Ditemukan 418 data
137 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yangmenguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung telahsalah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum acara yang berlakukarena hanya memeriksa berkas perkara pertimbangan hukum PengadilanTata Usaha Negara Bandung dan suratsurat lainnya serta langsungmengambil alin pertimbangan hukum Majelis Hakim Tata Usaha NegaraBandung tanpa memperbaikan adanya;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentangPeradilan ulangan menentukan bahwa Lembaga ADPEL
52 — 14
Fiber Glass, Kondisi baikKondisi Umum : Kapal tidak seimbang antara Bangunan Atas denganBangunan Bawah sehingga kapal oleng bila kena ombakdan angin ketika berlayar.Kondisi TekhnisKapalJumlah Mesin : 1 (satu) unitIndukMerk : MitsubishiJumlah Cylinder E 4 (empat) CylinderNo Mesin : Tidak diketahuiBahan bakar : HSD20Kondisi : Rusak, terendam airAlatalat Navigasi dan Perlengkapan lainnya :Semua peralatan Navigasi dan Perlengkapan lainnya pada waktu dilakukanpemeriksaan Marine Inspector (MI) Kantor ADPEL
MesinIndukMerkJumlah CylinderNo MesinBahan bakarKondisi(PXLXD) 14 X 3 X 1 meterKondisi BaikKondisi BaikLantai Geladak papan dilapisi Fiber Glass, Kondisi baikKapal tidak seimbang antara Bangunan Atas denganBangunan Bawah sehingga kapal oleng bila kena ombakdan angin ketika berlayar.1 (satu) unitMitsubishi4 (empat) CylinderTidak diketahuiHSDRusak, terendam airAlatalat Navigasi dan Perlengkapan lainnya :Semua peralatan Navigasi dan Perlengkapan lainnya pada waktu dilakukanpemeriksaan Marine Inspector (MI) Kantor ADPEL
BARATTIDAK ADAKapal Penumpang / KayuTahun 2010(PXLXD) 14 X 3 X 1 meterKondisi BaikKondisi BaikLantai Geladak papan dilapisi Fiber Glass, Kondisi baikKapal tidak seimbang antara Bangunan Atas denganBangunan Bawah sehingga kapal oleng bila kena ombakdan angin ketika berlayar.1 (satu) unitMitsubishi4 (empat) CylinderTidak diketahuiHSDRusak, terendam airAlatalat Navigasi dan Perlengkapan lainnya :Semua peralatan Navigasi dan Perlengkapan lainnya pada waktu dilakukanpemeriksaan Marine Inspector (MI) Kantor ADPEL
2010;Bahwa sehari setelah kapal tersebut diberangkatkan, Terdakwa II menginformasikan kepadasaksi bahwa kapal tersebut tabrakan di daerah Tiku dan rusak;Bahwa kapal tersebut sempat di perbaiki di Tiku sebelum berlayar kembali ke SimpangEmpat;Bahwa saat kapal tersebut rusak Saksi tidak ikut memperbaikinya;Bahwa ada seminggu setelah kapal tersebut diberangkatkan ke Simpang Empat, HENDRIANAS menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk membuatkan Surat Rekomendasi untukmengurus izin kapal tersebut ke ADPEL
137 — 54
Sandi Majid (staf di bidang penangkapan) untuk menjemputpegawai Administrasi Pelabuhan (Adpel) Pak Philip, Pak Vecky dan PakSamalo untuk mengukur kapal Purse Seine 15 GT sebanyak 5 unit diGalangan Kapal milik saudara Frangko di Desa Laha dan melakukan uicoba kapal di laut atau sea trial.Bahwa sedangkan' untuk pekerjaan pengadaan Kapal SaranaPenangkapan Purse Seine 30 GT. Saksi mengetahuinya pada saat saksibersamasama dengan Pak Abdul Mutalib Latuconsina dan Sdr.
dan uji coba kapal di laut(sea trial) adalah Pak Philip petugas Adpel selanjutnya saksi tidak tahuhasilnya dilaporkan kepada siapa karena saksi hanya ditugaskan oleh PakAbdul Mutaliob Latuconsina untuk mengantar petugas Adpel.
Maluku Tahun 1998dan ditempatkan di ADPEL Ambon.e Tahun 2005 s.d 2014 diangkat sebagai Kepala Seksi Status Hukumdan Kepelautan kemudian tahun 2012 pergantian nomen klatur dariADPEL Ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabulan makajabatan Kepala Seksi juga diganti namanya menjadi Kepala SeksiStatus Hukum Kapal Sejak April 2014 diangkat menjadi Kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhan Geser.Bahwa saat saksi Ir.
Biaya petugas pengukuran dan petugas pemeriksa dari Rp.5.250.000,Adpel / Syahbandar Ambon untuk mengukur danmemeriksa 5 buah kapal 15 GT, sebanyak 3 (tiga) orang,masing masing: An. Sdr. VECKY, petugas pengukuran untuk 5 kapal, @Rp.400.000, = Rp.2.000.000, An. Sdr. TANGKUMAN, petugas pengukuran untuk 5kapal, @ Rp.250.000, = Rp.1.250.000, An. Sdr. (saksi tidak tahu namanya), petugas pemeriksa@ Rp.400.000, = Rp.2.000.000, 3.
Untuk petugas dari Adpel/Syahbandar Ambon yang Rp.1.000.000,melakukan Sea Trial (Sdr. PHILIP)7. Tambahan uang transport KUB Seram Bagian Timur. Rp.650.000, Biaya pengurusan dokumen Kapal Purse Seine 15 GT di Rp.32.250.000,kantor Syahbandar Kota Ambon meliputi : SURAT UKUR KAPAL.= PAS BESAR.
2731 — 3576
Perjuangan)e Melaporkan operasional dermaga dan rencana penggunaanjalur pengoperasian tongkang pengangkutan bauksitkepada Dinas Perhubungan c/a Adpel Pelabuhan TanjungPinang dan Pelabuhan Tanjung Uban.e Melakukan' sosialisasi pengoperasian kapal terutamamengenai jalur pelayaran yang akan dilalui, jadwalpelaksanaan pengangkutan bauksit dan lain lain kepadamasyarakat nelayan yang terdapat di perairan sekitarSenggarang serta masyarakat pelaku transportasi lautlain seperti mnahkoda kapal ferry, Adpel
91 — 61
Petugas Pengajaan dan Penyelamatan pada Kantor ADPEL SelatPanjang Kelas V tahun 2009;b. Nahkoda Kapal Patroli KNP.352 (PSCO) pada Kantor ADPEL Tg.Balai Karimun tahun 2011;Pengawasan PSCO tahun 2012;d. Nahkoda Kapal Kelas V (KN. Marine Surveyor pada KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tg.
109 — 46
Si.Bahwa saksi pernah mendampingi petugas Adpel untuk melakukanpengukuran kapal 15 GT atas perintah Ir. MUTHALIB LATUCONSINA,M.Si.Bahwa perintah yang diberikan oleh Ir. MUTHALIB LATUCONSINA, M.Si.saat itu dalam kedudukan yang bersangkutan selaku Kabid Tangkapbukan sebagai PP TK.Bahwa saat diperintahkan melakukan pengukuran, sekitar bulan Marettahun 2015, kapal Purse Seine 15 GT sudah jadi.Bahwa sekitar bulan Maret 2014, saksi dan teman saksi bernama Jeffryjuga diperintahkan oleh Ir.
Sandi Majid (staf di bidang penangkapan) untuk menjemputpegawai Administrasi Pelabuhan (Adpel) Pak Philip, Pak Vecky dan PakSamalo untuk mengukur kapal Purse Seine 15 GT sebanyak 5 unit diGalangan Kapal milik saudara Frangko di Desa Laha dan melakukan Ujicoba kapal di laut atau sea trial.Bahwa sedangkan untuk pekerjaan pengadaan Kapal SaranaPenangkapan Purse Seine 30 GT. Saksi mengetahuinya pada saat saksibersamasama dengan Pak Abdul Mutalib Latuconsina dan Sdr.
dan uji coba kapal di laut(sea trial) adalah Pak Philip petugas Adpel selanjutnya saksi tidak tahuhasilnya dilaporkan kepada siapa karena saksi hanya ditugaskan oleh PakAbdul Mutalio Latuconsina untuk mengantar petugas Adpel.
Maluku Tahun 1998dan ditempatkan di ADPEL Ambon.e Tahun 2005 s.d 2014 diangkat sebagai Kepala Seksi Status Hukumdan Kepelautan kemudian tahun 2012 pergantian nomen klatur dariADPEL Ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabulan makajabatan Kepala Seksi juga diganti namanya menjadi Kepala SeksiStatus Hukum KapalHalaman 252 dari 507 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPkK/2015/PN Amb Sejak April 2014 diangkat menjadi Kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhan Geser.Bahwa saat saksi Ir.
Untuk petugas dari Adpel/Syahbandar Ambon yang Rp.1.000.000, melakukan Sea Trial (Sdr. PHILIP) Halaman 388 dari 507 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPkK/2015/PN Amb 7. Tambahan uang transport KUB Seram Bagian Timur. Rp.650.000, 8. Biaya pengurusan dokumen Kapal Purse Seine 15 GT di Rp.32.250.000,kantor Syahbandar Kota Ambon meliputi :: SURAT UKUR KAPAL.
101 — 24
Pelindo menerima Rp. 1.125 ( seribu seratus dua puluh lima rupiah )Koperasi Adpel Rp. 375. ( tiga ratus tujuh puluh lima rupiah ) PT. KKM menerima Rp. 600 ( enam ratus rupiah ) Pemkab. Rp 400 ( empat ratus rupiah ) Bahwa Adapun perhitungan untuk pengelolaan pendapatan dari pengelolaanareal STS ( ship to ship ) dan TUKS ( terminal untuk kepentingan sendiri )antara PT. Pelindo dengan PT.
Pelindo menerima Rp. 1.125 ( seribu seratus dua puluh lima rupiah )Koperasi Adpel Rp. 375. ( tiga ratus tujuh puluh lima rupiah ) PT. KKM menerima Rp. 600 ( enam ratus rupiah )Pemkab. Rp 400 ( empat ratus rupiah )Halaman 34 dari 173 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN. Tpg Bahwa Adapun perhitungan untuk pengelolaan pendapatan dari pengelolaanareal STS ( ship to ship ) dan TUKS ( terminal untuk kepentingan sendiri )antara PT. Pelindo dengan PT.
Pelindo menerima Rp. 1.125 (seribu seratus dua puluh limarupiah) Koperasi Adpel Rp. 375. (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) PT. KKM menerima Rp. 600 (enam ratus rupiah)Halaman 97 dari 173 Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK / 2016/PN. Tpg Pemerintah Kabupaten. Rp 400 (empat ratus rupiah)Bahwa hasil penjualan kegiatan penarikan pas pelabuhan terhadappenumpang yang melakukan keberangkatan pada terminal taman bungadilakukan setiap hari antara PT. Pelindo dengan PT.KKM;Bahwa karyawan PT.
Pelindo menerima Rp. 1.125 (seribu seratus dua puluh limarupiah)Koperasi Adpel Rp. 375. (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) PT. KKM menerima Rp. 600 (enam ratus rupiah) Pemerintah Kabupaten.
52 — 189
berkaitan denganperlengkapan dan konstruksi kapal, 7eknis berkaitan denganpermesinan kapal, sedangkan Radio berkaitan dengan peralatankomunikasi radio di kapal;bahwa Langkah langkah atau prosedur yang harus dilalui apabilamelakukan pembuatan kapal baru adalah sebagai berikut :o Pemilik kapal harus melakukan perencanaan dan mendisaingambar kapal yang meliputi Konstruksi, stabilitas kapal, tatasusunan kapal, keselamatan kapal, lambung timbul, danlampu navigasi;o Pemilik kapal membuat permohonan kepada ADPEL
;o Setelah dilakukan proses koreksi dan evaluasi olehDITKAPEL sesuai dengan aturan keselamatan kapal makabaru dilakukan pengesahan terhadap gambar tersebut;o Setelah gambar disyahkan oleh DITKAPEL, 1 (satu) rangkapgambar tersebut untuk arsip Ditkapel, 1 (satu) rangkapuntuk Adpel setempat (Marine inspector) yang bergunasebagai pedoman pengawasan dilapangan pada saat prosespembangunan kapal dan 1 (satu) rangkap untuk pemilikkapal;o Setelah semua proses / prosedur tersebut dilalui makagambar kapal tersebut
dapat digunakan untuk pedomandalam pembangunan kapal;o Dalam pembangunan kapal dilakukan pengawasan olehmarine inspector dari Adpel/Kanpel yang telah ditunjuk olehHalaman 125 dari 266 Putusan No. 70/ Pid.SusTPK/2016/PN.KPGDitkapel mulai dari awal pelaksanaan pembangunan sampaidengan selesai kapal tersebut dibangun;o Laporan pemeriksaan pekerjaan dibuat marine inspectorkepada Adpel dan Ditkapel;Bahwa Saksi ahli menjelaskan bahwa tujuan dari pengesahangambar dari Ditkapel sebelum kapal mulai dibangun
adalah untukmemastikan kesesuaian secara dini terhadap pemenuhankeselamatan kapal terhadap aspek stabilitas kapal, tata susunankapal, peralatan penolong, lJambung timbul, lampunavigasi,konstruksi dan peralatan pencegahan kebakaran;Ahli menyebutkan dokumen dokumen yang wajib dimiliki olehsebuah kapal motor penumpang yang baru dibangun dan siap dioperasionalkan harus ada antara lain :o Surat ukur kapal yang dikeluarkan oleh ADPEL / KANPELyang telah ditunjuk oleh Dirjen perhubungan laut dan telahmemiliki
Kode pengukuran;o Surat tanda kebangsaan kapal yang dikeluarkan oleh ADPEL/ KANPEL yang telah diberi kKewenangan menerbitkan surattersebut, dengan ketentuan mulai dari GT 7 s/d kurang dariGT 175 dalam bentuk pas tahunan . sedangkan untuk kapalyang memiliki GT sama dengan 175 atau lebih diterbitkanoleh Ditkapel dalam bentuk surat laut;o Sertifikat keselamatan kapal penumpang, atau apabila tidakada sertifikat keselamatan kapal penumpang maka harusmempunyai serifikat Radio, sertifikat keselamatan(certificate
69 — 14
BAMBANG SUPRIYADI ; pekerjaan Pensiunan Adpel, beralamat di KomplekPerumahan Pelabuhan (Perumpel) RT.I/ RW.V Kelurahan Teluk BinjaiKecamatan Dumai Timur Kota Dumai, selanjutnya disebut sebagaiLede e eee eee e eens e eee e nee ne eee ea ened TERGUGAT V.MARYATUN (Ahli Waris dari Alm. M.
28 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
aset depot, mengusulkan modifikasi peralatan,sarana kerja yang diperlukan demi kelancaran operasional, mengawasipelaksanaan kegiatan FS/LL termasuk dengan instansi terkait di kawasan lokasidepot, mengawasi pelaksanaan perencanaan kerja, administrasi, pelaporan,penjualan, keuangan dan kepegawaian, menganalisa/menanggulangi hasil lossesBBM dan Non BBM untuk mencapai efisiensi, memantau/memonitor kelancaranrealisasi anggaran untuk efisiensi, membina hubungan baik dengan instansipemerintah (Pemda, Adpel
aset depot, mengusulkan modifikasi peralatan,sarana kerja yang diperlukan demi kelancaran operasional, mengawasi pelaksanaankegiatan FS/LL termasuk dengan instansi terkait di kawasan lokasi depot,mengawasi pelaksanaan perencanaan kerja, administrasi, pelaporan, penjualan,keuangan dan kepegawaian, menganalisa/menanggulangi hasil losses BBM danNon BBM untuk mencapai efisiensi, memantau/memonitor kelancaran realisasianggaran untuk efisiensi, membina hubungan baik dengan instansi pemerintah(Pemda, Adpel
aset depot,mengusulkan modifikasi peralatan, sarana kerja yang diperlukan demi kelancaranoperasional, mengawasi pelaksanaan kegiatan FS/LL termasuk dengan instansiterkait di kawasan lokasi depot, mengawasi pelaksanaan perencanaan kerja,administrasi, pelaporan, penjualan, keuangan dan kepegawaian, menganalisa/menanggulangi hasil losses BBM dan Non BBM untuk mencapai efisiensi,memantau/memonitor kelancaran realisasi anggaran untuk efisiensi, membinahubungan baik dengan instansi pemerintah (Pemda, Adpel
152 — 48
16 September 2015; Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan Nomor : PK.001/51/2/KSOP.SKA/2016 berlaku sampai dengan tanggal 17Juni 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Sunda Kelapa; Surat Keterangan Perangkat Radio Telekomunikasi Nomor : PK.002/06/03/KSOP.MBU/2016 berlaku sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Muara Baru; Surat Ukur Internasional Nomor : 1026/Ga diterbitkan oleh Kantor ADPEL
172 — 92
ROOBBY 58 sebelumnya yang ditanda tangani Kepala SeksiKeselamatan Kapal dari Kantor Adpel Banjarmasin dinyatakan ''Kondisi fisik kapalsecara umum dalam keadaan cukup balk", sehingga apa yang didalilkan olehPenggugat pada angka 14 posita gugatannya yang menyatakan kemugian yang dialami olehPenggugat atas peristiwa patahnya kapal tongkang BG Robby 58 menjadi tanggungjawab dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggungrenteng harus ditolak karena tidak relevan dan tidak berdasar
Pembanding/Terbanding/Tergugat V : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq MENTERI PERHUBUNGAN
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : PRADARMA RUPANG Diwakili Oleh : NI NYOMAN SURATMININGSIH, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : CAROLUS BORROMEUS BEATRIX TUAH Diwakili Oleh : NI NYOMAN SURATMININGSIH, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penggugat III : JUFRIANSAH Diwakili Oleh : NI NYOMAN SURATMININGSIH, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penggugat IV : HUSEN Diwakili Oleh : NI NYOMAN SURATMININGSIH, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penggugat V : FATHUR ROZIQIN FEN Diwakili Oleh : NI NYOMAN SURATMININGSIH, S.H.
Terbanding/Tergugat I : PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA cq BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN cq WALIKOTA BALIKPAPAN
Terbanding/Tergugat VI : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI cq MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
311 — 210
Hal ini sesuaidengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Perpres 109/2006, yang mengaturbahwa:Dalam hal tumpahan minyak yang terjadi masuk dalam kategori tier 1,Tim Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib segeramelakukan operasi penanggulangan keadaan darurat tumpahan minyakdi laut, dan ADPEL bertindak selaku Koordinator Misi tier 1.5.
YOSEP ANTONIUS MANIS, SH
Terdakwa:
AMIRUDDIN PANE Alias UCOK
54 — 5
Gunung Asahan tanggal 20 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar crew list kantor ADPEL Tanjung Balai Asahan;
- 1 (satu) lembar keterangan susunan perwira Nomor PK.304/03/09/WK-KSOP.SLP-2017;
- 2 (dua) lembar sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang Nomor : PK.001/17/58/KSOP/TBA-16;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Nomor : PK.005/38/37/KSOP/TBA-16;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Nomor : AL.407/291/14/KSOP/TBA-16;
- 1 (satu) lembar Surat
112 — 26
Surat Ukur Internasional Nomor : 1026/Ga diterbitkan oleh Kantor ADPEL Tanjung Emas Semarang pada tanggal 24 Juni 2009;g. Surat Keterangan Aktivasi Transmiter (SKAT) Nomor : 9166/PSDKP.4/TU.212/VI/2016, masa berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;h. Grosse akta Nomor : 1087 diterbitkan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang pada tanggal 11 September 2015;i.
118 — 9
Alam RimbaSumatera (ARS) di Jalan Belanti Raya No. 6 A Padang dalamrangka mengantar Nota Tagihan dan mengantar surat Panggilandari Adpel tetapi saksi hanya bertemu karyawan saja dan Kemudianpada hari Senin tanggal 22 Mei 2006 sekira pukul 10.00 Wib saksibersama pimpinan PT. Dharma Lautan Nusantara (DLN) yangbernama TUTI MURNIATI pergi lagi ke kantor PT.
HELFANDRA BUSRIAN, SH
Terdakwa:
1.HASAN BIN ALM DAUD
2.RUSLAN BIN IBRAHIM
89 — 10
Surat Ukur Sementara No.187/QQdtanggal 16 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhan KLS III IDI;Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2018/PN.Ksp halaman 25 dari 42 halaman 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecapakan No.22/SKKIDI/2016 tanggal 07 Agustus 2016 yang diterbitkan oleh Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan KLS III IDI; 1 (satu) buah Buku Pelaut atas nama Sahatan No.C.066783 tanggal terbit 27 Desember 2015 berlaku sampai tanggal 28Desember 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Adpel
147 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
BPP yang terdiri dari PN Pelabuhan hingga Pelabuhan VIIIbertanggung jawab terhadap pengelolaan aspek komersial, sementara aspekoperasional dikoordinasikan oleh Lembaga Administrator Pelabuhan (Adpel);1983Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969 PN Pelabuhandibubarkan oleh Lembaga Pemerintah Port Authority dan diganti menjadi BPPdan pada Tahun 1983 ini juga pemerintah mengubah status BPP menjadiPerusahaan Umum (Perum).
140 — 44
Penggugatdiminta untuk membuat proposal atas permasalahan tersebut dan sudah kamilakukan dengan memberikan proposal pekerjaan dan rencana kerja pada tanggal 9Nopember 2012 dan surat kami ke Tergugat III tanggal 10 Nopember 2012;Bahwa terkait dengan kedatangan kapal Cutter Section Dredger (CSD) yang pihakPenggugat rencanakan datang ke areal dermaga III pada tanggal 10 Nopember 2012belum dapat Penggugat realisasikan karena terkendala teknis surat dan inspeksi ataskeselamatan kapal yang dilakukan oleh pihak adpel
20 — 0
. : AL.407/381/ADPEL/TBA, atas nama KM. RIZKY I, pemilik kapal Yeni, tanggal 27 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Administrator Pelabuhan Tj. Balai Asahan; Pas Kecil No. : AI.402/381/ADPEL.TB-X, atas nama kapal KM. RIZKY I jenis mesin Diesel merek Mitsubishi Colt PS. 100 No. 31137304.60 PK, tanggal 27 Oktober 2014; Pas Kecil No. : 552.1/0611/SL.TBA.R/PHB/2014, atas nama kapal KM.