Ketentuan UMP dari Bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juli 2016 : a. Kekurangan Upah/Gaji 10 bulan pada tahun 2012 =Rp. 4.323.000 , b. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan pada tahun 2013 =Rp. 1.951.400 . c. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan pada tahun 2014 =Rp. 6.313.000 . d. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan pada tahun 2015 =Rp. 5.482.500 , e. Kekurangan Upah/Gaji 6 bulan pada tahun 2016 =Rp. 4.800.000 . Jumlah = Rp. 22.869.900.2. Insentif selama 5 tahun atau 52 bulan sebesar =Rp 1.075.000,3.

Surya Mahkota Kencana/SMK SoE ; Menyatakan menurut hukum Para Tergugat membayar upah Penggugat dibawah ketentuan UMP Propinsi Nusa Tenggara Timur yang berlaku sejak tahun2012 sampai dengan bulan Juli 2016 dan melanggar UU. No.13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan; Menyatakan menurut hukum bahwa semua bukti yang di ajukan Penggugatadalah sah dan berharga;

Nomor 116/Pdt.SusPHI/2020/PN MdnProvinsi (UMP) sebagaimana keputusan Gubernur Provinsi Sumatera UtaraNomor : 188. 44/1450/KPTS/2018, Tentang Penetapan Upah MenimumKota Medan Tahun 2019, tanggal 21 November 2018, dimana UMPdiputuskan sebanyak Rp.2.969.824, 64 setiap bulan.

Empat puluhsembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah);KEKURANG UPAH SETIAP BULAN SESUAI UMP :12. Bahwa kekurangan Upah setiap bulan sebagaimana yang dialamiPenggugat pada waktu bekerja di Restoran Coffinaistic sebanyak Rp.869.824 (Delapan ratus enam puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluhempat rupiah) setiap bulan berdasarkan Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188. 44/1450/KPTS/2018, tanggal 21 November 2018. UMPditetapbkan sebanyak Rp.2.969.824,64.

Terlebih, upah yang Penggugat terima sebesarRp.2.100.000. tidak sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) ...... dstnya,adalah merupakan dalil yang keliru (rechtsdwalling), dan pemutar balikan faktayang menyesatkan (Fallacy), dengan argumentasi hukum sebagai berikut:a.

Dan Upah yang diterimaPenggugat ini sangat tidak sesuai dengan Ketentuan Upah MenimumProvinsi (UMP) sebagaimana keputusan Gubernur Provinsi SumateraUtara Nomor : 188. 44/1450/KPTS/2018, Tentang Penetapan UpahMenimum Kota Medan Tahun 2019, tanggal 21 November 2018, dimanaUMP diputuskan sebanyak Rp.2.969.824, 64 setiap bulan. Dan berartiHal. 19 dari 26 Hal.

Dan Upah yang diterima Penggugat ini sangat tidaksesuai dengan Ketentuan Upah Menimum Provinsi (UMP) sebagaimanakeputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : = 188.44/1450/KPTS/2018, Tentang Penetapan Upah Menimum Kota Medan Tahun2019, tanggal 21 November 2018, dimana UMP diputuskan sebanyakRp.2.969.824, 64 setiap bulan.

dihitung semenjak tahun 2000sampai dengan putusan dalam perselisihan ini dibacakan ;Menimbang, bahwa dalam pasal 99 UU.No.13 tahun 2003 aquomenyebutkan Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upahminimum sebagaiamana dimaksud dalam pasal 89 dan Bagi pengusaha yang tidakmampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dapatdilakukan penangguhan, bahwa bila dikaitkan dengan tuntutan Penggugat ataskurangannya upah yang diterimanya pada tahun 2011 dan tahun 2012 dan jauhdari UMP

Uang Perumahan dan Pengobatan : 15 % x 33.350.000,= Rp. 5.002.500, Total = Rp.38.352.500,(tiga puluh delapan juta tiga ratus limapuluh dua ribu lima ratus rupiah)Menimbang, bahwa kekurangan upah yang dituntut oleh Penggugatmempunyai dasar hukum untuk dikabulkan dan berdasarkan Peraturan GubernurRiau Nomor : 46 Tahun 2010 tanggal 01 Oktober 2010 Tentang Upah MinimumProvinsi Riau (UMP) Tahun 2011 sebesar Rp.1.120.000, (satu juta seratus duapuluh ribu rupiah) dan berdasarkan Peraturan Gubernur Riau

Nomor : 48 Tahun2011 tanggal 1 November 2011 Tentang Upah Minimum Provinsi Riau (UMP)Tahun 2012 sebesar Rp.1.238.000, (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah),bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut maka dengan demikianPenggugat berhak atas kekurangan upah tahun 2011, tahun 2012 dan 2013,sebagai berikut : == 29222 eno nn nnn nnn nn nnn nen ne encea.

telah melakukan PHK terhadap Penggugat tanpadasar hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dapatdiartikan Tergugat melakukan efisiensi, hal tersebut selaras dengan Pasal164 ayat (3) UndangUndang No.13 Tahun 2003, oleh karenanya cukupberalasan Tergugat berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 2 (dua)kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebesar Pasal 156 ayat (4) UUNo.13 Tahun 2003 yang dihitung berdasarkan UMP

Uang Pengantian hak 15 % x Rp18.349.800,00 =Rp2.752.470,00;Jumlah = Rp21.102.270,00;(dua puluh satu juta seratus dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);18.Bahwa sikap Tergugat telah membayar upah Tergugat tahun 2011 dibawahUMP adalah tidak dapat dibenarkan karena UMP Provinsi DK!

Jakarta tahun2011 adalah sebesar Rp1.290.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluhribu rupiah) dan UMP Provinsi DKI Jakarta tahun 2012 adalah sebesarRp1.529.150,00 (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus limapuluh rupiah) oleh sebab itu Tergugat wajib membayar kekurangan upahTergugat dan wajib membayar upah dalam proses dengan rincian sebagaiberikut:Kekurangan upah Januari sampai dengan November 2011 = Rp2.090.000,00Upah bulan Desember 2011 = Rp1.290.000,00Upah bulan Januari sampai

Menghukum Tergugat membayar selisin upah pada Tahun 2018,Penggugat hanya diberikan upah sebesar Rp1.684.100,00 UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2018 sebesar Rp2.206.813,00maka terjadi selisih upah sebesar Rp2.206.813,00 1.684.100 =Rp522.713,00; Bahwa selisih upah pada Tahun 2018 yang harus Penggugat terimasebesar Rp522.713,00 X 12 bulan = Rp6.272.556,00;6.

Menghukum Tergugat membayar selisih upan pada Tahun 2019,Penggugat hanya diberikan upah sebesar Rp1.684.100,00; UMP Provinsi Gorontalo pada Tahun 2019 sebesar Rp2.384.020,00maka terjadi selisih upah sebesar Rp2.384.020,00 1.684.100 =Rp699.920, 00; Bahwa selisih upah pada Tahun 2019 yang harus Penggugat terimasebesar Rp699.920,00 X 9 bulan = Rp6.299.280,00;7.

ANAK III, Perempuan, umur 13 Tahun, Lahir di Denpasar tanggal 10Juli 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/UmP/2008tanggal 05 november 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.;Bahwa pada awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGATberjalan dengan rukun, harmonis, jikapun ada perselisihan danHal. 2 dari 19 Hal.

TERGUGAT sebagai suami juga tidak pernahmemenuhi kebutuhan lahir dan bathin PENGGUGAT sampai dengan saatini yang telah berjalan kurang lebih 1 (satu)tahun;Bahwa sebagaimana yang telah PENGGUGAT sampaikan pada positaangka 2 pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (tiga)orang anak yang salah satunya anak yang bernama ANAK III, Perempuan,umur 13 Tahun, Lahir di Denpasar tanggal 10 Juli 2008, berdasarkanKutipan Akta Kelahiran Nomor XX/UmP/2008 tanggal 05 november 2008yang dikeluarkan oleh

;Bahwa, PENGGUGAT mohon segala biaya pemeliharaan anak dan biayapendidikan anak dan biayabiaya lainnya yang timbul untuk anak yangmasih dibawah umur yang bernama ANAK III, Perempuan, umur 13 Tahun,Lahir di Denpasar tanggal 10 Juli 2008, berdasarkan Kutipan AktaKelahiran Nomor XX/UmP/2008 tanggal O05 november 2008 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaDenpasar sebesar Rp. 20.000.000.(dua puluh juta rupiah setiap bulanyadengan perincian :Hal. 3 dari 19 Hal.

yang menyidangkan perkara aquo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusanyang amarnya berbunyi sebagai berikut :PRIMAIR :1.2.Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT TERGUGAT terhadapPENGGUGAT PENGGUGAT di hadapan sidang Pengadilan AgamaBadung;Menyatakan Hukum seorang anak yang masih di bawah umur bernamaANAK III, Perempuan, umur 13 Tahun, Lahir di Denpasar tanggal 10 Juli2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/UmP

;Menetapkan agar biaya rumah tangga dan pemeliharaan anak, biayapendidikan anak dan biayabiaya lainnya yang timbul sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulanya untuk anak yang masih dibawah umur yang bernama ANAK III, Perempuan, umur 13 Tahun, Lahir diDenpasar tanggal 10 Juli 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran NomorXX/UmP/2008 tanggal 05 november 2008 yang dikeluarkan oleh KepalaHal. 4 dari 19 Hal.

Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Khusus lbukota JakartaNomor 176 Tahun 2014 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2015 padapasal 1 Memutuskan Upah minimum Provinsi (UMP) yaitu sebesar RP.2.700.000. (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)namun faktanya Pihak Tergugattelah melanggar Peraturan tersebut dengan memberikan Upah KepadaPenggugat di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP);.

Sisa Kekurangan Gaji Yang tidak Sesuai dengan UMP DKI 2015: UpahMinimum Provinsi DK Tahun 2015 = Rp2.700.000,00 Gaji Pokok yangditerima Penggugat pada Tahun 2015 = Rp2.650.000,00;Terjadi perbedaan selisih sebesar Rp50.000,00 (Lima Puluh ribu rupiah)yang mana Upah Penggugat lebih rendah dari pada UMP DKI selamatahun 2015 hingga Penggugat di PHK oleh Tergugat, untuk ituPenggugat meminta hak atas kekurangan Upah yang selama inidilakukan oleh Tergugat, dengan perincian sebagai berikut :5 X Rp50,000,00

Sisa Kekurangan Gaji Yang tidak Sesuai dengan UMP DKI 2015: 5 BulanX Rp50.000,00 7 Rp250.000,00Halaman 14 dari 24 hal.Put. Nomor 1038K/Padt.SusPHI/2016G. Komisi Penjualan = Rp27.697.360,00 = (+)JUMLAH = Rp85.997.360,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratussembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh rupiah);. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu secara sertamerta, meskipun dilakukan upaya hukum perlawanan atau kasasi (ultvoerbaar bij voorraad);.

Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian haksebesar Rp18.630.000,00;THR tahun 2015 sebesar Rp2.700.00,00;Kekurangan UMP tahun 2015 sebesar Rp250.000,00;Upah proses PHK 6 (bulan) upah sebesar Rp16.200.000,00Komisi penjualan sebesar Rp17.841.360,00;a fF oO DN4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara sebesarRp506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);Halaman 15 dari 24 hal.Put.

sepatutnya pihak Tergugat harus dihukum untukmembayar hakhak dari Penggugat berupa: (a) Upah Lembur, Uang JaminanSosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), serta Uang Pesangon; (b)Uang Penghargaan Masa Kerja; (c) Uang Pengganti Hak; (d) hakhak lainyang belum di bayarkan Tergugat kepada Para Penggugat;Bahwa hakhak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepadaPenggugat berdasarkan perhitungan masa kerja Penggugat sesuaiketentuan UndangUndang Ketenagakerjaan serta Komponen Upahberdasarkan UMP

Bank Sinarmas Cabang Kupang;Halaman 5 dari 25 Putusan PHI Nomor 12 /Pat.SusPHI/2017/PN.Kpg UangUpah UMP UangNO Nama howe Kota Pesancon ae Penggatian JumlahKupang Hak 15%KerjaRp.1. NIKODEMU 3 Rp. Rp. Rp. Rp. 17.250.000,S AUNUNG THN 1.500.000, 12.000.000, 3.000.000, 5.250.000, B. Kekurangan Upah1) Ketentuan UMP 16 september 2013 sampai dengan 16 september 2016a. Kekurangan Upah/Gaji 4 bulan tahun 2013 Rp.780.000b. Kekurangan Upah/Gaji 12 bulan tahun 2014 Rp.2.340.000G.

Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah membayar upah Penggugat dibawah Ketentuan upah berdasarkan UMP Kota Kupang sejak tanggal 16September 2013 sampai dengan Tanggal 15 September 2016, yakniseharusnya sebesar Rp. 1.500.000,/oulan dan melanggar UU Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;4.

Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 89, Pasal90 ayat (1) Pasal 99 UU Nomor 13 Tahun 2003 karena tidak membayarsegala hakhak Penggugat secara keseluruhan berupa; AUang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja danUang Pengganti hak kerja 15 %Rp. 17.250.000, Kekurangan Upah sesuai dengan Ketentuan UMP 16september 2013 sampai dengan 16 september 2016Rp. 13.845.000.

Apakah benar Tergugat telah membayar upah Penggugat dibawahketentuan upah berdasarkan UMP kota kupang sejak 16 september2013 sampai dengan 15 september 2016, dan melanggarUndangundang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?3. Apakah Tergugat benar melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) terhadap Penggugat dengan alasan yang tidak Jelas?4.

Kekurangan nafkah selama 20062018 sebesar UMP yakniRp1.800.000,00., berarti kKekuarangan perbulan adalah sebesarRp800.000,00.(delapan ratus ribu rupiah); jadi 144 bulan xRp800.000,00. = Rep115.200.000,00. (seratus lima belas juta duaratus ribu rupiah);1.

Oleh karena itu, tidak pada tempatnya tuntutan atashak maupun kewajiban dilandasi dengan perhitungan untung rugi,pertanggungjawaban penggunaan uang hasil perolehan suami secarazakelijk maupun dengan menggunakan dasar perhitungan UpahMinimal Propinsi (UMP) seperti antara buruh dan majikan. KalauTermohon menggunakan dasar perhitungan UMP artinya Termohonsecara sadar telah tidak mengakui Pemohon sebagai suami danmemposisikan Termohon sebagai buruh.

Tuntutan Termohonyang mendalilkan adanya kekurangan nafkah setiap bulannya sebesarRp 800.000; (delapan ratus ribu rupiah) karena UMP sebesar Rp1.800.000; (satu juta delapan ratus ribu rupiah) adalah mengadaadadan tidak pada tempatnya. Hal ini mengingat hubungan suami istribukanlah hubungan ketenagakerjaan. Seorang buruh/tenaga kerjaPutusan Nomor 0537/Pdt.G/2018/PA. Bn. hal. 31 dari 55 halamanpasti tidak tidur/menempati rumah sama dengan majikannya.

Seorang buruh tidak akan memperolehhakhak yang ada dalam hubungan perkawinan dan lain sebagainya.Sementara itu, UMP itu sendiri yang diklaim Termohon sebesar Rp1.800.000; (satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak ditetapkan sejak2006 sebagaimana klaim Termohon. Tentu tahun 2006 UMPnya lebihkecil dari UMP tahun 2018. Oleh karena itu tuntutan Termohon yangberkaitan dengan kekurangan pembayaran nafkah berdasarkan UMPtidak beralasan hukum..

Bahwa kalau mau diperhitungkan berdasarkan UMP, maka nafkahyang telah diberikan Pemohon kepada Termohon sebenarnya sudahberkali lipat besarnya dari UMP, karena Termohon tidak perlumenyewa rumah, tidak perlu membiayai keperluan hidup danpendidikan anaknya, dan lainlain fasilitas yang hanya bisa diperolehdalam hubungan perkawinan.

Kepmenaker Nomor Kep.102/MEN/V1I/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerjalembur, yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyibahwa : "Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruhmelebihi waktu kerja, wajib membayar upah kerja lembur".Bahwa Upah Minimum Propinsi (UMP) Jambi dan / atauUpah Minimum Sektoral (UMS) Propinsi Jambi pada tahun 2005sebesar Rp. 485. 000, tahun 2006 sebesar Rp. 563.000,tahun 2007 sebesar Rp. 658.000, dan tahun 2008 sebesar Rp.724.000, serta tahun 2009 sebesar Rp. 800.000

No. 434K/Pdt.Sus /2010Ketenagakerjaan, sehingga Penggugat merasadirugikansebesar Rp.46.971.912, (empat puluh enam juta sembilanratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus dua belasrupiah) dengan rincian sebagai berikut g Nilai Lembur/Jam Lembur Yang Belum DibayarkanNo UMP JAMBI) UP ~Tembur Lembur Total Lembur X Bulan/ Per Tahun LemburiJam 1 Jam Pertama Jam ke2s/d Lembur/Minggu Minggu X 4/ Tahun Ket(Rp.) Rp.) x +p 32 saad (Rp.)

Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayarsecara tunai, terhadap hak upah kerja lemburPenggugat secara sekaligus sebesar Rp.46.971.912,(empat puluh enam juta sembilan ratus' tujuh puluhsatu. ribu) sembilan ratus dua belas' rupiah) denganrincian sebagai berikut > Upah Nilai Lembur/Jam Lembur Yang Belum Dibayarkan No UMP JAMBI p Lembur Lembur Total Lembur/ X Bulan /Per Tahun = Lembur/Jam 1 Tee Jam ke 2 s/d Lembur/Minggu Minggu X 4/ Tahun Ket> up: 32 x 2 upah/(Rp.) Rp.) Jam Jah (Rp.)

Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa rapelan Upah Minimum Propinsi (UMP) penyesuaian kenaikan tahun 2019 bulan Januari, Februari dan Maret dengan perhitungan Rp. 70.853,00/ orang/ bulan x 3 bulan x 9 orang = Rp. 1.913.013,00(satu juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga belas rupiah) ;3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;4.

Plant Cikarang, ingin mengetahui besaran kompensasi pesangon yangdiberikan dan sekaligus menanyakan upah bulan Oktober dan November 2012 yangbelum dibayarkan;31 Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 diadakan pertemuan bipartit di HotelBoutique Pesona Cikarang dengan menghasilkan risalah yaitu pendapat pihakTergugat, adalah menetapkan proses pemutusan hubungan kerja (PHK), memberikankompensasi pesangon (satu) kali UU No. 13 tahun 2003 Pasal 164 ayat 1 denganketentuan upah menggunakan UMP DKI Jakarta

Sucaco Tbk Plant Cikarang;32 Bahwa pada tanggal 17 Desember 2012 diadakan pertemuan bipartit di HotelBoutique Pesona Cikarang dengan mengahasilkan risalah yaitu pendapat pihakTergugat adalah tetap memberikan pesangon sebesar (satu) kali UU No. 13 Tahun2003 Pasal 164 ayat dengan ketentuan upah menggunakan UMP DKI Jakarta,sedangkan pendapat PUK SPEE FSPMI PT.

Plant Cikarang,sebelum keputusan PHK di putuskan;33 Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 diadakan pertemuan bipartit di HotelBoutique Pesona Cikarang dengan menghasilkan risalah yaitu pendapat pihakTergugat, adalah menanyakan kesediaan PUK untuk menerima penawaran pesangonsebesar (satu) kali UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 164 ayat 1 dengan ketentuan upahmenggunakan UMP DKI Jakarta, dan tidak membayarkan upah masa proses,sedangkan pendapat PUK SPEE FSPMI PT.

Sucaco Tbk Plant Cikarang, adalah belumbesedia menerima tawaran pesangon sebesar (satu) kali UU No. 13 Tahun 2003Pasal 164 ayat 1 dengan ketentuan upah menggunakan UMP DKI Jakarta;34 Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012 diadakan pertemuan bipartit di HotelBoutique Pesona Cikarang dengan menghasilkan risalah yaitu pendapat pihakTergugat, belum dapat menerima usulan pesangon dari PUK SPEEFSPMI PT. SucacoTbk.

Sucaco Tbk.Plant Cikarang yang berada diluar perusahaan untuk mengundurkan diri danmengambil uang kompensasi sebesar 1 (satu) kali UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 164ayat 1 dengan ketentuan upah menggunakan UMP DKI Jakarta, karena ketidak adilantersebut selanjutnya PUK SPEEFSPMI PT. Sucaco Tbk. Plant Cikarang, melakukanprotes melalui Surat Nomor 017/PUK SPEE FSPMI/ PT.

Pengangkatansebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaantersebut, hal ini merupakan Tindak Pdtana Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalamPasal 188 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;e Bahwa sejak tahun 2011, Penggugat diangkat sebagai Massenger, dengan upah tetapseperti sebelumnya yakni sebesar Rp. 875.000,/bulan; Bahwa Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.7/2013 tentang Upah Minimum berbunyi Upah Minimum Provinsi yang selanjutnyadisingkat UMP

TAHUN UMP DKI UPAH YG SELISIH JMLH HASILRS (Rp) DITERIMA (Rp) BULAN (Rp)(Rp)1. 2010 1.118.009 875.000 243.009 11 2.430.0902. 2011 1.290.000 875.000 415.000 12 4.980.0003. 2012 1.529.150 875.000 645.150 12 7.849.8004. 2013 2.200.000 875.000 1.325.000 12 15.900.0005. 2014 2.441.000 980.000 1.461.000 3 4.383.000Jumlah 35.542.890 b Upah Yang Belum dibayar,Upah Pokok Rp. 2.441.000,April s/d Agustus 2014 = 5 bulanRp. 2.441.000, x 5 bulan = Rp. 12.205.000,c Tunjangan Hari Raya Keagamaan, sebesar Rp. 2.441.000

No. 05/Pdt.SusPH1/2014/PN.Bgldikarenakan tanpa adanya kehadiran dari penggugat, bisnis dan PT Sinar MasMultifinance tetap dapat berjalan dan beroperasi secara lancar tanpa ada kendala;e Dengan demikian bahwa Perjanjian Kerja antara Tergugat dan Penggugat adalahPerjanjian Kerja Waktu Tertentu;e Bahwa pada gugatan penggugat menyatakan bahwa UMP yang di berlakukanadalah UMP Provinsi Jakarta adalah kabur dan tidak dapat diterima dikarenakantidak diperkuat dengan landasan yang baku atas pengajuan gugatan

Kemudian dalam Gugatan yangdisampaikan penggugat mengenai besaran UMP yang diterima tidak dapat kamiterima dan tidak memiliki dasar yang kuat. Sesuai dengan Pasal 94 UU No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Dalam hal komponen Upah terdiri dariupak pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah Pokok sedikitdikitnya 75%( Tujuh puluh lima perseratus ) dari Jumlah Utah Pokok dan tunjangan tetap.

Makadalam Hal ini dapat kita simpulkan bahwa UMP itu terdiri dari 75% Upah Pokokdan 25% Tunjangan Tetap/Tunjangan tidak tetap.

BertiBodesebagai berikut :1.Penggantian hak:a) Upah selama dirumahkan 7 bulan upah = Rp24.616.900,00;b) Selisin upah, UMP Januari Februari 2020 = Rp1.233.400,00;c) Upah dalam proses Oktober 2020 sampai dengan Januari 21= Rp14.066.800,00;Jumlah = Rp39.917.100,00;Terbilang : (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belasribu seratus rupiah);IV. Agar Caf Phoenam membayar hakhak karyawan sdri.

Selisin Upah, UMP Thn 2013 sampai dengan Januari 2020:= Rp28.720.000,00;. Upah dalam proses Oktober 2020 sampai dengan Januari 2021:= Rp14.066.800,00;Jumlah = Rp115.469.600,00;Terbilang : (seratus lima belas juta empat ratus enam puluh sembilanribu enam ratus rupiah);Halaman 10 Putusan nomor 10/Pdt.SusPHI/2021/PN JapV.Vi.Vil.Agar Caf Phoenam membayar hakhak karyawan sdri.

Penggantian hak:a) Upah selama dirumahkan 7 bulanupah = Rp24.616.900,00;b) Selisin upah, UMP Januari Februari 2020 = Rp1.233.400,00;c) Upah dalam proses Oktober 2020 sampai dengan Januari 21= Rp14.066.800,00;Jumlah = Rp39.917.100,00;Terbilang : (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belasribu seratus rupiah);iv. Agar Caf Phoenam membayar hakhak karyawan sdri.

Mengenai Gugatan Abscuur Libel (Gugatan Kabur);Bahwa gugatan Para Penggugat sangat jelas untuk meminta hakhaksesuai anjuran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi PapuaDinas Perindustian, Perdagangan,Koperasi Usaha kecil, menegah danTenaga kerja Jayapura melalui mediator perihal anjuran tanggal 26Februari 2021 yang besarannya disesuaikan dengan Upah MinimumProvinsi (UMP) Provinsi Papua yang berlaku.

, maka menurut Majelis Hakim upah yang dijadikan dasarperhitungan adalah UMP yang berlaku saat ini dengan perincian sebagaiberikut:Bonefasia Lelo Beguir;6 x Rp3.516.700,00 = Rp21.100.200,00;(Terbilang : dua puluh satu juta seratus ribu dua ratus rupiah);Sumarni;Halaman 69 Putusan nomor 10/Pdt.SusPHI/2021/PN Jap6 x Rp3.516.700,00 = Rp21.100.200,00;(Terbilang : dua puluh satu juta seratus ribu dua ratus rupiah);lll.

ini bukan merupakan pokok perkara maka sudahselayaknya Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat memutus terlebih dahulutuntutan provisionil ini, yaitu:Menghukum dan Memerintahkan Tergugat untuk Membayarkan upah paraPenggugat terhitung sejak pertengahan bulan Februari 2012 s/d Mei 2013 dan TunjanganHari Raya para Penggugat tahun 2012 dengan perincian masingmasing Penggugatsebagai berikut: TOTAL THR TOTALUPAH TAHUN 2012 UPAH TAHUN 2013 UPAH TAHUN UPAH DANYANG 2012 THR YANGUMP Jumlah Upah Tahun UMP

terlambat membayarkan upah tertanggal 112 Februari 2012, yang dibayarkantertanggal 23 April 2013;Bahwa berdasarkan ketentuan a quo maka cukup alasan hukum bagi MajelisHakim Yang Terhormat untuk memerintahkan Tergugat membayarkan denda atasketerlambatan pembayaran upah para Penggugat sejak bulan Februari 2012 sampaidengan Maret 2013 sebesar 50 % (lima puluh .persen) setiap bulannya.Adapun perinciannya sebagai berikut: UPAH TAHUN 2012 UPAH TAHUN 2013 TOTAL DENDA = 50 %UPAH YANG DariUMP Jumlah Total UMP

pihak sehingga Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan anjuran Nomor1626/1.835.3, tertanggal 14 Maret yang berbunyi sebagai berikut:1 Agar Tergugat memanggil para Penggugat untuk bekerja kembali sebagaimanabiasa;2 Agar Tergugat membayar kepada para Penggugat:a Upah bulan Februari 2012;Hal. 15 dari 38 hal.Put.Nomor 127 K/Pdt.SusPHI/2014b Upah selama tidak bekerja sejak bulan Maret 2012 sampai dengan bulanDesember 2012 dengan upah minimal sesuai Upah Minimum Provinsi(UMP

Jumlah Upah UMP Jumlah Upah BELUM Tunjangan BELUMDKI Bulan ( Tahun DKI Bulan Tahun DIBAYAR jHari Raya DIBAYARNO NAMA 2012 Pertengahan 2012 yang 2013 (JanMei 12013 yang 2012 YangFebruari 2013) BelumDesemnbet 212) Amie dihesekan Dibayarkan1 Nurmi 101?

Jumlah Total Upah UMP Jumlah Upah Tahun Ayah RR NDSDKI Bulan Tahun 2012 DKI Bulan (Jan 2013 yang Tahun 19812012 (FebDes fyang terlambat 2013 Maret Terlambat2012) 2013) TentangPerlindunganUpah)Nurmi Rp. il 16.820.650 Rp 4 8.800.000 25.620.650 12.810.3251,529.1 2.200.01 50, 00,2 Neni Tri 11 16.820.650 4 8.800.000 25.620.650 12.810.325Handayani3 Unarsih 11 16.820.650 4 8.800.000 25.620.650 12.810.3254 Wami 11 16.820.650 4 8.800.000 25.620.650 12.810.3255 Rujiah 11 16.820.650 4 8.800.000 25.620.650

Nomor 666 K/Pdt.SusPHI/2018Termohon Kasasi (PUK SPPPSPSI) mengenai perbedaan pendapat perihalpelaksanaan ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP), khususnyatunjangan beras yang bersifat natura;Bahwa terkait perselisihan tentang upah, berdasarkan ketentuanPasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentangPengupahan telah menentukan pembayaran upah harus dilakukan denganmata uang rupiah Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Upah MinimumProvinsi (UMP) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta

PENGGUGAT yang terakhirditerima pada bulan Mei 2014 adalah sebesar Rp.2.438.50010.Bahwa semua keterangan mengenai kerja,jabatan serta upah yang diterima setiapbulannya samasama telah diakui kebenarannya olehPENGGUGAT danTERGUGAT di depan Mediator pada saat mediasi di Kantor DisnakertransKabupaten Sorong11.Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 PENGGUGAT dan beberapa rekanrekankaryawan PT.Henrison Iriana datang Ke Kantor Dinas Tenaga Kerja KabupatenSorong untuk menanyakan kejelasan mengenai kenaikan UMP

tahun 201412.Bahwa sebagai staff Divisi Personalia pada saat itu PENGGUGAT selalu menjadisasaran pertanyaan karyawan PT.Henrison Iriana terkait Kenaikan UMP tahun 2014dan untuk menghindari kesalahan dalam memberikan penjelasan makaPENGGUGAT mengajak beberapa karyawan untuk bersamasama ke KantorDisnakertrans Kabupaten Sorong guna mendengarkan penjelasan langsung dariKepala Bidang Hubungan Industrial tentang UMP Papua Barat tahun 2014.13.Bahwa kedatangan PENGGUGAT dan beberapa karyawan Ke DisnakertransKabupaten

bagikaryawan yang sudah bekerja diatas 1 (satu) tahun karena di perusahanTERGUGAT belum terbentuk bagian khusus untuk menangani penyusunan strukturdan skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan,masakerja,joendidikan,dan kompetensi sebagaimana diatur dalam pasal 92 UndangUndang nomor 13 tahun 2003 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor : 49/MEN/2004 tentang struktur dan skala upah14.Bahwa tindakan PENGGUGAT dan beberapa karyawanke DisnakertransKabupaten sorong menanyakan kejelasan UMP

karena menurut TERGUGAT bahwa21PENGGUGAT telah mengajak sesama pekerja melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan Hukum,selain itu berdasarkan pasal 34 ayat 8 huruf f PKBPT.Henrison lIriana periode 20142016 PENGGUGAT dianggap telah memberikanketerangan yang tidak benar sehingga telah mencemarkan nama baik perusahan..Bahwa ternyata TERGUGAT telah melakukan tebang pilin sebelum mengeluarkansurat PHK karena ada karyawan lain yang ikut juga ke Disnakertrans Kabupatensorong menanyakan masalah UMP

bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebutdiatas;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam Surat Gugatannya padapokoknyamendalilkan sebagai berikut:Bahwa Penggugat diterima kerja di perusahaan Tergugat dengan lama kerja 23tahun dan upah yang terakhir diterima pada bulan Mei 2014 adalah Rp.2.438.500;Bahwa pada tanggal 17 Februari 2014,Penggugatdan beberapa karyawanPT.Henrison Iriana datang Ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sorong untukmenanyakan kejelasan mengenai kenaikan UMP

dijawab oleh terdakwa gayi saya hanya sedikit kasihan karenakam int hanya bergantung Upah Minimum Pemerintah (UMP) dijawab kembalioleh saksi LD. HARFIANTO als ANTO Bin LD.

Tidaklama kemudian korban kembali menanyakan berapa gaji saya, lalu sayamengatakan gaji saya hanya sedikit kasian, karena kita tergantung UpahMinimum Pemerintah (UMP).

NAFIU datang menghampiri terdakwa danterlibat percakapan dengan terdakwa mengenai perusahaan serta gaji yangdimiliki terdakwa, dimana korban menghendaki agar terdakwa mengikutikeinginan korban agar melawan pihak perusahaan selaku pendatang, dalampembicaraan tersebut korban menanyakan berapa gaji terdakwa, lalu terdakwamengatakan gaji saya hanya sedikit kasian karena kita tergantung Upah MinimumPemerintah (UMP).

Kenaikan upah bekerjadilakukan setiap satu tahunsekali dan tidak didasarkan /dikaitkan dengan UpahMinimum Propinsi (UMP) yangditetapbkan pemerintan danapabila perusahaan mengalamikesulitan dapat dirundingkandengan pekerja dan biladisepakati kenaikan gaji dapatditunda:2. Persentase kenaikanHal. 4 dari 6 hal. Put.

Dan tentunya apabila besaran upah yang diterima pekerjaberada dibawah Upah Minimum Propinsi (UMP) setempat maka akandisesuaikan terlebih dahulu upahnya baru dilihat penilaian kerjanya;.

karena tidak punya uang lalu terdakwa mengatakan niatnya danmenyuruh Saksi AMALIA untuk mengambil /mencuri apa saja yang bisadijadikan uang, kemudian terdakwa dan saksi AMALIA pun sempatberboncengan untuk mencari sasaran agar Saksi AMALIA bisaHalaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bms.menemukan sesuatu yang dijadikan uang, awalnya Saksi AMALIAmenolak untuk melakukannya tetapi pada akhirnya menuruti perintahterdakwa EDWIN untuk mencuri kemudian Saksi AMALIA ketempat Kos diKomplek UMP

saat itu terdakwamengatakan kepada saksi AMALIA bahwa terdakwa pusing karena tidakpunya uang lalu terdakwa mengatakan niatnya dan menyuruh SaksiAMALIA untuk mengambil /mencuri apa saja yang bisa dijadikan uang; Bahwa kemudian terdakwa dan saksi AMALIA berboncengan untuk mencarisasaran agar saksi AMALIA bisa menemukan sesuatu yang dijadikan uang,awalnya saksi AMALIA menolak untuk melakukannya tetapi pada akhirnyamenuruti perintah terdakwa untuk mencuri kemudian Saksi AMALIAketempat Kos di Komplek UMP

Bahwa kemudian terdakwa dan saksi AMALIA berboncengan untuk mencarisasaran agar saksi AMALIA bisa menemukan sesuatu yang dijadikan uang,awalnya saksi AMALIA menolak untuk melakukannya tetapi pada akhirnyamenuruti perintah terdakwa untuk mencuri kemudian Saksi AMALIAketempat Kos di Komplek UMP, untuk mengambil sesuatu barang; Bahwa Saksi AMALIA berhasil mengambil 2 (dua) buah Laptop merkSamsung warna hitam dan 1 (satu) buah Notebook merk Asus warna putihdan setelah berhasil mengambil Laptop dan Notebook

karenatidak punya uang lalu terdakwa mengatakan niatnya dan menyuruh SaksiAMALIA untuk mengambil /mencuri apa saja yang bisa dijadikan uang;Menimbang, bahwa kemudian terdakwa dan saksi AMALIAberboncengan untuk mencari sasaran agar saksi AMALIA bisa menemukansesuatu yang dijadikan uang, awalnya saksi AMALIA menolak untukmelakukannya tetapi pada akhirnya menuruti perintah terdakwa untukHalaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bms.mencuri kemudian Saksi AMALIA ketempat Kos di Komplek UMP