jumlahsemula.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 12 huruf e UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UndangUndang RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.ATAU :KEDUA:Bahwa ia Terdakwa HANOK LENGGU, S.H, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao masa Jabatan tahun 20092014,yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur No.PEM.171.2/619/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndaomasa jabatan 20042009 dan peresmian pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao masa Jabatan tahun 20092014pada hari dan waktu yang tidak diingat sekitar bulan Agustus 2010 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu tertentu dalam tahun 2010 bertempat di rumah Terdakwa di RT.007 RW.005 Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, Cq.BUPATI NGADA Cq. CAMAT RIUNG Cq. KEPALADESA LENGKOSAMBI BARAT, berkedudukan diLengkosambi Barat, Kecamatan Riung, KabupatenNgada, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;PENJABAT SEMENTARA DESA PERSIAPAN LENGKOSAMBI BARATDAYA, bertempat tinggal di Lengkosambi Barat,Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, yangselanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh YOHANESGHAE, S.H., STEPHANUS FERDINANDUS HELMI DORE, S.H.

Bahkan pada tahun 1985, Penggugatmengetahui benar bahwa ANACE LANI mengajukan permohonankepada Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk proses Penegasan HakMilik atas tanah sengketa seluas 10.555 M, karena pada saat ituPenggugat juga mengajukan permohonan Penegasan Hak Milik atastanah seluas 4.925 M?

(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; Fotokopi Bukti Tanda Terima Pengiriman Barang Nomor: 02 020 030 9516 ke Badan Pertanahan NasionalProvinsi Nusa Tenggara Timur (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Fotokopi Bukti Tanda Terima Pengiriman Barang Nomor: 02 020 030 9517 ke Gubernur Nusa Tenggara Timur(Fotokopi Sesuai dengan aslinya) ; Fotokopi Bukti Tanda Terima Pengiriman Barang Nomor: 02 020 030 9518 ke Ketua Dewan Perwakilan RakyatDaerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Fotokopi sesuaidengan aslinya) ;

Siswa Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tahap III tahun anggaran 2018 tanggal 27 April 2018

47. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Edaran Nomor 971 7791 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggung jawaban dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tanggal 28 September 2018

48. 1(satu) bundle fotocopy Keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor : B.Keuda.900.940/12/2019 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Negeri Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun anggaran 2019 tanggal 13 Maret 2019

49. 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah regular tanggal

22 Mei 2019

50. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15/P/2021 tanggal 16 Februari 2021

51. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BPPKAD/33/2018 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Negeri Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018 tanggal 2 Maret 2018

52. 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan dan

MENTERI DALAMNEGERICQ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR CQ. BUPATIFLORES TIMUR CQ, CAMAT ILE MANDIRI CQ, KEPALADESA LEWOLOBA, tempat kedudukan di Desa Lewoloba,Kecamatan lle Mandiri, Kab. Flores Timur, selanjutnyadisebut sebagai TERBANDING IX semula TERGUGAT IX;10.

im dianggap telahtermuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa,keterangan ahli dan barang bukti surat serta alat bukti lain yang terungkap dalampersidangan yang bersesuaian satu sama lain telah ternyata faktafakta hukum yangtidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya, sebagai berikut:() bahwa Terdakwa Adrianus Adu ST alias Adu adalah Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rote Ndao periode 20092014 yangdiresmikan dengan keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur (NTT) NomorPEM.171.2/619/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang menjabat sebagai Wakil57PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PADA P.N.

Perouatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:+ Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan SuratKeputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Nomor 821.12.3/I/120NDtanggal 28 Maret 2000 yang ditugaskansebagaiBendahara PengeluaranpadaBadan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihnan (BKPP) Kabupaten Timor TengahSelatansejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 berdasarkan SuratKeputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor PPKAD.13.3/17/2011 tanggal 5Februari 2011 tentang Penunjukan

Pemerintah Republik Indonesia, cq Menteri Dalam Negeri RepublikIndonesia, cq Gubernur Nusa Tenggara Timur, bertempat kedudukandi: Jin. Eltari, Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs.Dominikus Dore Payong, M.A., M. D.

Hadmen Puri kepada Linda Liudianto tanggal 05 Oktober 2018;

Oktovianus Lasikoberdasarkan Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:UP.013./59/ JS/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, memerintahkan Drs.OCTOVIANUS LASIKO selaku Asisten Administrasi Pemerintahan danKesejahteraan Rakyat Setda Kab. Alor menjabat sebagai Plt. SekretarisDaerah Kab. Alor.

OCTAVIANUS LASIKO selakuAsisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab.Alor berdasarkan Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:UP.013./59/ JS/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, menjabat sebagai PIt.Sekretaris Daerah Kab. Alor, (BB No. 219).

Oktovianus Lasikoberdasarkan Surat Perintah Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:UP.013./59/ JS/2011 tanggal 23 Pebruari 2011, memerintahkan Drs.OCTAVIANUS LASIKO selaku Asisten Administrasi Pemerintahan danKesejahteraan Rakyat Setda Kab. Alor menjabat sebagai Plt. SekretarisDaerah Kab. Alor.

Sumpah Nomor: 14/BA S/1996/PN KLB, tanggal 22 April1996, tentang permohonan menjadi warga Negara Republik Indonesia atas namaJo Kwie Hui, yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, diberi tanda T17;Fotokopi Surat pewarganegaraan Republik Indonesia NomorB/22/SetKab/PWI/2/96 tentang dikabulkannya permohonan menjadi WargaNegara Indonesia atas nama pemohon Jo Kuang Hui, yang dikeluarkan MenteriSekretaris Kabinet, Kepala Biro Hukum dan PerundangUndangan, diberi tanda T18;Fotokopi Surat Keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur tentang peresmianpengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor masajabatan tahun 20192024, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut olehHakim Ketua diberi tanda T19;Fotokopi Surat perkawinan atas nama Johanes Suharto Jo dengan EnggelinaEnny Anggrek, Nomor: 06 tahun 1988 atas buku II Nomor: 552, tanggal 15 AprilHalaman 52 dari 89 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN KIb1988, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberitanda T20;Fotokopi

54.10 (sepuluh) lembar Foto copy peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 84 tahun 2022, tanggal 25 Juli 2022 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Ubah Bentuk Untuk Kendaraan Bermotor pembuatan sebelum tahun 2022;
55.8 (delapan) lembar Foto copy salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/ PMK.010/2017, tanggal 13 Februari 2017 tentang Besar Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR Diwakili Oleh : APOLOS DJARA BONGA
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR Diwakili Oleh : Ndara Nduka, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : BUPATI KUPANG Diwakili Oleh : APOLOS DJARA BONGA, S.H
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : WALIKOTA KUPANG Diwakili Oleh : Jidon Roberto Pello SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : BUPATI SUMBA TIMUR Diwakili Oleh : APOLOS DJARA BONGA, S.H
Terbanding/Pembanding/Tergugat V :

Presiden Republik Indonesia cq Gubernur Nusa Tenggara Timur cqBupati Manggarai Barat, tempat kedudukan Jalan Frans SalesHalaman 5 dari 106 halaman Putusan Nomor 38/PDT/2019/PTKPGLega, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagaiTERBANDING II semula TERGUGAT III;yang dalam hal ini memberi kuasa kepada ERLAN YUSRAN,S.H.

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Cq. Bupati Kupang
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Cq. Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Cq. Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri Kecamatan Amarasi Selatan
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq.

1 (satu) buah dokumen Proposal Permohonan Pinjaman Dana Bantuan Program Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Tahun Anggaran 2016,
2 (dua) lembar Berita Acara Nomor : Bap.045.1.2/Skr/BA.1003/2016,
1 (satu) jepitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Antara Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan Pemerintah Desa Lewoloba Kecamatan Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur Nomor : HBH.460 Tahun 2016, dan
1 (satu) jepitan Foto Copy Yang telah dilegalisir Surat Keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor : 190/KEP/HK/2015 tentang Desa / Kelurahan Penerima Dana Bantuan Program Pembangunan Desa / Kelurahan Mandiri Anggur Merah Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.

obektif.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (10) :Kepatutansebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikapyang dilakukan dengan wajar dan proporsional.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat (11) :Manfaat untukmasyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa keuangandaerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.Peraturan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang SistemPembangunan Terpadu Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi NusaTenggara Timur tahun 20142018 pada Pasal 5 huruf e.

Bahwa melalui suratNomor 488/SB/D.NBSF/XI/09 tanggal 5 Nopember2009Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film memberitahukankepada Gubernur Nusa Tenggara Timur bahwa dalam rangka PelaksanaanKerja 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu IImaka Kementerian Kebudayaandan Pariwisata akan menyelenggarakan kegiatan festival musik sasando diKupang, pada bulan Desember 2009;2.

Bahwa melalui suratNomor 488/SB/D.NBSF/XI/09 tanggal 5 Nopember2009Direktur Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film memberitahukankepada Gubernur Nusa Tenggara Timur bahwa dalam rangka PelaksanaanKerja 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu IImaka Kementerian Kebudayaandan Pariwisata akan menyelenggarakan kegiatan festival musik sasando diKupang, pada bulan Desember 2009;2.

2004, tanggal 10 September 2004 tentang Pengangkatan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kecil Kobalima Kabupaten Belu dan 1(satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : BKD.879/240/IX/2004, tanggal 30 September 2004 ; 104. 3(tiga) lembar foto copy Keputusan Gubernur NTT Nomor : PEM.171.2/442/II/2014, 10 Desember 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka masa Jabatan Tahun 2014-2019, bersama 2(dua) lembar foto copy lampiran Keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor : Pem.171.2/442/II/2014, tanggal 10 Desember 2014 ; 105. 1 (satu) buah buku Proposal Bantuan Pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus SMK Begeri Kobalima Kabupaten Belu Propinsi NTT tahun 2012 ; 106. 3(tiga) lembar Keputusan Bupati Belu Nomor : PK.420/778a/VI/2004, tanggal 2 Juni 2004, tentang penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil Perbataasan Kobalima bersama 1 (satu) lembar lampirannya ;107. 1(satu) bundel foto copy Rencana Penggunaan Dana (RPD)