Ditemukan 458 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 26-09-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 313/Pid.Sus / 2013 / PN.YK
Tanggal 22 Oktober 2013 —
627
  • mengetahui Senjata Tajam yang dibawa terdakwaXxxberjenis Pedang berukuran 56 cm, bermerk Saber, yangdibungkus sarung pedang berwarna Hitam ;Bahwa saksi mengetahui asal mula senjata tajam jenis pedangtersebut berasal, dari terdakwa Xxx, Umur 16 Th, PekerjaanPelajar SMA Pangudiluhur Yogyakarta, Alamat Krapyak WetanNo 23 Kel Bangunharjo Kec Sewon Bantul, kemudian dari Sdr.Indra ditipkan saksi 4 selama kurang lebih 1 (satu) bulan,kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 sekira jam20.00 Wib di Angket
Register : 12-04-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 49/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat:
Wahyu Idaningsih, S.H.
Tergugat:
PJ Kepala Desa Babad
122214
  • Ketua Panitia Khusus Hak Angket Perangkat Desa,4. Keseluruhan Ketua Panitia Khusus Hak Angket PerangkatDesa, yang digugat secara Persoon/Pribadi Bahwa adapun Petitum gugatan antara lain memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk :1.
Register : 27-05-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 29-07-2019
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 51/PDT/2019/PT TJK
Tanggal 2 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat : YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
Terbanding/Tergugat I : Negara Republik Indonesia RI, Cq. Pemerintah RI, Cq. Presiden RI, Cq. Wakil Presiden RI, Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Pemerintah Kota Bandar Lampung Walikota Bandar Lampung
Terbanding/Tergugat II : Negara Republik Indonesia RI, Cq. Pemerintah RI, Cq. DPRD Kota Bandar Lampung
Terbanding/Tergugat III : Negara Republik Indonesia RI, Cq. Pemerintah RI, Cq. Presiden RI, Cq. Wakil Presiden RI, Cq. Menteri Keuangan, Cq. Pemerintah Kota Bandar Lampung Walikota Bandar Lampung Cq. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Bandar Lampung
Terbanding/Tergugat IV : Negara Republik Indonesia RI, Cq. Pemerintah RI, Cq. Presiden RI, Cq. Wakil Presiden RI, Cq. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq. Pemerintah Kota Bandar Lampung Walikota Bandar Lampung Cq. Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Bandar Lampung
Terbanding/Tergugat V : Negara Republik Indonesia RI, Cq. Pemerintah RI, Cq. Presiden RI, Cq. Waki
9481
  • Memerintahkan Tergugat II untuk menjalankan fungsi pengawasan denganmembentuk dan menjalankan Kewenangan Hak Angket kepada Pemerintah Halaman 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 51/Pdt./2019/PT TJK.26Kota Bandar Lampung atas Peralihan Fungsi Pasar Griya di JI. Pulau SebesiSukarame Bandar Lampung.6.
Register : 17-10-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 2593/Pid.Sus/2018/PN Mdn
Tanggal 20 Maret 2019 — Penuntut Umum:
TIORIDA J. HUTAGAOL, SH
Terdakwa:
SIMON MARGANDA PANJAITAN Alias Ir. SIMON PANJAITAN
21184
  • Sus/2018/PN Mdnpemeriksaan terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu padatanggal 25 Juli 2017, 8 Agustus 2017 dan 15 Agustus 2017; Bahwa cara ahli melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban ialahdengan menggunakan metode wawancara, pengisian angket; Bahwa adapun hasil dari pemeriksaan terhadap saksi korban ialah:Tanggal 25 Juli 2017.
Register : 15-02-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 47/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 April 2018 — Penggugat:
LUTHFI IRAWAN
Tergugat:
PT. NETMARKS INDONESIA
14036
  • Support Coordinator Java Operation.Bahwa pemberitahuan tersebut merupakan implementasi atas ketentuanpasal 59 ayat (51 UU.Ketenagakerjaan);Bahwa dengan adanya masa tenggang waktu tersebut, terdapat keinginanpara pekerja untuk melakukan pembahasan hal tersebut dengan pihakTergugat, yang mana para pekerja diwakilkan oleh SBSI PT Netmarks.Yang menjadi salah satu poin adalah keinginan para pekerja agar tetapdipekerjakan untuk project IBU IT Service Desk tanpa adanya pemutusanhubungan kerja,sebagaimana angket
Register : 19-10-2020 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 19-10-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jap
Tanggal 31 Oktober 2019 — Pemohon Kasasi - Abdul Malik, Dkk Termohon Kasasi - PT Freeport Indonesia
347195
  • maka kami berpendapattidak diperlukan untuk melakukanperundingan sebagaimana permintaan PUK dalam surat diatas;Bahwa akibat dari penolakan perundingan yang dilakukan oleh TergugatRekonpensi yang menyatakan kebijakan Furlough merupakan upaya untukmengurangi biaya operasional perusahaan incasu Tergugat Rekonpensi,Penggugat Rekonpensi menyikapi kondisi tersebut dengan mengambil sikapuntuk menyelesaikan permasalahan Furlough, Penggugat Rekonpensikemudian melakukan polling dengan membuat opsi dalam Hak Angket
    Mogok Kerja;Bahwa terhadap Hak angket yang disebar kepada seluruh anggotaanggotanya, Para Pekerja memberikan pilihan untuk memilih salah satupoin diatas yaitu Melakukan Mogok Kerja;Bahwa Mogok Kerja yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi yangdilakukan sejak 1 Mei 2017 sampai dengan hari ini dikarenakan kebijakanFurlough yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat Rekonpensi sertatidak pernah dirundingkan dengan Serikat Pekerja sebagaimana dalamSurat Pemberitahuan Mogok Kerja pada tanggal 20 April
    istilan No. 26menjelaskan istilah tabungan hari tua (savings plan);Fotokopi dari fotokopi perihal Kebijakan Operasional;Fotokopi dari fotokopi petisi penolakan terhadappenolakan Kebijakan Furlough;Fotokopi dari fotokopi petisi penolakan terhadappenolakan Kebijakan Furlough;Halaman 113 dari 147 halaman Putusan No: 21/Pdt.SusPHI/2019/PN.Jap50.51.52.53.5455565758Bukti: T 47Bukti: T 47A 47B 47C Bukti: T 48Bukti: T 49Bukti : T 50Bukti: T 51Bukti : T 52Bukti : T52.ABukti : T52.BFotokopi dari fotokopi angket
    opsi penyelesaianpermasalahan hubungan industrial ;Fotokopi dari fotokopi angket opsi penyelesaianpermasalahan hubungan industrial ;Fotokopi dari fotokopi surat keputusan nomor02/SK/PUK/SPKEP SPSI/PTFI/X/2014;Fotokopi dari fotokopi Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga (AD/ART) SPKEP SPSI;Fotokopi dari fotokopi berita media cetak A.Kesepakatan NEW ERA Jakarta, 31 October 2014;B.
Putus : 13-10-2011 — Upload : 09-09-2017
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 59/Pid.B/2011/PN.PTSB
Tanggal 13 Oktober 2011 — ANA YULIANA Als. ANA Binti IDRIS, S H MARTA TIARA SARI Als. TIARA Sinti IDRIS, SH;
2412
  • Angket I No. 8, Kec.Pontianak Timur / Jalan Lintas Selatan, (toko MyDistro / rumah (saudara Dian ) Kec.
Register : 27-07-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 21-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
IKA SYAFITRY SALIM , S.H.,M.H.
Terdakwa:
WEDI NOPRIADI alias BANG WED alias ABU KHALID
17253
  • Bahwa yang hadir pada saat pemilihan amir antara lain :e YUSANDI ALIAS AZZAMe Supriyaldi Y Alias Ibrahim MUHAMMAD FAUZAN Alias QOISe SARIATIK Alias UMMU SALSABILABahwa Dasar dari dipilinnya SUPRIYALDI Y ALIAS IBRAHIM sebagai amirDAULAH ISLAMIYAH/ISIS berdasarkan angket berisi kriteria penilaian yangkemudian diisi oleh TERDAKWA, YUSANDI ALIAS AZZAM, SUPRIYALDI YALIAS IBRAHIM dan MUHAMMAD FAUZAN Alias QOIS, dan pada saat ituSupriyaldi Y Alias Ibrahim karena memiliki nilai kriteria tertinggi dari yanglain.Bahwa
    Bahwa yang hadir pada saat pemilihan amir antara lain :YUSANDI ALIAS AZZAMHalaman 18 dari 65 hal Putusan No.732/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim.e Supriyaldi Y Alias Ibrahime MUHAMMAD FAUZAN Alias QOISe SARIATIK Alias UMMU SALSABILABahwa Dasar dari dipilinnya SUPRIYALDI Y ALIAS IBRAHIM sebagai amirDAULAH ISLAMIYAH/ISIS berdasarkan angket berisi kriteria penilaian yangkemudian diisi oleh TERDAKWA, YUSANDI ALIAS AZZAM, SUPRIYALDI YALIAS IBRAHIM dan MUHAMMAD FAUZAN Alias QOIS, dan pada saat ituSupriyaldi Y Alias
Register : 21-01-2013 — Putus : 18-06-2013 — Upload : 27-09-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 12/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 18 Juni 2013 — INTAN AYU RADITYA, SST, MM;KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
7053
  • ., diawali dengan SuratPermintaan dari Kepala STIK bahwa pelaksanaan pendidikan STIKPTIKangkatan 58 akan selesai; Kemudian Pola Penempatan berdasarkan rapat yangdipimpin oleh Asisten Kapolri, berdasarkan angket; STIKPTIK memberikan hasilkelulusan dimana berdasarkan surat tersebut dinyatakan bahwa 99 siswa lulustermasuk AKP.
Putus : 19-10-2016 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — FAJRI TRIDALAKSANA SP Bin BAHARUDIN BARAQ
5523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Angket dan;c. Menyatakan pendapat;4.Pasal 80 huruf c.
    Angket dan;c. Menyatakan pendapat;4.Pasal 80 huruf c. DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak antara lain: c.menyampaikan usul dan pendapat, huruf h.
Register : 29-03-2017 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 14-12-2018
Putusan PTUN PONTIANAK Nomor 17/G/2017/PTUN.PTK
Tanggal 24 Juli 2017 — BUDI MATEUS, S. Pd. MELAWAN I. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT II. FREDERIKUS ADO
23656
  • Pemberhentian Pimpinan DPRD dilaporkan dalamRapat Parjourna DPRD oleh Pimpinan DPRD lainnyasesuai usulan Partai Politik asal Pimpinan dimaksua".Pasal 60 ayat (2) : "Pembenentian Pimpinan DPRD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan KeputusanDPRD dalam Rapat Parjpurma".Pasal 133 ayat (2) : "Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 132 ayat (2) belum juga terpenuhi,terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 131 ayat (1) huruf a dan huruf b untukpelaksanaan Hak Angket
Register : 11-08-2020 — Putus : 12-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 506/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 12 Nopember 2020 — Pembanding/Penggugat : PROF.DR.OC KALIGIS,SH.,MH
Terbanding/Tergugat I : Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, cq. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya
10287
  • Bahwa walaupun sekarang PENGGUGAT adalah seorang Warga Binaan diLapas Sukamiskin, sebagai salah seorang korban target KPK, karena di dalambukubuku karangan PENGGUGAT, PENGGUGAT sering mengkritik KPKsebagai institusi yang tidak bersih, dan langkah KPK, didukung oleh temuanhasil hak angket DPR Komisi III, PENGGUGAT tetap tidak kehilangan hakuntuk turut serta memperjuangkan hukum, karena seorang yang dicap sebagainarapidana, tetap dapat turut serta menegakkan kebenaran melaluipengadilan;Dibandingkan
Putus : 07-09-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 45-K/PM.II-11/AD/VII/2016
Tanggal 7 September 2016 — SUNARTO LETTU CAJ NRP.21960351050974
6424
  • Bahwa saat Saksi masuk menjadi anggota TNI AD padatanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari2016 diadakan tradisi Kodam IlV/Diponegoro, saat ituDanlat Mayor Inf Gunawan memerintahkan anggota yangberjumlah kurang lebih 220 orang agar mengisi angket datatentang siapa yang membawa/membantu masuk menjadi anggotaTNI AD serta habis berapa, saat itu isi angketnya sebagian besarada yang membantu masuk menjadi anggota TNI AD, dan saat ituSaksi mengisi asal membayar uang sebesar Rp.85.000.000
Putus : 21-06-2011 — Upload : 29-09-2011
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 4/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 21 Juni 2011 — - PENGGUGAT : ABDUL MANAF; - TERGUGAT : BUPATI KUTAI KARTANEGARA
8639
  • Abdul Manap)pada tanggal 1 Desember 2010, di ruang CamatTenggarong Seberang, tanggal 1 Desember 2010 ;Foto copy sesuai dengan asli Daftar MHadir acaraRapat tindaklanjut hasil musyawarah masyarakatBangun Rejo terhadap Kepala Desa , tanggal 1Desember 2010 ;Foto copy sesuai dengan asli Angket PendapatMasyarakat Desa Bangun Rejo tentang KepemimpinanKepala Desa Bangun Rejo (Abdul Manaf), tanggal 29Nopember 2010 :Foto copy sesuai dengan asli Kuisioner HasilInvestigasi Permasalahan Desa Bangun Rejo,tanggal
Register : 11-12-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 171/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat:
Galang Andhika Surya Samudra
Tergugat:
Kepala Desa Wonorejo
7125
  • (fotocopy sesuai denganaslinya); Surat Rektor Universitas Indonesia kepada Ketua Panitia Knusus hak Angket DPRDKabupaten Demak Nomor: 593/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal: Tanggapan UniversitasIndonesia tanggal 3 April 2018 (fotocopy sesuai denganlegalisir); Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis PengelolaanKerja Sama Universitas Indonesia tanggal 30 Mei 2016(fotocopy dari fotocopy);Surat dari Bupati Demak kepada Ketua PanitiaPengangkatan Perangkat
Register : 14-12-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 176/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
Misbakhul Munir,S.Pd
Tergugat:
Kepala Desa Sampang
7036
  • P2 : Surat Rektor Universitas Indonesia kepada Ketua PanitiaKhusus hak Angket DPRD Kabupaten Demak Nomor:593/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal: Tanggapan UniversitasIndonesia tanggal 3 April 2018 (fotocopy sesuai dengan1 00 00) a3. P3 : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu PolitikUniversitas Indonesia Nomor : 652/UN2.F9.D/HKP.05/2018 Hal: Klarifikasi kepada Rektor Universitas Indonesiatanggal 3 April 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopylegalisir);4.
Register : 25-10-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 151/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat:
1.Nur Alim
2.Dwi Lilis Purwanti
Tergugat:
Kepala Desa Bunderan
6239
  • Surat Rektor Universitas Indonesia kepada Bupati Demak Nomor:295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal: Tanggapan Informasi Terkait Kerja Sama tanggal 6Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);Halaman 38 dari 57 halaman Putusan Nomor : 151/G/2018/PTUN.Smg.10.11.12.13.P5P6P7P8P9P10P11P12P13Surat Rektor Universitas Indonesia kepada Ketua Panitia Knusus hak Angket DPRDKabupaten Demak Nomor: 593/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal: Tanggapan UniversitasIndonesia tanggal 3 April 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat
Register : 24-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 147/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
Abdul Khalim
Tergugat:
Kepala Desa Mlaten
Intervensi:
SALAFUDDIN, S.Ag
5332
  • Pada hari jumat tanggal 2 maret 2018 sebagian pesertamewakili atas nama calon perangkat desa sekabupaten demakmelakukan audensi di gedung dprd dengan anggota dewan di hadiripara camat dan dari pihak pemda diwakili oleh asistenpemerintahan yang menghasilkan pansus hak angket DPRDtentang Pilperades 2018 yang banyak masalah antaralain:a. banyak kejanggalan dan indikasi pelanggaran yangtidak sesual Perda No: 1 Tahun2018; b. penandatangan MoU tidak bersamaan antara TimSeleksi, Pemdes dan pihak ketiga(
Register : 06-02-2013 — Putus : 26-06-2013 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor O8/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Bdg
Tanggal 26 Juni 2013 — MUHAMAD IRBAR, SE Bin (Aim) DANOE SOEMADINATA
7013
  • MAHFUD (AIm). 1 (satu) buah Buku Folio Register Surat keluar tahun 2011, 1 (satu) buahbuku Folio Register Surat Masuk tahun 2010, 4 (ernpat) lernbar kartuindeks (Penerus Disposisi Surat keluar) Indeks Angket III Kode 425.2 No.Urut 1625 Perihal Angket III tanggal 27 Mei 2011. Disita dari Drs.ZAENAL MUTAQIN, MM. 1 (satu) lernbar Fotocopy Surat Pesanan (SP) dari PT. Rernaja RosdakaryaKepada PT. Grafindo Media Pratarna, 16 (enarn belas) lembar Foto Copylarnpiran Daftar Pesanan Dari PT.
    MAHFUD (Alm).144. 1 (satu) buah Buku Folio Register Surat keluar tahun 2011,1 (satu)buahbuku Folio Register Surat Masuk tahun 2010, 4 (empat) lembar kartuindeks (Penerus Disposisi Surat keluar) Indeks Angket III Kode 425.2No. Urut 1625 Perihal Angket III tanggal 27 Mei 2011. Disita dari Drs.ZAENAL MUTAQIN, MM.145. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pesanan (SP) dari PT. RemajaRosdakarya Kepada PT. Grafindo Media Pratama, 16 (enam belas)lembar Foto Copy lampiran Daftar Pesanan Dari PT.
Register : 02-04-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 41/G/2018/PTUN-SMG
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
Bram Ervianto
Tergugat:
1.Ketua Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
2.Kepala Desa Desa Mlatiharjo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak
14266
  • Beberapa kali dilakukan demonstrasi besarbesaran diPendopo Kabupaten Demak, kemudiaan saat ini juga dibentukPansus Hak Angket di Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabuapaten Demak untuk wmenyelidiki permasalahanpengangkatan perangkat desa.