Ditemukan 2143 data
MARYAM
25 — 5
Sbr hal 8 dari 11berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untukdikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dantujuan dari Permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menter!
76 — 31
Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan' sertipikatin litis maka terlebih dahulu Tergugatmelakukan penelitian menyangkut data fisik dandata yuridis alas hak yang dijadikan dasarpermohonannya dan setelah semua alas haktersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugatmenerbitkan sertipikat sertipikat in litis,sebagaimana yang dimaksud Peraturan PemerintahNomor 24 tahun 1997 juncto Peraturan Menter!
18 — 8
SuratFotokopi Kartu Keluarga, nomor 1102132102120001, tanggal 12 Juli 2018, atasnama kepala keluarga Muslim Dahir yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Kabupaten Aceh Tenggara yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai dengan Peraturan Menter!Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2019/MS.KCKeuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan oleh Hakim ternyatasesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.;B. Saksi1.
12 — 6
Fotokopi Kartu Penduduk NIK: tanggal 18 Juni2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!
NUR KHASANAH
133 — 27
(1)hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat balik nama padatempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan, demikian puladidalam pasal 23 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun2002 tentang Perkapalan ( berdasar pasal 353 pada undangundang Nomor 17tahun 2008 dinyatakan masih berlaku), yang intinya menyatakan dalam GrosseAkta Pendaftaran Kapal hilang, dapat diterbitkan Grosse AktaPenggantiberdasarkan Penetapan Pengadilan, demikian pula di dalam Peraturan Menter
124 — 52
Peraturan Menter iKomunikasi dan Informatika Nomor7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan PenggunaanPita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk PenyelenggaraanJaringan Bergerak Seluler yang dinyatakan sebagaiperaturan yang cacat hukum dan bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan yang Baik (lihat dalilnomor 18 halaman 11 gugatan a quo) ;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada angka 7 diatas, Penggugat mengakui dengan tegas bahwapersengketaan ini pada dasarnya adalah mengenaipenerapan Peraturan Menteri
Peraturan Menter iKomunikasi dan Informatika Nomor7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang KetentuanPenggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untukPenyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler danPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentangTarif gatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakyang Berlaku pada Departemen Komunikasi danInformatika serta UndangUndang Nomor 20. Tahun1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
danInformatika Nomor: 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Pasal19 ayat (1), maka BHP Pita Frekuensi Radio yangharus dibayarkan oleh Penggugat adalah sebagaiberikuthalaman 55 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN JKTPAGEuntuk biaya nilai awal (up front fee) adalahsebesar 2 x nilai penawaran terendah pemenanglelang;untuk BHP Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunanadalah sebesar nilai penawaran terendah pemenanglelang dengan skema pembayaran untuk jangkawaktu. 10 tahun sebagaimana tercantum dalamLampiran Peraturan Menter
9 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010tentang Perubahan atas Perubahan PemerintahNomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Departemen Komunikasi danInformatika (PP 76/2010) ; (Fotocopy darifoto copy) ;Bukti T10 : Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan PitaFrekuensi Radio 2.1 GHz untuk PenyelenggaraanJaringan Bergerak Seluler IMT2000 (Permen01/2006) ; (Sesuai dengan asli) ;Peraturan Menter
i Komunikasi danInformatika Nomor : 7/PER/M.KOMINFO/2/2006tentang Penggunaan Pita Frekuensi 2.1 GHzuntuk Penyelenggaraan Jaringan BergerakSeluler (Permen 7/2006) ; (Sesuai denganasli) ;Bukti T12 : Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor42/PER/M.KOMINFO/12/2006 tentang PerubahanAtas Peraturan Menter i Komunikasi danInformatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/1/2006tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak7613.14.
Nasrudin.,SH
Terdakwa:
WAGIONO BIN BUJANG SICU Alm
23 — 15
secara labkrim disimpulkan bahwa : BB 1positif MDMA BB 2 Positif MetamfetaminaKesimpulan : BB 1 seperti tersebut diatas positif MDMA yang terdaftar dalamgolongan (satu) nomor urut 37 Lampiran Peraturan MenteriKesehatan RI nomor O04 Tahun 2021 tentang PerubahanPengolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika. ( sisa hasil lab berat netto 0,115 gram) BB 2 seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftardalam golongan (Satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter
80 — 37
., jugaBapak Marvel Mangunsong sebagai staf ahli Bidang Ekonomidan Luar Negeri yang mewakili Bapak Patrialis Akbar,Menter i Hukum dan HAM R.I., tidak sesuai denganketentuan perundang undangan yang berlaku ;Bahwa, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.Nomor : M.09PR.07.10 Tahun 2007 tanggal 20 April 2007tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum danHak Asasi Manusia R.I., sebagaimana telah diubah denganMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
Allagan ; (Sesuai denganasli) :Naskah Sumpah Jabatan tanggal 20 Agustus 2010 ;(Tanpa asli) ;Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala KantorWilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaSulawesi Barat Tahun 2010 pada tanggal 3September 2010 ; (Tanpa asli) ; Situs www.kemenkumham.go.id ; (Tanpa asli) ;Peraturan Menter i Hukum dan Hak AsasiManusia Rl Nomor : M03.UM.04.10 Tahun 2006tanggal 9 Desember 2006 ; (Tanpa asli) ;Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Nomor : M.HH14.KP.03.03 Tahun
53 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Instruksi Menter BUMN Nomor 01MBUMN/2002 tentang PedomanKebijakan Pelapasan Aktiva BUMN;3.
219 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal2 angka 1 UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang mengatur bahwa keputusan TUN yang merupakan perbuatanhukum perdata tidak termasuk pengertian keputusan TUN menurut UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwaobyek gugatan a quo yaitu Surat Menter
Surveyor Indonesia (Persero)maka Menteri BUMN terikat dengan ketentuan tersebut termasuk Pasal21 ayat (1) Peraturan Meneg BUMN Nomor PER01/MBU/2012 yangberbunyi Menter! mengambil keputusan ... guna menetapkan 171 (satu)Calon Terpilih untuk masingmasing jabatan Anggota Direksi.7.
Termohon Kasasi/Tergugat bersumber darikeuangan negara atau APBN yang terikat dan berlaku ketentuanhukum publik.tidak mempertimbangkan status Menter BUMN yang dalammelakukan urusan pemerintahan mengelola BUMN cq.
12 — 6
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Halaman 10 dari 12 Halaman, perkara Nomor 114/ Pdt.P/2019/PA.TlgMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
13 — 3
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
15 — 7
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatanpernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminyadapat dilangsungkan ;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :fea donall ba gic dic sil ighe abel Gb yasArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanHal 10 dari 12 hal, Pen.
20 — 8
permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P1 sampai dengan P.7, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter
14 — 4
Halaman 10 dari 14 halamanMenimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arlashl bois ac Jl Je pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : Andi Noviati Andriani, S.H.,M.H.
64 — 30
kepentingan pengembangan IIlmu Pengetahuan; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistikpada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab3058/NNF/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021, yang dalam kesimpulannyaHalaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor : 470/ PID.SUS/ 2021/ PT.MKSmenyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) sachet plastic berisikankristal bening dengan berat netto 0,1642 gram mengandung metamfetaminadan terdaftar dalam golongan nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter
1.MUHAMMADONG, SH
2.SYAHRIANTO SUBUKI, SH
Terdakwa:
Firman Hidayat Pido Alias Iman
70 — 29
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukanbahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan PelayananKesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;2.Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukanbahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar dari Menter';3.Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukanbahwa *setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengandokumen yang sah;4.Pasal 41 UU
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukanbahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan PelayananKesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;2.Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukanbahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar dari Menter';Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Tmt Ketua 3.Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamenentukanbahwa "setian kegiatan peredaran Narkotika
7 — 4
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
67 — 22
P.15/Menhut 11/2004 tentangPemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil WHutan Kayupada Hutan Alam melalui Penawaran DalamPelelangan, yang dalam Pasal 2 ayat (2)menentukan bahwa tujuan pelelangan adalah untukmendaptkan penawar yang profesional danberkualitas serta mempunyai komitmen yang tinggidalam pemanfaatan hutan secara lestari;Berdasarkan Peraturan Menter i Kehutanan No.P.15/Menhut 11/2004 tersebut ditentukan bahwatahapan penawaran pelelangan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam(
Terhadap dalil Penggugat pada angka 9 s/d 13halaman 4 s/d 5 yang pada intinya menyatakanbahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1)Peraturan Menter i Kehutanan NomorP.15/Menhut 11/2004 adalah dalil yang tidakbenar, dengan alasan1) Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PeraturanMenteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut11/2004, ditentukan bahwa apabila dalamjangka waktu 150 (seratus limapuluh) harikerja pemenang' lelang tidak memenuhikewajibannya dalam mendapatkan rekomendasidan
KehutananNomor P.61/Menhut I1/2007 tentangPerubahan Peraturan Menteri KehutananNomor P.20/Menhut 11/2007 tentang Tata49 dari 92 halaman Putusan No.149/G/2009/PTUNJKTCara Pemberian Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam padaHutan Produksi melalui Permohonandisebutkan dengan jelas bahwa PermohonanIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayupada Hutan Alam (IUPHHKHA) melaluiPelelangan IUPHHK yang telah mendapatpenetapan pemenang'ilelang, diprosesberdasarkan peraturan sebelumditetapkannya Peraturan Menter
Bukti T3 : Peraturan Menteri Kehutanan No.P.15/Menhut 11/2004 tanggal 15Oktober 2004 tentang Pemberian Ijin1044,5.6.BuktiBuktiBuktiHalamanT4T=5T6105 dariUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayupada Hutan Alam Melalui PenawaranDalam Pelelangan (Foto copy sesuaidengan asli); Peraturan Menter i KehutananNo.P.61/Menhut 11/2007 tanggal 17Desember 2007 tentang PerubahanPeraturan Menteri Kehutanan No.P.20/Menhut I1/2007 tanggal 6 = Juni2007 tentang Tata Cara Pemberian IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalamHutan
Terbanding/Terdakwa : DRS. HASORI BIN ARBAI
44 — 22
Selaku Kepala Bagian TataUsaha Kantor Distrik Navigasi Kelas Dumai Sesuai dengan Keputusan Menter!
selaku Kepala Bagian TataUsaha Kantor Distrik Navigasi Kelas Dumai Sesuai dengan Keputusan Menter!
I selaku Kepala Bagian TataUsaha Kantor Distrik Navigasi Kelas Dumai Sesuai dengan Keputusan Menter!