Ditemukan 4326 data
Urut Berdasarkan
Putus : 03-11-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2348 K/Pdt/2010 Tanggal 3 Nopember 2011 — SUTRISNO,;PT. PRIMA MASTER BANK,dkk
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa hal inilahyang menyalahi aturan per Bankan bahwa yang terjadi adalah perampokkan terhadap barang milik nasabah, maka terbukti bahwa Majelis HakimPengadilan Negeri Malang telah salah dalam menerapkan hukum perBankan dan hukum pembuktian, bahwa ternyata dikuatkan olehPengadilan Tinggi pula akan menjadi preseden buruk bagi perBankanbahwa penjualan barang agunan milik nasabah yang tanpa melaluiprocedure lelang yang benar telah dilegalkan oleh Pengadilan dan bukanmerupakan perbuatan melawan hukum
Bahwa melihat akibatperbuatan Termohon Kasasi , ll, Ill sehingga mengakibatkan perkara inimenjadi semrawut dimana yang benar disalahkan, yang melanggardidiamkan saja, yang salah dibenarkan , akan menjadi preseden yang jelekterhadap hukum ini.Oleh karena mana dalam kesempatan ini kami Mohon kepada Yth.
Register : 11-12-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTA SEMARANG Nomor 333/Pdt.G/2018/PTA.Smg Tanggal 27 Desember 2018 — PEMBANDING, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Purworejo, yang dalam hal ini telah menguasakan kepada Denny Indriawan, SH., Advokat & Konsultan Hukum Pada DIM LAW OFFICE, beralamat di Jln. Setiabudi No. 50, Kebonmanis, Cilacap Utara Kabupaten Cilacap selanjutnya Denny Indriawan, SH memberikan kuasa subsitusi kepada Kuswarini Puji Astuti, SH, MM, Advokat yang berkantor di âÂÂADVOKATES & LEGAL CONSULTANS ADIL INDONESIA FOUNDATIONâ yang beralamat kantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 41 Purworejo, berdasarkan surat kuasa substitusi tertanggal 27 Agustus 2018, sebagai Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;
MELAWAN
TERBANDING, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Purworejo, yang dalam hal ini telah menguasakan kepada Nurkhamid, S.Ag., Advokat â Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Purworejo, beralamat di Jl. Pahlawan No. 3 Depan GOR WR Supratman Purworejo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Oktober 2018, sebagai Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding;
113 — 28
113 — 28
alasan untuk menceraikan Termohon karena telah terjadi perselisihandan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) ;Menimbang, bahwa apabila Pengadilan memberikan ijin kepadaPemohon untuk menceraikan isterinya dengan alasan bahwa perselisihan danpertengkaran terjadi terus menerus, akan tetapi alasan sebenarnya perceraiantersebut adalah keinginan Pemohon poligami bahkan sudah menikah secarasiri dengan seorang perempuan, maka akan menjadi preseden
Register : 26-03-2021 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 03-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 36/PID.SUS/2021/PT JMB Tanggal 6 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : DONI HENDRY WIJAYA, SH
Terbanding/Terdakwa : M.JEPI Als JEFRI Bin BAHTIAR
87 — 54
Terbanding/Terdakwa : M.JEPI Als JEFRI Bin BAHTIAR
87 — 54
Selanjutnya pidana yang dijatuhkankepada seorang terdakwa tidak hanya untuk mendidik terdakwasaja, tetapi sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya agar tidakberbuat serupa dengan terdakwa, sehingga pidana yangdijatunkan kepada terdakwa harus setimpal dengan beratringannya perbuatan yang dilakukan berserta akibatnya(proporsionalitas subsidiaritas),serta kurang memberikandukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yangakibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat.Menimbang, bahwa
Selanjutnyapidana yang dijatunkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya untukmendidik Terdakwa saja, tetapi sebagai peringatan bagi masyarakat lainnyaagar tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, sehingga pidana yangdijatuhnkan kepada Terdakwa harus setimpal dengan berat ringannyaperbuatan yang dilakukan berserta akibatnya (proporsionalitassubsidiaritas),serta Kurang memberikan dukungan pada upaya penegakanhukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden burukdalam masyarakat.Menimbang bahwa
Register : 05-11-2019 — Putus : 28-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 216/Pdt.P/2019/PA.Mpw Tanggal 28 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
15 — 2
15 — 2
Jikapermohonan Pemohon dan Pemohon Il untuk disahkan pernikahannyadikabulkan, maka hal tersebut akan menimbulkan preseden buruk dimasyarakat dan menciptakan ketidakpastian hukum.
Register : 15-10-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PA CIANJUR Nomor 3505/Pdt.G/2020/PA.Cjr Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 9
15 — 9
Jikapermohonan Penggugat untuk di sahkan pernikahannya dikabulkan, maka hatersebut akan menimbulkan preseden buruk di masyarakat dan menciptakanketidakpastian hukum. Masyarakat akan begitu mudah melaksanakan suatupernikahan dengan menabrak/melanggar ramburambu dan aturanaturansebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundangundangan;Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 3505/Pdt.G/2020/PA.
Register : 20-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 12-11-2020
Putusan PA KOTABUMI Nomor 263/Pdt.P/2020/PA.Ktbm Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
11 — 1
11 — 1
saksisaksi Para Pemohon tidakmemenuhi syarat materiil saksi, maka permohonan Para Pemohon tidakterbukti;Menimbang, bahwa di sisi lain, Para Pemohon yang menikah tanpamengurus syaratsyarat pencatatan nikah, padahal mengetahui kewajibantersebut, maka jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alatrekayasa social (tool of social engineering), pembenaran terhadap pernikahandi bawah tangan yang dengan sengaja melanggar undangundang denganmengesahkannya melalui itsbat nikah dapat menjadi sebuah preseden
Register : 03-10-2019 — Putus : 06-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PA SAMBAS Nomor 943/Pdt.G/2019/PA.Sbs Tanggal 6 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 2
16 — 2
No. 943/Pdt.G/2019/PA.Sbsmenimbulkan preseden yang buruk di tengah masyarakat tentang lembagaitsbat nikah di pengadilan agama dan agar masyarakat lebih berhatihatidan/atau tidak mengabaikan aturan yang telah ditetapbkan undangundang,maka pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal5 Mei 2016 di Bintulu, Malaysia, harus dinyatakan tidak dapat diterima(N.O.
Register : 20-05-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PA MEMPAWAH Nomor 242/Pdt.G/2014/PA.Mpw Tanggal 19 Juni 2014 — Pemohon vs Termohon
11 — 1
11 — 1
berdasarkan nilai baik dan buruk menurut agama dan moral,maka dalam perkara ini perceraian dikategorikan sebagai sesuatu yang haramatau terlarang atau buruk karena tidak terdapat alasan yang cukup untukmelakukan perceraian serta masih dapat diharapkan bagi Pemohon danTermohon untuk rukun kembali membina rumah tangga;Menimbang, bahwa dari aspek social engineering (rekayasa sosial)sebagai salah satu fungsi putusan Pengadilan maka pembiaran terhadapperceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi sebuah preseden
Register : 02-10-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 205/Pdt.P/2018/PA.Ba Tanggal 13 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
66 — 0
66 — 0
13 tahun 10 bulan sangat belum layak untuk dinikahkan,sementara masih terbuka lebar upaya upaya yang dapat mengarahkan anakPemohon agar menunda hasrat untuk segera menikah sampai dengan usiaperkawinan yang di perbolehkan oleh hukum perkawinan Indonesia ;Menimbang bahwa oleh karena itu Majlis Hakim berpendirian bahwaperkawinan yang salah satu mempelai masih jauh di bawah batas minimal usiayang diperbolehkan melakukan perkawinan, akan berdampak negatif terhadapmasyarakat luas, sebab akan menjadi preseden
Register : 13-03-2017 — Putus : 11-04-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PA SINTANG Nomor 37/Pdt.P/2017/PA.Stg Tanggal 11 April 2017 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
14 — 2
14 — 2
No. 0037/Pdt.P/2017/PA.Stgsebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatanperkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalammasyarakat justru dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikahdi bawah tangan, meskipbun mempunyai halangan perkawinan menurut undangundang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapengesahan perkawinan Pemohon dan Pemohon Il yang jelasjelasbertentangan dengan hukum tersebut justru akan membawa dampak buruk
Upload : 31-01-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600 K/PDT.SUS/2011 PT. WICAKSANA OVERSEAS INTERNATIONAL, TBK.; HARRY YUDISTIAN
45 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
45 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
keliru dan bertentangan dengan Pasal 93 Ayat (1) UndangUndang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, yaitu Upah tidak dibayarapabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan, sehingga TermohonKasasi/Penggugat sudah tidak bekerja lagi atau tidak melakukanpekerjaan sebagaimana mestinya ;Bahwa atas amar yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim, padaPengadilan PHI Bengkulu pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulutersebut akan menciderai makna keadilan, dan dengan kata lain akanberdampak buruk atau akan menjadi preseden
Register : 30-04-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PA CIANJUR Nomor 1336/Pdt.G/2021/PA.Cjr Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 11
20 — 11
dariperspektif agama, perceraian yang demikian hukumnya adalah haramsebagaimana adits Nabi Muhammad SAW. berikut ini:gol; Ls 522 Spo GMb lgsg5 Sul aizai Lasho 2 ocaisil. asul5 asul ) Lgsle el 59Artinya, Siapapun perempuan yang mengajukan perceraian kepada suaminyatanpa didasari alasan maka haram baginya mencium bau surgaMenimbang, bahwa putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasasocial (tool of social engineering) maka pembiaran terhadap perceraian yangtidak cukup beralasan dapat menjadi sebuah preseden
Register : 01-03-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 16-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 286/PID/2018/PT SBY Tanggal 18 April 2018 — M. ANSORI HIDAYAT als ANSORI bin H. Abd. GOFUR
86 — 34
86 — 34
ringannya pidana tersebut tidak menimbulkan efek jera bagipelakunya (terdakwa);Bahwa ringannya pidana yang telah dijatunkan tersebut dapat mendorongterdakwa untuk mengulangi perbuatannya (tindak pidana) tersebut;Bahwa ringannya pidana tersebut dapat mendorong munculnya pelakupelaku lain untuk melakukan perbuatan sejenis seperti yang telah dilakukanoleh terdakwa;Bahwa apabila perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh terdakwatersebut di hukum dengan hukuman yang terlampau ringan maka akanmenjadikan preseden
Putus : 23-06-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 23 Juni 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSANAAN NEGERI TANJUNG PINANG
116 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 640 K/Pid.Sus/2010menjadi preseden buruk di kemudian hari serta tidak membuat jera parapelaku tindak pidana perikanan ; Bahwa di dalam SEMA dan Yurisprudensi, No 03 Tahun 1974 angka 2dengan sangat jelas menyebutkan " Putusan MA Regno : 828 K/Pid/1984tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa putusan PN/PT harusdibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukupmempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ; Oleh karena itu pula karena Majelis Hakim tidak menerapkan ketentuanhukum
Register : 28-10-2014 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 04-03-2015
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 145-K/PM.III-18/AD/X/2014 Tanggal 27 Januari 2015 —
136 — 78
136 — 78
kelabakan/ panik sehingga melakukan koordinasi dengan KomandanSatuan untuk diterbitkan surat rekomendasi tanggal 22 Oktober 2014 dan surat pencabutanpengaduan dari Saksi1 tanggal 24 Oktober 2014.Oditur bukan tidak mengakui keabsahan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi1 padatanggal 24 Oktober 2014, yang mana surat tersebut ditanda tangani di atas meterai dandiketahui pejabatpejabat dari Korem 152/ Babullah, namun penghargaan akan eksistensipengadilan harus kita pertahankan agar tidak menjadi preseden
Register : 15-10-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 205/G/KI/2019/PTUN.JKT Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
182 — 93
182 — 93
Bahwa dengan tetap dilakukannya pemeriksaan dan pemberian putusandari Majelis Komisioner KIP, dapat menjadi preseden buruk bagiKomisioner KIP lainnya dalam menangani perkara.
Dapat menimbulkan preseden buruk terhadap institusi BadanPublik bahwa membeli melalui lelang negara sudah tidak aman lagi;8.
Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner tersebut merupakanpertimbangan yang sangat berbahaya karena didasarkan padapemahaman yang keliru sehingga apabila diterapkan dalampelaksanaan putusan karena dapat menimbulkan konsekuensi hukumbagi Badan Publik, hilangnya perlindungan bagi badan usaha, danHalaman 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 205/G/KI/2019/PTUNJKT.menjadi preseden untuk menerima informasi yang tidak menjadikonsumsi publik karena dikecualikan untuk dibuka kepada publik.
ketigaInformasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana;16. yang dimaksud pada poin 13 (tiga belas) diatas, dengan berbagai dalil danberupaya melakukan penolakan untuk memberikan Informasi Publik yangdimohon oleh Termohon Keberatan (dahulu Pemohon) sesuai poin 1 (satu)diatas;17.Bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon) selaku Badan Publik tingkatPusat tidak patut melakukan perbuatan melawan hukum dengan caramenutupi Informasi Publik yang dimaksud pada poin 13 (tiga belas) diatas, haltersebut menciptakan preseden
Register : 20-02-2019 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan PA BANJARNEGARA Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Ba Tanggal 20 Maret 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 2
14 — 2
16 tahun sebagai batasminimal usia perkawinan, sangat belum layak untuk dinikahkan, sementaramasih terbuka lebar upaya yang dapat mengarahkan anak Pemohon agarmenunda hasrat segera menikah sampai dengan usia perkawinan yangdiperbolehkan oleh hukum perkawinan Indonesia ;Menimbang bahwa di samping itu, perkawinan yang salah satu ataukedua calon mempelai masih berada di bawah batas minimal usia yangdiperbolehkan melakukan perkawinan akan berdampak negatif terhadapmasyarakat luas, sebab akan menjadi preseden
Register : 02-10-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PA BATULICIN Nomor 302/Pdt.P/2019/PA.Blcn Tanggal 28 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
14 — 13
14 — 13
kinayahmaupun jelas terhadap Pemohon II;Menimbang, bahwa dibuatnya hukum adalah untuk memberikankemaslahatan bagi ummat, begitu halnya dengan UndangUndangPerkawinan di Indonesia yang menganut asas monogami sebagaimanamaksud Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang telah disebutkandi atas, Pemohon II dengan seorang lakilaki bernama Andi Firman masihterikat sah sebagai suamiistri, oleh karena itu jika perkara a quodikabulkan maka akan membawa preseden
Register : 24-01-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PA Sendawar Nomor 6/Pdt.P/2019/PA.Sdw Tanggal 27 Februari 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 10
16 — 10
Pelanggaran tetap menjadi sebuahpelanggaran dan pastinya harus memiliki konskuensi logis bagi yang melanggardan apabila tidak maka akan menjadi preseden buruk bagi peraturan perundangundangan sebagaimana yang telah diurai di atas.
Putus : 27-02-2009 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1631 K/Pdt/2008 Tanggal 27 Februari 2009 — RR. HIASINTA A.Y, dk : AM. LINA FRIANTINI
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Satu sisi penggelapan dan satu sisi utangpiutang.Hal ini sebagai Preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia dimana tidak ada kepastian hukum di dalam masyarakat.Bahwa hakim Pengadilan Tinggi Semarang juga telah salah dalampenerapan hukumnya, di mana tidak cermat dalam melihat alat bukti dalamperkara ini, seperti dalam putusan dan berita acara di persidanganPengadilan Negeri Kudus bahwa pihak Penggugat hanya menghadirkan 1alat bukti tertulis yang antara lain, surat pernyataan yang ditandatanganipara