;Surat Keputusan Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam (Berelang) tentang pengalokasian danPengurusan Tanah atas bagianbagian tertentu dari padatanah Hak Pengolahan Otorita Pengembangan daerahIndustri pulau Batam No.149/KPTSDEOPS/L/4/2009tanggal 29 April 2009 dengan luas tanah 3.500 M?

Mora Telematika Indonesia;Ijin Prinsip 14/IP/KA/L/1/2009;Bahwa pada prinsipnya Otorita Batam menyetujui untukmengalokasikan lahan kepada PT Mora Telematika Indonesiadengan Luas: +3.500 m?

Surat perjanjian Nomor : 0027/ SPJ/KD L4 / X / 2008Tanggal 09 Oktober 2008;Peruntukan : Jasa (Kantor & landing point);Terletak di : Pulau Batam;Wilayah pengembangan : pantai timur;Sub wilayah pengembangan : Nongsah;Lokasi : Tanjung Bemban Nongsah;Tentang pengalokasian, penggunaan dan pengurusan tanahatas bagian bagian tertentu. daripada tanah hakpengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri pulauBatam atara Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam dengan PT. Indosat Tbk;g.

Bahwa berdasarkan Diktum Pertama Keputusan MenteriDalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang PenggunaanTanah di Daerah Industri Pulau Batam(yang juga dirujuk olehJudex Facti dalam Putusannya) ditetapbkan sebagai berikut:Memberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita PengembanganDaerah Industri Pulau Batam atas seluruh areal tanah yangHalaman 47 dari 61 halaman.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, meskipunkepada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamyang selanjutnya menjadi Badan Pengusahaan KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)telah diberikan hak pengelolaan atas seluruh areal tanah yangterletak di Pulau Batam,namun hak pengelolaan tersebut baruberlaku terhitung sejak didaftarkan pada kantor sub direktoratHalaman 48 dari 61 halaman.

SeberangKab.Langkat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan terangterangan dandengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yangmengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagaiberikut:woncne nnn Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 korban DEDI SANJAYA SEMBIRINGbersama dengan GUNAWAN, PRASETIA GINTING dan BAYU TAMA dan beberapaorang teman lainnya berangkat dari Dsn Otorita

Dsn Banyu Urip Kec.Sawit SeberangKab.Langkat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan terangterangan dandengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatantersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:wonene noes Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 korban DEDI SANJAYA SEMBIRINGbersama dengan GUNAWAN, PRASETIA GINTING dan BAYU TAMA dan beberapaorang teman lainnya berangkat dari Dsn Otorita

Juni 2013, bertempat di Dsn Banyu Urip Kec.Sawit SeberangKab.Langkat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, turut serta melakukanpenganiayaaan yang mengakibatkan mati, , perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikut:woncne none Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 korban DEDI SANJAYA SEMBIRINGbersama dengan GUNAWAN, PRASETIA GINTING dan BAYU TAMA dan beberapaorang teman lainnya berangkat dari Dsn Otorita

DOLOROSA SEMBIRING, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnyamembenarkan apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dipenyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dantekanan ;bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempatdi Dusun Otorita Desa sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kab.

JUNAIDI ALIAS IJUN, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telahmenerangkan pada pokoknya sebagai berikut :bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnyamembenarkan apa yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dipenyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dantekanan ;bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 Wib bertempatdi Dusun Otorita Desa sawit Hulu Kecamatan Sawit Seberang Kab.Langkatdimana waktu itu saksi dengan teman

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1970tentang Pembentukan Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Mei 1970(Bukti Pl);2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 1980tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNo. 20 Tahun 1970 tentang Pembentukan Perum Otorita Jatiluhur,tanggal 13 Oktober 1980 (Bukti P2);3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 1990tentang Perum Otorita Jatiluhur, tanggal 23 Agustus 1990 (Bukti P3); Putusan Nomor 379/PDT/2018/PT.BDG, Halaman 5 dari 1581.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 94 Tahun 1999Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta Il, tanggal 13 Oktober1999.

Besarnya modal Perusahaan adalah seluruh nilai penyertaan modalNegara dalam Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 164.547.635.935,00 (seratusenampuluh empat miliar limaratus empatpuluh tujuh juta enamratustigapuluh lima ribu sembilanratus tigapuluh lima rupiah) denganperincian sebagai berikut :a.sejumlah Rp. 46.000.000.000,00 (empatpuluh enam miliar rupiah),berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentangPerusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur

jo Keputusan MenteriKeuangan Nomor 202/KMK.13/1992;sejumlah Rp. 60.287.829.310,00 (enampuluh miliar Quaratusdelapan puluhtujuh juta delapanratus duapuluh sembilanributigaratus sepuluh rupiah), berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 78 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan ModalNegara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur;sejumlah Rp. 18.439.506.625,00 (delapanbelas miliar empatratustigapuluh sembilan juta limaratus enam ribu enamratus duapuluhlima rupiah),

Proyek Irigasi Jatiluhur berupa Barang Bergerak dan TidakBergerak; Berita Acara Serah Terima Barang Inventaris antara DepartemenPekeijaan Umum dengan Perum Otorita Jatiluhur tanggal 13September 1993 dari Dep.

Bahwa penjelasan tersebut diatas dipertegas lagi denganKeputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam No. :068/KPTS/KA/III/1999 tentang Pemilikan RumahTempat Tinggal atau Hunian dan Rumah Tempat Usaha olehorang Asing dan / atau Perusahaan Asing di Daerah IndustriPulau Batam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan:Orang asing dan/atau perusahaan asing yang memiliki rumahtempat tinggal atau hunian dan atau rumah tempat usaha jikatidak dapat memenuhi syarat syarat atau salah satu sebab,dalam

Bahwa Tergugat adalah pemegang hak atas tanah yangdikeluarkan Otorita Batam dengan berlaku sampai dengantahun 2022 yang di atasnya dibangun Perumahan Rosedaletermasuk rumah di Blok E No. 100 yang menjadi objeksengketa perkara a quo.6.

Skenario ini dibuat dan mudah dipahami yaitu kenapasewa menyewa dibuat sangat panjang yaitu) selama 20 tahunkarena sudah diperhitungkan sampai dengan tahun 2019 masaberakhimya pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) danmasa berlaku Sertipikat HGB juga berakhir secarabersamaan sehingga dengan leluasa PT. Surya PratamaInvestment cq William Chandra dapat menguasai rumah rumahtersebut dari pihak Penggugat WNA karena masa hak pakai WNAsudah berakhir dan kemudian menuntut memaksa PT.

Igata JayaPerdania selaku pemegang hak atas tanah sesuai denganSurat Perjanjian antara Otorita Batam degan developerPT. Igata Jaya Perdania. Bukankah skenario ini masuk diakal untuk kita waspadai bersama? Tercatat lebih dari 20unit rumah yang statusnya adalah sewa menyewa selama 20tahun antara pemilik WNA Singapura dengan PT. Surya PratamaInvestment cq Sdr. William Chandra.

rumah antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum karena Penggugat adalah Warga Negara Asing(Singapura) yang tidak pernah berdomisili dan berusaha diIndonesia dan Penggugat tidak mengalihkan haknya kepada pihaklain setelah lewat waktu 1 tahun, sesuai dengan amanat Pasal 6ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No.41 tahun 1996 tentang3839Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yangberkedudukan di Indonesia;Bahwa tindakan Tergugat adalah pemegang hak atas tanahyang dikeluarkan Otorita

Bahwa pada tanggal 28 Juni 2011 TERGUGAT telah membayar uangmuka UWTO (Uang wajib Tahunan Otorita) sebesar Rp 900.000.000(sembilan ratus juta rupiah) yang telah disetorkan ke Nomor RekeningTERGUGAT Ill, berdasarkan Surat Faktur Tagihan Uang Muka UWTO yangtelah dikeluarkan oleh TERGUGAT III.6.

Dahulu bernama Sei Pelunggut, Kampung PulauBuluh, Kecamatan Batam, Kabupaten Kepulauan Riau adalah lokasi lahan/tanah masuk wilayah milik TERGUGAT I yang telah dialokasin TERGUGATlll kepada TERGUGAT I dengan dasar telah melakukan pembayaran UWTO(Uang Wajib Tahunan Otorita) yang telah disetorkan ke Nomor RekeningTERGUGAT Ill dan telah dikeluarkanya gambar Penetapan Lokasi Nomor:216020093 seluas + 404.480,97 M2 (empat ratus empat ribu empat ratusdelapan puluh koma sembilan puluh tujun meter persegi

Hak pengelolaan tersebut pada sub a ayat ini memberiwewenang kepada Ketua Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau Batam untuk :71. merencanakan peruntukan dan penggunaan tanahtersebut;2. menggunakan tanah tersebut untuk keperluanpelaksanaan tugasnya;3. menyerahkan bagianbagian dari tanah tersebutkepada pihak ketiga dengan hak pakai sesuai denganketentuanketentuan Pasal 41 sampai dengan Pasal 43UndangUndang Pokok Agraria4. menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajibtahunan.Halaman28dari 63

PengembanganDaerah Industri Pulau Batam No 045/UMKPTS/IV/1991 tanggal01 April 1991 (SK No 045) tentang Ketentuan PengalokasianTanah Serta Penggunaan Tanah Atas BagianBagian HakPengelolaan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batamkepada Pihak Ketiga, yang mengatur:Pasal1Penyerahan bagianbagian daripada areal tanah di PulauBatam kepada pihak ketiga, didasarkan atas permintaan untukdipergunakan bagi perusahaan yang bersangkutan dalamrangka :a.

Pasal 3: Semua aset Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam dialihkan menjadi aset Badan PengusahaanKavwasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah KotaBatam, sesuai dengan Peraturan Perundangundangan..

Pasal 3 : Semua aset Otorita Pengembangan DaerahIndustri Pulau) Batam dialihkan menjadi aset BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepadaHalaman 22 Putusan Perkara Nomor 27/G/2019/PTUN.TPIPemerintah Kota Batam, sesuai dengan Peraturan Perundang undangan;d.

Pasal 4 : Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadikewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam dan Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadikewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di KawasanPerdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas' Batamsebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) beralih kepadaBadan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang undangan;IV.

Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas danPelabuhan BebasBatam Nomor 3 Tahun 2008 tentang BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas Batam mengatur halhal sebagai berikut:Pasal 12 Ayat (1) Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugasdan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, danpembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebas sesuai dengan fungsi fungsi Kawasan PerdaganganBebas dan Pelabuhan Bebas;Pasal 13 : Semua aset Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau

Bahwa Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah SesuaiDengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;Sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraTanjungpinang Nomor : 15/G/2014/PTUNTPI tanggal 29 Mei 2015atas perkara gugatan TUN antara Himpunan Pengusaha Kecil Pribumi(HPKP) pimpinan Hadislani (Penggugat) dengan Kepala BadanPengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan PelabuhanBebasBatam (dahulu Otorita Batam) (Tergugat I), Kepala Kantor PertanahanKotaBatam (Tergugat II) dan PT.

Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah IndustriPulau Batam Nomor : 1098/KPTS/KAAT/VI/2001 tanggal 21 Juni2001 tentang Pengalokasian dan Penggunaan Tanah Atas Bagian bagian Tertentu. Dari Tanah Hak Pengelolaan OtoritaPengembangan Daerah Industri Pulau Batam Atas Nama KoperasiSerba Usaha Melayu Raya;Halaman 24 Putusan Perkara Nomor 27/G/2019/PTUN.TPIb.

dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Masa Batam (Tergugat II) maka sudah selayaknya pula Penggugatmeminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraini untuk menghukum para Tergugat mengganti kerugian moril PenggugatsejumlahRp50.000.000.000,00 (lima puluh milyard Rupiah);Bahwa sejak bulan September 2003 hingga dengan gugatan ini diajukan TergugatII sama sekali tidak pernah melunasi sisa pembayaran Uang Wajib TahunanOtorita (UWTO) ke Otorita Batam selaku pemilik lahan untuk wilayah Batam dansekitarnya sehingga

dengan demikian maka tidak ada satu dalil hukum pun atasalas hak apapun yang dimiliki oleh Tergugat II untuk mendalilkan pulau JandaBerhias sebagai pulau yang berada dalam kepemilikan Tergugat II dan oleh karenaitu maka sejak September 2003 tersebut, pulau Janda Berhias telah sah dan nyata1129.di hadapan hukum sebagai pemilik pulau Janda Berhias dan oleh karena pulauJanda Berhias adalah sah milik Otorita Batam yang secara serta merta dansewaktuwaktu oleh Otorita Batam untuk dikuasai dan dimiliki

kembali, makasudah menjadi kewajiban hukum pula bagi Penggugat untuk mengambil danmemiliki semua atas kebendaan bergerak seperti yang disebutkan dalam gugatanPenggugat (semua kayu olahan dan besibesi tua/scraf) yang berada di dalamlahan pulau Janda Berhias sebelum dilakukan pengambil alihan pulau JandaBerhias tersebut oleh Otorita Batam yang untuk selanjutnya secara bebas pula dihadapan hukum, Penggugat melakukan perbuatan perdata apapun atas kebendaanbergerak dimaksud dan oleh karena itu maka kami

;Bahwa gugatan Penggugat selanjutnya dilakukan perubahan danpenambahan pada tanggal 19 April 2010, yang mana telah dilakukanbeberapa perubahan dan penambahan, terutama adalah sebagai berikut: Bahwa sejak bulan September 2003 hingga dengan gugatan ini diajukanTergugat II sama sekali tidak pernah melunasi sita pembayaran UangWajib Tahunan Otorita (UWTO) ke Otorita Batam selaku pemilik lahanuntuk Wilayah Batam dan sekitarnya sehingga dengan demikian makatidak ada satu dalil hukum pun atas alas hak apapun

yang dimiliki olehTergugat II untuk mendalilkan pulau Janda Berhias sebagai pulau yangberada dalam kepemilikan Tergugat II dan oleh karena itu maka sejakSeptember 2003 tersebut, pulau Janda Berhias telah sah dan nyata dihadapan hukum sebagai pemilik pulau Janda Berhias dan oleh karenapulau Janda Berhias adalah sah milik Otorita Batam yang secara sertaHal. 17 dari 44 hal.

PN.STBDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN NEGERI STABAT yang mengadili perkara pidanadalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdibawah ini,dalam perkara para terdakwa yang identitasnyasebagai berikutNamaTempat LahirUmur/Tanggal Lahir :Jenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanNamaTempat LahirUmur/Tanggal Lahir :Jenis KelaminKebangsaanTempat TinggalAgamaPekerjaanPendidikanDARMAWAN SURBAKTIGelugur42 Tahun/31 Agustus 1971LakilakiIndonesiaDsun Otorita

Desa Sawit Hulu KecamatanSawit Seberang Kabupaten Langkat.IslamPetaniSMPMIDUK SIHITEAfd VI Sawit Hulu30 Tahun/08 Agustus 1983LakilakiIndonesiaDusun Otorita Desa Sawit Hulu KecamatanSawit Seberang Kabupaten Langkat.IslamTidak TetapSMPPengadilan Negeri IndramayuPara Terdakwa telah dikenakan penahanan berdasarkan SuratPerintah/ Penetapan olehe Penyidik, sejak tanggal 12 Juli 2013 2013 sampai dengantanggal 31 Juli 2013 ;e Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggalO01 Agustus 2013 sampai

Hulu12Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat para terdakwaditangkap oleh pihak kepolisian sewaktu mengambilbrondolan buah kelapa sawit.e Bahwa benar para terdakwa mengambil buah sawit sebanyak 10(sepuluh) goni dan para terdakwa mengambil buah sawittersebut dibawah pohonnya.e Bahwa benar cara para terdakwa mengambil sawit tersebutsetelah dimasukkan kedalam goni plastik lalu para terdakwalangsir ke pinggiran kampung dengan membawanya naik sepedamotor.e Bahwa beanr brondolan tersebut dibawa ke Dusun Otorita

Divisi Adhi Realty
Terbanding/Tergugat : PERUM OTORITA JATILUHUR
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
Terbanding/Tergugat : N A Y A T

PARATERBANDING semula TERGUGAT ;PERUM OTORITA JATILUHUR (POJ), beralamat di JI. Lurah Kawi Jatiluhur,Purwakarta, Jawa Barat Selanjutnya disebut sebagai PARATERBANDING semula TERGUGAT II ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. BEKASI, beralamat di KawasanLippo City Blok B.4 Cikarang Kab. Bekasi. Jawa Barat Selanjutnyadisebut sebagai PARA TERBANDING semula TERGUGAT III;NAYAT, beralamat di Kampung Jati Rt. 004/03 Desa Jatimulya, Kec. Tambun,Kab.

KementerianPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (dh.Departemen Pekerjaan Umum) berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tentang Penetepan Jumlah dan JenisBarang Inventaris Kekayaan / Milik Negara Yang DikelolaOleh Perusahaan Umum (Perum) Otorita Jatiluhur jo.

Departemen PekerjaanUmum)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tentang Penetepan Jumlah dan Jenis Barang InventarisKekayaan / Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur jo.

Bahwa adapun alasanalasan Kami adalah sebagai berikut:2.1.Bahwa Perum Jasa Tirta Il, in casu TERGUGAT IVdahulu dikenalPerum Otorita Jatiluhur adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara(BUMN) yang berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun1970 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Otorita DjatiluhurjoPeraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1980 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1970 tentang PembentukanPerusahaan Umum Otorita Djatiluhur jo Peraturan Pemerintah No. 42Tahun 1990

Departemen Pekerjaan Umum)berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor39/KPTS/1994 tentang Penetepan Jumlah dan Jenis Barang InventarisKekayaan / Milik Negara Yang Dikelola Oleh Perusahaan Umum(Perum) Otorita Jatiluhur jo.

Bukti TV6 Daftar Inventarisasi Barang Untuk Barang Tidak Bergerak StatusKelola Per : April 1996 Perum Otorita Jati luhurBukti TIV7 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegaraBukti TIV8 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang milik Negara / DaerahHalaman 54 dari 65. Putusan No. 33/Pdt.G/2017/PN. Jkt.

(seratus limapuluhmeter persegi), berdasarkan Faktur Tagihan Uang Wajib Tahunan OtoritaBatam Nomor 1169/F/PL/X/1999 tertanggal 19 oktober 1999, dengannomor Penetapan Lokasi (PL) 99030497 tanggal 24 Mei 1999 yangditerbitkan oleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam;3.

kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan bukti berupa bukti P1 sampai dengan P11 dan tidak mengajukansaksI;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugatyaitu alat bukti surat P1 tentang Surat Perjanjian Pengakuan Hutang DenganPemberian Jaminan tanggal 13 Oktober 2017 yang telah dibuat danditandatangani bersama antara Tergugat dengan Penggugat, P2 tentang SuratKuasa Menjual Sebagian Jaminan, P3 tentang Faktur Tagihan Uang WajibTahunan Otorita

Batam Nomor : 1169/F/PL/X/1999 tanggal 19 Oktober 1999,dengan Nomor Penetapan Lokasi (PL) 99030497 tanggal 24 Mei 1999 yangditerbitkan oleh Otorita Pengembangan Industri Pulau Batam, P4 tentangKwitansi Pembayaran Pembelian Kavling, P5 tentang Surat KeteranganPenyerahan Kavling, P6 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Tergugat,P7 tentang Kwitansi Penyerahan Uang tanggal 9 Oktober 2014, P8 tentangKwitansi Penyerahan Uang tanggal 17 Mei 2017, P9 tentang Surat UndanganHalaman 8 dari 15 Putusan Perdata

PanjiHariyono, Jenis Kelamin Laki laki, Lahir di Batam, Pada tanggal 29JUNI 2007 5 22 222 n nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn en nen ne nnn nenee Bahwa suami Pemohon meniggal Dunia karena sakit yang dideritanyapada tanggal 29 Oktober 2009, sesuai dengan Surat KeteranganKematian, tertanggal 29 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Rumahsakit Otorita Batam ; e Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon dansuami Pemohon ada memiliki sebidang tanah diatasnya berdiri sebuahbangunan permanen

Putusan No.67/Pdt.G/2014/PA.BTM28wajib tahunan Otorita, hal ini diketahui oleh RT dan RW setempat, serta kiosdimaksud bersebelahan dengan kios milik RW.nya saat itu ;Tanah dan bangunan dimaksud sekarang ini ditempati oleh Ibu Mini yangdisewakan oleh Ibu Tengku kepadanya;Sebidang tanah beserta bangunan kios diatasnya yang terletak di JI. Kerapu,Komplek MCP Blok A, No 004, RT/RW 001/XV, Kelurahan TanjungSingkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, atas nama Tergugat (MERRYKIERANA).

Darma Kemas Berganda hanyameminta warga untuk membayar uang wajib tahunan Otorita, dan setelah lunasdialihkan menjadi milik warga;Sebidang tanah beserta bangunan rumah 4 pintu, yang terletak di KampungBelimbing Blok B No. 08, RT./RW. 01/04, Kelurahan Sadai, KecamatanBengkong, Kota Batam.

(yang termasuk dalam objek sengketaNo. 2 dan 3) sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;e Bahwa Tergugat pernah membeli sebidang tanah di Kampung Belimbing (objeksengketa no.8) dari PT.Dharma Kemas Berganda (bukti T.14) dan hal itudibenarkan oleh saksi M.Nasir, namun kavling dan bangunannya di ambil alihlagi oleh PT.Darma Kemas berganda karena Tergugat tidak mampu melunasitagihan uang Wajib Tahunan Otorita Batam (bukti T.14);Menimbang, bahwa untuk mengetahui objek sengketa secara jelas dan akurat

Darma Kemas Berganda, menurut keteranganAlim Ridwan (Lurah Sadai) dan Carman bin Junnah (Ketua RTsetempat), bangunan ruko disekitar Kampung Belimbing tersebut adalahbangunan liar diatas tanah milik PT Darma Kemas Berganda, karenasudah banyak sekali warga yang menempati tanah tersebut akhirnyaantara warga dan PT Darma Kemas Berganda melakukan perjanjian,warga boleh menempati tanah tersebut dan memilikinya setelah merekamembayar iuran wajib tahunan Otorita Batam melalui PT Darma KemasBerganda, dan

berupa uang wajib tahunan otorita (WTO), apabila WTO tersebut belumdi bayar, maka lahan belum dapat dimiliki;bahwa diambil alihnya objek sengketa no.7, no.8 dan no.9 oleh PT DarmaKemas Berganda dari Tergugat karena ketidakmampuan Tergugat membayarWTO yang telah ditetapkan oleh pihak Otorita Batam melalui PT.DarmaKemas Berganda, sehingga hartaharta tersebut diambil/dialihkan menjadimilik PT Darma Kemas Berganda;bahwa memaknai harta bersama itu bukan hanya mengenai kepemilikanbendanya semata, namun

Sesuai SuratPemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1994 No SPPT. 0010 215/94dan kemudian telah dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II di BRI Unit BekasiTimur ;Bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatilunur Divisi Pengairan Barat Seksi10.11.12.13.Jaringan Induk Tarum Barat II dengan Surat No. 701/AIR/063/SITB. 11/1992tanggal 10 Maret 1992 perihal hasil pengukuran tanah milik pengairan, yangditujukan kepada Kepala Divisi Air Barat di Bekasi telah melaporkan :Bahwa tanah yang dimaksud sdr Arga Bin Tabeng salah

seorang ahli warisTergugat I, adalah tanah yang tidak termasuk milik Departemen PekerjaanUmum/Pengairan ;Bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatilunur dalam Surat PernyataanNomor. 01/AIR/719/1993 tanggal 25 Juli 1993 telah menyatakan :Bahwa tanah C No. 215 Persil 10 luas 2.678 Ha dalam pembebasan tanahtahun 1959 tidak termasuk dalam ganti rugi genangan untuk itu ditegaskanbahwa tanah milik atas nama Sebih bin Kemon di luar tanah pengairan,sesuai dengan asset Kami yang ada.Oleh karena itu jelaslah bahwa

Sesuai SuratPemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1994 No SPPT. 0010 215/94 dankemudian telah dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II di BRI Unit Bekasi Timur ;Bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat SeksiJaringan Induk Tarum Barat II dengan Surat No. 701/AIR/063/SITB.1 1/1992tanggal 10 Maret 1992 perihal hasil pengukuran tanah milik pengairan, yangditujukan kepada Kepala Divisi Air Barat di Bekasi telah melaporkan :Bahwa tanah yang dimaksud sdr Arga Bin Tabeng salah seorang

SPPT. 0010215/94 dan kemudian telah dibayar oleh Tergugat ,Tergugat II di BRI Unit Bekasi Timur ;Bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur Divisi Pengairan Barat SeksiJaringan Induk Tarum Barat II dengan Surat No. 710/AIR/063/SITB.1 1/1992tanggal 10 Maret 1992 Perihal Hasil Pengukuran Tanah Milik Pengairan,yang ditujukan kepada Kepala Divisi Air Barat di Bekasi telah melaporkan :Bahwa Tanah yang dimaksud Sadr.

Bahwa Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur dalam Surat Penyataan Nomor01/AIR/719/1993 tanggal 25 Juli 1993 telah menyatakan : Bahwa Tanah CNo. 215 Persil 10 Luas 26789 m?

Batam, tanggal 28 Januari 2011 dan Edric Filbert jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam, tanggal 28 November 2012, untuk melakukan tindakan hukum menjual 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan permanen terletak dia Komplek Perumahan Tembesi Centre Blok C.3 No. 10 Kelurahan Kibing Kecamatan Batuaji, Kota Batam, Kepulauan Riauberdasarkan Penetepan Lokasi No. 25.23040280.178 Kelurahan Kibing Kecamatan Batuaji, Kota Batam,Kepulauan Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Otorita

Bahwa di saat tergugat ingin melunasi cicilan rumah yang telahtergugat beli tersebut, tergugat mengalami kendala, dikarenakanpenggugat sudah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 1 Juli2011 di Rumah Sakit Otorita Batam karena sakit yang dideritanya(berdasarakn surat keterangan kematian No. 215R/15/RS/VII/2011tanggal 1 Juli 2011) ;7. Bahwa selama hidupnya hingga meninggal dunia, tergugat belumpernah menikah ;8.

foto copy surat jual beli rumah) ;e Bahwa benar jual beli rumah dilakukan di bawah tangan antara penggugatdengan tergugat dan tidak dilakukan di hadapan pejabat yangberwenang ;e Bahwa benar angsuran rumah tersebut dibayar setiap bulan oleh tergugat(Bukti P9 berupa formulir setoran) dan saat ini telah lunas di Bank BTNCabang Batam tetapi terkendala karena rumah tersebut masih atas namatergugat ;e Bahwa benar Sulendro telah meninggal dunia pada hari Jumat, padatanggal 1 Juli 2011, di Rumah Sakit Otorita

/PA.BTMBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusandalam perkara cerai gugat antara :PENGGUGAT, Umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan , Pekerjaan BuRumah Tangga, Tempat tinggal di KecamatanSekupang Kota Batam;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;MelawanTERGUGAT, Umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP,, PekerjaanPNS (Otorita

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah kediaman di Rumah Dinas Otorita Batam, RT.O01 RW.007 No. 16 Kelurahan Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam.. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telahbercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telahdikaruniai 2 orang anak yang bernama:. ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 17 tahun. ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Umur 11 tahun.

pihak yang berwenang berdasarkan asas Presumptiolustae Causa dan asas /us Contractus atau oleh putusan PengadilanTata Usaha Negara;Bahwa didalam Sertifikat HGB No 371 milik Terlawan tidak terdapatdaftar riwayat tanah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan darisebuah buku tanah sehingga diterbitnya sertifikat No. 371/1997 masihperlu dilakukan pengecekan keabsahannya sesuai dengan PP No 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;Bahwa Terlawan tidak memiliki Gambar Penetapan Lokasi yangdikeluarkan Otorita

Jawaban Terlawan;Bahwa hal hal yang diuraikan Terlawan pada bagian DALAMEKSEPSI mohon dianggap telah diulangi kembali dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dengan bagian DALAM POKOKPERKARA ini;Bahwa sebelum Terlawan memberikan tanggapan terhadap dalilgugatan perlawanan Pelawan maka Terlawan terlebin dahulumenerangkan Hak Guna Bangunan Terlawan dan putusan perkaragugatan yang sedang dimohon eksekusi oleh Terlawan , sebagaiberikut : Bahwa Terlawan adalah penerima alokasi lahan sebidang lahandari Otorita

Sebagaimana diterangkan padaangka 3 di atas maka hak Terlawan atas lahan dimaksud telahmemenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku Otorita Batamdan Badan Pertanahan Kota Batam serta seluruh dokumenpengalokasian lahan, hak Terlawan telah terbit tahun 1995 dan1997, artinya dokumen hak hak atas tanah Terlawan telah terbitHalaman 15 dari 36 Putusan Nomor 69/PDT/2018/PT PBR10.jauh sebelum terbitnya dokumen hak hak atas tanah yang dibeliPelawan dari Terlawan II;Bahwa Terlawan secara tegas menolak dalil

Sebab setahu Terlawan, didalam lahan yang dialokasikan oleh Otorita Batam kepada Terlawan, tidak ada jalan, semua lahan peruntukannya jasa;Bahwa Terlawan secara tegas menolak dalil perlawanan Pelawan padaangka 20, 21, 22, 23 dan 24 dalam surat gugatan perlawanannyakarena Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 371/Lubuk BajaTimur, tanggal 04 Juni 1997 atas nama Terlawan adalah sah dandialokasikan oleh Otorita Batam selaku pemegang Hak Pengelolaan diBatam, sehingga sangat menggelikan apabila Pelawanmempertanyakan

dialokasikan kepadapihak kedua berdasarkan pengukuran Badan Pertanahan Nasional Cq.Kantor Pertanahan Setempat yang disaksikan oieh kedua belah pihakguna keperluan sertifikat hak atas tanahnya, terdapat selisin lebih/kurang dari pada sebagaimana tersebut dalam surat perjanjian ini,Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 69/PDT/2018/PT PBRmaka dalam waktu 6 (enam) t.m.t penetapan pengukuran oleh BadanPertanahan Nasional (BPN) akan diadakan perhitungan rampung untukmemperoleh jumlah tetap uang wajib tahunan otorita

ManggalaWahana Energi Tama telah melaksanakan kewajiban hukum antara lain : Melaksanakan pembayaran UWTO melalui Bank Duta sebesarUS$ 39.515.83, Tgl. 20 Mei 1994 dan US$ 23.000 keduanya ditransferke Rekening Otorita Batam Bank Bumi Daya Cabang Jakarta Cikini No.06601400153 tgl. 20021992 ; Uang panjar US$ 24.900 sebagaimana tertulis dalam ijin PrinsipTgl. 02 April 1992 melaksanakan pembayaran melalui Bank DagangNegera ;Jumlah pembayaran UWTO .

Nomor 176/PDT/2015/PT.PBRterdaftar dalam DRM Otorita Batam dengan gambar PL sudah selesai ;4. Melaksanakan pembebasan rumahrumah liar yang ada diatas tanahtersebut;5. Pematangan lahan dengan menggunakan alat berat + 5 Ha sudahdiratakan ;6. Memasang papan merek PT.