dari Ibu Kandung Pemohon adalah LAILI ANA atau HJ.LAILIANA atau Bu YANTO juga dibenarkan oleh saksi Pemohon, adalah namadari satu orang yang sama yaitu Ibu Kandung Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menambah, merubah, atau memperbaikinama seseorang adalah merupakan hak asasi setiap orang, asalkan tidakbertentangan adat istiadat, agama dan peraturan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 56 ayat (1), UndangUndangNo. 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 24tahun

UndangUndang Nomor 24tahun 2013 dan peraturan lain yang bersangkutan;MENETAPKANMengabulkan Permohonan Pemohon;2. Menetapkan hukum bahwa nama LAILI ANA atau HJ. LAILIANA atauBu YANTO adalah satu orang yang sama;3.

G/2021/PA Sgm.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelistelah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara:#namapenggugat, tempat tanggal lahir, Makassar, 27 Juli 1996 (usia 24tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanTidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Gowa,selanjutnya di sebut Penggugat;Melawan#namatergugat, tempat tanggal lahir, Sinjai, 30 November

1996 (usia 24tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanMahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Gowa,selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan;DUDUK PERKARAMembaca surat gugatan Penggugat tanggal 15 Maret 2021 ditujukankepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, kemudian terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor341/Pdt.G/2021

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

Kemudian dengan adanya perubahan nama tersebut suratmenyurat yang berkaitan dengan Pemohon sejak diperolehnyakewarganegaraan Indonesia telah menggunakan nama OctaviaKartono;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 17 UU No 23 Tahun2006 tentang Administri kependudukan Jo pasal 1 butir 17 UU No. 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Peristiwa Pentingadalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,kematian, lahir

berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kota probolinggo, agar penggantian nama Pemohontersebut dicatat dalam buku daftar untuk keperluan itu;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanmaka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslahdihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akanditetapkan dalam amar penetapan ini;Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 butir 17 UU No 23 Tahun2006 tentang Administri kependudukan Jo pasal 1 butir 17 UU No. 24Tahun

pasal8 Undangundang tersebut mengatur bahwa menjadi kewajibaninstansi pelaksana yang berwenang untuk melaksanakan urusanadministrasi kependudukan untuk mendaftarkan peristiwakependudukan dan mencatat peristiwa penting sehingga dengandemikian adalah tepat bagi Para Pemohon untuk mengajukanpermohonan pencatatan perkawinan nya ini;Menimbang, bahwa adapun mengenai keterlambatan pencatatanperkawinan, dalam pasal 2 Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

KesatuanRepublik Indonesia, maka keterlambatan pencatatan bukan menjadialas an untuk tidak dicatatkannya perkawinan Para Pemohon;Menimbang, bahwa karena seluruh dalildalil permohonan ParaPemohon telah dapat dibuktikan oleh Para Pemohon sendiri dan karenatujuan dari permohonan ini sendiri tidak bertentangan dengan tujuankepastian hokum dan keadilan maka permohonan Para Pemohon iniharuslah dikabul kan;Mengingat, Ketentuan Undangundang Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan jo Undangundang Nomor 24Tahun

para Pemohon membenarkannya;Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akanmengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohonpenetapan;Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka semuakejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telahtermaktub seluruhnya dalam penetapan ini;TENTANG HUKUMNYA: Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undangundang No 24Tahun

2013 tentang perubahan atas Undangundang No 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang berbunyi : peristiwa penting adalah kejadianyang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, Jlahir mati,perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatananak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan:Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pasal 52 Undangundang No.24Tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang No 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, ayat

/Pdt.P/2021/PNBIsMenimbang, bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon (bukti P4)tersebut, tertulis tempat lahir Sungai Cina, sementara berdasarkan keterangansaksisaksi di persidangan dan didukung pula dengan ljazah (Bukti P5),Pemohon lahir di Tebing Tinggi, sehingga terdapat perbedaan antara KTPdengan Ijazah dan mohon diperbaiki di Akta Kelahiran menjadi Tebing Tinggi;Menimbang, bahwa dalam pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang Nomor 24Tahun

Undangundang Nomor 24Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan dan peraturanperaturan lain yangbersangkutan;MENETAPKAN :Halaman5ddari6Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51 /Pdt.P/2021/PNBIs1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;2. Menetapkan sah perubahan tempat lahir Pemohon semula di Sungai Cinamenjadi di Tebing Tinggi berdasarkan Ijazah;3.

P/2018/PA.SbgSubang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Sunardi, umur 24tahun dan Aisyah, umur 9 tahun; bahwa Pemohon dan Pemohon II selama membina rumah tanggabelum pernah bercerai dan Pemohon (Kamsor bin Castra) tidakmempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II (Rukini binti Sudri) ; bahwa tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yangmempersoalkan dengan status hubungan suami isteri Pemohon danPemohon Il selama membina rumah tangga di Kampung SumursariRT.015 RW. 003 Desa Kediri

P/2018/PA.Sbgbahwa Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidakpula sesusuan ; bahwa Pemohon dan Pemohon II membina rumah tangga di KampungSumursari RT.015 RW. 003 Desa Kediri Kecamatan Binong KabupatenSubang dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Sunardi, umur 24tahun dan Aisyah, umur 9 tahun; bahwa Pemohon dan Pemohon II selama membina rumah tanggabelum pernah bercerai dan Pemohon (Kamsor bin Castra) tidakmempunyai isteri lagi selain dari pada Pemohon II (Rukini binti Sudri) ; bahwa

dengan Pemohon Iltelah memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada halangan dan laranganmenurut hukum, sehingga oleh karenanya perkawinan antara Pemohon dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 31 Januari 1992 di wilayahhukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Binong Kabupaten Subang, telahsecara nyata sah menurut hukum Islam, sebagai mana ditentukan dalam pasal2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4Kompilasi Hukum Islam dan dikaruniai 2 orang anak bernama Sunardi, umur 24tahun

Said dengan mas kawin berupa Coklat100 pohon yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut Sami danMasdar; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus perjaka umur 24tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 20 tahun, para Pemohon tidakmemiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada oranglain yang keberatan atas pernikahan tersebut; Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohontidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikarunial 6 (enam)orang

Said dengan mas kawin berupa Coklat100 pohon yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut Sami danMasdar; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus perjaka umur 24tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 20 tahun, para Pemohon tidakmemiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada oranglain yang keberatan atas pernikahan tersebut;Halaman 4 dari 11 Halaman Pen.Nomor 0400/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Said dengan mas kawin berupa Coklat 100 Pohon yangbertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut Sami dan Masdar; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus perjaka umur 24tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 20 tahun, para Pemohon tidakmemiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada oranglain yang keberatan atas pernikahan tersebut; Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohontidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikarunial 6 (enam)orang

dan STTB, tercatat nama Pemohon Fakhmi, tempat lahir Telaga Langsatdan nama ayah Pemohon Il Abran, tempat lahir Pengambau Hilir Luar;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakimberpendapat dalil permohonan Pemohon dan Pemohon Il telah terbuktikebenarannya, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebin dahulumengetengahkan bahwa salah satu tujuan diundangkannya UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

Kependudukan adalah untuk memberikanperlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan statushukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami olehpenduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadimaupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya, tidakditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 poin 14 UndangUndang Nomor 24Tahun

penduduksebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang berlaku diselurun wilayahn Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan demikianMajelis Hakim berpendapat identitas yang termaktub dalam alat bukti (P.1, danP.2), haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama, tempat dantanggal lahir, sehingga dianggap benar, bahwa nama Pemohon adalahFakhmi, tempat lahir Telaga Langsat dan tempat lahir Pemohon IPengambau Hilir Luar;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 poin 13 UndangUndang Nomor 24Tahun

mengadiliperkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut1.Zz.Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon Il;Menetapkan mengubah identitas (biodata) Pemohon dan Pemohon Il dalamkutipan akta nikah nomor 163/63/II/1995 tanggal 07 Maret 1995, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu SungaiSelatan yaitu;Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0324/Pdt.P/201 7/PA.KdgTanggal27Juli 20172.1 Pemohon , nama Nurmansyah, tempat tanggal lahir, Panggang Hijau, 24tahun

Bahwa penetapan ini diperlukan oleh Pemohon dan Pemohon Il untukmelengkapi persyaratan administrasi pengurusan Akta Kelahiran Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakimberpendapat dalil permohonan Pemohon dan Pemohon Il telah terbuktikebenarannya, sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebin dahulumengetengahkan bahwa salah satu tujuan diundangkannya UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun

pribadi dan statushukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami olehpenduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadiHal. 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0324/Pdt.P/201 7/PA.KdgTanggal27Juli 2017maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya, tidakditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 poin 14 UndangUndang Nomor 24Tahun

hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai tetangga; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 16 April 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanDolo, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaAhmadi, yang menikahkan imam Masjid Desa Pesaku bernama Mashidindengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000, yang bertindaksebagai saksi dalam pernikahan tersebut Wirman dan Mukrami; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun

persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 16 April 2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanDolo, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernamaAhmadi, yang menikahkan imam Masjid Desa Pesaku bernama Mashidindengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 110.000, yang bertindaksebagai saksi dalam pernikahan tersebut Wirman dan Mukrami; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus Jejaka umur 24tahun

Elan Syarif hidayat bin Usup Supriadi (Purwakarta, 3 Juni 1995 / umur 24tahun);2. Anmad Saepulloh bin Usup Supriadi (Purwakarta, 28 Mei 1998 / umur 21tahun);3. Muhammad Mansur bin Usup Supriadi (Purwakarta, 6 November 2002 /umur 17 tahun);4. Ayep Saputra bin Usup Supriadi (Purwakarta, 11 November 2013 / umur6 tahun);;. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yangHalaman 2 dari 11 hal. Pen. No.365/Padt.P/2019/PA.

Elan Syarif hidayat bin Usup Supriadi (Purwakarta, 3 Juni 1995 / umur 24tahun);36.2. Anmad Saepulloh bin Usup Supriadi (Purwakarta, 28 Mei 1998 / umur 21tahun);37.3. Muhammad Mansur bin Usup Supriadi (Purwakarta, 6 November 2002 /umur 17 tahun);38.4.

Elan Syarif hidayat bin Usup Supriadi (Purwakarta, 3 Juni 1995 / umur 24tahun);5. 2. Ahmad Saepulloh bin Usup Supriadi (Purwakarta, 28 Mei 1998 / umur 21tahun);6. 3. Muhammad Mansur bin Usup Supriadi (Purwakarta, 6 November 2002 /umur 17 tahun);7. 4. Ayep Saputra bin Usup Supriadi (Purwakarta, 11 November 2013 / umur6 tahun);;8. Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan perkawinan antaraPemohon dengan Pemohon II;9.

Menerangkan padapokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon dan anakanaknya karena bertetangga yaitu samasama tinggal di JalanKiwi Gang Seri Medan Sunggal; Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Pemohonmengajukan permohonan ini karena hendak menjual sebidangtanah dan satu unit bangunan diatasnya yang terletak di JalanKiwi Gang Seri Medan Sunggal; Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia; Bahwa pemohon dan suaminya mempunyai tiga oranganak yaitu: EKA WAHYU PRATIWI (anak pertama), Umur 24tahun

Sujarwono, dibawah sumpah Menerangkan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon dan anakanaknya karena Pemohon adalah saudara angkat saksi; Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud Pemohonmengajukan permohonan ini karena hendak menjual sebidangtanah dan satu unit bangunan diatasnya yang terletak di JalanKiwi Gang Seri Medan Sunggal; Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia; Bahwa pemohon dan suaminya mempunyai tiga oranganak yaitu: EKA WAHYU PRATIWI (anak pertama), Umur 24tahun, Perempuan

Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya mempunyai tigaorang anak yaitu EKA WAHYU PRATIWI (anak pertama), Umur 24tahun, Perempuan, lahir di Medan, tanggal 21 JUli 1997, DWIVIAWAHYU AMANDA (anak kedua), Umur 20 tahun, Perempuan, lahirdi Medan, tanggal 5 Desember 2001, dan TRIA WAHYU ARTITA(anak ketiga), Umur 16 tahun, Perempuan, lahir di Medan, tanggal3 Juni 2005;4.

Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun, sedangkan Pemohon II perawan umur 21 tahun, para Pemohon tidakmemiliki pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, serta tidakada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut; Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga, para Pemohontidak pernah bercerai dan masih beagama Islam serta dikaruniai 2 oranganak; Bahwa para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah karenapetugas yang dimintakan bantuan untuk pencatatan

Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai pamanPemohon Il; Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 10 Februari 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanMarawola, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Ilbernama Nusrin, yang menikahkan imam Masjid bernama Usman denganMahar berupa uang sejumlah Rp 110.000, yang bertindak sebagai saksidalam pernikahan tersebut Karim dan Hakim; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun

buktiyang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut: Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah, menikah padatanggal 10 Februari 2014 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama KecamatanMarawola, Kabupaten Sigi dengan wali nikah ayah kandung Pemohon Ilbernama Nusrin, yang menikahkan imam Masjid bernama Usman denganMahar berupa uang sejumlah Rp 110.000, yang bertindak sebagai saksidalam pernikahan tersebut Karim dan Hakim; Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun

Menimbang, bahwa sesuai pokok materi permohonan Pemohontersebutdiatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang ruang lingkupadministrasi kependudukan;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonanpemohon tersebut, Hakim akan berpedoman kepada Undangundang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh

prosedur pelaporanorang yang meninggal dunia sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang tata cara pelaporanorang yang meninggal dunia oleh rukun tetangga atau nama lainnya di domisilipenduduk, dengan tenggang waktu' paling lama 30 hari setelahalmarhum/almarhumah meninggal dunia yaitu langsung kepada instansipelaksana/kantor catatan sipil (Pasal 44 Ayat (1) UndangUndang Nomor 24Tahun

adalah dalam hal dimana terjadiketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidakditemukan jenazahnya (Pasal 44 Ayat (4) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006).Menimbang, bahwa mengenai masalah prosedur pelaporan atas kematianseseorang untuk dicatatkan oleh pejabat catatan sipil bukan merupakanpermasalahan yang sama sekali tidak diatur dalam peraturan perundangundangan, dimana pengaturannya sudah ditentukan UndangUndang Nomor 24Tahun

Untuk itu, setiap PeristiwaKependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukanpengaadministrasian dan pencatatan sesual dengan ketentuan undangundang,Menimbang bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU 24Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran,kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak,pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;Menimbang bahwa menurut Pasal 52 UU Nomor

23 Tahun 2006 Jo UU 24Tahun 2013 mengatur bahwa pencatatan perubahan namadilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubahnamanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan CatatanSipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

tertanggal 20 Oktober 2003,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaSamarinda menjadi Royke Salainti dan Shedy R Sumilat dengan nama anakCleary Raynor Geraldy Salainti, beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan makaPemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagimana dalam amarpenetapan ini;Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Permohonan Nomor 75/Padt.P/2021/PN SmrMemperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 UndangUndang Nomor 24Tahun

Ilyas,, karena paman kandung Pemohon IImewakilkan kepada imam desa;Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijabkabul adalah La Ode Hamsale dan La Zaafiu;Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon Ilberupa uang sejumlah 12 Boka atau setara dengan Rp.720.000,(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 21 tahun;Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungandarah

Ilyas,, karena paman kandung Pemohon IImewakilkan kepada imam desa;Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijabkabul adalan La Ode Hamsale (Saksi 2) dan La Zaafiu;Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Pemohon Ilberupa uang sejumlah 12 Boka atau setara dengan Rp.720.000,(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka umur 24tahun dan Pemohon II berstatus perawan umur 21 tahun;Bahwa Pemohon dengan Pemohon II tidak mempunyai

Juli 2019 di Desa Lamaninggara, Kecamatan Siompu Barat,Kabupaten Buton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan walinikah Paman Kandung Pemohon II bernama La Bahasi bin La Pokuyang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada imam desa bernama H.Ilyas, dengan maskawin berupa 12 Boka atau setara denganRp.720.000, (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dandihadiri 2 orang saksi nikah masingmasing bernama La Ode Hamsaledan La Zaafiu;Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24tahun