Ditemukan 353 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : nomor1006 nomor1417 nomor180 nomor1807 nomor1107 nomor1001 nomor1003 nomor1004
Pengadilan PA BOGOR Perdata Agama
Register : 27-07-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PA BOGOR Nomor 1006/Pdt.G/2018/PA.Bgr
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 22
  • Desember 2017,Halaman 57 dari 82 halaman, Putusan Nomor1006/Pdt.G/2018/PA.Bgr.25.26.27.Maret 2018, April 2018, Juni 2018 dan bulan September 2018, surattersebut telah bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya(bukti T.24);Fotokopi dari fotokopi Kompilasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11Tahun 2017, Nomor 10 tahun 2017 dan Nomor 23 tahun 2016, surattersebut telah bermeterai cukup, distempel pos, dan tidak diperlihatkanaslinya (bukti T.25);Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa Nomor1007
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-01-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 04-05-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Jmb
Tanggal 25 Oktober 2017 — MERINA ROSANTY (penggugat) melawan 1. KOESDJAJA Bin KOESRANTO 2. RADEN MUHAMMAD KUDEK 3. Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi (para tergugat) melawan RADEN MAHMUD (Penggugat INTERVENSI )
183 — 304
  • adalah milik Raden Muhammad Kundek (Penggugat Il rekonvensi)yang mana penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut telah sesuai denganperaturan yang berlaku dan selanjutnya tanah tersebut telah dijual kepadaKoesdjaja (Penggugat rekonpensi) berdasarkan akta jual beli nomor1007/2015 dihadapan notaris Firdaus Abubakar, SH.,M.Kn., tanggal 14Desember 2015, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa jual beli tersebutadalah sah menurut hukum;Halaman 62 dari 70 halaman.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 17-07-2020 — Putus : 04-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Hendri Edison,SH.MH
Terdakwa:
DRS. ARMADA PANGALOAN
114 — 32
  • FAIZAL IRWANDALIMUNTHE pada tahun 2014 dan 2015 serta PNS DPPKAD dan HonorerDPPKAD Kabupaten Labuhanbatu Utaradalam proses pemungutan danpenagihan Pajak Bumi dan bangunan sektor perkebunan yang jika mengacupada aturan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah dan ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi danBangunan kepada Gubernur
    FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE sebesarRp. 26.649. 731,Bahwa yang dimaksud dengan insentif sesuai dengan Pasal 1 angka 1Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberiandan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerahadalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan ataskinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumidan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 11-07-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 08-11-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 31 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : FITROH R.
Terbanding/Terdakwa : HERY SUSANTO GUN
431 — 1088
  • Gunung Surya Nomor1007/B/BUN/V/ 2009 tanggal 15 Maret 2009, ditujukankepada Bupati Kutai Kartanegara Up. Kabag. Adm.Pertanahan, beserta lampirannya yang terdiri dari :a. 1 (satu) Jembar Surat Pernyataan No1008/B/BUN/V/2009;b. 1 lembar gambar Peta PT Gunung Surya luas15.000 Ha.;c.1 (Satu) bundel Proposal Usaha Budi Daya PerkebunanKelapa Sawit Seluas 15.000 Ha, di Kecamatan MuaraKamn Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi KalimantanTimur, PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-02-2012 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2407 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 21 Februari 2012 — Drs. EEP HIDAYAT bin P. OEKING
168 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalamPasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2000 tentangPembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa bagian Daerahsebagai berikut :a. 16,2% untuk Daerah Provinsi yang bersangkutan dan disalurkan keRekening Kas Umum Daerah Provinsi ;b. 64,8% untuk Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dandisalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota ;c. 9% untuk Biaya Pemungutan ;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor1007
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 4 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Hendri Edison,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DRS. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE Diwakili Oleh : SAHAT MARUBA SAMOSIR
170 — 80
  • dan pegawai DPPKAD KabupatenLabuhanbatu Utara adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang merupakanperbuatan melawan hukum.Bahwa yang dimaksud dengan insentif sesuai dengan Pasal 1 angka 1Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian danPemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalahtambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentudalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor1007
    2021/PT MDNperbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukannya.Bahwa yang dimaksud dengan insentif sesuai dengan Pasal 1 angka 1Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian danPemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalahtambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentudalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor1007
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1004 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
194 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hanya menyampaikan halhal sebagai berikut: Bahwa dasar penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Tahun 2003 sudahkami sampaikan sebelumnya dalam surat Nomor S7103/WPJ.06/KP.12/2023 tanggal 14 Mei 2013 perihalPemberitahuan Hasil Verifikasi; Bahwa atas Pemberitahuan Hasil Verifikasi tersebut telah dilakukanpembahasan dengan Wajib Pajak yang diwakili oleh Stevy S.Gunawan, S.E. pada tanggal 16 Mei 2013;Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2013, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menyampaikan kembali Surat Nomor1007
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 4 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Hendri Edison,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DRS. ARMADA PANGALOAN Diwakili Oleh : SAHAT MARUBA SAMOSIR
137 — 54
  • kitabenarbenar dapat meyakini bahwasanya terdakwa dalam perkara korupsi itumemang benarbenar telah bersalan dan harus dihukum sesuai denganperbuatannya;Bahwa UndangUndang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PeraturanPemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan PemanfaatanInsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,Keputusan MenteriKeuangan RI Nomor 83/KMK.04/2000 tentang pembagian dan Penggunaan BiayaPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor1007
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 11-05-2015 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 31-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 14/PID.TPK/2015/PT JAP
Tanggal 19 Mei 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yasozisokhi Zebua, SH
Terbanding/Terdakwa : PRUDENTIA JOHANA RAHALUS, S.Sos
97 — 35
  • Merauke.62) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.44.600.000,0063) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.582.500.000,006.59.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor1007/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 129.305.000,00 untukkeperluan pembayaran belanja pengadaan barangbarang untuk keperluantamutamu Pemda Kab. Merauke.
    Merauke.63) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.44.600.000,0064) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.582.500.000,007.59.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor1007/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 129.305.000,00 untukkeperluan pembayaran belanja pengadaan barangbarang untuk keperluantamutamu Pemda Kab. Merauke.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 19-02-2014 — Putus : 21-02-2014 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 5/PID.TPK/2014/PT JAP
Tanggal 21 Februari 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Fatoni Hatam, SH., MH
Pembanding/Terdakwa : Kaslan
73 — 47
  • Merauke.63) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 44.600.000,64) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp. 582.500.000,1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor1007/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 129.305.000, untukkeperluan pembayaran belanja pengadaan barangbarang untuk keperluantamutamu Pemda Kab. Merauke.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 27-07-2015 — Putus : 18-08-2015 — Upload : 22-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 18/PID.TPK/2015/PT JAP
Tanggal 18 Agustus 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yasozisokhi Zebua, SH
Terbanding/Terdakwa : Drg. JOSEF RINTA RACHDYATMAKA, M.Kes, MH
73 — 37
  • Merauke.63) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp 44.600.000,64) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar RpHal. 187 Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2015/PT JAP52.582.500.000,1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor1007/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 129.305.000, untukkeperluan pembayaran belanja pengadaan barangbarang untukkeperluan tamutamu Pemda Kab. Merauke.
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus
Register : 13-08-2015 — Putus : 01-09-2015 — Upload : 29-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 19/PID.TPK/2015/PT JAP
Tanggal 1 September 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Yasozisokhi Zebua, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. WARYOTO, M.Si
112 — 46
  • Merauke.63) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.44.600.000,64) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.582.500.000,1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor1007/LS/DAU/2010, tanggal 07 Juni 2010 senilai Rp. 129.305.000,untuk keperluan pembayaran belanja pengadaan barangbarang untukkeperluan tamutamu Pemda Kab. Merauke.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 28-10-2015 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2183 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — PRUDENTIA JOHANA RAHALUS, S.Sos
60 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepada Bupati Kabupaten Merauketanggal 08 April 2010 perihal tagihan atas pengadaan barangbaranguntuk keperluan tamutamu Pemda Kabupaten Merauke sebesarRp49.060.000,00.62) Kwitansi tanggal 08 April 2010 sebesar Rp49.060.000,00 untukpembayaran pengadaan barangbarang untuk keperluan tamutamuPemda Kabupaten Merauke.63) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp44.600.000,0064) Nota pembelian tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp582.500.000,001 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor1007