dengan alasan saksi mendapat upah dari Pemohon KasasiIl, namun Pemohon Kasasi Il Keberatan atas pernyataan tersebutkarena yang bersangkutan adalah saksi fakta dan mendapat gaji dariKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttaqin Bambang Purwanto RozakUswathun sebagai pemenang tender atas pekerjaan sebagai penilaipertanahan dari Pemohon Kasasi Il namun keberatan PemohonKasasi Il ditolak oleh Ketua Majelis Hakim sehingga keterangannyadiberikan tidak dibawah sumpah, akan tetapi saksi ini ketika bersaksidalam

Leo Handaka selaku Kepala Bidang pada Dinas Perikanan danPeternakan Kabupaten Kulon Progo, Saksi Agung Kurniawan selakuKepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu KabupatenKulon Progo dan saksi Angger Fahrul Febrianto selaku PenilaiPertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin BambangPurwanto Rozak Uswathun dan Rekan saksi Rifki Khoirudin,SE,M.Ec.Dev Yogyakarta (semua keterangan saksisaksi diberikan dibawah sumpah kecuali saksi Angger Fahrul Febrianto Majelis Hakimtidak mengambil

) Muttagin Bambang PurwantoRozak Uswathun dan Rekan di Yogyakarta,yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa benar saksi bersama Tim Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah sebagai penilaipertanahan yang resmi ditunjuk oleh pihak Angkasa Pura selakuHalaman 21 dari 41 hal.

Nomor 3525 K/Pdt/2016Rekan di Yogyakarta yang secara resmi diakui sebagai penilaipertanahan yang sah dan mempunyai legalitas secara hukum dalammelakukan penilaian terhadap objek Pengadaan Tanah dalam rangkaPembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo(memiliki sertifikasi Knusus selaku Penilai Pertanahan yang sah), yakni: Saksi Angger Fahrul Febrianto selaku Penilai Pertanahan dari KantorJasa Penilai Publik (KJPP) Muttagin Bambang Purwanto RozakUswathun dan Rekan di Yogyakarta adalah

Yogyakarta Nomor 06/KPPSPPT/IV/2016 tentang Penetapan Pemenang Penilai Pertanahandalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk PembangunanBandara baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo Tanggal 26April 2016; Bahwa Penilai Pertanahan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Muttagin Bambang Purwanto Rozak Uswathun dan Rekan diYogyakarta dalam melakukan penilaian mempunyai standar resmi dandasar acuan/pedoman yaitu berupa Petunjuk Kode Etik PenilaiIndonesia dan Standar Penilaian Indonesia (SPI) Edisi

No.15 K/Pdt.SusPailit/2016Harga penjualan asset tidak ditentukan melalui appraisal35.Bahwa, dalam Perjanjian jual beli asset Tergugat antara Tergugat dengan Tergugat II harga jual asset tersebut tidak melalui Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) / appraisal melainkan hanya ditentukan olehkesepakatan antara Tergugat dengan Tergugat II sehingga tidak dapatdipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuaidengan harga pasar atau tidak ;Surat jual beli cacat hukum dan penuh rekayasa:36.37.38

Bahwa dalam perjajian jual beli aset Tergugat antara Tergugat dengan Tergugat II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) / appraisal melainkan hanya ditentukan olehkesepakatan antara Tergugat dengan Tergugat II sehingga tidakdapat dipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudahHal. 16 dari 31 hal. Put.

Bahwa dalam perjajian jual beli aset Tergugat antara Tergugat dengan Tergugat Il harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) / appraisal melainkan hanya ditentukan olehkesepakatan antara Tergugat dengan Tergugat II sehingga tidak dapatdipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuaidengan harga pasar atau tidak;Bahwa, penyebutan tentang adanya pihak Tergugat dalam perkara aquo oleh Penggugat tentunya bukanlah hanya suatu kesalahan ketiktetapi membuktikan

Bahwa dalam perjajian jual beli aset Tergugat antara Tergugat dengan Tergugat II harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) / appraisal melainkan hanya ditentukan olehkesepakatan antara Tergugat dengan Tergugat II sehingga tidak dapatdipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuaidengan harga pasar atau tidak;Bahwa, penyebutan tentang adanya pihak Tergugat dalam perkara aquo oleh Penggugat tentunya bukanlah hanya suatu kesalahan ketiktetapi membuktikan

Bahwa dalam perjajian jual beli aset Tergugat antara Tergugat dengan Tergugat Il harga jual aset tersebut tidak melalui Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) / appraisal melainkan hanya ditentukan olehkesepakatan antara Tergugat dengan Tergugat II sehingga tidak dapatdipastikan akurasi kebenaran harga tersebut apakah sudah sesuaidengan harga pasar atau tidak ;Bahwa, penyebutan berulangkali tentang adanya pihak Tergugat dalamperkara a quo oleh Penggugat tentunya bukanlah hanya suatu kesalahanketik tetapi

Pembanding/Penggugat : Horase Edward Sitorus
Terbanding/Tergugat I : PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan
Terbanding/Tergugat III : Kepala Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10Desember 2014, melakukan penilaian atas tanah danbangunan secara global atau keseluruhan yaitu berupatanah seluas 7.302 m2 dan bangunan seluas 1.264 m2.KJPP RN.

Adapun bidang per bidang tanah yangseharusnya dinilai oleh KJPP RN.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik, pasal 42 ayat (1)huruf a, yang berbunyi : Dalam memberikan jasanya,Penilai Publik, KJPP, dan Cabang KJPP wajib mematuhiKEPI dan SPI yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Penilai,sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteriini:2.

Tidak melakukan penilaian bidang per bidang tanah :KJPP RN. ADNAN sebagaimana dalam dokumen LaporanPenilaian Properti Tanah dan Bangunan Pasar Jambu DuaNo. Laporan : 156 PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10Desember 2014, melakukan penilaian atas tanah danbangunan secara global atau keseluruhan yaitu berupatanah seluas 7.302 m2 dan bangunan seluas 1.264 m2.KJPP RN.

(asli)77.1 (satu) bundel copy Laporan Akhir Kajian Relokasi Pedagang KakiLima (PKL) Ke Pasar Jambu Dua dari PT ARCPLAN CIPTACONSULTAN.78.1 (Satu) bundel Laporan Penilai Properti Tanah dan Bangunan PasarJambu Dua Lokasi Pasar Jambu Dua KJPP R.N ADNAN Nomor: 156PRO/KJPP RNA/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014.

Misalnya tanaman kelapa itu adanilainyasendiri tetapi biasanya untuk tanaman diperlakukan sama nilainya;Bahwa alas hak atas tanah tidak berpengaruh dalam menentukan nilaipenggantian wajar;Hal 25 dari 37 Hal Putusan Nomor 202/Pat.G/2016/PN ArmBahwa untuk tanah yang bersengketa hanya property nya yang dinilai;Bahwa jika ada dua objek yang hampir sama nilainya harga tetap bisaberbeda sesuai kewajaran;Bahwa saksi mengetahui Tim 9 tidak ada ijin Konsultan Jasa Penilai Publik(KJPP);Bahwa saksi tidak pernah

Bahwa diatur Jika ada pihak yang keberatanmengajukan keberatan di pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam (Pasal 38ayat (3) UU 2/2012 dan Pasal 38 ayat (4) UU 2/2012);Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar saksi ahli Fourieryang menerangkan dalam persidangan pada pokoknya ahli merupakan rekan dariSIH Wiryadi yang merupakan Konsultan Jasa Penilai Publik KJPP dengan tugassebagai rekan dari Sih Wiryadi adalah untuk memberikan penilaian jugapengadaan tanah sekaligus sebagai penanggung jawab

dilakukan PenilaiPublik adalah independen sehingga tidak ada kewajiban untuk pihak Penilai untukmelibatkan pihak pemilik lahan yang tanahnya terkena jalan untuk kepentinganumum kalaupun ada melibatkan pemilik lahan akan tetapi itu untuk mencari dataharga pasar atas tanah yang bersangkutan tetapi bukan dalam halmemusyawarahkan harga sehingga tercapai kesepakatan selain itu atas data awalyang diperoleh dari tim dilapangan kemudian dilaporkan kepada Pimpinan Penilaiyaitu dalam hal ini Singgin pada KJPP

/2016/PN ArmPropinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah telahmenetapkan Penilai dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah Pembangunan JalanTol ManadoBitung kepada KJPP SIH WIRYADI & REKAN (vide bukti TI4) danterdapat Laporan Penilaian Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Jalan Tol ManadoBitung yang dilakukan KJPP SIH WIRYADI & REKAN salah satunya adalahtermasuk tanah Pemohon (vide Tlk1) sehingga hasil nilai ganti rugi telahdisampaikan Termohon sebagaimana Berita Acara Kesepakatan Nomor389/BA

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P4 berupa Peta,bukti surat bertanda Tl5 berupa Daftar Nominatif, bukti surat bertanda Tl6 berupaPeta, bukti surat bertanda Tl8 berupa Berita Acara Kesepakatan serta bukti suratTl1 berupa Laporan Penilaian Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Jalan TolManadoBitung yang dilakukan KJPP SIH WIRYADI & REKAN diketahui faktabahwa tanah Pemohon yaitu Maryane C.Luntungan dengan daftar nominatif 130yang terletak di Desa Tumaluntung dengan total nilai pasar tanah

Boyolalikepada Termohon adalah tidak lengkap, karena jelasjelas pelaksanaanpengadaan tanah melibatkan pula Penilai yang melakukan penilaianbesarnya nilai Ganti Kerugian obyek Pengadaan Tanah dan Instansiyang memerlukan tanah,;Bahwa pelaksanaan Pengadaan Tanah yang dilakukan oleh PelaksanaPengadaan Tanah didalamnya mencakup juga penilaian besarnya gantikerugian bidang per bidang tanah yang dilakukan oleh Penilai yangditetapkan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah yang di dalam halini telah ditetapbkan KJPP

Toto Suharto & Rekan (TnR), yang manaPenilai tersebut berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2Tahun 2012 bertanggung jawab terhadap penilaian yang telahdilaksanakan, serta mencakup juga pemberian Ganti Kerugian olehInstansi yang memerlukan tanah yang dalam hal ini adalah KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal BinaMarga, maka dengan tidak ditariknya KJPP Toto Suharto & Rekan danjuga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DirektoratJenderal Bina Marga

- Buku laporan penilaian tanah kosong SHM 03159 dan 03160 / Sumberagung, Sleman Nomor : 00028/2.010701/PI/12/0343/1/III/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.

- Buku laporan penilaian tambak di Desa Harjobinangun, Purworejo nomor : 00062/2.010701/PI/12/ 0343/1/V/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.

- Buku laporan penilaian tanah dan bangunan di Kelurahan Tlogosari Kulon, Semarang no. : 00069/2.010701/PI/12/0343/1/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.

Uang tersebutdiserahkan oleh WIJI RAHARJO kepada AGUS SUPRANANTO tanggal13 Maret 2020.Kartu ATM Platinum BCA nomor kartu 5260512015703653 dan bukurekening Bank BCA nomor rekening 4451974771 atas nama AMBARWIDAWATI, S.E.Buku laporan penilaian tanah kosong SHM 03159 dan 03160 /Sumberagung, Sleman Nomor : 00028/2.010701/P1/12/0343/1/III/2020yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP)ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.Buku laporan penilaian tambak di Desa Harjobinangun, Purworejonomor

: 00062/2.010701/PI/12/ 0343/1/V/2020 yang dikeluarkan olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONODJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.Buku laporan penilaian tanah dan bangunan di Kelurahan TlogosariKulon, Semarang no. : 00069/2.010701/PI/12/0343/1/VI/2020 yangdikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANTONIUSHERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN SmnDikembalikan kepada saksi AMBAR WIDAWATI, S.E. 2 (dua) lembar cetak rekening koran Bank BCA

Setelah konsultasi Polisi menyarankan untuk dilaporkan saja;Bahwa setelah tidak bisa menghubungi Terdakwa, Saksi pernahmengecek ke KJPP (Kantor Jasa Penilailan Pubilk) Antonius HerutonoDjasmanuddin Robby dan Rekan dan bertanya mengenai biaya appraisaltersebut dan ternyata biaya jasa appraisal harganya jauh dibawah dariyang diminta oleh Terdakwa.

Buku laporan penilaian tanah kosong SHM 03159 dan 03160 /Sumberagung, Sleman Nomor : 00028/2.010701/PI/12/0343/1/III/2020 yangdikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONODJASMANUDDIN ROBBY & REKAN;5. Buku laporan penilaian tambak di Desa Harjobinangun, Purworejo nomor :00062/2.010701/PI/12/ 0343/1/V/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) ANTONIUS HERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN;6.

: 00062/2.010701/PI/12/ 0343/1/V/2020 yang dikeluarkan olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANTONIUS HERUTONODJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.Buku laporan penilaian tanah dan bangunan di Kelurahan TlogosariKulon, Semarang no. : 00069/2.010701/PI/12/0343/1/VI/2020 yangdikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ANTONIUSHERUTONO DJASMANUDDIN ROBBY & REKAN.Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 141/Pid.B/2021/PN SmnDikembalikan kepada saksi AMBAR WIDAWATI, S.E. 2 (dua) lembar cetak rekening koran Bank

LegalisirSurat Izin Sementara Mendirikan Bangunan Nomor : 49 tahun 1985 dari Pemda Tingkat II Sleman ; 1(satu) lembar
5. Foto copy LegalisirSertifikat Hak Milik Nomor 02768/Condongcatur ; 8(delapan) lembar
6. Foto Copy Legalisir Surat dari Badan Pertanahan Kabupaten Sleman perihal Permintaan Data Zona Nilai Tanah tanggal 30 Januari 2017 1(satu) lembar
7. Fotocopy surat KJPP

Chalimatus & Rekan Nomor : 183/PN/CNR-002/SRG/IX/14 tanggal 8 September 2014 perihal Proposal Penawaran Jasa Penilaian ; 3(tiga) lembar
8. Fotocopy Surat KJPP Chalimatus &Rekan Nomor : 2/9.12.005/APC/CNR-02/14 tanggal 12 September 2014 perihal Penilaian Aset berikut lampiran hasil penilaian ; 2(dua) lembar
9. Fotocopy form Analisa Penilaian Properti Analisa Tanah 2(dua) lembar
10.

Foto copy Legalisir Memo Harga Limit dari PT BNI (Persero) Tbk Consumer Loan Center Yogyakarta Nomor : Call/MA/103 tanggal 09 November 2015 8 (dela
pan) lembar
1.f. Foto copy legalisir Laporan Penilaian Aktiva Tetap Atas nama Munesh Kumar Nomor : 1470-LP/KJPP-RH/YK/VIII/2015 dari Kantor Jasa Penilai Publik Rija Husaini 12 (duabelas) lembar
2.a.

), Nama Sub Bab : Pendahuluan, Nama Sub Sub Bab : Hak dan Kewajiban, Nomor Instruksi : IN/802/PGV/001 tanggal berlaku : 30-12-2014 1(satu) lembar
23. Foto copy Pedoman Perusahaan Pengelolaan Rekanan Jasa Profesi, Nama Bab : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Nama Sub Bab : Pendahuluan, Nama Sub Sub Bab : Pengertian dan Peranan, Nomor Instruksi : IN/66/PGV/001 tanggal berlaku : 02-02-2016 1(satu) lembar
24. Foto

Chalimatus dan Rekan, Nomor : PGV/3/343 tanggal 17 Juni 2014 perihal Persetujuan Perpanjangan Rekanan Jasa Profesi beserta lampiran Surat Perjanjian Kerjasama antara PT BNI(Persero) TBK dengan KJPP Nomor BNI : OPR/11/10396, Nomor KJPP:142/UM/CNR/VIII/2014 tanggal 2 Aisah Rosilawati, SP April 2014 dan Surat Addendum I Perjanjian Kerjasama antara PT BNI(Persero) TBK dengan KJPP Nomor BNI : (1) OPR/11/10396, Nomor KJPP:142/UM/CNR/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 1(satu) bendel

Tahap AppraisalBahwa untuk memenuhi persyaratan harus memiliki hasil penilaianappraisal independen dari KJPP/ pihak eksternal, Terdakwa Munesh Kumartelah melakukan markup nilai perhitungan agunan kredit dari AppraisalIndependen KJPP Chalimatus & Rekan dari nilai yang sebelumnya Rp.16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) menjadi senilai Rp.20.006.000.000,00(dua puluh miliar enam juta rupiah) dengan tujuan agarTerdakwa Munesh Kumar bisa mendapatkan kredit sebesarRp.16.000.000.000,00 (enam belas

Maju Jayasehingga perbuatan TerdakwaMuneshKumar dan saksi Mohamad Imam bertentangan dengan tugas danfungsi dari saksi Mohamad Imam dalam menjalankan fungsi LoanProccesing, Loan Admin dan Collection sektor konsumer dan ritelserta fungsi verifikasi data, informasi dan dokumen kredit.Tahap AppraisalBahwa untuk memenuhi = persyaratanharus memiliki hasilpenilaian/appraisal dari KJPP/pihak eksternal,Terdakwa MuneshKumar telah membuat markup nilai perhitungan agunan kredit dariAppraisal Independen KJPP

Fotocopy surat KJPP Chalimatus & 3(tiga) lembarRekan Nomor : 183/PN/CNR002/SRG/IX/14 tanggal 8 September2014 perihal Proposal Penawaran JasaPenilaian ; 8. Fotocopy Surat KJPP Chalimatus 2(dua) lembar&Rekan Nomor : 2/9.12.005/APC/CNR02/14 tanggal 12 September 2014 perihalPenilaian Aset berikut lampiranhasil Halaman 44 dari 144 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2020/PT YYK penilaian ; 9.

Fotocopy surat KJPP Chalimatus & Rekan 3(tiga) lembarNomor : 183/PN/CNR002/SRG/IX/14tanggal 8 September 2014 perihal ProposalPenawaran Jasa Penilaian ; 8. Fotocopy Surat KJPP Chalimatus &Rekan 2(dua) lembarNomor : 2/9.12.005/APC/CNR02/14 tanggal12 September 2014 perihal Penilaian Asetberikut lampiran hasil penilaian ; 9. Fotocopy form Analisa Penilaian Properti 2(dua) lembarAnalisa Tanah 10.Cek Zona Nilai Tanah M= 2768/ 1(satu) lembarCondongcatur tg 12 112014. 11.

)Nama Sub Bab : Pendahuluan, Nama SubSub Bab : Hak dan Kewajiban, NomorInstruksi : IN/802/PGV/001 tanggal berlaku: 301220141(satu) lembar 23.Foto copy Pedoman PerusahaanPengelolaan Rekanan Jasa Profesi, NamaBab : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Nama Sub Bab : Pendahuluan, Nama SubSub Bab : Pengertian dan Peranan,Nomor Instruksi : IN/66/PGV/001 tanggalberlaku : 020220161(satu) lembar 24.Foto copy Pedoman PerusahaanPengelolaan Rekanan Jasa Profesi, NamaBab : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Nama Sub

Bahwa disamping Penggugat mempersoalkan tentang akan dilakukanpenjualan lelang juga mempersoalkan tentang nilai limit obyek sengketayang akan dilelang, bahwa penentuan nilai limit didasarkan pada hasilpenilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), sehingga seharusnyaPenggugat juga menarik Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai pihakyang bertanggung jawab telah melakukan penilaian atas obyek yangakan dilelang.Bahwa karena masih ada pihak lain yang seharusnya ikut menjadi pihakdalam gugatan Penggugat

UMUM KREDIT BANK CIMBNIAGA 2011 Rev. 038, yang merupakan satu kesatuan dalam PerjanjianKredit No. 012/PK/020/2/09/11, Tanggal 23 September 2011,Penggugat telah nyata Wanprestasi (ingkar janji) / lalai.Bahwa terhadap dalil Penggugat tentang nilai obyek agunan setaradengan 4 (empat) kali lipat plafond kredit dari Tergugat adalah tidakbenar dan mengadaada, karena yang Tergugat lakukan dalammenentukan nilai limit didasarkan pada penaksiran dari AppraisalIndependent oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP

Peraturan Menteri Keuangan(PMK) No. 938/PMK.06/2010, Tanggal 23 April 2010 Tentang PetunjukPelaksanaan Lelang., yang telah diubah dengan PMK No.106/PMK.06/2013., Tanggal 26 Juli 2013., PMK No. 174/PMK.06/2010,Tanggal 30 September 2013., Tentang Pejabat Lelang Kelas , yangtelah diubah dengan PMK No. 158/PMK.06/2013, Tanggal 14Nopember 2013., termasuk dalam penaksiran barang jaminan yangakan dijual lelang sebagai dasar menentukan nilai limit dilakukan olehKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) KJPP SAPTO

Pembanding/Penggugat : SAMSUDIREDJA SUNADIM
Terbanding/Tergugat I : KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PENGADAAN TANAH JALAN TOL CILEUNYI, SUMEDANG, DAWUAN
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP ADITYA ISKANDAR dan REKAN

Pembebasan Tanah Untuk Kereta Cepat Jakarta Bandungyang samasama pula dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik ( KJPP)yaitu KJPP MBPRU, Dimana KJPP MBPRU tersebut telah memberikanpenilaian secara Profesional dan Transparan, yaitu. dalam suratpenilaiannya terdapat Gambar BidangTanah / Bangunan, Photo Obyekyang dinilai secara Detail, bahkan mencakup dan Atau terdapat pulapenilaian tentang hal kerugian materiil dan immateriil serta BertanggungJawab dalam artian bahwa setiap Kavling/obyek yang dinilai

PPKPengadaan Tanah Jalan Tol Cileunyi Sunedang Dawuan dan permohonanKasasi dari Pemohon Kasasi Ill :KJPP Aditya ISK ANDAR & Rekan.Olehkarena itu. sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidakmemenuhi ah sanalasan gugatan atau setidaktidaknya dinyatakan tidakdapat diterima (n et ontvankelijk verklaard).4. Gugatan bertentangan dengan Asas Legalitasa.

Bahwa keterlibatan KJPP selain untuk memastikan diperolehnya hargayang layak dan adil juga atas amanat Peraturan Presiden (Perpres) No.71 tahun 2012 yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 53 ayatHalaman 39 dari halaman 61 Putusan Nomor 133/PDT /2020 /PT.BDG(3) dan Pasal 59 UU No. 2 Tahun 2012..

Cq KEPALA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN BANDUNG Cq KETUA PELAKSANA PENGADAANTANAH PEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYISUMEDANGDAWUAN, yang berdasarkan perhitungan KJPP Aditya Iskandar danRekan.3.

KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALAKANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSIJAWA BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBANDUNG cq KETUA PELAKSANA PENGADAAN ~ TANAHPEMBANGUNAN JALAN TOL CILEUNYI SUMEDANG DAWUAN, yangberdasarkan perhitungan KJPP Aditya Iskandar & Rekan,Halaman 59 dari halaman 61 Putusan Nomor 133/PDT /2020 /PT.BDG4.

Koto Tangah Kota Padang) oleh KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan ADD Consulting, tanggal 06 Desember 2010, yang telah dilegalisir.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa HENDRA SATRIAWAN, SE. MM.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

ABDULLAHFITRIANTORO, MSc selaku Pimpinan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan AddConsulting. Sedangkan untuk pengurusan pelepasan hak dan pengurusansertifikat maka Panitia Pengadaan Tanah telah menunjuk saksi Hj.

Nominasi untuk diusulkan yaituOo KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Add Consulting;oO KJPP Toto Suharto dan Rekan;Oo KJPP Anas Karim Rifai & RekanBahwa kemudian di hari yang sama sorenya juga dirapatkan tentangpenunjukan Notaris ditunjuk Eli Satria Pilo, S.H;Bahwa Saksi juga mengikuti rapat tanggal 12 November 2010 dilakukanrapat koordinasi antara Panitia Pengadaan Tanah dengan Notaris, WakilMasyarakat dan Pemerintahan setempat dengan hasil keputusan padapokoknya adalah untuk dilakukan koordinasi

Atas permintaan tersebut KJPP hanyamenyanggupi menyampaikan Indikasi Nilai Pasar dan tetapmenyampaikan nilai per persil sebagai bahan acuan.Bahwabenar berdasarkan data berupa Rekapitulasi Luas, Nama danLegalitas Tanah yang diserahkan oleh pihak Panitia PengadaanTanah IAIN IB Padang kepada VENY RINALNY selaku PimpinanPerwakilan KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan di Pekanbaru, adalahsebagai berikut :1. An. H.

tanggal 6 Desember 2010 dan Serah TerimaPekerjaan dari KJPP Abdullah Fitriantoro & Rekan Add Consultingkepada PPK IAIN Imam Bonjol Padang dilakukan pada tanggal 10Desember 2010 yaitu sesuai dengan Berita Acara Serah TerimaPekerjaan Nomor : In. 05/KS.01.3/660/2010 yang ditandatangani olehsaksi sendiri selaku Pimpinan Rekanan KJPP Abdullah Fitriantoro &Rekan Add Consulting dan oleh Terdakwa HENDRA SATRIAWAN,SE.

perdamaianini dan merupakan perbuatan hukum lanjutan dari Kesepakatan Perdamaian ini;PARA PIHAK sepakat melaksanakan kesepakatan jual beli terhadap objekkebendaan yang akan diserahkan sebagai bentuk pelunasan kewajibanTERGUGAT tersebut dalam Pasal Il Kesepakatan Perdamaian ini denganmemepertimbangkan nilai objek kebendaan yang ditawarkan TERGUGATberdasarkan nilai jasa penilai (appraisal) yang memenuhi standar resmi sebagaijasa penilai (appraisal) professional yaitu Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP

Propertinomor 00334/2.016000/P1/12/0297/1/VII/2019 tertanggal 25 juli 2019 (Lampiran);Pasal VPARA PIHAK sepakat melaksanakan jual beli terhadap objek kebendaan yangakan diserahkan sebagai bentuk pelunasan kewajiban TERGUGAT tersebut dalamHalaman 3 dari 6 Putusan No.325/Pdt.G/2019/PN.Bdg.Pasal Il Kesepakatan Perdamaian ini dengan nilai jual beli adalah Rp.14.000.000.000, (empat belas milyar Rupiah) dengan pedoman harga daripenilaian dari jasa penilai (appraisal) dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP

Pembanding/Tergugat : Siswanto
Terbanding/Penggugat : Purwanto
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Ir. Areyanti, Junita MAPPI (Cert)

Bahwa PENGGUGAT pada posita merdalikan dalam hal penetapan hargalimit objek Lelang yang dilakukan oleh Penilai Ndependen KJPP Damianusdan Rekan terdapat kekeliruan yang disengaja sehingga dianggap merugikanPENGGUGAT.

Bahwa~ dengan dail tersebut maka senyalanyaPENGGUGAT jelas paham bahwa yang melakukan penilaian terhadap objekLelang adalah Penilai Nndependen KJPP Damianus dan Rekan dan bukanTERGUGAT Bahwa apabila PENGGUGAT keberatan terhadap harga limit objek Lelangmilk Fadya Al Habsi yang menurut PENGGUGAT hal tersebut merugikannyamaka Penilai INndependen KJPP Damianus dan Rekan dalam perkara inimerupakan pihak yang mempunyai keterkaitan erat guna menerangkan faktamengenai penetapan harga limit objek sengketa

Bahwa guna memenuhi prosedur yang ditentukan oleh peraturan tersebut diatas maka sebelum dilaksanakan lelang eksekusi objek Hak Tanggungan,TERGUGAT bersama dengan Penilai Ihdependen telah melakukanpenilaian terhadap objek sengketa berdasar Berita Acara Pemeriksaan No.File 731/SRDARJKYMandii/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 oleh KaniorJasa Penilai Publik (KJPP) Damianus Ambur & Rekan.c.

tanda bukti T.I18;19.Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan No File 712/SR/DARJKT/Mandiri/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 oleh KJPP Damianus Amburdan Rekan objek SHM 699/Kampal, bukti tersebut diberi tanda bukti T.I19;20.Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan No Laporan 2385/JIBBEST/CLBM.L/PLU/IX/2013 tanggal 26 September 2013 oleh KJPP Budi, Edy,Saptono dan Rekan objek SHM 111/Loji, bukti tersebut diberi tanda buktiT.20;21.Fotokopi Surat Nomor RCR/RRC.MKS/PLU.693/2016 tanggal 20September 2016 perihal Pemberitahuan

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karenatidak melibatkan pihak Penilai Independen KJPP sebagai pihak dalamperkara ini;Dengan demikian maka maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Il juga mengajukan eksepsiyang pada pokoknya sebagai berikut:1. Gugatan error in persona adanya kesalahan dalam penyebutan atasaninstansi Tergugat Il;2.

Bahwa penilaian terhadap jaminan kredit sebagaimana dilakukan oleh KantorJasa Penilai Publik (KJPP) yang dapat kami jelaskan sebagai berikut :e Atas jaminan kredit PENGGUGAT yaitu tanah/bangunan di atas SertifikatHak Milik No. 4585 Desa Gentan, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjoatas nama Muhammad Maarif Khoirudin seluas 140 m?

(seratus empatpuluh meter persegi) diterbitkan pada tanggal 12091995, Penilaiandilakukan oleh KJPP Agus, Firdaus & Rekan, sebagaimana LaporanPenilaian Nomor 330/KJPPAFJKT8/BNI/VIII/2018 tanggal 1 Agustus2018.d. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana butir c di atas, seharusnya KJPPAgus, Firdaus & Rekan sebagai pihak yang menentukan nilai jaminan turutditarik menjadi pihak dalam perkara a quo.e. Bahwa TERGUGAT sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungan tentu tidakdapat melakukan pengikatan sendiri.

Yang sebenarnya adalah TERGUGAT tidak pernahmenetapkan sendiri nilai jaminan yang akan dijual;Bahwa penilaian terhadap jaminan kredit sebagaimana disebutkan dalambutir 5 dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang dapat kamijelaskan sebagai berikut :e Atas jaminan kredit PENGGUGAT yaitu tanah/bangunan di atasSertifikat Hak Milik No. 4585 Desa Gentan, Kecamatan Baki, KabupatenSukoharjo atas nama Muhammad Maiarif Khoirudin seluas 140 m?

(seratus empat puluhmeter persegi) diterbitkan pada tanggal 12091995, Penilaiandilakukan oleh KJPP Agus, Firdaus & Rekan, sebagaimanaLaporan Penilaian Nomor 330/KJPPAFJKT8/BNI/VIII/2018tanggal 1 Agustus 2018.Bahwa berdasarkan fakta tersebutseharusnya KJPP Agus, Firdaus & Rekan sebagai pihak yangmenentukan nilai jaminan turut ditarik menjadi pihak dalamperkara a quo;Bahwa TERGUGAT sebagai kreditur pemegang Hak Tanggungantentu tidak dapat melakukan pengikatan sendiri.

Bahwa yang sebenarnya adalah Tergugat tidak pernah menetapkansendiri nilai jaminan yang akan dijual tetapi dilakukan oleh Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) atas jaminan kredit Penggugat yaitutanah/bangunan di atas Sertifikat Hak Milik No. 4585 Desa Gentan,Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo atas nama Muhammad MaarifKhoirudin seluas 140 m?

Bahwa disamping Penggugat mempersoalkan tentang akan dilakukanpenjualan lelang juga mempersoalkan tentang nilai limit obyek sengketayang akan dilelang, bahwa penentuan nilai limit didasarkan pada hasilpenilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), sehingga seharusnyaPenggugat juga menarik Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai pihakyang bertanggung jawab telah melakukan penilaian atas obyek yang akandilelang.Hal. 9 Putusan No. 380 /PDT/2017/PT.SMGBahwa karena masih ada pihak lain yang seharusnya

Bahwa terhadap dalil Penggugat tentang nilai obyek agunan setaradengan 4 (empat) kali lipat plafond kredit dari Tergugat adalah tidak benardan mengadaada, karena yang Tergugat lakukan dalam menentukan nilailimit didasarkan pada penaksiran dari Appraisal Independent oleh KantorJasa Penilai Publik (KJPP) SAPTO KASMODIARD & REKAN.4.

,termasuk dalam penaksiran barang jaminan yang akan dijual lelangsebagai dasar menentukan nilai limit dilakukan oleh Kantor Jasa PenilaiPublik (KJPP) KJPP SAPTO KASMODIARD & REKAN, sehingga sahmenurut hukum.5.

2.Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Romulo, Charlie dan Rekan
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang
4.Muhammad Teguh

Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Romulo, Charlie dan Rekan, yangberalamat di Gedung Panca Tunggal Lt.3 Jalan Cikini Raya No. 91FJakarta sebagai TERGUGAT II;3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang,beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 4 Gedung Keuangan Negarapalembang sebagai TERGUGAT III;4.

(Persero), Tok., Palembang, dengan hubungan baik yangtelah terjalin antara Pihak Tergugat dengan Para Penggugat selama ini,maka Para Penggugat diberikan kesempatan untuk menyelesakankewajibanya dengan cara menjual sendiri asetaset yang dijaminkan kepadaTergugat , tetapi dikarenakan kondisi ekonomi nasional terjadi perlambatan,hal tersebut membuat Para Penggugat kesulitan untuk menjual sendiriasetaset yang dijaminkan tersebut;Bahwa Tergugat menunjuk Tergugat II sebagai kantor jasa penilai publik(KJPP

Bahwa Para Penggugat kemudian mengetahui tidak dimasuknya sebagianmesinmesin dan peralatan pabrik dalam lelang dikarenakan tidak dinilainyamesinmesin dan peralatan pabrik tersebut oleh Tergugat II, yangmanaTergugat Il mengalaskan karenaadanya laporan polisi Pengugat danPenggugat II terhadap pencurian alatalat dalam sebagian mesinmesin danperalatan pabrik tersebut sebagaimana yang dibuat dalam LaporanPenilaian Aset KJPP Romulo, Charlie dan Rekan tanggal 7 Maret 2017 Him.1011.

Menyatakan secara hukum Laporan Penilaian Aset KJPP Romulo, Charliedan Rekan tanggal 7 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalahcacat hukum;4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengajukan lelang eksekusiterhadap aset milik Para Penggugat yang mendasarkan pada LaporanPenilaian Aset KJPP Romulo, Charlie dan Rekan tanggal 7 Maret 2017merupakan perbuatan melawan hukum;5.

) Romulo,Charlie dan Rekan, diberi meterai cukup sesuai asli tanda T.II1.b;Fotocopy Akte Nomor 318 tanggal 06 Oktober 2015 Pemasukkan RekanPersekutuan Perdata Kantor Usaha Jasa Penilai Publik (KJPP) Romulo,Charlie dan Rekan, diberi meterai cukup sesuai asli tanda T.II1.c;Fotocopy Akte Nomor 446 tanggal O07 Juni 2016 Pemasukkan RekanPersekutuan Perdata Kantor Usaha Jasa Penilai Publik (KJPP) Romulo,Charlie dan Rekan, diberi meterai cukup sesuai asli tanda T.II1.d;Fotocopy Salinan Keputusan Menteri

Berkah Trimitra pada BINCabang Cikarang terdiri dari:LPA dari KJPP Effendi RaisLPA dari KJPP Firdaus Ali dan RekanSalinan Rekening Koran periode 25/04/2013 s.d09/06/2016SI dan Surat KuasaNeraca & Laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per31 Desember 2012Neraca & laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per31 Februari 2013Neraca per 28 Februari 2012Rugi laba per 31 Desember 31 Desember 2013Rugi laba Per 31 Januari 2013Neraca Per 31 Januari 2013Copy PKS PT Wavin Duta Jaya dengan PTBerkah TrimitraSIDBI An Nelly

Berkah Trimitra Nomor 268Tanggal 27 Juni 2013 Notaris Abdul Wahab, SH.M.KnDokumen KUR Nelly Apriani pada BIN Cabang 1 (satu)Cikarang terdiri dari: bundel Salinan Rekening Koran Nelly Apriani periode01/01/2017 s.d 21/07/2017 Copy Addendum PKS antara PT WAVIN denganNelly Apriani tanggal 31 Mei 2013 LPA KJPP Firdaus ali an Nelly Apriani tanggal 27Juli 2013 Asli Surat Permohonan KUR An Nelly Aprianidan Lampiran Identitas pemohon Asli daftar hadir KPK Asli PAK KUR Nelly Apriani tanggal 26 Juni 2013 Copy

Berkah Trimitra pada BTN CabangCikarang terdiri dari :LPA dari KJPP Effendi RaisLPA dari KJPP Firdaus Ali dan RekanSalinan Rekening Koran periode 25/04/2013 s.d09/06/2016SI dan Surat KuasaNeraca & Laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31Desember 2012Neraca & laporan Laba Rugi Berkah Trimitra Per 31Februari 2013Neraca per 28 Februari 2012Rugi laba per 31 Desember 31 Desember 2013Rugi laba Per 31 Januari 2013Neraca Per 31 Januari 2013Copy PKS PT Wavin Duta Jaya dengan PT Berkah 1 (satu)bundel Hal.

Dokumen KUR Nelly Apriani pada BTN Cabang Cikarang 1 (satu)terdiri dari: bundelSalinan Rekening Koran Nelly Apriani periode01/01/2017 s.d 21/07/2017Copy Addendum PKS antara PT WAVIN dengan NellyApriani tanggal 31 Mei 2013LPA KJPP Firdaus ali an Nelly Apriani tanggal 27 Juli2013Asli Surat Permohonan KUR An Nelly Apriani danLampiran Identitas pemohonAsli daftar hadir KPKAsli PAK KUR Nelly Apriani tanggal 26 Juni 2013Copy Biodata Nelly Apriani Hal. 28 dari 34 hal Putusan Nomor 3013 K/Pid.Sus/2019 Copy

Nomor 2413 K/Pdt/2019Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal1 Maret 2019 kontra memori kasasi tanggal 13 Maret 2019 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan TinggiPekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa Lembaga Penilai Harga terhadap tanah Para Penggugatadalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Abdullah Fitriantoro dan RekanCabang Pekanbaru yang merupakan Tim Penilai yang Independen danprofesional untuk penilaian

izindari Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN dan Menteri Keuangan, olehkarena Kantor Jasa Penilai Publik Abdullah Fitriantoro dan Rekan adalahjasa penilai yang bersifat independen dan bekerja atas permintaan yangberkepentingan sehingga ia tidak perlu dilibatkan sebagai pihak dalamperkara a quo;Bahwa gugatan Para Penggugat didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Dumai pada tanggal 20 Februari 2018 dalam RegisterNomor 8/Pdt.G/2018/PN Dum., sedangkan hasil penilaian harga yang telahditetapkan oleh KJPP

Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut TergugatIl) dan Turut Tergugat IV, adalah tindakan yang keliru, Karena masihada Pihakpihak yang terkait dalam perkara aquo yang tidak dijadikanPihak dalam perkara ini, yaitu Jasa Penilai Indenpenden Kantor JasaPenilai Publik (KJPP) "Amin.Nirwan. Alfiantori & Rekan Kantor CabangSemarang; Sehingga merupakan fakta yang tidak terbantahkanseharusnya Para Penggugat menarik Jasa Penilai Indenpenden KantorJasa Penilai Publik (KJPP) "Amin.Nirwan.

Alfiantori & Rekan KantorCabang Semarang; Dan hal itu telah sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku dalam pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan; Sebagaicatatan mohon untuk dihubungkan dengan Eksepsi Kurang Pihak karenaKantor Jasa Penilai Publik (KJPP) "Amin.Nirwan.

Perlu Turut Tergugat IV tegaskan bahwa permohonan lelang yang diajukanoleh Tergugat telah memenuhi Pasal 45 huruf b PMK No. 27/PMK.06/2016,yaitu telah dilengkapi dengan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan yang telah memiliki IzZin KJPP berdasarkanSurat Keputusan Menteri Keuangan..

Dengan demikian, nilai yangdihasilkan oleh KJPP tersebut menggunakan metode yang dapatdipertanggungjawabkan.. Lain halnya dengan nilai yang ditaksir oleh selain Penilai yang memilikikompetensi, tentunya nilai tersebut hanya merupakan perkiraan dan nilaitaksiran dan tidak relevan apabilan diterapkan dalam lelang perkara a quo..

Artinya, nilai limit lelang ditentukan lebih tinggi dariNilai Likuidasi hasil penilaian dari KJPP Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan..