;Bahwa pembongkaran yang dilaksanakan Tergugat juga diduga atasadanya jin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Bupati Kepala DaerahTingkat Il Kabupaten Garut Cq.

Bahwa dalam proses pembangunan Kantor Cabang tersebut,TERGUGAT telah mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melaluipengajuan Pemohonan Izin Mendirikan Bangunan tanggal 9 September2015 yang sesuai Pasal 6 Peraturan Bupati Garut Nomor 497 tahun2011 dalam setiap permohonan IMB harus memenuhi persyaratanHal 7 dari 49 putusan Nomor 221/PDT/2018/PT.

Bahwa salah satu objek sengketa dalam gugatan ini sesuai petitumangka 4 dalam gugatan a quo berupa permintaan menyatakan danatau mencabut Surat Izin Mendirikan Bangunan yang mengizinkanTERGUGAT (PT. Bank Central Asia, Tok.) mendirikan bangunan diJI. Anmad Yani No. 176 RT 05 RW 14, Kel. Ciwalen, Kec. Garut,Kab.

PEMBONGKARAN BANGUNAN MILIK TERGUGAT TIDAK RELEVANDIKAITKAN DENGAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Bahwa TERGUGAT juga dengan tegas menolak dalil PARAPENGGUGAT pada angka 5 sampai dengan angka 8 surat Gugatanyang mempermasalahkan dan atau mengaitkan pembongkaranbangunan milik TERGUGAT dengan Izin Mendirikan Bangunan.Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Garut Nomor 10 tahun 2011Pasal 1 angka 10 jo Peraturan Bupati Garut Nomor 497 Tahun 2011 yangmenjadi dasar hukum diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan Nomor503

/4924/423IMB/BPMPT/2015, dalam Pasal 1 angka 12 disebutkanbahwa yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan Gedung adalahperizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilikbangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas,mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai denganpersyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku;Bahwa berdasarkan definisi Izin Mendirikan Bangunan tersebut padaHal 20 dari 49 putusan Nomor 221/PDT/2018/PT.

Tumpak I, lalu Tergugat IJ telah mendirikan (satu) buah bangunan rumahpermanen dan (satu) buah bangunan pondok permanen yang juga di atas objek perkaraTumpak 1 tersebut dan demikian juga tindakan Tergugat II dengan tanpa setahu danseizin dari para Penggugat secara berkaum di mana Tergugat II telah pula mendirikan 1(satu) buah bangunan rumah permanen di atas objek perkara Tumpak II dan mendirikan1 (satu) buah pondok kecil dan 1 (satu) buah kandang ayam yang terbuat dari kayu dankemudian mendirikan

No. 822 PK/Pdt/2011Oleh karena itu tindakan para Tergugat yang mendirikan 1 (satu) buah mushola diatas tanah objek perkara Tumpak I dan mendirikan 1 (satu) buah bangunan rumahpermanen dan (satu) buah bangunan pondok permanen yang juga di atas objek perkaraTumpak I dan mendirikan (satu) buah bangunan rumah permanen di atas objek perkaraTumpak II dan mendirikan 1 (satu) buah pondok kecil dan (satu) buah kandang ayamyang berbuat dari kayu dan mendirikan kandang jawi di atas objek perkara Tumpak IIIserta

permanen dan (satu)buah bangunan pondok permanen yang juga di atas objek perkaraTumpak I dan mendirikan 1 (satu) buah bangunan rumahpermanen di atas objek perkara Tumpak IJ dan mendirikan 1(satu) buah pondok kecil dan 1 (satu) buah kandang ayam yangterbuat dari kayu dan mendirikan kandang jawi di atas objekperkara Tumpak III serta mendirikan 1 (satu) buah bangunanrumah kayu di atas objek perkara Tumpak IV berikut 2 (dua) buahkandang ayam tanpa setahu dan seizin dari para Penggugatterlebih dahulu

Pangulu Basa NanKuning;Menyatakan perbuatan para Tergugat yang berusaha mensertefikatkan seluruhobjek perkara ke atas nama para Tergugat tanpa setahu dan seizin dari paraPenggugat terlebih dahulu adalah perbuatan yang melawan hukum;menyatakan perbuatan para Tergugat yang mendirikan (satu) buah mushola diatas tanah objek perkara tumpak I dan mendirikan (satu) buah bangunan rumahpermanen dan (satu) buah bangunan pondok permanen yang juga di atas objekperkara tumpak I dan mendirikan 1 (satu) buah bangunan

rumah permanen diatas objek perkara tumpak II dan mendirikan 1 (satu) buah pondok kecil dan 1(satu) buah kandang ayam yang terbuat dari kayu dan mendirikan kandang jawidi atas objek perkara tumpak III serta mendirikan 1 (satu) buah bangunan rumahkayu di atas objek perkara tumpak IV berikut 2 (dua) buah kandang ayam tanpasetahu dan seizin dari para Penggugat terlebih dahulu merupakan perbuatan yangmelawan hukum;Menghukum para Tergugat untuk membongkar 1 (satu) buah mushola, 1 (satu)buah bangunan

Bahwa akan tetapi Tergugat telah melakukan pembangunan rumahrumahteresbut tanpa ada Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan setiap Penggugatmempertanyakan tentang Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut Tergugat menyatakan telah melakukan pengurusan sehingga membuat Penggugatmengizinkan tersebut;.

atas namapenggugat telah diterbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebanyak 10 (sepuluh)unit rumah.

Apakah Tergugat wanprestasi atau ingkar janji karena tidak melakukankewajiban untuk mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas 12(dua belas) bangunan rumah khususnya rumah yang menjadi bahagianPenggugat ;2.

Memohon dan mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan sertamendirikan bangunanbangunan diatas tanah yang akan disebut berikutint;b.

Memohon dan mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan serta mendirikanbangunanbangunan diatas tanah yang akan disebut berikut ini;2.

Bangunan untuk (satu) unitRuko bertingkat 2 (dua) di kantor Turut Tergugat dengan disebutkan bangunan didirikandi atas tanah Penggugat, yaitu sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor :122/BPMD&PPT/BPIMB/V/2012 tanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan TurutTergugat ; 22922 none nnnnn nn nnn nnn nnn nena5 Bahwa Tergugat akhirnya membangun (satu) unit Ruko berlantai 2 sendiri dan tidaklagi memperdulikan Penggugat, seharusnya sebelum mendirikan bangunan, Tergugatmembuat kesepakatan terlabih dahulu

dengan Penggugat tentang status kepemilikanRuko yang akan dibangun, apakah akan menjadi milik bersama atau akan dimiliki olehsalah satu pihak dengan pembayaran ganti rugi ;6 Bahwa dalam pembangunan (satu) unit Ruko berlantai 2 tersebut, yang didasarkan padaIzin Mendirikan Bangunan pada poin 4 di atas, tanah Penggugat terpakai atau terkenabangunan Ruko tersebut kurang lebih 45 M?

bangunan, dan oleh Penggugat disetujui, serta telahmenandatangani surat persetujuan sempadan; 4 Bahwa tidak benar Tergugat membangun (satu) unit Ruko diatas tanah Penggugatseperti apa yang disebutkan Penggugat pada poin 4 dan ini adalah dalildalil yangmengadangada, bahwa setelah Tergugat mendapatkan persetujuan dari sempadan tanahyaitu Penggugat maka barulah Tergugat mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan)lengkap dengan persyaratannya ke Kantor Turut Tergugat, dan oleh Turut Tergugatditerbitkanlah

sertifikat Tanah milik Tergugat, maka Tergugat mengirimkannya kePenggugat untuk dipelajari, setelah tidak berapa lama Penggugat menelepon Tergugatyang mengatakan bahwa ia member persetujuan dan telah menandatangani SuratPersetujuan sempada tersebut dan setelah mendapat persetujuan dari Penggugat makabarulah Tergugat mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) di akntorTurutTergugatdengan kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan;Bahwa Tergugat menolak dalildalil Penggugat pada poin 6, yang mengatakan

Bangunantelah Tergugat siapkan, maka Tergugat datang ke Kantor Turut Tergugat, lalu tergugatmengajukan permohonan izn mendirikan bangunan (IMB) yang oleh Turut Tergugat diterimaserta dipelajaridan untuk selanjutnya Turut Tergugat menerbitkan Surat Izin MendirikanBangunan No. 122/BPMD&PPAT/BPIMB/V/2012, oleh karena izin mendirikan bangunantersebut atas nama Tergugat, tentu Tergugat membangun Ruko diatas tanah milik Tergugatyang berpedoman kepada Sertifikat Hak Milik No. 3552atas nama DEDI DETIAWAN

TANTIMIN, SH, MH telah mengajukanpermohonan fiktif positif kepada Termohon selaku BUPATI KARIMUN atasobjek sengketa permohonan yang dimaksudkan sebagai tindakan diam/ tidakmembalas surat Pemohon tertanggal 19 Januari 2015 dan 02 Februari 2015,perihal permohonan surat perintah Bupati tentang penghentian pembangunanrumah oleh Kolianto yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) ;2 Bahwa atas permohonan tersebut Termohon menilai ada 4 (empat) masalahpokok formalitas permohonan terhadap Termohon

(sesuai dengan asli) bukti P2 ;3 Fotokopi Surat Permohonan Pemohon kepada Kepala Badan PenanamanModal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, tertanggal 10 Desember2014, tentang Konfirmasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Lecce ceeeeeeeeeeceeeeuueneees (sesuai dengan asli) bukti P3 ;4 Fotokopi Surat Permohonan Pemohon kepada Kepala Badan PenanamanModal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Karimun, tertanggal 20 Desember2014, tentang Konfirmasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB),beeen eee cece eee eaeeeeeeeeees

(sesuai dengan fotokopi bukti T10) ; Fotokopi surat dari Kolianto yang ditujukan kepada Lurah TanjungBalai Kota Kabupaten Karimun tertanggal 09 Oktober 2014, tentangPermohonan Izin Mendirikan BangunanLeen eee eee e eee ee ee beeen eet eee eeeeenaaes (sesuai dengan asli bukti T11) ; Fotokopi surat dari Kolianto yang ditujukan kepada CamatKarimun tertanggal 09 Oktober 2014, tentang PermohonanRekomendasi Izin Mendirikan Bangunan42188 5 ermmamema #885 RMON Ean Ys em Eo a9 me (sesuai dengan asli bukti

T12) ; Fotokopi Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 50/640/TB.KOTA/XII/2014, tanggal 18 Desember 2014, yang diterbitkan oleh LurahKelurahan Tanjung Balai Kota, Kabupaten KarimunLeen e cece eeeeae eee eeeeenaeeeeees (sesuai dengan asli bukti T13) ;Fotokopi surat tanda terima dari Kolianto kepada Ketua DPRD KabupatenKarimun ...............4.

dikabulkan secara hukum, dan timbul hakpemohon untuk mengajukan permohonan Fiktif Positif kepada Pengadilan, agarPengadilan mengeluarkan Putusan penerimaan permohonan, dengan perintah kepadaBadan/Pejabat Pemerintah untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunansebagaimana dimaksud dalam surat permohonan pemohon kepada Badan/PejabatPemerintah tersebut;Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas Majelis Hakimmengkualifisir permohonan Fiktif Positif yang dapat diajukan kepada Pengadilan1.

Bahwa Tergugat dan Tergugat II mendirikan bangunan di atas tanah Negaratersebut tanpa adanya izin dari Turut Tergugat, dan berdasarkan PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPERA) Nomor 8Tahun 2015 yang menyatakan bahwa dilarang mendirikan bangunan di atastanah Negara.

Dengan demikian perbuatan Tergugat dan Tergugat II yangtelah mendirikan bangunan di atas tanah milik Negara adalah merupakanPerbuatan yang melawan Hukum, apalagi tanpa adanya izin dari TurutTergugat serta telah melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat (PUPERA)Nomor 8 Tahun 2015 tersebut;.

Bahwa oleh karena Turut Tergugat yang mempunyai kewenangan serta yangmenangani/mengelola tentang tanah milik Negera tidak pernah mengambiltindakan atau melarang orangorang yang mendirikan bangunan di atasHalaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN Krstanah milik Negara. Sedangkan Turut Tergugat hanya memasang papanlarangan yang berbunyi DILARANG MENDIRIKAN BANGUNAN DI ATASTANAH MILIK NEGARA Berdasarkan PERMEN PUPERA Nomor 8 tahun2015.

Dengan dibiarkannya Tergugat dan Tergugat II mendirikan bangunanyang menutup! atau menghalangi tanah milik Penggugat maka Penggugatsangat dirugikan.

Intinya apa yang disampaikan Penggugatbahwa toko Tergugat dan II telah menghalangi lalu lintas kendaraan barangmasuk Penggugat adalah sebuah kebohongan dan kepalsuan yang diadaada;Bahwa tergugat dan II mendirikan bangunan toko tersebut tidak berijinsebagaimana posita no.4 adalah tidak benar.

Langkat telah dikuasai oleh parapenggarap dengan cara mendirikan gubuk serta menanam tanaman labu,kacang dan pinang di lahan areal PT. Amal Tani tersebut.

Sirapit Kab.Langkat telah dikuasai oleh para penggarap dengan cara mendirikan gubukserta menanam tanaman labu, kacang dan pinang di lahan areal PT. Amal Tanitersebut.

Saidi bersama dengan anggota Kelompok Tani JayaKembali dan Kelompok Tani Sumber Rezeki mendirikan gubuk dari batangpinang dan atap rumbia secara gotong royong dan tujuan mendirikan gubuktersebut untuk dijadikan tempat berteduh pada saat bekerja menanamtanaman di atas lahan tersebut; Bahwa tanaman yang ditanam di atas lahan tersebut berupa tanamanpisang, labu, kacang panjang, jagung dan cabe; Bahwa luas tanah yang digarap oleh Terdakwa .

Saidi(Ketua Kelompok Tani Jaya Kembali) dan Anggota Kelompok Tani JayaKembali mendirikan gubuk dan menanami tanaman di atas tanah yangterletak di Desa Amal Tani Kecamatan Serapit Kabupaten Langkat; Bahwa Terdakwa Il.

Amal Tani tidak ada memberikan ijin kepada ParaTerdakwa untuk mendirikan gubuk dan menanami tanaman di atas lahanPerkebunan tersebut; Bahwa benar pihak PT.

Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2012 tentangRetribusi Izin Mendirikan Bangunan lebih besar dibandingkan nilai retribusiyang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat IIPalangka Raya Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin MendirikanBangunan;Bahwa mekanisme penerbitan Izin Mendirikan Bangunan dimulai denganpemohon datang ke Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu danPenanaman Modal (BPPTPM) Kota Palangka Raya dan memasukkanberkas permohonan Izin Mendirikan Bangunan

BANGUNAN (IMB)tahun 2013;2) SURAT KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun2013;3) SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH tahun 2013;4) Rincian biaya IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun 2013;5) Laporan pelayanan perijinan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)tahun 2013 (bulan Januari s/d bulan Desember);6) SURAT TANDA SETORAN (STS) Badan Pelayanan Terpadu danPenanaman Modal (BPPTPM) Kota Palangka Raya (bulan Januari s/dbulan Desember) tahun 2013;7) Slip penyetoran PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tok tahun

BANGUNAN (IMB)tahun 2013;2) SURAT KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun2013;3) SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH tahun 2013;Hal. 46 dari 63 hal.

Menetapkan agar alat bukti/barang bukti, berupa :1) Berkas Permohonan pemohon IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN(IMB) tahun 2013;2) SURAT KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun2013;3) SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH tahun 2013;4) Rincian biaya IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun 2013;5) Laporan pelayanan perijinan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)tahun 2013 ( bulan Januari s/d bulan Desember);6) SURAT TANDA SETORAN (STS) Badan Pelayanan Terpadu danPenanaman Modal (BPPTPM) Kota Palangka Raya ( bulan Januaris

Berkas Permohonan pemohon IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)tahun 2013;2. SURAT KEPUTUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun2013;3. SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH tahun 2013;4. Rincian biaya IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) tahun 2013;Hal. 60 dari 63 hal. Put. Nomor : 2519 K/Pid.Sus/20155. Laporan pelayanan perijinan IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)tahun 2013 ( bulan Januari s/d bulan Desember);6.

Bahwa salah satu persyaratan untuk mengurus izin mendirikan bangunanMall di Bekasi adalah fotokopi Sertifikat atau Bukti Kepemilikan Tanahsehingga permohonan izin mendirikan bangunan baru dapat diajukansetelah adanya sertifikat atau bukti kepemilikan tanah seperti Akta JualBeli.Bahwa untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berupa Malljuga membutuhkan proses yang membutuhkan waktu cukup lama karenamembutuhkan dokumendokumen seperti: Surat Saran Teknis Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dari

Surat Pengesahan Site Plan dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman Surat Saran Teknis Izin Mendirikan Bangunan dari Dinas Tata Ruangdan Permukiman. Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan dari Bupati.Bahwa dengan demikian, tentunya tidak mungkin pada saat perolehantanah sudah terdapat Izin Mendirikan Bangunan.

Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan dari Bupati BekasiNomor: 503/396/B/BPPT.Bahwa berdasarkan dokumendokumen tersebut di atas, terbukti secarajelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)memang akan mendirikan Mall Living World di atas tanah kavling BB 2Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 661/B/PK/PJK/20173 dan BB 4 (kavling BB 24) yang nantinya akan disewakan antara lainkepada PT Ace Hardware, PT Home Center Indonesia dan lainlainsehingga semakin membuktikan bahwa

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) jugatelah menyampaikan Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan dariBupati Bekasi Nomor: 503/396/B/BPPT.Bahwa pada dasarnya Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yangdiberikan oleh pemerintah daerah kepada perorangan atau badan hukumuntuk dapat melaksanakan kegiatan membangun, sehingga padaumumnya surat Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan sebelum kegiatanmembangun tersebut dimulai.Bahwa Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor

Izin Mendirikan Bangunan.Bahwa dengan demikian, pada dasarnya Surat Izin PelaksanaanMendirikan Bangunan adalah sama dengan surat Izin MendirikanBangunan yaitu surat izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untukHalaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 661/B/PK/PJK/2017dapat melaksanakan suatu pekerjaan (mendirikan) bangunan yangbersifat sementara, dimana Surat Izin Mendirikan Bangunan tetap baruakan dikeluarkan setelah bangunan yang dikerjakan dinyatakan telahselesai.f.

Putusan Nomor 74 PK/TUN/LH/2020RT. 002, RW. 005, Kota Bandung untuk Mendirikan BangunanApartemen dan Komersial berlantai XX (dua puluh) yang terletak diJalan Soekarno Hatta Nomor 638, Kelurahan Manjahlega, KecamatanRancasari, Kota Bandung;2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat IzinKepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuNomor 640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP. tanggal 2 Oktober 2017,Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada H.

Menyatakan batal Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 640.44/0007/IMB/X/201 7/DPMPTSP tanggal 2 Oktober 2017, Tentang Izin Mendirikan Bangunankepada H. Hari Raharta Sudradjat, S.E., beralamat di Jalan KomplekCitra Green Garden Kavling 17 Nomor , RT. 002, RW. 005, KotaBandung, untuk Mendirikan Bangunan Apartemen dan Komersialberlantai XX (dua puluh) yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor638, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Izin Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP tanggal 2 Oktober 2017, TentangIzin Mendirikan Bangunan kepada H. Hari Raharta Sudradjat, S.E.

,beralamat di Jalan Komplek Citra Green Garden Kavling 17 Nomor ,RT. 002, RW. 005, Kota Bandung untuk Mendirikan BangunanApartemen dan Komersial berlantai XX (dua puluh) yang terletak diJalan Soekarno Hatta Nomor 638, Kelurahan Manjahlega, KecamatanRancasari, Kota Bandung;Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 74 PK/TUN/LH/20204.

Menyatakan sah Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 640.44/0007/IMB/X/2017/DPMPTSP tanggal 2 Oktober 2017, tentang Izin Mendirikan Bangunankepada H. Hari Raharta Sudrajat, S.E., beralamat di Jalan KompleksCitra Green Garden Kavling 17, Nomor , RT 002, RW 005, KotaBandung, untuk mendirikan Bangunan Apartemen dan Komersialberlantai XX (dua puluh) yang terletak di jalan Soekarno Hatta Nomor638, Kelurahan Manjahlega, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung;3.

Bangunan (IMB) Nomor 95/648.DPUD/VII/2009tanggal 29 Juli 2009 dan Foto copy Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor95/648.DPUD/VII/2009 (Bangunan Tambahan) tanggal 21 Agustus 2010 atasnama pemilik Marthina Baka yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan UmumDaerah Kabupaten Toraja Utara.

Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan milikPemohon Kasasi tersebut lengkap sesuai dengan semua persyaratan yangditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Toraja Utara. Surat IzinMendirikan Bangunan tersebut diterbitkan ketika tanah milik Tergugat padasebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Dr.

Maria Magdalena Pandiangan, bahkan lorongpun dibelinyatanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan. Jadi tindakan sewenangwenang yangdilakukan oleh Penggugat pada saat melaksanakan pembangunan tanpa landasanSurat Izin Mendirikan Bangunan dengan cara penggalian fundasi bangunannyaHalaman 6 dari 11 hal. Put.

Apakah Judex Facti telah melakukan penelitian secara cermat dan akuratmengenai gambar Kapling Siap Bangun (KSB) dan fisik lokasi pembangunanyang merupakan isi dari Surat Izin Mendirikan Bangunan atas rumah milikTergugat bukan di atas tanah miliknya?;4. Apakah yang dijadikan dasar atau kriteria olen Judex Facti yang menyatakanfisik bangunan Penggugat adalah sah, sedangkan bangunan milik Penggugatdilaksanakan tanpa Surat Izin Mendirikan Bangunan?

Penilaian yang bersifat formal mengenai rumusan dalam alas hak buktipemilikan atas tanah dan rumusan Surat Izin Mendirikan Bangunan sudahcukup jelas dan tidak bersifat dubeius;4. Penilaian secara material dalam konteks dari segi hukum apakah bangunanmilik Penggugat itu berdasarkan Surat Izin Mendirikan Bangunan sesuaidengan kapling siap bangun?

tanggal 3September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1436 Hijriyahyang amarnya berbunyi sebagai berikut :DALAM PROVISIe Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima;DALAM EKSEPSIe Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan demi hukum bahwa telah terjadi keadaan memaksa (ForceMajeure) dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor:MES/2013/198/K Tanggal 10 September 2013 disebabkan karena tidakterbitnya Izin Mendirikan

Dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk dibebaskandari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad pembiayaan Murabahah a quo baiksebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Akad PembiayaanMurabahah a quo;Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut,Tergugat/Pembanding telah menyangkalnya, bahwa Ijin Mendirikan Bangunan(selanjutnya disingkat IMB) adalah sematamata kewajiban Penggugat/Terbandingselaku pemilik tanah dan bangunan, dan tidak terbitnya

);Menimbang, bahwa sesuai bukti P3 yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding, bahwa benar Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunanrumah diatas tanah SHM No. 02240 dan SHM No. 02239 yang terletak di Jl.

PlatinaVII A Lingkungan XX, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, KotaMedan, tidak dapat diterbitkan oleh Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan KotaMedan, karena area tanah dimaksud diperuntukkan Rencana Taman Kota dan tidakdiperkenankan mendirikan bangunan;Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan, apakah tidak terbitnya Suratjin Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan rumah diatas tanah SHM 02240 danSHM 02239 yang terletak di Jl.

Bangunan (IMB) adalahmerupakan syarat administratif dalam kegiatan pembangunan gedung (rumahtinggal) sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1) huruf cUndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan IMBtersebut harus dimiliki oleh setiap orang yang akan mendirikan bangunan gedung(rumah tinggal) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 14 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 28Tahun 2002;Menimbang, bahwa dengan

Mengawasi pemantfaatan dan berfungsinya prasarana, saranadan utilitas umum perumahan dan kawasan pemukiman.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang BangunanGedung Pasal 18 ayat (2);Setiap mendirikan bangunan gedung di atas, dan/atau di bawahtanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak bolehmengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan,dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.Halaman 4 dari 24 halaman.

Pasal 8 sub A yang bunyinya : Pemohon tidak dapat memenuhipersyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 harus ditolak.Jo.Pasal 8 sub C : Bertentangan dengan kepentingan umum, hajathidup orang banyak termasuk lingkungan hidup.Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011Tentang Penyelenggaraan Resiribusi Ijin Mendirikan Bangunan.Halaman 5 dari 24 halaman.

Harus adanya Tempat Pembuangan Sampah (TPS) mandiri.Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 14 Tahun 2011tentang Penyelenggaraan Restribusi ljin Mendirikan BangunanPasal 4 ayat 4 huruf c Khusus untuk perumahan tertataharusmelibatkan masyarakat sekitar untuk pembangunan perumahan,pemukiman atau pembangqunan lainnya.

Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 648/2755BP2T/2015 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Atas Nama Fanny,ditetapbkan di Tangerang Selatan pada tanggal 16 Oktober 2015,ditandatangani oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu KotaTangerang Selatan atas nama Walikota Tangerang Selatan.Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.2.

Bangunan Nomor 648/2755BP2T/2015tanggal 16 Oktober 2015 atas Fanny, karena yang menerbitkan/mengeluarkan ljin Mendirikan Bangunan Nomor 648/2755BP2T/2015tanggal 16 Oktober 2015 atas Fanny adalah Kepala BP2T (BadanPelayanan Perijinan Terpadu) Termohon Kasasi berdasarkan PelimpahanHalaman 19 dari 24 halaman.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa ERIANTO RAMBA Alias BAPAK GISPA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mendirikan bangunan di dalam garis sempadan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga

   Saksi ZULKIFLI, S.H.. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa telah mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB)di Jalan Ahmad Yani, Dusun Lowu, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda,Kabupaten Luwu Timur; Bahwa, setelah dilakukan pengukuran, ternyata bangunan milik Terdakwa berada diatas sempadan jalan dengan jarak 8,8 (delapan koma delapan) meter dari as jalan; Bahwa, bangunan milik Terdakwa terletak di dekat jalan kolektor dengan batassempadan 20 (dua

   Saksi Mustari Pongorok, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : Bahwa Terdakwa telah mendirikan bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB)di Jalan Ahmad Yani, Dusun Lowu, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda,Kabupaten Luwu Timur; Bahwa, bangunan milik Terdakwa berada di atas sempadan jalan dengan jarak 8,8(delapan koma delapan) meter dari as jalan; Bahwa, bangunan milik Terdakwa terletak di dekat jalan kolektor dengan batassempadan 20 (dua puluh) meter dari as jalan; Bahwa, Terdakwa

   Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksiyang meringankan (a de charge) dan tidak pula mengajukan Ahli;Kemudian Hakim menyatakan apabila Terdakwa tidak akan mengajukan Saksimeringankan di persidangan, maka persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaanTerdakwa dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa benar bangunan milik Terdakwa yang terletak di Jalan Anmad Yani, Dusun Lowu,Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur tidak dilengkapi denganIzin Mendirikan

   Pasal 5 huruf b Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentangGaris Sempadan, dimana Terdakwa telah mendirikan bangunan di Jalan Anmad Yani, DusunLowu, Desa Tabarano, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur yang setelahdilakukan pengukuran, ternyata letaknya 8,8 (delapan koma delapan) meter dari as jalan,selain itu bangunan milik Terdakwa tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);Menimbang, bahwa Jalan Ahmad Yani, Dusun Lowu, Desa Tabarano, KecamatanWasuponda, Kabupaten Luwu Timur masuk dalam