Ditemukan 367 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : koorporasi koperasi korporat koropasi koprasi
Penelusuran terkait : Pertanggungjawaban pidana korporasi Pidana;korporasi Korporasi Pertanggungjawaban korporasi Pencucian uang korporasi Corporate criminal liability Tindak pidana korporasi Subyek tindak pidana korupsi korporasi Bentuk-bentuk pidana korporasi Jenis sanksi korporasi Pidana tambahan korporasi Pidana khusus korporasi Pidana denda korporasi Sanksi administrasi korporasi Sanksi sosial korporasi Penjara pengganti denda Pencabutan izin Kurungan pidana pengganti
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-12-2018 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 122/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 5 Maret 2018 — HENRY JASMEN P. SITOHANG
434 — 144
  • selakuBupati Pemkab Bekasi dan kepada JAMALUDIN, NENENG RAHMI NURLALI,DEWI TISNAWATI, SAHAT MAJU BANJARNAHOR, DARYANTO, TINA KARINISUCIATI SANTOSO, ASEP BUCHORI, SUKMAWATTY KARNAHADNAT, YANIFIRMAN, E YUSUP TAUPIK dan WA KARNIWA terkait dengan pengurusanpeizinan ME IKARTA;Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana OlehKorporasi menegaskan :ayat (1) : Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuaidengan ketentuan pidana
    Korporasi dalam undangundang yangmengatur tentang Korporasi.Halaman 378 dari 484 halaman, Putusan Nomor 122/Pid.SusTPK/2018/PN.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 10-12-2020 — Putus : 07-05-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 7 Mei 2021 — Penuntut Umum:
Dr. ERIANTO N, SH., MH
Terdakwa:
Marciano Hersondrie Herman, SE
846 — 339
  • ., Pertanggung jawaban Pidana Korporasi, PT.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-05-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Taryudi
232 — 66
  • TISNAWATI, SAHAT MAJU BANJARNAHOR, DARYANTO, TINA KARINISUCIATI SANTOSO, ASEP BUCHORI, SUKMAWATTY KARNAHADIWAT, YANIFIRMAN, E YUSUP TAUPIK dan IWA KARNIWA terkait dengan pengurusanpeizinan MEIKARTA;Menimbang, bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 13Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana OlehKorporasi menegaskan :ayat (1) : Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuaidengan ketentuan pidana Korporasi dalam undangundang yangmengatur tentang Korporasi.ayat
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 02-10-2018 — Putus : 21-02-2019 — Upload : 27-02-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1378/Pid.B/2018/PN Mks
Tanggal 21 Februari 2019 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
CHAERUDIN ALIAS PAK HERU BIN M. LATANG
294 — 195

    • Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Korporasi PT. Amanah Bersama Umat (PT. ABU TOURS).

    1. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkasa sebesar Rp.5.000.- ( lima ribu rupiah ).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 18-12-2012 — Upload : 08-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2239 K/PID.SUS/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK
2952 — 4019 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • jawab pidana Individual Liability dengan corporateliability harus diterapbkan secara simultan sebagai cerminan dari doktrinrespondeat superior atau doktrin Vicarious Liability diterapkan pertanggunganjawab pidana kepada korporasi atas perbuatan atau prilaku Terdakwa sebagaipersonifikasi dari korporasi yang diwakilinya menjadi tugas dan tanggung jawablagi pula apa yang dilakukan Terdakwa telah diputuskan secara kolektif ;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung menyadari gagasan menuntutpertanggung jawaban pidana
    korporasi belum diterima seutuhnya karena alasanyang sangat formal bahwa korporasi dalam perkara a quo tidak didakwakan ;Namun perkembangan praktek hukum pidana telah mengintrodusir adanyapembebanan pertanggungan jawab seorang pekerja di lingkungan suatukorporasi kepada korporasi di tempat ia bekerja dengan menerapkanpertanggung jawaban fungsional sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;Perkembangan hukum pajak di Belanda telah pula menerima pertanggungjawaban pidana dari korporasi karena pajak
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
175 — 71
  • Unsur pidana yang harus dibuktikan;Bahwa ahli memahami pidana korporasi;Bahwa pengurus harus bertanggungjawab secara korporasi, jikamelanggar RUPS. Misalnya tidak membayar pajak;Bahwa dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan, direkturmelakukan sutau perbuatan dengan melanggar unsur kehatihatian ataumelanggar.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
188 — 75
  • Unsur pidana yang harus dibuktikan;Bahwa ahli memahami pidana korporasi;Bahwa pengurus harus bertanggungjawab secara korporasi, jikamelanggar RUPS. Misalnya tidak membayar pajak;Bahwa dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan, direkturmelakukan sutau perbuatan dengan melanggar unsur kehatihatian ataumelanggar.