Ditemukan 1467 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-09-2018 — Putus : 18-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN CALANG Nomor 2/Pdt.Sus-Parpol/2018/PN Cag Tanggal 18 Oktober 2018 — Penggugat:
H. Syamsuddin Yahya
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh
2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya
263 — 364
H. Syamsuddin Yahya
Tergugat:
1.Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh
2.Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya
263 — 364
Bahwa didalam Anggaran Dasar PPP pada Bagian Empat Larangan dan Sanksi,pasal 12 Setiap anggota dilarang :a) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga;b) Melakukan perbuatan yang menjatuhkan nama baik dan kehormatan PPP;c) Menjadi anggota dan/atau aktif di partai politik lain;d) Mencalonkan diri atau dicalonkan oleh partai lain dalam jabatn public yangtidak sejalan dengan keputusan partai sesuai dengan tingkatannya;e) Melakukan tindak pidana;.
Putus : 26-05-2010 — Upload : 29-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150K/PDTSUS/2010 Tanggal 26 Mei 2010 — PT. KARYA TUGAS ANDA, ; ISMAIL,
86 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibenarkan karena telah bertentangan dengan yurisprudensiMARI No. 292 K/PHI/2007 tanggal 14 Agustus 2007;Bahwa apabila diperhatikan Surat Keputusan Dewan Pengurus PusatFederasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi KesehatanEkspedisi dan Jasa Seniman Swalayan dan Departemen Store tertanggal22 Oktober 2007, maka dapat dipahami bahwa struktur susunan DewanPengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum FarmasiKesehatan Ekspedisi dan Jasa Seniman Swalayan dan DepartemenStore Kota Medan tingkatannya
Putus : 29-04-2010 — Upload : 09-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 833 K/PDTSUS/2009 Tanggal 29 April 2010 — PANAHATAN PANGARIBUAN, ;PT. SINAR OLEOCHEMICAL INTERNATIONAL (SOCI),
32 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
dibenarkan karena telah bertentangan dengan yurisprudensiMARI No. 292 K/PHI/2007 tanggal 14 Agustus 2007;Bahwa apabila diperhatikan Surat Keputusan Dewan Pengurus PusatFederasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum Farmasi KesehatanEkspedisi dan Jasa Seniman Swalayan dan Departemen Store tertanggal22 Oktober 2007, maka dapat dipahami bahwa struktur susunan DewanPengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Kimia Industri Umum FarmasiKesehatan Ekspedisi dan Jasa Seniman Swalayan dan DepartemenStore Kota Medan tingkatannya
Register : 28-02-2007 — Putus : 29-05-2007 — Upload : 03-08-2012
Putusan PA SUMEDANG Nomor 286/Pdt.G/2007/PA.Smdg. Tanggal 29 Mei 2007 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
15 — 0
15 — 0
Sedangkan nafkah lahir, tergugattetap berusaha memberikan semampunya walaupun tergugat mengakui masihbelum bisa memberikan nafkah lahir seperti orang lain yang sudah mapan.Namun demikian jika melihat ekonomi rumah tangga orang lain masih banyakyang tingkatannya lebih rendah tetapi bisa dikelola dengan baik.
Register : 30-06-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 10-02-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 110/Pdt.G/2016/PN.Plg Tanggal 30 Nopember 2016 — MARDIANTO
-LAWAN-
SABIRATUN, DKK
39 — 4
39 — 4
Dalam hal inibukti P1 dan buki P2 yangdiajukan oleh penggugat selain dari tingkatannya mempunyai kedudukan lebihkuat dibanding bukti T1 dan T5 , juga dari segi tahun penerbitannya juga,sertifikat Hak Milik No.3558 tahun 1983 (bukyi P1) dan akta jual belliNo.20/1/Talang Kelapa /2003 (bukti P2) jauh lebih tua dibanding dengan buktibukti yang diajukan Tergugat (T1 dan T5) yang menjadi dasar kepemilikan atasobyek sengketa tersebut, dan lebih didukung lagi dengan keterangan saksisaksiyang secara tegas
Register : 10-12-2014 — Putus : 26-02-2015 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/TUN/2014 Tanggal 26 Februari 2015 — KEPALA DESA NGUMPUL KEC. JOGOROTO, KAB. JOMBANG vs MARGONO
162 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang padapokoknya menyatakan, bahwa pasal 46 ayat (1) Peraturan daerahnomor 6 Tahun 2006 tidak bertentangan dengan Peraturan yanglebih tinggi tingkatannya yaitu UndangUndang Nomor 12 Tahun2011, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2011. (TERLAMPIR);4.
Register : 18-08-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 196/G/2021/PTUN.JKT Tanggal 14 Desember 2021 — Penggugat:
Adithiya Diar
Tergugat:
Komisi pemilihan umum republik Indonesia
345 — 257
Adithiya Diar
Tergugat:
Komisi pemilihan umum republik Indonesia
345 — 257
KPU atau KPUProvinis dapat melakukan verifikasi dan klarifikasi untuk mendapatkanalat bukti yang memadai.(2) Petunjuk awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat padaketerangan lisan atau tertulis, dokumen cetak, dokumen digital, foto,video, dan/atau rekaman suara.(3) Petunjuk awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dandilengkapi dengan informasi berupa sumber informasi awal, keteranganperistiwa, dan pihak yang terkait dengan peristiwa.Pasal 96,(1) KPU atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya
melakukan RapatPleno terkait hasil Pengawasan Internal dan laporan dan/ataupengaduan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran yangdilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (1).Halaman 54 dari 61 halaman Putusan Nomor : 169/G/2021/PTUNJKT.(2) KPU atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya menindaklanjutihasil Rapat Pleno dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi yangdituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani
oleh KPU atauKPU Provinsi dan pihak yang dilakukan verifikasi dan klarifikasiPasal 97,(1) KPU atau KPU Provinsi sesuai dengan tingkatannya membuatkesimpulan berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 96 dst..(2) Materi kesimpulan paling Kurang memuat :a.
Register : 15-11-2018 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 06-04-2019
Putusan PA WONOGIRI Nomor 1454/Pdt.G/2018/PA.Wng Tanggal 18 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
24 — 1
24 — 1
Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00setiap bulan kepada Tergugat selama anak duduk di bangku sekolah sesualdengan tingkatannya serta biaya makan dan pembelian susu.3. Dan biaya yang tidak terduga apabila ada sesuatu yang tidak di inginkan4.
Putus : 05-04-2006 — Upload : 02-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 498K/TUN/2001 Tanggal 5 April 2006 — HANDOKO HENTARDI ; vs. BUPATI DAERAH TINGKAT II SLEMAN
52 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lagj pulaSurat Edaran Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman tersebutmerupakan Lex specialis dari peraturan peraturan yang lebihtinggi tingkatannya. sepanjang yang berhubungan dan tidakbertentangan dengan Surat Edaran Bupati Kepala DaerahTingkat II Sleman tersebut;Judex factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telahmelanggar hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya.1.Bahwa dalam halaman 7 s/d 16 putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya, Judex Factie telah mempertimbangkanfaktafakta
Register : 02-09-2020 — Putus : 24-09-2020 — Upload : 24-09-2020
Putusan PA LABUAN BAJO Nomor 40/Pdt.G/2020/PA.Lbj Tanggal 24 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
39 — 8
39 — 8
Menyebutkan pula pemeriksaan perkara sesuai tingkatannya seperti tingkatpertama, tingkat banding, atau kasasi.Hal 9 dari 19 Putusan Perkara Nomor 40/Padt.G/2020/PA.LbjSyaratsyarat tersebut bersifat komulatif dan apabila salah satu syarat itu tidakdipenuhi mengakibatkan surat kuasa cacat hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajarisecara seksama Surat Kuasa Khusus Pemohon bertanggal 31 Agustus 2020yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo padatanggal 02
Register : 09-06-2014 — Putus : 17-07-2014 — Upload : 18-07-2014
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 71/PID.B/2014/PN.WKB Tanggal 17 Juli 2014 — - GERSON DENGI WUNGA Alias DENGI GERSON
83 — 56
83 — 56
Unsur Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain :Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebihdahulu akan diuraikan pengertian dengan sengaja dan Menghilangkan nyawa orang lain ;Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari3 (tiga) bentuk, yaitu := Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) bahwa perbuatan itu adalah sebagaisuatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendakdicapai atau
Register : 15-06-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 66/Pid.B/2015/PN.Krg Tanggal 10 Juni 2015 — Terdakwa AGUS HERU PRASETYO, SSN Als EDO Bin YOHANES SUHADI;
114 — 56
114 — 56
Terdakwa menjanjikanmewariskan seluruh ilmu kejawen yang dimiliki terdakwa setelah saksi I WAYANPUJA ASTAWA mencapai tingkat HARYO UTAMA dan saat memulai ritual tersebutsaksi I WAYAN PUJA ASTAWA tingkatannya adalah CANTRIK yang akanmeningkat ke tahap PUTUT lalu HARYO dan terakhir HARYO UTAMA.
Register : 24-10-2019 — Putus : 13-12-2019 — Upload : 07-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 P/HUM/2019 Tanggal 13 Desember 2019 — H.M. TAUFIK FACHRUDDIN, MM VS PRESIDEN RI;
325 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
325 — 91 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara ini yakni PeraturanPemerintah adalah termasuk dalam jenis' kategori peraturanperundangundangan yang tingkatannya di bawah undangundang,sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 8 ayat (1) UndangUndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundangundangan;9.
Bahwa menurut Pemohon Keberatan, ketentuan a quo bertentangandengan sejumlah UndangUndang yang lebih tinggi tingkatannya,sehingga merugikan hakhak Pemohon Keberatan sebagai warganegara, maupun publik pada umumnya.
Putus : 18-07-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 18 Juli 2017 — AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
sedangkan staf sekretariat adalah saksi GANTJAR WIDARSO dansaksi HARTATI ; Bahwa benar berdasarkan Peraturan Organisasi Dewan PimpinanPusat Partai Golongan Karya Nomor : PO 06/ DPP/ GOLKAR VII/2010 tanggal 02 Juli 2010 tentang Pengelolaan dan MekanismePertanggungjawaban Keuangan Partai Golongan Karya, Pasal 3menyebutkan Bendaharawan Dewan Pimpinan Daerah Propinsidan Kabupaten / Kota adalah Bendaharawan Partai di daerahyang berfungsi sebagai pelaksana pengelolah keuangan PartaiGolongan Karya sesuai tingkatannya
dan bertanggung jawabkepada Pimpinan Partai sesuai tingkatannya ; Bahwa benar dan DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga padatahun 2010 s/d 2012 telah menerima bantuan keuangan dariHal. 43 dari 106 hal.
Bahwa benar berdasarkan PeraturanOrganisasi Dewan Pimpinan Pusat PartaiBahwa benar berdasarkan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan PusatPartai Golongan Karya Nomor : PO 06/ DPP/ GOLKAR/ VII/ 2010tanggal O2 Juli 2010 tentang Pengelolaan dan MekanismePertanggungjawaban Keuangan Partai Golongan Karya Pasal 3menyebutkan Bendaharawan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi danKabupaten / Kota adalah Bendaharawan Partai di daerah yang berfungsisebagai pelaksana pengelolaan keuangan Partai Golongan Karyasesual tingkatannya
dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Partaisesuai tingkatannya ;Bahwa benar susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Salatiga periodetahun 2010 s/d 2015, yaitu ketua Terdakwa, Sekretaris Sdr.
Nomor 2197 K/Pid.Sus/20162010 tanggal 02 Jul 2010 tentang Pengelolaan dan MekanismePertanggungjawaban Keuangan Partai Golongan Karya Pasal 3menyebutkan Bendaharawan Dewan Pimpinan Daerah Propinsidan Kabupaten / Kota adalah Bendaharawan Partai di daerahyang berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan keuangan PartaiGolongan Karya sesuai tingkatannya dan bertanqgung jawabkepada Pimpinan Partai sesuai tingkatannya ;Bahwa benar susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Salatigaperiode tahun 2010 s/d 2015, yaitu
Register : 27-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 659/Pdt.G/2019/PA.Mtp Tanggal 11 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 2
18 — 2
Yang dimaksud dengan previlege (piutangpiutang yangdiistimewakan) diterangkan dalam Pasal 1134 yaitu suatu kedudukanistimewa yang diberikan undangundang kepada orangorang yangberpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari orang yang berpiutanglainnya, sematamata berdasarkan sifat piutangnya, dan piutangpiutangsemacam ini dinamakan bevoorrechte schulde (hutanghutang yangmempunyai hak untuk didahulukan pembayarannya karena perjanjianatau perikatan dan sebagainya).
Register : 27-08-2019 — Putus : 11-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA MARTAPURA Nomor 662/Pdt.G/2019/PA.Mtp Tanggal 11 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 4
16 — 4
Yang dimaksud dengan previlege (piutangpiutang yangdiistimewakan) diterangkan dalam Pasal 1134 yaitu suatu kedudukanistimewa yang diberikan undangundang kepada orangorang yangberpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari orang yang berpiutanglainnya, sematamata berdasarkan sifat piutangnya, dan piutangpiutangsemacam ini dinamakan bevoorrechte schulde (hutanghutang yangmempunyai hak untuk didahulukan pembayarannya karena perjanjianatau perikatan dan sebagainya).
Register : 05-01-2015 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 01-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/HUM/2015 Tanggal 5 Maret 2015 — DRS. EC. MOHAMMAD DAWOED VS WALIKOTA MALANG;
131 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
131 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila tata cara tersebuttidak diikuti peraturan perundangundangan mungkin batal demihukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat ;4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatannya ;(vide Bagir Manan, Dasardasar Perundangundangan Indonesia, IndHill.
Putus : 21-11-2007 — Upload : 23-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 388PK/PDT/2003 Tanggal 21 Nopember 2007 — HO JUN NOEN (BOENAWAN HORISON) ; HO JUN FONG (FONNY S. LALUYAN) ; Dkk vs. ANTON KAREMA
153 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pihakpihak yang sama mengenai soal yang sama atas dasar yang samaoleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah memberikanputusan yang bertentangan satu dengan lain. Bahwa antara perkara perdata No. 67/Pdt/1989.G/PN.Manado dan perkaraperdata No. 346/Pdt.G/1994/PN.
Register : 20-01-2016 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN WAIKABUBAK Nomor 03/Pid.B/2016/PN Wkb Tanggal 24 Februari 2016 — -TALU PIGE Alias PIGE;
123 — 81
123 — 81
Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir.Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua initerlebih dahulu akan diuraikan pengertian dengan sengaja ;Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari3 bentuk, yaitu : Kesengajaan sebagai maksud ( opzet als oogmerk ) bahwa perbuatan itu adalah sebagaisuatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yanghendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui
Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 PK/TUN/2015 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG VS NOER WAHYU
96 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soal yangsama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atausama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satudengan yang lain ;f.