PTKMenimbang, bahwa tergugat mengendalikan dalam eksepsinya bahwapenggugat seharusnya menarik Eli Yani selaku agen pemasaran produkTergugat karena Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) tertanggal 19Januari 2018 beserta perjanjian polis dengan nomor 35447661 diinisiasioleh Penggugat dengan Eli Yanti ;Menimbang, bahwa menurut Tergugat agen pemasaran asuransi bukankaryawan Tergugat, namun merupakan mitra kerja yang memilikikedudukan yang setara dengan Tergugat, sehingga untuk mendapatkanfakta yang terang dan benderang

yangberperkara.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim yang memeriksadan memutuskan perkara a quo pada tingkat pertama di Pengadilan NegeriPontianak semestinyalah berpegang teguh pada peraturan perundangundangan sebagaimana yang telah disebutkan tersebut diatas dan asas asas hukum Peradilan di Indonesia salah satunya adalah Hakim wajibHalaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor 14/PDT/2020/PT PTKmemeriksa dan menggali perkara hingga jelas terang menderang danlengkap.Guna melengkapi dan membuat terang benderang

Karena tidak memilikialasan hukum yang tepat dan berkeadilan.Untuk pertimbangan mengenai Eli Yani selaku agen pemasar produkTergugat bukan mewakili pribadi melainkan mewakili Tergugat, semestinyaHakim Pengadilan Tingkat Pertama menghadirkan saudara Eli Yani untukdijadikan saksi dalam pemeriksaan persidangan sehingga perkara tersebutterang benderang suatu peristiwa Hukum yakni adanya tindakan / perbuatanmelawan hukum (onrechtmagtigedade).Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Gugatan yang dianggap

Adalah Terbukti Dengan Jelas dan Terang Benderang Bahwa ParaTergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dan MenimbulkanKerugian Bagi Penggugat. Dikarenakan Jual Beli Dimaksud Telah MengalamiError In Persona Dan/Atau Salan Dalam Menentukan Subjek HukumPenerima Hak Atas Jual Beli Dimaksud.D.

Kerugian Yang Dialami Oleh Penggugat.Bahwa Terkait Gugatan Aquo, Adalah Nyata Dan Terang Benderang AdanyaKerugian Yang Dialami Oleh Penggugat Berupa Kerugian Materil Dan KerugianInmateril Terkait Pelepasan Hak Atas Tanah Bersumber Dari Girik C Nomor 374Persil 46 S Ill Dengan Luas 1279 M (Seribu Dua Ratus Tujuh Puluh SembilanMeter) Dengan Alasan Sesungguhnya Tanah Girik C. No 5992 Atas Nama SitiMasullah Dan AJB NO 83/JB/MA/1992 Atas Nama Moh AFIFI SESUNGGUHNYAADALAH MILIK PENGGUGAT AQUO.

Penggugat.BPenggugat dalam posita gugatannya angka 6 menyebutkan bahwaSHM tersebut (obyek sengketa SHM 75K) telah diagunkanTergugat I (Romli) kepada Turut Tergugat (Bank Panin) dengan HTNo.6518/2011 dengan akta No.741/2011 tanggal 10 Maret 2011.12Berdasarkan dalil Penggugat ini maka seharusnya pejabat Negarayang menerbitkan Akta Pembebanan HT nya yaitu Pejabat PembuatAkta Tanah yang telah membuat Akta Pembebanan HT, haruslahditarik masuk dalam perkara a quo agar perkara a quo menjadi jelasdan terang benderang

Bahwa dalam perubahan terhadap gugatannyadalam angka 6 menyebutkan bahwa SHM tersebut(obyek sengketa SHM 75K) telah diagunkanTergugat I (Romli) kepada Turut Tergugat (BankPanin) dengan HT No.6518/2011 dengan aktaNo.741/2011 tanggal 10 Maret 2011.e Bahwa berdasarkan dalil tersebut seharusnya Penggugat menarikpejabat Negara yang menerbitkan Akta Pembebanan HT nyayaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah agar perkara a quo menjadijelas dan terang benderang sehingga gugatan penggugat kurangpihak.2 Bahwa gugatan

Pengadilan Agama Bandung dan tidak ada berita tentanghalangannya hadir di persidangan, sehingga perkara aquo diperiksa dengantanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat yang tidak hadir tersebut harusdinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidanganuntuk menjawab gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkutperceraian yang tidak dapat diputus, atau perkawinan Penggugat danTergugat tidak dapat dibubarkan dengan perceraian tanpa ada bukti yangjelas dan terang benderang

ditentukan menurut UndangUndang, oleh karena itu permohonanbanding tersebut secara formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukankeberatannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimanaterurai pada memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT PAL Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan negeri Luwuk adalahkeliru dan salah karena dari pertimbangannya tersebut telah secara jelasdan terang benderang

Patiwael telahmenyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat Gregorius JohanesUmadato dengan dibuatkan Pernyataan penyerahan hak dihadapansaksisaksi dan diketahui oleh Camat Atambua Barat dan LurahHalaman 10 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Padt.G/2018/PN Atb12.13.14.Tulamalae, sehingga perbuatan tersebut secara hukum dilakukansecara terang benderang;Bahwa kemudian tanah sengketa tersebut menjadi milik dari Tergugat IIsudah barang tentu melalui satu proses yang panjang dan memakanwaktu dan biaya

pemrosesan untuk terbitnya suatu sertifikat hakmilik oleh BPN sudah melalui suatu penelitian dan langsung turun kelokasi dengan mengecek fakta dilapangan;Bahwa kemudian tanah yang diserahkan oleh Tergugat Ill RobertPatiwael kepada Tergugat Gregorius Johanes Umadato danselanjutnya telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama pemeganghak Tergugat Gregorius Johanes Umadato nomor 00541KelurahanTulamalae;Bahwa kemudian tanah sengketa telah beralin kepada Tergugat Ilmelalui suatu proses yang terang benderang

Patiwael telahmenyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat Gregorius JohanesUmadato dengan dibuatkan Pernyataan penyerahan hak dihadapansaksisaksi dan diketahui oleh Camat Atambua Barat dan LurahTulamalae, sehingga perbuatan tersebut secara hukum dilakukansecara terang benderang;Bahwa kemudian tanah sengketa tersebut menjadi milik dari Tergugat IIsudah barang tentu melalui satu proses yang panjang dan memakanwaktu dan biaya; Bahwa pemrosesan untuk terbitnya suatu sertifikat hakmilik oleh BPN sudah

melalui suatu penelitian dan langsung turun kelokasi dengan mengecek fakta dilapangan;Bahwa kemudian tanah yang diserahkan oleh Tergugat Ill RobertPatiwael kepada Tergugat Gregorius Johanes Umadato danselanjutnya telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama pemeganghak Tergugat Gregorius Johanes Umadato nomor 00541KelurahanTulamalae;Bahwa kemudian tanah sengketa telah beralin kepada Tergugat Ilmelalui suatu proses yang terang benderang melalui Pejabat PembuatAkta Tanah dan sebelum terbitnya Akta

Patiwael yang kepemilikannyaberdasarkan Surat Keputusan Gubernmur Kepala Daerah Propinsi NusaTenggara Timur dalam hal ini Kepala Inspeksdi Agraria Nomor 155Bel/HM/Kinag/1970 tanggal 20 Januari 1970 tentang penegasan hakmilik.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kepemilikan Tergugatll atas tanah sengketa adalah sah karena proses peralinan hakdilakukan secara terang benderang dan perolehan tanah oleh TergugatIl juga berasal dari yang paling berhak yang didasarkan atas SuratKeputusan Gubernmur

Bahwa Tergugat membantah semua dalil yang diajukan oleh Penggugatkecuali yang secara terang benderang diakui kebenarannya oleh Tergugat;Bahwa Tergugat dan Penggugat masih terikat hubungan persaudaraan yaituPenggugat adalah Kakak sepupu dari Tergugat.Bahwa selama ini sebelum adanya masalah ini hubungan antara Tergugatdengan Penggugat adalah baikbaik saja;Bahwa sebelum Tergugat membantah dalil gugatan satupersatu (kecuali yangdiakui oleh Tergugat) maka Tergugat akan menguraikan kronologis awalmuasal

Bahwa TERBANDING/ dahulu TERGUGAT menerima MEMORI BANDINGdari PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT tanggal 28 April 2020 danmengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 14 Mei 2020, sehinggasecara hukum pengajuaan KONTRA MEMORI BANDING masih dalam bataswaktu yang diperkenankan oleh hukum acara perdata Indonesia.Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 347/PDT/2020/PT.BDG.Bahwa TERBANDING/ dahulu TERGUGAT membantah semua dalil yangdiajukan oleh PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT kecuali yang secaraterang benderang diakui

Alat Bukti Sumpahsumpah adalah sebuah pernyataan dengan bersaksi dan berjanji atasnama Tuhan yang Maha Esa atau atas nama sesuatu yang dianggap suciguna menguatkan pernyataan yang diucapkan atau dituntutkan.Dalam perkara ini, tidak digunakan alat bukti sumpah.BERDASARKAN PEMAPARAN DIATAS, SUDAH SANGAT JELAS DANTERANG BENDERANG BAHWA MAJELIS HAKIM DALAM MEMUTUSSEBUAH PERKARA MINIMAL HARUS SESUAI DENGAN 2 ALAT BUKTIDITAMBAH DENGAN KEYAKINAN HAKIM.KENYATAANNYA, DALAM PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN,PEMBANDING

Pengadilan Agama Bandung dan tidak ada berita tentanghalangannya hadir di persidangan, sehingga perkara aquo diperiksa dengantanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat yang tidak hadir tersebut harusdinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidanganuntuk menjawab gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkutperceraian yang tidak dapat diputus, atau perkawinan Penggugat danTergugat tidak dapat dibubarkan dengan perceraian tanpa ada bukti yangjelas dan terang benderang

sebagai pekerjapemborongan pekerjaan dan upah Penggugat juga dibayar oleh KoperasiKaryawan Ruwa Jurai (vide bukti T15 sampai dengan T26);Bahwa oleh karena Penggugat adalah pekerja dan memiliki hubungankerja dengan Koperasi Karyawan Ruwa Jurai PT Perkebunan Nusantara VII(Persero) yang bertindak sebagai perusahaan pemborongan pekerjaan danditempatkan bekerja di perusahaan Tergugat (PT Perkebunan Nusantara VII)dan agar supaya permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugatmenjadi jelas dan terang benderang

Agus Eko Widodo adalah seorangyang memiliki surat perintah kerja langsung (SPKL) dari pihakTergugat/Pemohon Kasasi atau sebagai pihak yang menerimapemborongan pekerjaan dari pihak Tergugat dan sekaligus sebagai pihakyang merekrut Para Penggugat dan menugaskan Para Penggugat bekerjapada perusahaan Tergugat;Bahwa agar supaya perkara a quo menjadi terang benderang dandapat menjelaskan bagaimana hubungan hukum antara Para Penggugatdengan Tergugat dan bagaimana hubungan hukum/kerja antara ParaHal. 7 dari

Bahwa berdasarkan uraian pada point 8 tersebut diatas sudah jelas danterang benderang Jual Beli dan/atau peralihan hak atas tanah dari Kartionokepada PARA TERGUGAT yang hanya berdasarkan Surat Berita AcaraPembayaran Ganti Rugi Tanah/Tanam Tumbuh untuk Lokasi LPG Planttertanggal 30 Desember 1999 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak atasTanah an.Kartionotertanggal 30 Desember 1999 adalah tidak sah dan tidakberkekuatan hukum karena didasarkan kepada perbuatan melawan hukumHalaman 7 dari 19 halaman Putusan

memori banding ) pada pokoknya mengemukakan, bahwa pertimbanganhakim pertama salah , keliru tidak tepat, tidak cermat dan membalikkanfakta karena berdasarkan fakta persidangan berdasarkan buktibukti dansaksisaksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Slamet Urip dansaksi Slamet Riyanto maupun berdasarkan yaitu bukti bukti dari Tergugatyaitu T 1 sampai bukti T 7 dan saksisaksi yang diajukan Tergugat yaitusaksi Uzer Zainudin , saksi Sulaiman Jalamani san saksi Dole .B.Tampubolon sudah jelas dan benderang

Bahwa dalil Eksepsi Tergugat yang mengatakan dengan DemikianPenggugat hanya mengajukan Gugatan Cerai tidak disertai denganGugatan Hak Asuh Anak, bahwa Tergugat tidak mengerti atau tidakmemahami gugatan Penggugat serta apa yang diajukan dalamgugatan Penggugat Jelas tertuang dalam Petitum Gugatan Penggugatpada poin 3,4,5 karena sudah Jelas serta Terang benderang apa yangtertuang dalam Gugatan Penggugattertanggal 06 Juni 2016;5.

Bahwabegitu juga Eksepsi Tergugat pada poin angka 2 mohon ditolakselurunhya atau setidaktidaknya tidak di terima yang mengatakan olehkarena gugatan Penggugat tidak jelas / obscuur libeli, bahwa gugatanPenggugat sudah jelas sera TERANG BENDERANG oleh gugatanPenggugat didasarkan fakta hukum serta bukti bukti yang nantinyaPenggugat akan kami buktikan pada pembuktian nantinya karena itumohon gugatan di terima untuk seluruhnya;Il DALAM POKOK PERKARA (KONPENSI)1.Bahwa Penggugat menolak dengan tegastegas

Pengadilan Agama Bandung dan tidak ada berita tentanghalangannya hadir di persidangan, sehingga perkara aquo diperiksa dengantanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat yang tidak hadir tersebut harusdinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidanganuntuk menjawab gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkutperceraian yang tidak dapat diputus, atau perkawinan Penggugat danTergugat tidak dapat dibubarkan dengan perceraian tanpa ada bukti yangjelas dan terang benderang

akanmelaksanakan lelang melalui TERGUGAT II atas jaminan PENGGUGATsebagaimana disebutkan diatas, sedangkan lelang akan diadakan pada hariKamis tanggal 19 Desember 2019.Bahwa PENGGUGAT sangat keberatan atas tindakan yang dilakukan olehTERGUGAT yang meminta lelang kepada TERGUGAT II, dengan alasanbahwa sesuai dengan bunyi Akta Persetujuan Membuka Kredit Nomor : 11,Akta Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 20, dan AktaPersetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor : 36, Jelas danterang benderang

Bahwadokumen bersifat khusus yang disampaikan pada saat permohonanlelang terdiri dari : Salinan/foto copy Akta Perjanjian Kredit;Bahwa sudah sepatutnya TERGUGAT II membaca, meneliti syaratdan ketentuan umum seluruh Perjanjian Kredit yang telah disepakatiPara Pihak, dengan secara jelas dan terang benderang menyatakanpermasalahan hukum (termasuk lelang) yang timbul diselesaikan diPengadilan Negeri Binjai (Bukan di KPKNL Medan), sedangkanTERGUGAT I tidak menelitinya sebagaimanadiperintahkan/diwajibkan

Jawabnya tentu salah.Bahwa setelah memperhatikan dasar pendaftaran tanah tersebut pada tanggal 13 Mei2013 di kantor Kepolisian terdapat proses pemberian hak, maka terdapat fakta nyatabahwa Tergugat dalam melakukan proses penerbitan sertipikat telah bertentangandengan peraturan perundangundangan karena tanah tersebut telah dianggap tanahnegara, sementara Tergugat II Intervensi sudah terang benderang dan tidakmembantah lagi atas asal muasal tanah tersebut sebab tanah tersebut telah terbuktiadalah tanah

dimohonkan oleh yangbersangkutan tidak ada data pisik dan data yuridis bidang tanah tersebut dan bahkantidak pernah diumumkan oleh Tergugat, maka hal ini sangat bertentangan denganPasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yangmewajibkan tentang pengumuman data pisik dan data yuridis untuk memberikesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan, namun hal ini Tergugattelah lalai dalam mengumumkannya ;Bahwa Gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas dan terang benderang

merupakanfakta hukum bahwa proses tender dalam perkara a quo telahterlaksana sebagaimana mestinya berdasarkan aturan hukum yangberlaku ;bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi halaman60 s/d 61 khususnya tentang waktu pemeriksaan dan sidang MajelisKomisi, dimana pada pokoknya Majelis Komisi berkesimpulanperhitungan jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dinyatakandalam LHPL telah tepat dan benar, namun Majelis Komisi tidakmempertimbangkan sama sekali tentang fakta hukum yang telahdimuat secara terang benderang

No.377 K/Pdt.Sus/2011selanjutnya), tanoa mempertimbangkan faktafakta hukum yangterungkap secara jelas dan terang benderang dalam pemeriksaanperkara a quo di Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan hanyamengambil kesimpulan secara sepihak dari LHPL yang orangorangnya adalah bawahan dari Majelis Komisi dan wajar serta patutobjektifitasnya diragukan menurut hukum, sementara faktafaktahukum yang disampaikan dalam Nota Pembelaan tidak mendapattanggapan dalam pertimbangan hukum Majelis Komisi secara baik

Pengadilan Agama Bandung dan tidak ada berita tentanghalangannya hadir di persidangan, sehingga perkara aquo diperiksa dengantanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat yang tidak hadir tersebut harusdinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidanganuntuk menjawab gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkutperceraian yang tidak dapat diputus, atau perkawinan Penggugat danTergugat tidak dapat dibubarkan dengan perceraian tanpa ada bukti yangjelas dan terang benderang

Nomor 4465/Pdt.G/2020/PA Badg.jelas dan terang benderang bahwa rumah tangga atau perkawinan tersebuttelah terjadinya kemelut yang berkepanjangan dan demikian berat, makaMajelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikangugatannya tersebut;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanmaksud Penggugat mau bercerai dengan Tergugat, terlebih dahuludipertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagaidasar atau legal standing bagi Penggugat untuk mengajukan gugatanperceraian

sebagaimana relasrelaas tersebut dan tidak adaberita tentang halangannya hadir di persidangan, sehingga perkara aquodiperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat yang tidak hadirtersebut harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan untukmenjawab gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkutperceraian yang tidak dapat diputus, atau perkawinan Penggugat dan Tergugattidak dapat dibubarkan dengan perceraian tanpa ada bukti yang jelas danterang benderang

Bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten keliru dantidak tepat dan tidak memiliki alas hukum dalam menerapkan ketentuanPasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik karena:1) Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor1 tahun 2010 berbunyi Anggaran Program dan kegiatan yangmeliputi sumber dan jumlah;2) Sehingga sangat jelas dan terang benderang, bahwa informasi yangwajib disediakan dan

Putusan Nomor 451 K/TUN/2016melanggar Pasal 11 ayat (1) hurup b angka 5 Peraturan Komisi InformasiNomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, karena:1) Pasal 11 ayat (1) Hurufb angka5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1tahun 2010 berbunyi Anggaran Program dan kegiatan yang meliputisumber dan jumlah;2) Sehingga sangat jelas dan terang benderang, bahwa informasi yangwajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh badan publikadalah Anggaran Program dan kegiatan yang meliputi sumber

Bahwa agar terang benderang bahwa Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) yang dimohonkan TERMOHON KASASI adalahbukan Informasi yang bersifat terobuka berdasarkan PeraturanKomisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar LayananInformasi Publik, perlu dijelaskan sebagai berikut:a. Bahwa Pasal 11 ayat (1) berbunyi, Setiap Badan Publikwajidb mengumumkan secara berkala Informasi Publik yangsekurang kurangnya terdiri atas:b.

Bahwa PEMOHON KASASI (Biro Umum Setda Provinsi Banten) tidakmemberikan informasi yang dimohonkan TERMOHON KASASI tidakmelanggar Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 5 Peraturan KomisiInformasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan InformasiPublik, karena :1)Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 5 Peraturan Komisi InformasiNomor 1 tahun 2010 berbunyi Anggaran Program dan kegiatanyang meliputi sumberdan jumlah;Sehingga sangat jelas dan terang benderang, bahwa informasiyang wajib disediakan dan diumumkan

Bahwa agar terang benderang bahwa Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) yang dimohonkan TERMOHON KASASI adalah bukanInformasi yang bersifat terbuka berdasarkan Peraturan KomisiInformasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan InformasiPublik, perlu dijelaskan sebagai berikut;a.