Ditemukan 555864 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 2014 2000 2008 2009 2007
Penelusuran terkait : 14 2004 kasasi pmh 16-08-2004 36/g.tun/2004/ptun.mks 2004/pdt.g/2016/pa.plg Surat paksa tanggal 14 januari 2004
Pengadilan PN SABANG Pidana Umum
Register : 21-04-2022 — Putus : 20-05-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PN SABANG Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Sab
Tanggal 20 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.YOVI ISKANDAR,S.H.
2.MUHAMMAD ASLAM, S.H.
3.Adenan Sitepu, S.H, M.H
Terdakwa:
MUSAFIR
118 — 16
Pengadilan PN MATARAM Pidana Umum
Register : 18-07-2018 — Putus : 09-08-2018 — Upload : 15-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 453/Pid.Sus/2018/PN Mtr
Tanggal 9 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
1.LALU RUDY GUNAWAN
2.ADI HELMI.SH.
Terdakwa:
1.Drs. LALU FAISAL FIRDAUS.DKK
2.S. ABDUL HAMID AL IDRUS
27 — 18
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 10-07-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 372/PID.SUS/2019/PT MKS
Tanggal 29 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ABD. MAJID
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : FADHIL RAZIEF HAERTADAMANIK, SH
Terbanding/Penuntut Umum I : I MADE PASEK BUDIWAN SH MH
46 — 32
  • Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 45Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.ATAU:KEDUABahwa Terdakwa ABD. MAJID yang merupakan Nakhoda Kapal Berkahllahi 06, pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 atau pada suatu waktu dalambulan Maret 2019, bertempat di Perairan Tanjung Bira Kab.
    Pasal 131 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17Tahun 2008 tentang Pelayaran.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umumtanggal 20 Juni 2019 Nomor Reg.Perk : PDM51/R.4.22/Euh.2/06/2019Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa ABDUL MAJID, bersalah melakukan tindak pidanaPerikanan, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 98 Jo.Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangperubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Pasal 42 ayat (3) UndangUndang RI Nomor45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang RINomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sesuai surat dakwaankesatu.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL MAJID denganpidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan..
    Pasal 42 ayat (3) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan danPeraturan Perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara iniMENGADILI Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor86/Pid.Sus/2019/PN Blk tanggal 20 Juni 2019, yang dimohonkanbanding tersebut ;Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 372/PID.SUS
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Umum
Register : 01-03-2022 — Putus : 14-03-2022 — Upload : 15-03-2022
Putusan PN SITUBONDO Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Sit
Tanggal 14 Maret 2022 — Penuntut Umum:
Agus Widiyono, S.H., M.H.
Terdakwa:
Moh. Rofik
15 — 0
Pengadilan PN BARABAI Pidana Umum
Register : 08-12-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BARABAI Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN Brb
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
Fajar Kurniawan Adhyaksa, S.H.
Terdakwa:
H HENDRA Bin H RAFII
32 — 9
  • terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan dalam Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Alternatif.2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H. HENDRA Bin H.
    YUNIZAR Bin HERMANTO SANImenerangkan Dengan menggunakan alat setrum accu pengaruhnya bagiikan atau pengaruhnya bagi ikan akan mati/ pingsan.Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2020/PN BrbPerbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 86 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.ATAUKEDUABahwa terdakwa H. HENDRA Bin H.
    YUNIZAR Bin HERMANTO SANImenerangkan Dengan menggunakan alat setrum accu pengaruhnya bagiikan atau pengaruhnya bagi ikan akan mati/ pingsan.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 84 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatuseperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harusdianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini.Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, sehingga MajelisHakim dengan memperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilihlangsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidanasesuai Pasal 84 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Kemudian dipertegas lagi didalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 31 Tahun 2004 yang menyatakanpenggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara,dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestariansumber daya ikan dan lingkungannya tidak saja mematikan ikan secaralangsung, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikannelayan serta pembudidayaan ikan.
Pengadilan PN BARABAI Pidana Umum
Register : 08-06-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PN BARABAI Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN Brb
Tanggal 29 Juni 2021 — Penuntut Umum:
RATNA SEPTYADIVA, SH.
Terdakwa:
BARAHIM Bin HAMZAH
28 — 2
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 18-08-2022 — Putus : 25-08-2022 — Upload : 25-08-2022
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 183/PID.SUS/2022/PT BJM
Tanggal 25 Agustus 2022 — Pembanding/Penuntut Umum II : LELA TYAS EKA PRIHATINING CAHYA, SH
Terbanding/Terdakwa : HURDIANSYAH Als IHUR Bin TASRI
59 — 8
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Umum
Register : 10-05-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Pgp
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
SARPIN, SH.
Terdakwa:
ALI HASAN
36 — 9
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 08-02-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 09-04-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 35/Pid.Sus/2018/PN Pkj
Tanggal 6 Maret 2018 — Penuntut Umum:
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
M. Darwis Bin Muhayyang
36 — 12
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 02-08-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 116/Pid.Sus/2018/PN Pkj
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
FRENGKY ANDRI PUTRA
Terdakwa:
M. Ansar
31 — 8
  • tentang Perikanan,sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 84 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan2.
    dan diancam dalam Pasal 85 UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan.4.
    Bahwa akibat perbuatan terdakwa juga Juga berdampak pada menurunnyaproduktifitas perikanan.yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nelayanpesisir dan mempengaruhi kemampuan terumbu karang meminimalisir energigelombang dan arus yang menerpa pantai.wenn n nnn nn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 84 Ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atasUndangundang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.SUBSIDIAIR Bahwa terdakwa M.
    Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UndangundangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudahmengerti akan isi dakwaan tersebut namun tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.
    Bahwa Ahli menjelaskan penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahanpeledak sangat bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan diatur secara tegas di dalam UndangUndang RI Nomor 45 Tahun2009 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan pasal 85 jo pasal 9 ayat (1).
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Pidana Umum
Register : 24-05-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Gst
Tanggal 4 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.RIS PIERE HANDOKO, SH
2.DONA MARTINUS, SH
Terdakwa:
Rustion Siregar
24 — 5
  • Terdakwa sertamemperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Rustion Siregar secara sahdan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidanaPerikanan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum melanggarPasal 85 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 45Tahun 2009 tentang Perikanan Perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 2004
    Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Danlanal TNI Angkatan Laut Nias di Telukdalam;Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggarPasal 93 Ayat (1) Jo 27 UndangUndang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;ATAUKEDUA :Bahwa Terdakwa Rustion Siregar selaku Nahkoda Kapal KM.
    dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaanalternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1)Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN Gstdan (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    Terdakwa telah melakukan kesengajaan sebagai maksud (opzet alsoogmerk) untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk memperoleh ikan denganmenggunakan alat penangkap ikan berupa pukat tarik/jarring trawl;Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2019/PN GstMenimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 85 Ayat (1) JoPasal 9 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerikanan Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004
    daya ikan laut danmerusak biota laut;Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya; Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 85 Ayat (1) Jo Pasal 9 Ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan Perubahan UndangUndangNomor 31 Tahun 2004
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum
Register : 18-02-2019 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 99/Pid.Sus/2019/PN Jmb
Tanggal 5 Maret 2019 — Penuntut Umum:
1.RENDI WINATA,SH
2.SUKMAWATI,SH
Terdakwa:
HASAN Als ANDI
42 — 14
  • Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanansebagaimana telah diubah dengan UU R.I. No. 45 tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) jo Pasal106 UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU R.I. No. 45 Tahun2009 Tentang Perubahan atas UU R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentangPerikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;2.
    Bintan No. 47 Rt/Rw 029/000 Desa Lebak BandungKec.Jelutung Kota Jambi atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yangtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berdasarkanketentuan Pasal 106 UURI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimanatelah diubah dengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Pengadilan Negeri Jambiberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turutserta melakukan beberapa perbuatan
    dengan sengaja memasukkan,mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan yangmerugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, Sumber daya ikan, dan/ataulingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaanperikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubahdengan UU RI No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang antara beberapa
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU R.I. No. 45 Tahun 2009Tentang Perubahan Atas UU R.I. Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2. Dengan sengaja;3.
    Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo UU R.I. No. 45Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU R.I.
Pengadilan PN TEGAL Pidana Umum
Register : 22-06-2021 — Putus : 10-08-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TEGAL Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Tgl
Tanggal 10 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.WIDYA HARI SUTANTO, S.H.,M.H.
2.Kautsar Dian Novira, S.H.,M.H.
Terdakwa:
Didik Setyawan Bin Darwi
63 — 8
  • Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Asli.wenn ann nae Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamenurut Pasal 98 Undangundang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 42Ayat (3) Sektor Perikanan Undangundang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang CiptaBahwa terdakwa Didik Setyawan Bin Darwi pada hari Selasa tanggal 16Maret 2021 sekira pukul 09.40 Wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan Maret tahun 2021, bertempat di Perairan
    Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor12/MEN/2004 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan(PPI) menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) pada Propinsi JawaBarat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung maka PelabuhanTasikagung telah ditetapkan sebagai Pelabuhan Perikanan Kelaslllatau Pelabuhan Perikanan Pantai.
    Pasal 7ayat (1) huruf F UU RI No. 31 Tahun 2004 Jo. UU RI.No. 45 Tahun 2009Tentang Perikanan Jo.
    Pasal 7 ayat (1) huruf FUU RI No. 31 Tahun 2004 Jo. UU RI.No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo.Pasal 100 huruf c UU RI.NO.11 Tahun 2020 yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap Orang ;2. Melakukan usaha dan atau kegiatanpengelolaan perikanan tanpa memperhatikan jenis , jumlah danukuran alat penangkap ikan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1.
    Pasal 7 ayat (1) huruf F UU RI No.31 Tahun 2004 Jo. UU RI.No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100huruf c UU RI.NO.11 Tahun 2020 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Terdakwa Didik Setyawan Bin Darwi tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidanaMelakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan Tanpamemperhatikan jenis,jjumlah dan ukuran alat penangkapanikan2.
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum
Register : 22-12-2010 — Putus : 26-01-2011 — Upload : 08-09-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 173/PID/2010/PTSMDA
Tanggal 26 Januari 2011 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Bekti Wicaksono, S.H.
Terbanding/Terdakwa : SATARI Bin LAPALO
66 — 0
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum
Register : 12-07-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Idm
Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
IVAN DAY ISWANDY, SH
Terdakwa:
HADI PRAYITNO Bin H. KODORI
30 — 5
  • strong>Dengan sengaja memberikan bantuan dan menyuruh melakukan Nahkoda Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 98 Jo Pasal 42 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004
    KODORI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang menyuruhmelakukan serta melakukan perbuatan yang sengaja memberibantuan pada waktu kejahatan dilakukan saksi SUBANDI selakuNahkoda Kapal Perikanan berlayar tidak memiliki Surat Izin Berlayarkapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangundangRI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal
    Pasal 42 ayat (3) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananjo Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa HADI PRAYITNO Bin H.
    Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 45 Tahun 2009tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.ATAUKETIGA:Bahwa terdakwa HADI PRAYITNO Bin H.
    ABADI PUTRA tersebut melanggarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sub Pasal 92 dan Pasal27 ayat (1) sub Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (3) sub Pasal 98Undangundang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55dan atau Pasal 56 KUHPidana dan yang harus bertanggung jawab dalamhal ini adalah Pemilik kapal dan/atau Nahkoda kapal yakni Terdakwaselaku Nahkoda; Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatbahwa
    MANDALA BMtersebut melanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) sub Pasal92 dan Pasal 27 ayat (1) sub Pasal 93 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (3) sub Pasal98 Undangundang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo Pasal 55 dan atau Pasal56 KUHPidana dan yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah Pemilikkapal yakni Terdakwa selain daripada Nahkoda;Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa selaku pemilik kapalKM.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 27-05-2013 — Putus : 03-06-2013 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 147/PID/2013/PT MKS
Tanggal 3 Juni 2013 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : SAMPARA DG. NIPPI BIN DG. NYAMPA
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : TUWO, SH
20 — 11
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 02-10-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1145/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
I Made Lovi Pusnawan, S.H.
Terdakwa:
1.Agus Purnomo Alias Agus Alias Cungkring
2.I Putu Agus Surya Astika Alias Roska
3.Ali Taufiq Ikbal Alias Ali
47 — 36
  • ASTIKA Alias ROSKA, dan Terdakwa III ALI TAUFIQ IKBAL Alias ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengeluarkan, ikan yang merugikan masyarakat dan pembudidayaan ikan ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang perbuatan itu tidak selesai dilakukan disebabkan bukan atas kehendak Para Terdakwa, sebagaimana Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004
    Hal ini dapat berartimembawa benih lobster harus sampai ketempat tujuan/pembeli lobstersebagai unsur mengedarkan ikan (benih lobster) yang dilarang keluar dariwilayah pengelolaan perikanan Negara republik Indonesia (WPPRI 573) dariBali tujuan Singapura. sebagai mana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1)Undangundang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan;Bahwa Ahli menerangkan bahwa selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikananatas dasar Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanantersebut,
    Perbuatan secara sendirisendiri atausecara bersamasama tersebut telah melanggar pasal 16 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perbuatan tersebutdiancam dengan pasal 88 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dandenda paling banyak Rp. 1.500.000.000.
    Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun2009 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndnagUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautandan Perikanan No.56/PERMENKP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atauPengeluaran lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunuspelagicus spp) dari wilayah RI jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1)KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Unsur setiap orang;2.
    Pasal 16 ayat (1)UU RI Nomor 45 Tahun 2009 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndnagUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan joPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.56/PERMENKP/2016 tentangLarangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran lobster (Panulirus spp), Kepiting(Scylla spp) dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dari wilayah RI jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakimberpendapat bahwa Para Terdakwa setelahn terbukti
    Pasal 16 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndnagUndangNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Peraturan Menteri Kelautan danPerikanan No.56/PERMENKP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atauPengeluaran lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunuspelagicus spp) dari wilayah RI jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1)KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana danUndangUndang Nomor
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 06-12-2023 — Putus : 22-02-2024 — Upload : 17-04-2024
Putusan PN PADANG Nomor 988/Pid.Sus/2023/PN Pdg
Tanggal 22 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.DEWI PERMATA ASRI, SH
2.MISZUARTY, SH. MH.
Terdakwa:
EDI BIN SAMSUDIN PGL. EDI LAYEN
24 — 8
  • mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau Laut lepas tanpa memenuhi Perizinan Berusaha sebagai mana dimaksud dalam 27 ayat (1) yang menimbulkan korban/Kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU No.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 2004
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 29-01-2024 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 06-02-2024
Putusan PT MAKASSAR Nomor 161/PID.SUS/2024/PT MKS
Tanggal 6 Februari 2024 — Pembanding/Penuntut Umum I : Okty Risa Makartia, S.H
Terbanding/Terdakwa : Andi Tahang Bin Andi Juhaepa
27 — 16
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum
Register : 04-04-2022 — Putus : 12-05-2022 — Upload : 19-05-2022
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 135/Pid.Sus/2022/PN Rhl
Tanggal 12 Mei 2022 — Penuntut Umum:
1.YUDIKA ALBERT KRISTIAN PANGARIBUAN,S.H.
2.RAHMAD HIDAYAT, S.H.
Terdakwa:
SYAMSUDDIN alias UDIN bin AROL
47 — 7