Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan TinggiYogyakarta yang hanya menyatakan "pertimbangan hukum MajelisHakim tingkat pertama selain dan selebihnya diambil alih dan dijadikanpertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi didalam memutus pericara ini di tingkat banding" dengan pertimbanganhukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanoa memberikan ulasan yuridissecara rinci dan tanpa mengkaji dan mencermati ulasanulasan hukumyang diajukan oleh Para Pembanding dalam Memori Bandingnya

Moerniati Sajid dapat diwasiatkan kepadaTergugat dan Tergugat Il untuk menguasai terhadap obyekharta warisan ; Bahwa oleh karenanya, pertimbangan hukum dari Majelis Hakimsama sekali tidak mempertimbangkan secara komprehensifhukum pembuktian sebagai dasar dan ulasan hukum dalammenjatuhkan putusannya sehingga sudah selayaknyapertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta harusdikesampingkan dalam proses tingkat kasasi ini yang kelirudalam menerapkan hukum pembuktian ;b) Bahwa Majelis Hakim telah salah

Sangat selarasdengan ulasan hadits banyaknya perempuan masuk neraka karenakekufuran akan nikmat Allah berupa nikmat melalui suami. Belajar dari dataini dan berdiskusi dengan banyak pihak, maka Penggugat siapkan diriuntuk perceraian dan menikah lagi. Alhamdulillan tidak sedikit pihakmembantu menjadi fasilitator menemukan jodoh. Alhamdulillah Allahberikan jodoh yang lebih baik dari semua sisi sebagai pengganti;22.

Akan dilampirkan beberapa slide ulasan akan halini pada persidangan pembuktian.

Khairunnas tanggal 06 Desember2020 dilampiri ulasan bahaya bagi anakanak tanpa pendampingansosok ayah. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telahdicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda P.11 dan diparaf dengan tinta warna hitam;12. Rekomendasi H. Muhammad Alghazali.

Surat initelah diberi materai cukup dan telah dilegalisir untuk selanjutnya mohondisebut sebagai dan atau merupakan novum baru yang di tandai denganbukti NovumPK01 ;Dari ulasan novum ini Pemohon menjelaskan bahwa dari bukti pasportersebut pemohon mendapat cuti besar selama 3 bulan (Desember tahun2003, Januari dan Februari tahun 2004) untuk menunaikan ibadah hajivia embarkasi Batam dan pulang ke Indonesia pada tanggal 21 Februari2004 dan masuk kerja pada tanggal 01 Maret 2004.

ketiga dari atas Majelis HakimAgung berpendapat : bahwa Terpidana (Bupati Muaro Jambi)mengetahui dan menyetujui permintaan pembayaran uang muka yangdiajukan oleh saksi Sudiro Lesmana sebesar Rp4.000.000.000,00(empat milyar rupiah) dalam dua kali pembayaran yang danannyadiambil dari APBD kabupaten Muaro Jambi untuk tahun anggaran2004 sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua milyar delapan ratus jutarupiah) dan tahun anggaran 2005 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satumilyar dua ratus juta rupiah),....... dst;Bahwa ulasan

Dalam hal penyerahan uang PenyertaanModal BUMD dari APBD Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tahunanggaran 2004 dan tahun anggaran 2005 telah sesuai denganKepmendagri Nomor 29 tahun 2002 sebagaimana Pemohon PeninjauanKembali jelaskan pada ulasan atau penjelasan Bukti Novum PK2 danBukti Novum PK3;Ditemukannya/Munculnya bukti Putusan Mahkamah Agung Republikindonesia Nomor 1142/Pid.Sus/2008 tanggal 10 Desember 2008, Suratbukti atau Putusan Mahkamah Agung Republik indonesia ini telah di berimaterai cukup

(vide BUKTIPERKARA No. 13)Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 74/PID /2018/PT BTNDengan ulasan faktafakta hukum dan bukti bukti tersebut diatas perludipertanyakan sejauhmana hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkankeabsahan pemilikan saham di pihak Roedy Marudut Panggabean.2. Tentang Sahnya Kedudukan Terdakwa Randy Parsaoran Panggabean SebagaiDirektur Sejak Tahun 1999 Sampai Putusan Pailit tahun 2009 dan 2010.2.12.22.3bahwa menurut putusan Put PT. No. 433/Pdt/2009/PT.

Ulasan Yuridis tentang Pembuktian UnsurUnsur Delik Dalam Dakwaan Pasal 266ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP. Terdakwa Randy Parsaoran Panggabeandan Terdakwa Roedy Marudut Panggabean (dalam berkas terpisah) telah menyuruhmelakukan pemalsuan surat yaitu Akta No. 3 Tahun 2007. bahwa Roedy MarudutPanggabean masih memiliki 1.820 saham PT.

Adanya pertanggungjawaban pidana yang berunsur adanyakesalahan (kesengajaan dan kealpaan di pihak direksi), in casutanggung jawab pidana sesuai putusan hakim Pengadilan Negeriadalah bukan perbuatan melanggar hukum karena tuntutan PelaporAndreas adalah merupakan bidang hukum perseroan.Dari ulasan hukum perseroan tersebut, putusan Pengadilan Negeri telahsecara nyata salah menerapkan hukum pembuktian karena tindakan terdakwaRandy Parsaoran Panggabean dan terdakwa Roedy Marudut Panggabeantelah menjalankan

Praperadilan ini dilakukan tidakmenurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanyamenurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagaiberikut :Keputusan yang tidak memenuhi persyaratansebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf amerupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakanKeputusan yang batal atau dapat dibatalkan12.Berdasarkan ulasan

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat tersebut menurut Tergugat adalahmerupakan suatu alasan yang sengaja dibuat dan disusun sedemikianrupa demi untuk mencapai suatu tujuan tertentu padahal keseluruhanalasan alasan tersebut bukanlah merupakan suatu ulasan yang dapatmembatalkan hibah yang telah diterima oleh Tergugat;b.

Bandingberpendapat bahwa alasanalasan atau keberatankeberatan didalammemori banding Pembanding semula Tergugat sesungguhnya hanyamerupakan pengulangan, karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalamputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya denganpertimbangan dan dasar hukum yang cukup karena itu keberatanPembanding semula Tergugat dalam upaya hukum banding ini tidakberalasan.Menimbang, bahwa demikian juga atas kontra memori banding yangdiajukan Terbanding semula Penggugat, segala ulasan

Bandingberpendapat bahwa terhadap alasanalasan atau keberatankeberatan dalammemori banding Pembanding semula Penggugat, sesungguhnya hanyamerupakan pengulangan karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalamputusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya denganpertimbangan dan dasar hukum yang cukup, karena itu keberatan Pembandingsemula Penggugat dalam upaya hukum banding ini tidak beralasan;Menimbang, bahwa demikian juga atas kontra memori banding yangdiserahkan oleh Terbanding semula Tergugat segala ulasan

orangMenimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimanaiersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 170 avat (1) KUHP dalam Dakwaan KesatuPenunlut Unum telah terppenuhi dalam pertuatan masingmasing terdakwa, olehkarenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak piduna sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;Mecnimbang bahwa selama pemeriksaun dipersidangan, Majelis Hakim tidakmenemukan keadaankeadaan yang dapat digunakan sebagai ulasan

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksuddalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batalatau dapat dibatalkan ;Berdasarkan seluruh uraian yang telah kami sampaiakan sebelumnya,seluruh proses baik itu dari Penangkapan, Penahanan dan PenetapanPemohon menjadi tersangka dilakukan diluar prosedur dan ketentuanhukum yang berlakau ;Maka dari itu, berdasarkan ulasan

memasukkan penawaran, terdakwa dihubungi oleh DESSYROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI dan diminta supaya merubah penawarandengan kondisi Free on Truck (FOT) pelabuhan Pangkal Balam, terdakwamemasukkan kembali penawaran harga pupuk POLENO melalui surat nomor :017/EXT/IPF/VIIV2008 tanggal 12 Agustus 2008, harga penawaran Rp. 2.500(dua ribu lima ratus rupiah) / kg belum masuk pajak franco pelabuhan PT.TIMAH (Persero) Tbk, terdakwa juga melampirkan proposal pupuk OrganikPlus POLENO yang berisi Profil perusahaan, ulasan

memasukkan penawaran, terdakwa dihubungi oleh DESSYROSTYATI, M.Sc Binti SOEKARDI dan diminta supaya merubah penawarandengan kondisi Free on Truck (FOT) pelabuhan Pangkal Balam, terdakwamemasukkan kembali penawaran harga pupuk POLENO melalui surat nomor :017/EXT/IPF/VIIV2008 tanggal 12 Agustus 2008, harga penawaran Rp. 2.500(dua ribu lima ratus rupiah) / kg belum masuk pajak franco pelabuhan PT.TIMAH (Persero) Tok, terdakwa juga melampirkan proposal pupuk OrganikPlus POLENO yang berisi Profil perusahaan, ulasan

yang bernama akun ini adalah temannya di Bandung,karena Tergugat merasa tidak puas terhadap jawaban Penggugat akhirnyaTergugat mencoba untuk menghubungi langsung nomor Hp akun tersebutdan kemudian akun tersebut menyatakan dirinya adalah orang Penjawaandi Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, akhirnya dapat Tergugatsimpulkan dari komunikasi Tergugat terhadap orang yang yang memilikiakun tersebut bahwa Penggugat dan dan pemilik akun tersebut adahubungan yang tidak sekedar teman biasa, sehingga dari ulasan

Bahwa pertimbangan Hakirn tingkat banding tersebut adalah merupakanpertimbangan yang kurang lengkap (Onvoeldoende Gernotivied), karenatanpa suatu alasan dan ulasan langsung menganggap pertimbangan hakimtingkat pertama sudat tepat dan benar dan langsung diambil alin sebagaipertimbangan sendiri tanpa mernberi alasan rnengapa pertimbangan hakimtingkat pertama tersebut sudah dianggap sudah tetap dan benar dan lebihmenyayat hati kami, Hakim Tingkat banding menambah dan menghapuskanhukuman masa percobaan

(Sumber: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/Ith3c906311f8a7)Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan fakta perbuatan yangdiakui oleh terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang dikemukakan dimuka persidangan didapat adanya persesuaian yang saling berhubungan satusama lainnya yaitu terdakwa menarik keuntungan dengan cara memperolehupah setelah menjual 1 atu unit Seveda Motor merk Honda BR 150 R warnamerah putih tahun 2018, No.Pol : G2189QV, No.RangkaMH1KC9118JK1789900

Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan dengan no perkara51/Pdt.G/2017/PN PMS dan Banding Pengadilan Tinggi Medan dengan noperkara 28/Pdt/2018/PT.MDN dengan ulasan Putusan adalah MenolakGugatan Penggugat untuk seluruhnya;Bahwa berdasarkan halhal yang telah dikemukakan diatas, Tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim yang Mulia dalam memeriksa perkara a quo agarberkenan kiranya mengabulkan halhal sebagai berikut:MENGADILIe Menolak Gugatan Penggugat untuk selurhnya,atau setidaktidaknyamenyatakan Gugatan

Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan AQuo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku,maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalahsebagai berikut : Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1)huruf a merupakan Keputusan yang tidak sahHalaman 12 dari 34 Putusan Nomor 3

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keuputusanapabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan olehTermohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagaitersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar,maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yangberhubungan dengan Penangkapan, penetapan tersangka danPenahanan terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusanyang

Bahwa apabila sesuai dengan ulasan Para Pemohon dalamPermohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasanPermohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuanhukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yangtidak sahe Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan

Bahwa berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon dengan menetapkanPemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan olehprosedur yang TIDAK BENAR.

Selain itu dalam Pasal 52 UndangUndang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkantentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dibuat sesuai prosedur; dansubstansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penyitaankendaran milik Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinyaprosedur menurut ketentuan peraturanperundang undangan yangberlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon

Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuahKeuputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yangdilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menyitakendaraan milik Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan danditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakimPraperadilan Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa danmengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segalayang berhubungan dengan penyitaan kendaraan milik (Ic.

Pasal 67, 68, Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;Ulasan tersebut di atas, merupakan fakta hukum sehingga mengikat dansecara teknis masih termasuk dalam lingkup kompetensi Mahkamah Agung RIHalaman 11 dari 16 halaman. Putusan Nomor 166 K/TUN/20121212dalam tingkat kasasi.

Benar2 pisah ranjang belum lama yaitu + 1,5 bulan;Jadi apa yang di sampaikan oleh Penggugat tidak benar, danmengadaada dan menginginkan adanya perpisahan.Dalam hal ini saya hanya memberikan ulasan yang menyangkutkondisi rumah tangga saya yang sebenarnya yang berkenaan denganpengaduan ke Pengadilan Agama.Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat memberikantambahan jawaban secara lisan yang pada pokoknya disimpulkansebagai berikut:1.