Administrasi Umum & Personalia(NI PUTU DHARMAWATI, SH) dan dalam proses penyelidikan punTermohon tidak pernah menanyakan materi perkara tersebut kepadaPemohon termasuk melakukan konfrontir terhadap saksisaksi yang telahmemberikan keterangan palsu atau tidak benar tersebut;Bahwa Pemohon beranggapan Termohon telah menetapkan Pemohonsebagai Tersangka dengan sewenangwenang (Abuse Of Authority/AbuseOf Power) sehingga penyidikan tersebut Cacat Hukum dan HarusDinyatakan Tidak Sah;DASAR HUKUM DAN ANALISA HUKUM SAH

ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMA GEDE T.BAKTIYASA, SH 15.16.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.: 21/PUUXII/2014, dan Ketentuan dalam Pasal 77 huruf a UndangUndangNo. 8 Tahun 1981, terang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP) telah diperluas sehingga kewenangan Praperadilan bukan hanyauntuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamundangundang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian

pada tingkat penyidikan atau penuntutan; Hal 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN AmpDengan bertitik tolak pada ketentuan mengenai Pra Peradilan dalam KitabUndangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, jelas bahwapengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan PraPeradilan yang diajukan Pemohon.Akan tetapi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia No. 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, yang telah memperluasranah Pra Peradilan termasuk dalam sah

atau tidaknya Penetapan Tersangka,penggeledahan dan penyitaan, maka khusus mengenai permohonan PraPeradilan untuk menguji sah atau tidaknya Penetapan Tersangka terhadapPemohon, kami Termohon akan menanggapi dalildalil yang dikemukakanPemohon, sedangkan terhadap permohonan Pra Peradilan selebinnya tidakakan Termohon tanggapi karena tidak masuk dalam ranah pemeriksaan PraPeradilan.Bahwa Termohon Pra Peradilan selaku Lembaga Negara yang diberikewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan

Objecto;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 KUHAP telah mengatur secara limitatif objekpraperadilan yaitu untuk memeriksa dan memutus:Halaman 22 dari 32Putusan Nomor 87/Pid.Pra/2020/PN Mdn1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.wonn Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUUXII/2014 yaitu menguji sah

atau tidaknya penetapan tersangka,penyitaan dan penggeledahan, dan selanjutnya berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor: 9/PUUXVII/2019 yang secara tegasmemutuskan bahwa penghentian penyelidikan bukan objek praperadilan,dengan pertimbangan bahwa pada tahap penyelidikan masih mencari danmenemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, belum ada dilakukanupaya paksa yang berimplikasi pada perampasan kemerdekaan orang danbarang/benda;nonn Bahwa subtansi permohonan PEMOHON adalah untuk menyatakan

untukmemeriksa dan memutus Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77KUHAP tidak terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian danatau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan padatingkat penyidikan atau penuntutan yang dilaksanakan dalam Praperadilan,maka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015, telah diperluas kewenangan tersebut yang berkenaandengan sah

atau tidaknya penetapan tersangka;Menimbang, bahwa berdasarkan wewenang Pra Peradilansebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim Pra Peradilan hanya akanmempertimbangkan dalildalil Permohonan Pemohon maupun JawabanTermohon sepanjang masih ada relevansinya dengan Pra Peradilan;Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonanPEMOHON dan jawaban TERMOHON serta suratsurat bukti yang diajukan kepersidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada pokoknya

Ganti Kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 kemudian objek praperadilan diperluas untukmenguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan danpenggeledahan;Menimbang, bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan dimaksudkansebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji kKeabsahanpenggunaan wewenang Penyidik maupun

Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Bahwa kemudian berkembang objek praperadilan berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014 yaitumenguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan danpenggeledahan;Bahwa sebagaimana subtansi permohonan Pemohon adalah untukmenyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan

PraPeradilan Nomor 88/Pid.Pra/2020/Pn.MdnBahwa sesuai ketentuan Pasal 77 KUHAP telah mengatur secaralimitative objek praperadilan yaitu untuk memeriksa dan memutus:a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Bahwa kemudian berkembang objek praperadilan berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014 yaitumenguji sah

atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan danpenggeledahan;Bahwa sebagaimana subtansi permohonan Pemohon adalah untukmenyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPSidik/117/X1/2020/Ditreskrimsus tanggal 10 Nopember 2020terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/2163/XI/2020/SUMUT/DITRESKRIMSUS tanggal 09 November2020 pelapor IPDA TONNY PURBA, SH,MH sehingga memintamenghentikan penyidikan Laporan Polisi dimaksudBahwa berdasarkan ketentuan juridis tersebut diatas maka subtansipermohonan Pemohon

Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;Halaman 41 dari 48 halamanPutusan PraPeradilan Nomor 88/Pid.Pra/2020/Pn.Mdnb. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Bahwa kemudian berkembang objek praperadilan berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014 yaitumenguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan danpenggeledahan;Bahwa sebagaimana subtansi

Sah atau tidaknya penetapan tersangka atas nama HENDRA SAPUTRA BinAHAD HASIBUAN;ll. Sah atau tidaknya penangkapan terhadap HENDRA SAPUTRA Bin AHADHASIBUAN berdasarkan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor :SpKap/41/1X/2016/Reskrim, tanggal 16 September 2016;lll. Sah atau tidaknya penahanan terhadap HENDRA SAPUTRA Bin AHADHASIBUAN berdasarkan SURAT PERINTAH PENAHANAN NomorSp.Han/33/X/2016/Reskrim, tanggal 16 September 2016;I.

SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMA HENDRASAPUTRA Bin AHAD HASIBUAN :1.

Memerintahkan agar TERMOHON dihadirkan sebagai pesakitan dalampersidangan aquo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan : Sah atau tidaknya penetapan tersangka atas nama HENDRA SAPUTRA BinAHAD HASIBUAN; Sah atau tidaknya penangkapan terhadap HENDRA SAPUTRA Bin AHADHASIBUAN berdasarkan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor :SpKap/41/1X/2016/Reskrim, tanggal 16 September 2016; Sah atau tidaknya penahanan terhadap HENDRA SAPUTRA Bin AHADHASIBUAN berdasarkan SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor :Sp.Han/33

Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghadirkan PEMOHONPrinsipal atas nama HENDRA SAPUTRA Bin AHAD HASIBUAN dalampersidangan aquo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan : Sah atau tidaknya penetapan tersangka atas nama HENDRA SAPUTRA BinAHAD HASIBUAN; Sah atau tidaknya penangkapan terhadap HENDRA SAPUTRA Bin AHADHASIBUAN berdasarkan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor :SpKap/41/1X/2016/Reskrim, tanggal 16 September 2016;13 Sah atau tidaknya penahanan terhadap HENDRA SAPUTRA Bin AHADHASIBUAN

Sah atau tidaknya penetapan tersangka ;7.6. Sah atau tidaknya penggeledahan ;7.7. Sah atau tidaknya penyitaan, MAKA ;Maka Para Pemohon (I, Il, Ill, IV, V, VI, dan Pemohon VII) mengajukan PermohonPraperadilan oleh karena penangkapan dan penetapan Tersangka dan panahananyang dilakukan Termohon tidak sah dan melanggar KUHAP, akibatnya paraPemohon telah dirugikan ;Bahwa berawal Para Pemohon dijadikan Tersangka oleh Termohon adalahkoronologisnya sebagai berikut :8.1.

Sp.Han/140/XV/2016/ Reskrim tanggal 22 November 2016;SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMAMUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN1.

Kota Ternateberdasarkan surat kuasa khusus yang bertindak untuk dan atas namaMUHAMMAD RAFSANJANA NURMIDIN Alias RAF yang disebut sebagaiPemohon, maka dengan ini Termohon mengajukan atau menyampaikanEksepsi dan tanggapan/ Jawaban dalam pemeriksaan Praperadilan tentangTermohon adalah Sah atau tidaknya penetapan Tersangka atas namaHalaman7dari42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTteMUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN, sah atau tidaknya penangkapanterhadap MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN pada tanggal 22 November2016

Sehingga pengajuan Praperadilan oleh Pemohon perihal tentangtermohon adalah Sah atau tidaknya penetapan tersangka atas namaMUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN, sah atau tidaknyapenangkapan terhadap MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN padatanggal 22 November 2016, Sah atau tidaknya penahanan terhadapMUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN berdasarkan Surat perintahPenahanan No.

Artinya, jika di dalam Pasal 77 huruf (a)KUHAP mengatur kewenangan praperadilan hanya sebatas pada sah atautidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenuntutan, maka melalui putusan ini MK memperluas ranah praperadilantermasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan danpenyitaan.

permohonan praperadilan ini diajukan berdasarkan ketentuan Pasal77 dan Pasal 79 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang HukumAcara Pidana (KUHAP), sebagai berikut:Pasal 77 KUHAP:Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuaidengan ketentuan yang diatur dalam undangundang ini sebagaimanaputusan MK Nomor: 21/PUUXI1I/2014, Perihal Pengujian UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 77 huruf aKUHAP, melalui putusan MK memperluas ranah praperadilan termasuktentang: Sah

atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan danpenyitaan;a.

Sah atau tidaknya penetapan Tersangka, penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;122. Bahwa Pemohon (H. Sukardi) diangkat menjadi PNS Tanggal 1 Oktober 1982dan diangkat golongan l/a dan ditempatkan di Puskesmas, Kantor DinasKesehatan Dati Sulawesi Selatan.

Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf bKUHAP):Bahwa dalam buku pedoman tersebut tidak ada disebutkan kewenanganpraperadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan Tersangka.

tangal 17 Januari2012 yang pada pokoknya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telahdilakukan.Sedangkan terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangkaPengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan Nomor38/Pid.Prap/2012 PN.JktSel telah menerima dan mengabulkan permohonanPraperadilan dengan menyatakan antara lain tidak sah menurut hukumtindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Jo Amarputusan Mahkamah Konsitusi nomor 21/PUUXII/2014 memperluas ranahprapradilan termasuk sah

atau tidaknya penetapan Tersangka, Penggeledahandan Penyitaan;ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.A.10.11.12.FAKTAFAKTA.Bahwa PEMOHON adalah seorang Warga Negara Indonesia yang mengawalikarirnya sebagai perawat kesehatan di RSUD dr.H.Soemarno SostroatmodjoTanjung Selor terhitung sejak tahun 2016 hingga saat ini:Bahwa pada hari SELASA tanggal 12 Mei 2020 sekira pukul 08.00 WitaPEMOHON dihubungi melalui telpon seluler oleh seseorang yang bernamaABDUL RAHMAN Alias UCIL untuk mengambil rokok di rumahANTO.Namun

Muhamad Ruko GoldenPalace Blok C Nomor 6 Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2014 yang dilakukanoleh Termohon; Permohonan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penyitaan barang bukti; Permohonan tentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka pada Pemohon; Disertai permohonan rehabilitasi atas pemberitaan sebagai Tersangka pada mediamassa sebelum diadakan pemeriksaan dengan status sebagai Tersangka; Bahwa atas materi pokok tersebut diatas dapat diajukan uraian yuridis sebagai Tentang PENGGELEDAHAN1.

Sbymempunyai kewenangan untuk memeriksa sah atau tidaknya penggeledahan danpenyitaan dan sah atau tidaknya penetapan tersangka ? Menimbang bahwa pasal 1 angka 10 Undang Kitab Undang Undang HukumteAcara Pidana menyatakan pengertian praperadilan adalah wewenang PengadilanNegeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang:a.

Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, ataupenyitaan.Menimbang, bahwa atas perkara ini Majelis Hakim tingkat Pertama,telah memeriksa pokok perkara yaitu dengan memeriksa saksi dan memeriksaterdakwa;Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memeriksa pokokperkara, maka pilihan hukumnya adalah sebagaimana pasal 191 ayat (1) atauayat (2) atau pasal 193 KUHAP.Menimbang, bahwa ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama memutusyang menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima

Sah atau tidaknya penetapan tersangka atas nama ADI HIDAYAT, ST. BinAbdul Latif;Il. Sah atau tidaknya penahanan terhadap ADI HIDAYAT, ST. Bin Abdul LatifBerdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print O01/R.3.12/Fd.1/03/2017 tanggal 14 Maret 2017;A. SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMA ADIHIDAYAT, ST. Bin ABDUL LATIF.1.

Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka atas nama ADI HIDAYAT, ST.1.

Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentianpenyidikan;4, Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya suatu penghentianpenuntutan;5,Melakukan pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka;6.

Sah atau tidaknya penetapan tersangka atas nama Stefanus Tafuli alias Fanusdan Ofir H. Nuban alias Ohan berdasarkan Laporan Polisi NomorLP/B/385/X1V2016/SPKT, tanggal 01 Desember 2016 dan Surat PerintahPenyidikan Nomor SPSidik/279/X1V2016/Ditreskrimum, tanggal 01 Desember2016ll.

SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMA STEFANUSTAFULI alias FANUS dan OFIR H.

Bahwa apabila Penggugat merasa tidak puas atas penetapan dirinyasebagai tersangka sebagaimana ternyata dalam poin 10 posita Penggugat,maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Pra Peradilan untukmenentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Dengan demikian haltersebut adalah objek Pra Peradilan sesuai dengan putusan MahkamahKonstitusi (MK) bernomor 21/PUUXII/2014 sehingga dalam perkara a quoPenggugat telah mengajukan Gugatan kepada yang tidak berwenang;10.

Bahwa atas halhal yang telah diuraikan diatas, dengan demikian makaPengadilan Negeri Palembang tidak berwenang untuk memeriksa,memutus, dan mengadili perkara a quo;23.Bahwa apabila Penggugat merasa tidak puas atas penetapan dirinyasebagai tersangka sebagaimana ternyata dalam poin 10 posita Penggugat,maka Penggugat dapat mengajukan permohonan Pra Peradilan untukmenentukan sah atau tidaknya penetapan tersangka.

tanggal 28 April2015 dapat ditarik kesimpulan bahwa ruang lingkup Praperadilan diperluasdengan menyertakan penetapan tersangka sebagai salah satu obyekPraperadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan KUHAP dan Putusan MKmaka ruang lingkup kewenangan Praperadilan adalah untuk memeriksa sahatau tidaknya suatu penangkapan, sah atau tidaknya suatu penahanan, sahatau tidaknya penghentian penyidikan, sah atau tidaknya penghentianpenuntutan, sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan,sah

atau tidaknya penetapan tersangka;Menimbang, bahwa didalam uraian dalil permohonannya (posita)Halaman 36 dari 48 Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN KtgPemohon telah mengajukan praperadilan atas sah tidaknya upaya paksapenahanan, penangkapan dan penetapan tersangka terhadap suami Pemohonyang bernama Satriadi Mokodongan alias Wawan, maka menurut Hakimpermohonan Pemohon dalam perkara a@ quo memenuhi ruang lingkuppermohonan praperadilan dan diperiksa lebih lanjut;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa

pokok permohonan Pemohon,maka Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan lebih dahulu apakahPemohon merupakan pihak yang berhak mengajukan permohonan praperadilanatau dengan kata lain apakah pemohon memiliki /egal standing untukmengajukan permohonan dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 KUHAP dikatakan bahwapermintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan ataupenahanan, sah atau tidaknya penetapan tersangka diajukan oleh tersangka,keluarga atau kuasanya kepada

48 Putusan Praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Ktg21/PUUXII/2014 istilah bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup danbukti yang cukup dimaknai minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal184 ayat (1) KUHAP, ini berarti semua istilan tersebut kemudian diartikansekurangkurangnya dua alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184ayat (1) KUHA yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk danketerangan terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka untukmenilai sah

atau tidaknya penetapan tersangka harus dipertimbangkan apakahpenetapan tersangka tersebut telah didasari pada 2 (dua) alat buktisebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;Menimbang, bahwa apabila adanya permohonan praperadilan atasupaya paksa yang dilakukan oleh penyidik maka yang harus dibuktikan bukantindakantindakan yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur melainkanpenyidik (Termohon) wajib membuktikan apakah upaya paksa yangdilakukannya telah sesuai dengan prosedur yang berlaku;Menimbang

atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan olehTermohon , maka pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam amarPutusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015 tersebut adalah Pengadilan Negeri Cikarang sebagaiHalaman 4 dari 86 halaman Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Ckr tempat domisili Termohon I.

Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan(Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUUX1I/2014 tanggal 28 Oktober 2014);Untuk itu, pada kesempatan ini kami berharap agar semua pihak dapatberlaku konsisten terhadap objek Praperadilan yang berlaku dalam praktekperadilan pidana tersebut.

atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan(putusan Mahkamah Konsiutitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28Oktober 2014 tanggal 28 April 2015);3.

Sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan danpenyitaan (putusan Mahkamah Konstutitusi Nomor 21/PUUXII/2014tanggal 28 Oktober 2014);Untuk itu, pada kesempatan ini kami berharap agar semua pihak dapat berlakukonsisten terhadap objek Pra Peradilan yang berlaku dalam praktek peradilanpidana tersebut.

atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan danpenyitaan (putusan Mahkamah Konstutitusi Nomor 21/PUUXII/2014tanggal 28 Oktober 2014 tanggal 28 April 2015);3.

tersebut tidak didukung adanya bukti surat yang diajukan oleh Termohonsehingga Hakim tidak memperoleh kepastian apakah keterangan yang diberikanSaksi tersebut adalah benar; Jika memang dari Termohon tidak ada tembusanmengenai surat perintah penahanan ataupun perpanjangan penahanan kepadakeluarga Pemohon, hal tersebut merupakan tindakan unprofesional atauketidakprofesionalan dari Termohon namun hal tersebut tidak menjadikanpenetapan pemohon sebagai Tersangka menjadi tidak sah karena untukmenentukan sah

atau tidaknya penetapan Tersangka adalah adanya palingsedikit 2 (dua) alat bukti yang sah, selain itu pula, masalah sah atau tidaknyapenangkapan atau penahanan adalah mempunyai karakteristik yang berbedadengan sah atau tidaknya penetapan tersangka atau dengan lain kata tidakdapat dicampur aduk;Menimbang, bahwa uraian di atas terkait dan sekaligus menjawabtentang bukti surat dari Pemohon yaitu bukti surat P1 tentang Surat PerintahPenangkapan, bukti Surat P2 tentang Surat Perintah Penahanan, bukti

diatas maka dilakukanGelar perkara penetapan Tersangka dan Hasil Gelar perkaramerekomendasikan Jody Ferts Rompas ditetapkan sebagai Tersangkasehingga Jody Ferts Rompas ditetapkan sebagai Tersangka ;Menimbang, bahwa dari dalildalil permohonan dan dalildalil bantahandari kKedua belah pihak yang berperkara, maka Hakim Pengadilan NegeriManado berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalamperkara Praperadilan ini yaitu : Apakah Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa danmengadili sah

atau tidaknya Penetapan Tersangka atau tidak ?.

Acara Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia tahun 1981, Nomor76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahandan penyitaan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaberkaitan dengan inti pokok permasalahan pertama menurut HakimPraperadilan, Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan memutusperkara sah

atau tidaknya Penetapan Tersangka;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai intipokok permasalahan kedua yaitu mengenai sah tidaknya penetapan tersangkayang diadakan oleh Termohon terhadap diri Pemohon ;Menimbang, bahwa pemeriksaan mengenai sah tidaknya penetapantersangka oleh Lembaga Praperadilan, merupakan hal yang baru sehinggauntuk menghindari adanya putusan yang tidak berlandaskan atas hukummengenai sah tidaknya penetapan tersangka dalam perkara a quo, makaHakim Praperadilan

tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidakdiajukan ke pengadilan.Serta sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU /XIl / 2014 terhadap ketentuan dalam Pasal 77 huruf a KUHAPtelah memberikan perluasan kewenanangan PraPeradilan untukmemeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, Gantikerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutanserta sah

atau tidaknya penetapan tersangka, Penggeledahan danPenyitaan.2.

Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Yang kemudian diberikan perluasan kewenangan untuk memeriksatentang Sah atau tidaknya penetapan tersangka, Penyitaan danPengeledahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/ PUU XII / 2014.

Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka;5.

Tentang sah tidaknya Penetapan Tersangka.Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalamPermohonannya dengan mengintrodusir kepada Putusan MahkamahkonstitusiRepublik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014, bahw ketentuan pasal 77 huruf aUndangUndang Nomor 8 tahun 1981 tentang obyek Praperadilan, termasuk pada penetapantersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;Menimbang, bahwa dengan demikian praperadilan berwenang untuk memeriksatentang sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh Termohon