telah membayar pesangon kepada Penggugat pada tahun 2009 ketikaPenggugat dipensiun sebagai pegawai tetap sehingga Tergugat merasa tidakpunya kewajiban lagi untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugatsebagai pengawai kontrak selama 3 tahun + 1 bulan (16 Februari 2009sampai 15 Maret 2012), padahal Penggugat telah bekerja secara full time 40jam perminggu dan melakukan pekerjaan yang bersifat tetap selama 3 tahunberturutturut

Pada awalnya Perjanjian tersebut berjalan baik, menginjakbulan ke 2 berjalannya perjanjian Penggugat Rekonpensi mendapatsurat panggilan dari Disnaker Kab. Pasuruan. Dari surat panggilantersebut pada akhirnya diketahui bahwa Tergugat Rekonpensi telahmempekerjakan Para Pekerja Penggugat Rekonpensi di bagian produksi.

PenggugatREKONPENSI 9 sseseeseeseeee eee sensesBahwa, dengan adanya kejadian tersebut Penggugat Rekonpensi sangatdirugikan, oleh karenanya wajar bilamana Tergugat Rekonpensi dibebanikewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada PenggugatRekonpensi BERUPA,; Kerugian Materiil ;0Hilangnya potensi keuntungan tang harusnya didapatkan sebesar Rp.3.500.000, setiap bulan selama 2 bulan sebesar Rp. 7.000.000, (tujuhJutta RUpTall) ===2see= ae eeee eee eee tiseeeeeneme Dengan adanya panggilan dari Disnaker

Pasuruan PenggugatRekonpensi Harus mengeluarkan biaya akomodasi ke Pasuruan sebesarRp. 10.000.000, (sepuluih juta rupiah); Kerugian Immiatetiil noe ninincnntintininnmnnnnnnnasDengan adanya kejadian ini, Penggugat Rekonpensi menjadi tidak dapatberpikir tenang dan konsentrsi dalam pekerjaannya sehinggamempengaruhi produktivitas pekerjaan.Selain itu dengan adanya panggilandari Disnaker Kab.Pasuruan menjadikan reputasi Penggugat Rekonpensisebagai Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja yang profesional

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi materiilmaupun immateriil kepada Penggugat Rekonpensi selambatselambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini di ucapkan secara tunaidan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut :Kerugian Materiil ;nn nn nnn nnn cence nnn ncn nncnscccne Hilangnya potensi keuntungan yang harusnya didapatkan sebesar Rp.3.500.000, setiap bulan selama 2 bulan sebesar Rp. 7.000.000, (tujuhjuta rupiah). 222 nnn ne nn nn nnn mene1516e Dengan adanya panggilan dari Disnaker

Pasuruan PenggugatRekonpensi Harus mengeluarkan biaya akomodasi ke Pasuruansebesar Rp. 10.000.000, (sepuluih juta rupiah);FS PUG IAN Ate nnnnresccnnnieeneneesccnntnmnmemnsscmmminnnnrinnieennnnninnsninnetrbnniemmrtsnsDengan adanya kejadian ini, Penggugat Rekonpensi menjadi tidak dapatberpikir tenang dan konsentrsi dalam pekerjaannya sehinggamempengaruhi produktivitas pekerjaan.Selain itu dengan adanya panggilandari Disnaker Kab.Pasuruan menjadikan reputasi Penggugat Rekonpensisebagai Perusahaan Penyedia

Jasmen Sugi Pradana (JSP) yang saat ini sebagai (Tergugat II), tapikuasa hukum Para Penggugat tidak mautau dan setelahmenyadarikesalahannya, makakuasa hukum Para Penggugat, baru mengajukanSurat No.016/B/X2019, tanggal 30 Oktober 2019 untuk mediasi ulangke Disnaker Kota Bekasi., untuk melibatkan PT.

Jasmen Sugi Pradana(JSP) dalam perkara ini, dalam (bukti TI6);Sehubungan dengan tembusan surat dari kuasa hukum ParaPenggugat yang ditujukan kepada Disnaker Kota Bekasi, perihal mediasiulang terkait adanya perselisihan antara PT. BINTANG BUANA KARYA(Tergugat 1), yang saat ini berniat mengikutsertakan PT.

No. 94/Pdt.SusPHI/2020/PN.BdgBUANA KARYA (Tergugat ), dari Disnaker Kota Bekasi perihal mediasiulang yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat, untukmengikutsertakan PT. Jasmen Sugi Pradana (JSP) saat ini sebagai(Tergugat II) dalam perkara ini. Surat dari Dinaker Bekasi No.567/145/DISNAKER Tertanggal 31 Januari 2020. Disnaker.

Kota Bekasi, pada tanggal 30Oktober 2018, untuk (3 orang) Purwanto, Cismanto dan MonangHutabarat;: Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/PHK,yang dikeluarkan oleh Disnaker Kota Bekasi, pada tanggal 19Desember 2018 untuk (37 orang).

No. 94/Pdt.SusPHI/2020/PN.Bdg10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.20:24.25.26.27.T.16T.17T.18T1.9T.110T.111T.112T.113T.114T.115T.116T.117T.118T.119T.120T.121T.122T.123T.124T.125T.126: Surat No.016/B/X2019 Tanggal 30 Oktober 2019 untuk mediasiulang dari kuasa hukum Para Penggugat;Permohonan No.001/BBKExt/HRD/I/2020,tanggal 15 Januari2020, untuk meminta keputusan dari Disnaker Kota Bekasi,sehubungan dengan Permohonan mediasi ulang dari ParaPenggugat;: Surat dari Dinaker Bekasi No. 567/145/DISNAKER

Bahwa Mediator Disnaker Pekanbaru telah mengupayakan mediasi padatanggal 26 September 2014 (Tergugat tidak hadir), tanggal 1 Oktober 2014(Tergugat tidak hadir), tanggal 3 Oktober 2014 (Tergugat tidak hadir)sehingga proses mediasi berlangsung tanpa kehadiran Tergugat dan olehkarnanya atas perselisihan hubungan industrial tersebut tidak menghasilkankesepakatan antara Para Penggugat dan Tergugat dan Mediator DisnakerPekanbaru telah mengeluarkan anjuran atas perselisihan hubunganindustrial tersebut yang

Bahwa meskipun Tergugat tidak menghadiri setiap undangan Mediatordalam melakukan mediasi, Mediator Disnaker Pekanbaru didalampertimbangannya menyatakan bahwa hubungan kerja PKWT telah berubahmenjadi PKWTT namun dalam Anjurannya hanya menganjurkanPembayaran pesangon sebesar 1 X Pasal 156 padahal mediator sangattahu PHK terhadap Para Penggugat tidak memenuhi satupun syarat PHKyang ditentukan UUK;.

Bahwa atas anjuran tersebut, ternyata Tergugat juga tidak memberikanjawaban kepada Disnaker Pekanbaru, yang artinya Tergugat juga menolakanjuran Mediator Disnaker Pekanbaru;. Bahwa bagi Para Penggugat dasar Tergugat mengakhiri hubungan kerjadengan Para Penggugat adalah salah karena ternyata tidak beralasanhukum sebab status Para Penggugat adalah Karyawan tetap/PKWTT danoleh karenanya hak Para Penggugat adalah seyogianya sebagaimana yangdiatur dalam Pasal 156 ayat (2) jo.

, maka hakim PengadilanHubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepadaPenggugat.(2) Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapatkekurangan, hakim meminta Penggugat untukmenyempurnakan gugatannya.Mengacu berdasarkan penjelasan Pasal tersebut diatas, maka seharusnyagugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini melampirkanrisalah mediasi di Disnaker Surakarta, tetapi faktanya gugatan Penggugattidak mencantumkan risalah mediasi tersebut.

Mengenai rincian total hak yang harusdidapatkan Penggugat tersebut merupakan rincian dari Penggugatsendiri yang tidak dapat diakui kebenarannya.Bahwa tidak benar posita Penggugat pada point 16 yang menyatakanPenggugat telah melaporkan ke Disnaker Surakarta dan telahmendapatkan anjuran tertanggal 26 Juli 2019, anjuran Nomor 568/209,tertanggal 24 Juli 2019.

Jika yangdimaksud Penggugat adalah mengenai bantuan dari Penggugat untukmembersihkan plastikplasti di tempat usaha milik Tergugat, haltersebut sudah Tergugat jelaskan pada angka 11 dalam jawaban ini.Bahwa benar posita Penggugat pada point 18 yang menyatakan padasaat panggilan Mediasi di Disnaker Surakarta ke 2, Tergugat datang,kemudian pada saat panggilan mediasiselanjutn ya tidak datang karenaPabriknya terbakar.

Yang benar adalah Tergugat mendatangjiPenggugat melalui karyawannya untuk memberikan uang senilaiRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugatbukan karena setelah adanya anjuran dari Disnaker Surakarta, tetapikarena Tergugat ingin memberikan uang kepada Penggugatmengingat Penggugat sudah membantu membersihkan plastikplastikdi tempat usaha milik Tergugat meskipun tidak setiap hari.

Foto Copy Anjuran Disnaker dan Perindustrian Surakarta, tanggal 26 Juli 2019,yang selanjutnya diberi tanda P3;4. Foto Copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Disnakerdan Perindustrian Surakarta, yang selanjutnya diberi tanda P 4;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya juga telahmengajukan Saksisaksi, yaitu Saksi 1 Sdr. Widodo dan Saksi 2 Sdr, Sigit Hartantodan Saksi 3 Sdr. Susanto Prabowo.

, maka hakim PengadilanHubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepadaPenggugat.(2) Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapatkekurangan, hakim meminta Penggugat untukmenyempurnakan gugatannya.Mengacu berdasarkan penjelasan Pasal tersebut diatas, maka seharusnyagugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini melampirkanrisalah mediasi di Disnaker Surakarta, tetapi faktanya gugatan Penggugattidak mencantumkan risalah mediasi tersebut.

Mengenai rincian total hak yang harusdidapatkan Penggugat tersebut merupakan rincian dari Penggugatsendiri yang tidak dapat diakui kebenarannya.Bahwa tidak benar posita Penggugat pada point 16 yang menyatakanPenggugat telah melaporkan ke Disnaker Surakarta dan telahmendapatkan anjuran tertanggal 26 Juli 2019, anjuran Nomor 568/209,tertanggal 24 Juli 2019.

Jika yangdimaksud Penggugat adalah mengenai bantuan dari Penggugat untukmembersihkan plastikplasti di tempat usaha milik Tergugat, haltersebut sudah Tergugat jelaskan pada angka 11 dalam jawaban ini.Bahwa benar posita Penggugat pada point 18 yang menyatakan padasaat panggilan Mediasi di Disnaker Surakarta ke 2, Tergugat datang,kemudian pada saat panggilan mediasiselanjutn ya tidak datang karenaPabriknya terbakar.

Yang benar adalah Tergugat mendatangjiPenggugat melalui karyawannya untuk memberikan uang senilaiRp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugatbukan karena setelah adanya anjuran dari Disnaker Surakarta, tetapikarena Tergugat ingin memberikan uang kepada Penggugatmengingat Penggugat sudah membantu membersihkan plastikplastikdi tempat usaha milik Tergugat meskipun tidak setiap hari.

Foto Copy Anjuran Disnaker dan Perindustrian Surakarta, tanggal 26 Juli 2019,yang selanjutnya diberi tanda P3;4. Foto Copy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Disnakerdan Perindustrian Surakarta, yang selanjutnya diberi tanda P 4;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya juga telahmengajukan Saksisaksi, yaitu Saksi 1 Sdr. Widodo dan Saksi 2 Sdr, Sigit Hartantodan Saksi 3 Sdr. Susanto Prabowo.

tidak membuat Surat Pengangkatan;

tanggal 10 Januari 2018 beerta lembaran tanda terima nota pemeriksaan;

ditegaskan :*Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksuddalam pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.Bahwa mengingat pemutusan hubungan kerja tersebut telah dilakukan,oleh karenanya Penggugat mencatatkan Permohonan PencatatanPerselisihan Hubungan Industrial di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut,serta guna memohon pula penyelesaian tersebut melalui proses mediasiyang difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Garut;Bahwa namun demikian walaupun dalam Surat Anjuran Nomor560/767/DTT/2019 Disnaker

Penyanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untukpekerjaan yang bersifat tetapBahwa sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial,Penggugat telah menempuh perundingan bipartit dan mediasi tripartitsebagai syarat/mekanisme yang harus dilalul;Bahwa telah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana darimediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatansehingga Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Garut mengeluarkan anjurandengan nomor : 560/767/DTT/2019 Disnaker

) Kabupaten Garut,dimana sebelumnya telah dilakukan perundingan Bipartit yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2019 dan perundingan Tripartit oleh Mediator Hubungan Industrial yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2019, tanggal 8Mei 2019, dan tanggal 15 Mei 2019 yang menghasilkan Anjuran dari Disnaker Nomor : 560/767/DTT2019 tertanggal 28 Mei 2019 yang menganjurkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan pHalaman 10 dari 30 Putusan Nomor 179/Pdt.Sus.PHI /2019/ PN.Bdg8.erubahan

status dari pekerja PKWT menjadi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);Bahwa Penggugat keberatan dengan Anjuran Disnaker tersebut dikarenakan mengingat kinerja Penggugat yang kurang efektif dan tidak disiplin dalambekerja yaitu sering meninggalkan pekerjaan pada saat jam kerja tanpa pemberitahuan atau izin ke atasan atau pihak kantor, atas ketidakdisiplinan Penggugat dalam bekerja tersebut Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (SP 1) tertanggal 8 April 2019 yangditujukan

tersebut diatas dan poin 7 dalam Pokok Perkara GugatanPenggugat, Tergugat keberatan dengan Anjuran Disnaker tersebutdikarenakan sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan pada poin 3dalam Pokok Perkara Tergugat yaitu ketidakdisiplinan Penggugat dalambekerja serta penilaian kinerja Penggugat yang tidak memenuhiekspektasi dan tidak efektif dalam bekerja sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (SP I) tertanggal 8 April 2019 yanditujukan kepada Tergugat:.

Martanegara Nomor 4, Bandung, padatanggal 1 Juni 2012.Bahwa menindaklanjuti pencacatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut,DISNAKER KOTA BANDUNG telah melakukan klarifikasi dengan memanggilpenggugat dan tergugat dan kemudian melakukan sidang mediasi sebanyak 3(tiga) kali serta meminta semua berkasberkas yang diperlukan kepada parapihak untuk bahan kajian pihak DISNAKER KOTA BANDUNG.13.

Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut pada tanggal 3Agustus 2012 DISNAKER KOTA BANDUNG telah mengeluarkan anjuran atasperselisihan hubungan industrial tersebut yang pada intinya menganjurkan: (P4)a. Agar pihak Yayasan Taruna Bakti dan pihak pekerja menyepakatipemutusan hubungan kerja sejak tanggal 16 Februari 2012.b. Agar pihak Yayasan Taruna Bakti membayarkan hakhak pekerjasejumlah Rp 73.276.381,00.14.

Bahwa atas anjuran tersebut ternyata tergugat tidak memberikan jawabankepada DISNAKER KOTA BANDUNG yang artinya tergugat telah menolakanjuran DISNAKER KOTA BANDUNG.16.

Bahwa alasan tergugat menolak untuk membayar hak penggugat sesuai dengananjuran dari DISNAKER KOTA BANDUNG adalah karena:Cc.Merasa telah membayar pesangon kepada penggugat pada tahun 2009ketika penggugat dipensiun sebagai pegawai tetap sehingga tergugatmerasa tidak punya kewajiban lagi untuk membayar konpensisi PHKkepada penggugat sebagai pengawai kontrak selama 3 tahun + bulan(16 Februari 2009 sampai 15 Maret 2012), padahal penggugat telahbekerja secara full time 40 jam per minggu dan melakukan

itu SK pengangkatan penggugat ;Bahwa honorarium penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitudengan penghasilan yang terakhir dengan jabatan yang sama ;Bahwa kontranya pertahun tidak diperjanjikan sampai usia 65 tahun danperpanjangan kontraknya tidak otomatis ;Bahwa alasan tidak dibuat lagi perpanjangan dari tahun 2012 sampai tahun2013 karena yang bersangkutan menolak dengan adanya penyesuaian gaji ;Bahwa pada saat itu penggajian mengacu pada Peraturan Kepegawaian yangsudah disahkan oleh Disnaker

oleh PENGGUGAT pihakTERGUGAT tanpa ada iktikad baik tidak menghadiri undangan dan juga tidakmemberikan konfirmasi ketidakhadiran kepada PENGGUGAT padaperundingan Bipartit Il (kedua) yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal14 September 2015 dan perundingan Bipartit Ill (ketiga) yang seharusnyadiselenggarakan pada tanggal 21 September 2015;14.Bahwa oleh karena tidak menemukan kata sepakat maka PENGGUGATakhirnya mencatatkan perselisihan hubungan industrial kepada Dinas TenagaKerja Kota Batam (DISNAKER

Kartini No. 2930 Sekupang pada tanggal 21 September 2015;Hal 3 dari25 Putusan PHI Nomor 70/Pdt.SusPHI/2016/PN Tpg15.Bahwa menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebutDISNAKER KOTA BATAM telah melakukan klarifikasi dengan memanggilPENGGUGAT dan TERGUGAT ke kantor DISNAKER KOTA BATAM;16.Bahwa DISNAKER KOTA BATAM telah 3 kali melakukan upaya Mediasinamun pihak TERGUGAT hanya 1 kali menghadiri mediasi yaitu pada mediasill (Kedua);17.Bahwa pada pertemuan mediasi Il pihak TERGUGAT

Bahkanmediasi yang dilakukan di Disnaker Kota Batam sudah Tergugat ikuti namunyang terjadi hanya perbedaan pendapat yang terjadi antara Mediator danPenggugat (karena Penggugat bekehendak lain), karena pada saat mediasidengan Disnaker Kota Batam hanya ada perbedaan pendapat masalah uangcuti dan 15% dari uang pesangon dan penghargaan masa kerja. Terbuktidengan mengatakan anjuran tertulis dari Disnaker Kota Batam tidak beralasanhukum dan tidak dapat diterima;7.

P7a, P7b dan P7c; foto copy panggilan sidang mediasi dari Disnaker KotaBatam;P8; foto copy Anjuran dari Disnaker Kota Batam Nomor : B. 2046/TK4/PHVXII/2015;Hal 12 dari 25 Putusan PHI Nomor 70/Pdt.SusPHI/2016/PN Tpg9.

T1; foto copy surat pengunduran diri Penggugat;T2; foto copy bukti pembayaran kompensasi Penggugat;T3; foto copy Peraturan Perusahaan Tergugat;T4 s/d T11; foto copy print out email antara Tergugat dengan Penggugat;a1 wwT12; foto copy Anjuran dari Disnaker Kota Batam Nomor : B. 2046/TK4/PHVX1I/2015;Menimbang, bahwa buktibukti surat yang diajukan Tergugat telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya kecuali bukti T4sampai dengan T11 yang tidak dapat menunjukkan aslinya;Menimbang, bahwa

diangkat;Bahwa Setelah diangkat terjadi pemogokan oleh pekerja untuk menuntut hakmengenai perhitungan masa kerja;Bahwa Diperlihatkan bukti P1 kepada saksi dan saksi mengenal bukti tersebutmengenai pengangkatan menjadi karyawan tetap tetapi bukan masa kerja;Bahwa Menurut saksi dalam kesepakatan tanggal 18 Januari 203, masa kerja tanggal1 Februari 2013;Bahwa Diperlihatkan bukti P2 kepada saksi dan saksi membenarkan isi dari buktisurat tersebut;Bahwa Saksi hadir dan menandatangani berita acara di disnaker

(Bukti P2);Bahwa Dalam bukti P2 terurai kata sepakat mengenai perhitungan masa kerjaterhitung sejak tanggal 1 Februari 2013 tetapi menurut saksi belum menjadikesepakatan;Bahwa Saksi membenarkan tandatangan saksi dalam berita acara di disnaker tersebut(Bukti P2);Bahwa Menurut saksi mengenai masa kerja sejak dari pengangkatan atau pada saatmemberikan lamaran, terhitung tanggal 1 Februari 2013, hal ini berdasar kesepakatanpada tanggal 18 Januari 2013 kemudian diangkat pada tanggal 1 Februari 2013;Bahwa

SiamIndo Concrete Product tertanggal 12 Nopember2013 di Disnaker yang pada pokoknya bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa perhitunganmasa kerja terhitung mulai tanggal Februari 2013 dan kepersertaan Jamsostek dihitungmulai tanggal 1 Februari 2013.Menimbang, bahwa bukti surat T6 adalah berupa Hasil Perundingan tertanggal 18Februari 2013 antara perwakilan PT. Siam Indo Concrete Products dengan perwakilanSerikat Pekerja Kerakyatan PT.

Siam Indo Concrete productstertanggal 12 Nopember 2013 di Disnaker dan saksisaksi yang diajukan oleh para Tergugatbahwa pengangkatan pekerja Aby Mansyur, dkk (206 Orang) menjadi karyawan tetapterhitung tertanggal Februari 2013.Menimbang, bahwa Petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon menyatakanKesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Serikat Pekerja Kerakyatan PT.

Siam Indo Concrete products tertanggal 12 Nopember 2013 di Disnaker, maka petitumangka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan.Menimbang, bahwa Petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon menyatakanmasa kerja para pekerja Aby Mansyur, dkk (206 orang) dihitung sejak Februari 2013, olehkarena dalam keseimpulannya Majelis Hakim telah menyimpullkan bahwa berdasarkankesepakatan pada tanggal 18 Januari 2013 dan Berita Acara Pertemuan antara Managementdan Serikat Buruh PT.

No. 04/MEN/1994 sebesar 1 (satu) bulan upah berdasarkan UMK kotaPangakalpinang tahun 2008 sebesar Rp 1.120.000, (satu juta seratus dua puluh ribuRupiah);Bahwa pertemuan tanggal 22 September 2008 di Perum Pelindo Pangkal Balamantara Perwakilan Para Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kata mufakat atau deadlock;Bahwa Para Penggugat pada tanggal 23 September 2008 melaporkanPerselisihan Hak THR Keagamaan Islam 1429 H Tahun 2008 ke Disnaker KotaPangkalpinang;Bahwa Para Penggugat merasa laporannya tidak

Damai Para Penggugat dengan tujuan agar APINDO dapat mengambil langkahlangkah pendekatan kepada Tergugat untuk menghindari Mogok Kerja Damai;Bahwa pada tanggal 25 September 2008 Para Penggugat melaksanakanMogok Kerja Damai sesuai dengan rencana di lokasi kerja dimana ParaPenggugat bekerja yang dimulai dari Jam 08.00 s/d 11.00WIB;Bahwa pada tanggal 25 September 2008 Jam 09.00 s/d 13.00 WIB di DisnakerKota Pangkalpinang dilakukan Mediasi terhadap Para Penggugat danTergugat di Ruang Pertemuan Kantor Disnaker

Bangka Belitung tahun 2008 butir 1. jo Surat EdaranKadisnaker Kota PKP No. 03/428/Disnaker/2008 tanggal 09 September 2008 tentangTHR Keagamaan butir 1,2,4;Adapun ketentuan ketentuan a quo menyatakan :Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.690 K/Pdt.Sus/2012a Permenaker No 04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya KeagamaanPasal 2 ayat 1 Permenaker No.

Surat Edaran Disnaker Kota Pangkalpinang No. 03/428/disnaker/08 tentangTHR, Butir menyebutkan :THR dibayarkan kepada seluruh pekerja menurut agamanya masingmasingpaling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya tiba ;Butir 2 menyebutkan :Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebihdiberikan THR sebesar 1 bulan upah ;Butir 3 menyebutkan :Upah 1 bulan adalah upah pokok ditambah tunjangan tetap ;B.

Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk Membayar UangPesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Pengantian Hakkepada Penguggat sesuai Anjuran dari Disnaker Tenggarong :Masa kerja 5 tahun 2 bulanUpah / Gaji Rp. 2.070.530, / UMK tahun 2014Uang Pesangon (6 X Rp. 2.070.530,) = Rp. 12.423.180,b. Uang Penghargaan masa kerja(2 x Rp. 2.070.530,) =Rp. 4.141.060.c.

Tenggarong atas nama Pengggugat, dimana adakejanggalan dalam proses penetapan hakhak Penggugat dalamanjuran tersebut;Bahwa Pihak Disnaker Tenggarong bertindak secara sepihakdalam mengeluarkan anjuran sebagai penetapan tersebut untukmembayar hakhak Penggugat;Bahwa nampak sekali Disnaker Tenggarong tidak cermat dalamproses penyelesaian persoalan Perburuhan, dimana sudah duatahun yang berlalu yaitu tahun 2014 yang lalu Penggugatmeninggalkan Pekerjaan tersebut tanpa alasan dan tanpapemberitahuan kepada

Pihak Tergugat;Bahwa akan tetapi pada tahun 2016 baru Penggugat menuntuthaknya, melalui Pihak Disnaker Tenggarong tanpa menunjukkanbukti apapun, Pihak Disnaker Tenggarong masih tetap memberikananjuran perhitungan Pesangon atas nama Penggugat danmendesak Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat;Bahwa dengan demikian anjuran yang dikeluarkan oleh Disnakeratas nama Penggugat adalah cacat hukum yang patut ditolak dandikesampingkan, karena sangat merugikan Tergugat, olehkarenanya dalil Penggugat mohon

Tenggarong atas nama Pengggugat, dimana adakejanggalan dalam proses penetapan hakhak Penggugat dalamanjuran tersebut;Bahwa Pihak Disnaker Tenggarong bertindak secara sepihakdalam mengeluarkan anjuran sebagai penetapan tersebut untukmembayar hakhak Penggugat;Page 88 of 99Bahwa nampak sekali Disnaker Tenggarong tidak cermat dalamproses penyelesaian persoalan Perburuhan, dimana sudah duatahun yang berlalu yaitu tahun 2014 yang lalu Penggugatmeninggalkan Pekerjaan tersebut tanpa alasan dan tanpapemberitahuan

kepada Pihak Tergugat;Bahwa akan tetapi pada tahun 2016 baru Penggugat menuntuthaknya, melalui Pihak Disnaker Tenggarong tanoa menunjukkanbukti apapun, Pihak Disnaker Tenggarong masih tetap memberikananjuran perhitungan Pesangon atas nama Penggugat danmendesak Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat;Bahwa dengan demikian anjuran yang dikeluarkan oleh Disnakeratas nama Penggugat adalah cacat hukum yang patut ditolak dandikesampingkan, karena sangat merugikan Tergugat, olehkarenanya dalil Penggugat

Bahwa Penggugat adalah Pengurus Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa danAsuransi Konfederasi Serikat Pekerja Selurun Indonesia Basis Desa PasarInuman Kecamatan Inuman dengan jabatan Ketua berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Niaga, Bank,Jasa dan Asuransi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KabupatenKuantan Singingi No. 08/DPC/FSP NIBAKSPSI27 tertanggal 11 Mei 2012kemudian dicatatkan kepada pihak Disnaker Kabupaten Kuantan Singingidengan Nomor: 250/DISSOSNAKERP2HIK

Bahwa permasalahan tersebut sampai kepihak Disnaker Kab. Kuantan Singingi.Dan yang mana pihak Disnaker Kab.

kegiatan serikat pekerja/serikat buruh;14.Bahwa dengan adanya pemutusan sepihak yang dilakukan Tergugat dan Turut15.Tergugat maka Penggugat melakukan kordinasi diatas tingkatannya sehinggapihak DPD FSP NIBA Propinsi Riau melakukan somatie (teguran) sampai duakali kepada pihak Tergugat I, dimana Tergugat menyatakan sesuai pada poin 3Pekerja yang ada pada saat ini dapat kami sampaikan sesuai dengan undangundang No. 21 Tahun 2000 dan meminta pada Para Penggugat untukmelakukan klarifikasi kKepihak Disnaker

setempat sangat bertentangan denganhasil rapat di Disnaker Kab.

Bahwa setelah pengunduran diri tersebut, PPHAK PERTAMA mengajukan pengaduanke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang (DISNAKER Kab.Sintang). Atas pengaduan tersebut, PARA PIHAK melakukan perundingan Tripartit dankarena tidak tercapai kesepakatan kemudian DISNAKER Kab. Sintang meerbitkanAnjuran No. 565/283/DISNAKERTRANS.B2/ 2017 tanggal 31 Mei 2017.