Putusan Nomor 4068/B/PK/Pjk/2020dan /ex superior derogat legi inferiori, maka perbedaan pengenaan tarifPasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2012 yang dilakukan oleh Terbandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benarmengingat bahwa: Pertama, Production Sharing Contract (PSC)merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlaku tax domesticlaw, sedangkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)merupakan perjanjian G to G yang

Kedua,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian ataukesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi dibidang pertambangan, sedangkan Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) mengatur pembagian perpajakan secara seimbangsehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yang melekat dariperjanjian yang berasal dari kegiatan business profit yang mempunyaiyuridiksi internasional, sehingga Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihan

Ketiga, karena ada dua /exspesialis atas UndangUndang Pajak Penghasilan, yaitu: (a) PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B) atas kuasa Pasal 32A, dan (b)Production Sharing Contract (PSC) atas kuasa Pasal 33A (4), sehinggaberdasar prinsip /ex consumen derogat legi consumte karena ketentuanProduction Sharing Contract (PSC) ebin mendominasi pemajakan BUTNovus UK (Kakap) Limited ketimbang Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B), maka Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali tidak

Bahwa Pembanding/Tergugat telah memenuhi seluruh kewajibannyasesuai dan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah danBangunan No.00000239 tanggal 28 September 2013 (Vide Bukti T1A, T1B dan Bukti P3a, P3b);2.

Bahwa dasar timbulnya hubungan hukum dan dasar timbulnyahubungan jualbeli Unit NE21 antara Pembanding/Tergugat denganTerbanding/Penggugat adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanahdan Bangunan No.00000239 tanggal 28 September 2013 (VideBukti T1A, T1B dan Bukti P3a, P3b);2.

Memperhatikan poin 4 tersebut di atas PPJB NE21 (vide Bukti T1A, T1B dan Bukti P3a, P3b) tidak melanggar ketentuan Pasal1452 KUHPerdata dan Pasal 18 ayat (3) UUPK, karena PPJB NE21telah ditandatangani para pihak dalam PPJB NE21 (vide Bukti T1A, T1B dan Bukti P3a, P3b), maka tunduk pada ketentuan Pasal1338 KUHPerdata, serta memenuhi syarat perjanjian sebagaimanaditetapbkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Oleh karenanyaPembanding/Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawanhukum atas PPJB NE21 (vide Bukti T1A, T1B dan Bukti P3a, P3b) adalah tidak berdasar, sehingga PPJB NE21 (vide Bukti T1A,T1B dan Bukti P3a, P3b) tidak batal demi hukum;6.

itersebut, baik Pembanding/Tergugat maupunTerbanding/Penggugat haruslah memenuhi prestasi termasukkewajiban dan hak yang termuat/tercantum di dalamPPJB NE21(vide Bukti T1A, T1B dan Bukti P3a, P3b) tersebut, dengandemikian tidak ada dasar dan alasan untuk membatalkan PPJB NE21 (vide Bukti T1A, T1B dan Bukti P3a, P3b) tersebut;JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAMMEMPERTIMBANGANKAN GANTI RUGI BERUPA BUNGA 1,5% PERBULAN SELAMA 81 BULAN, KARENA PERJANJIAN PENGIKATANJUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN

PADANG tanggal 14Maret 1992, telah sesuai dengan salinan resminya, bermaterai cukup, lalu diberitanda P3B;5. Foto copy Putusan Perdata Nomor 02/Pdt/G/1991/PN. SLK tanggal 5 Nopember1991, tidak diperlihatkan salinan aslinnya, bermaterai cukup, lalu diberi tanda P 3C; Putusan Perdata Nomor. 5/Pdt.G/2018/PN.SIk. Halaman ke 13 dari 26. Foto copy Putusan Perdata Nomor: 11/Pdt.Bth/1995/PN. SLK tanggal 19 Juni1996, telah sesuai dengan salinan resminya, bermaterai cukup, lalu diberi tandaP4A; .

(Rajana), kakak kandung dari Tergugat Il; Bahwa berdasarkan bukti P3A berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:2245 K/Pt/1992 tanggal 27 Juli 1995 jo Bukti P3B berupa Putusan PerdataNomor: 06/PDT.G/1992/PT. PADANG tanggal 14 Maret 1992 jo bukti P3Cberupa Putusan Perdata Nomor 02/Pdt/G/1991/PN.

., terkait denganmasalah Pusaka Tinggi, yang pada pokoknya putusan lembaga peradilan tersebut, mengabulkan gugatan Para Penggugat; Bahwa dalam pertimbangan Putusan sebagaimana bukti P3A jo P3B jo P3C,tersebut, terkhusus dalam pertimbangan hukum di bukti P3B, halaman 21, yangPutusan Perdata Nomor. 5/Pdt.G/2018/PN.SIk.

Oleh karena itu Majelis hakimlansung akan menilai dan mempertimbangkan bukti P3A jo P3B jo P38C yangberupa Putusan Lembaga Peradilan. Apakah bukti P3A jo P3B jo P3C tersebut,secara serta merta dapat diberlakukan juga terhadap dalam perkara aquo?, karenadalam pertimbangan hukum bukti P3A jo P3B jo P3C, itu telah menyatakan ParaPenggugatlah merupakan orang sekaum dengan dan ahli waris dari Almarhum NuarDukun, serta berhak menerima harta sengketa sebagai harta pusakapeninggalannya, bukan Tergugat!

Halaman ke 23 dari 26Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3A jo P3B jo P3C, konteksperkara yang terjadi pada waktu itu adalah, dimana pada saat Nuar Dukun meninggaldunia, objek perkara dalam perkara pada bukti P3A jo P3B jo P3C tersebut,dikuasai oleh istridan anak Nuar dukun tersebut dan Tergugat baru menguasai hartasangketa beberapa waktu setelah meninggal dunia, sedangkan pada perkara Aquo,penguasaan oleh TergugatTergugattelah Para Tergugat lakukan sejak Nuar Dukun masih hidup, meninggal dunia dan

Hal ini sesuai dengan PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia Amerika.Tagihan atas royalti dilakukan setiap 3 bulan (quarterly) dan invoicedikirim ke Pemohon Banding setiap enam bulan. Dengan demikian,terdapat adanya perbedaan waktu (timing difference) pada saatpencatatan biaya akrual royalti dan pemotongan PPh Pasal 26 atas biayaroyalti tersebut.

Putusan Nomor 2111/B/PK/PJK/201 7Pajak tersebut dikarenakan adanya penafsiran yang tidak sesuai denganPerjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah RepublikIndonesia dengan Pemerintah Amerika (USA).

Penafsiran yang tidak sesuaidengan P3B IndonesiaAmerika ini setidaktidaknya telah membuat suatukekhilafan di dalam membuat pertimbanganpertimbangan hukumnya,sehingga pertimbangan hukum menghasilkan putusan yang tidak sesuaidengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;" Pembahasan pokok sengketa peninjauan kembali adalah mengenaiadanya koreksi objek (DPP) PPh Pasal 26 atas biaya royalty yang sudahdibukukan tetapi belum dilakukan pembayarannya;* Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon

menurut Pasal 8 ayat (4) PP 138 Tahun 2000tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PajakPenghasilan dalam tahun berjalan yang menyatakan bahwa PPh 26terutang pada saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuanyang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungutpajak penghasilan;= Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam hal initelah melakukan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yangberlaku, yang di dalam hal ini di dasarkan kepada P3B

Pembayaran atas royalty yang dilakukan Pemohon Bandingkepada WEA International Inc. adalah sebesar yang tercantum didalam SPT Masa PPh Pasal 26 ditambah dengan koreksiTerbanding sebesar Rp4.476.002.467 ...;" Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 3 huruf (a) dan huruf (b)Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antaraPemerintah Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat,pengertian mengenai royalty dinyatakan sebagai berikut:Pasal 13 ayat 3 huruf (a).. the term Royalties as used in this Article means

Penghasilan Jasa Survey dan Inspeksi Rp 312.654.729,00oe Penghasilan Penjualan Saham di LuarNegeri Rp 149.911.413.534,00bahwa Terbanding mempertahankan koreksi Terbanding (Pemeriksa) atas Survey andInspection Fee pada akun ConsumptionScrap Iron Import sebesar Rp312.654.729,00,bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap survey and inspection fee pada akunconsumptionscrap iron import karena sesuai dengan SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B

Berganda yang berlaku;bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pendapat Terbanding yang menyatakan bahwaatas pembayaran biaya jasa survey dan inspeksi merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal26 sesuai dengan SE03/PJ.101/1996, Pemohon Banding berpendapat bahwa hakpemajakan atas jasa survey dan inspeksi tersebut semestinya tidak di Indonesia, tetapiberada pada Negara tempat dimana subjek pajak luar negeri tersebut berkedudukan, hal inisejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B

) antaraIndonesia dan Australia yang menyatakan bahwa pembayaran jasa kepada subjek pajakbadan di luar negeri tersebut (Australia) tidak dapat dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 26di Indonesia;bahwa menurut Terbanding koreksi terhadap survey dan inspection fee pada perkiraanconsumptionscrap iron sebesar Rp312.654.729,00 karena sesuai dengan SE03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara lain ditegaskan bahwa Wajib Pajak Luar Negeri wajib

berada pada Negara tempat dimana subjek pajak luar negeri tersebut, dengandemikian pembayaran jasa kepada subjek pajak luar negeri tersebut tidak dapat dikenakanPajak Penghasilan Pasal 26 di Indonesia dan sebagai bahan pertimbangan PemohonBanding melampirkan Surat Keterangan Domisili dari SAlex Stewart International(Australia) PTY Ltd;bahwa menurut Majelis, sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Nomor: SE03/PJ.101/1996tanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaraan Pajak Berganda(P3B

PLN (Persero) Penyalur Dan Pusat Pengatur Beban (P3B) Jawa BaliArea Pelaksana Pemeliharaan Bandung di muka persidangan perkaragugatan perdata Register Nomor 375/Pdt/G/2016/PN.Bdg, tanggal27 September 2016 di Pengadilan Negeri Kelas A Bandung dalam perkaraantara Nyonya Eucharia Sastramidjaja alias Eucharia Cutarman (sebagaiPENGGUGAT) melawan PT. PLN (Persero) Penyalur Dan Pusat PengaturBeban (P3B) Jawa Bali Area Pelaksana Pemeliharaan Bandung dkk.

PLN (Persero) Penyalur DanPusat Pengatur Beban (P3B) Jawa Bali Area Pelaksana PemeliharaanBandung (Sebagai TERGUGAT). Dalam acara sidang pembuktian tersebut,Kuasa Hukum PT. PLN (Persero) Penyalur Dan Pusat Pengatur Beban (P3B)Jawa Bali Area Pelaksana Pemeliharaan Bandung (sebagai TERGUGAT)untuk meneguhkan dasardasar dari penguasaan atas tanah yang menjadiobjek sengketa perdata a quo, telah mengajukan Sertipikat Hak Milik Nomor :1832/Kelurahan Ciseureuh seluas 323 M?

PLN (persero) Penyalurdan Pusat Pengaturan (P3B) (Sesuai dengan asli) ;Foto copy Surat PT.

PLN (Persero) P3B di komplek Cigereleng No. 104 ACiseureuh (Sesuai dengan asili) ;Foto copy Kwitansi Nomor : 01045.RD2/174/RD.2RII/BIDKEUP3B/I/2005, tanggal O7 Januari 2005, untukHalaman 49 dari 71 halaman Putusan Nomor 60/G/2017/PTUN.BDG21 T17.d22 T1823 T1924 T2025 T2126 T 2227 T 2328 T 24pembayaran angsuran ke 1 (satu) atas sewa beli rumahdinas PT.

PLN (Persero) P3B di komplek Cigereleng No. 104ACiseureuh (Sesuai dengan asili) ;Foto copy Kwitansi Nomor : 04005.RD2/174/RD.2RII/BIDKEUP3B/IV/2006, tanggal 03 April 2006, untukpembayaran angsuran ke 02 (dua) atas sewa beli rumahdinas PT. PLN (Persero) P3B di komplek Cigereleng No. 104ACiseureuh (Sesuai dengan asili) ;Foto copy Perjanjian Sewa beli Tanah Dan Bangunan Rumahantara PT.PLN (Persero) dengan Ny.

berpendapat atas pembayaran ke Master dan Visa,berdasarkan data/dokumen yang disampaikan, tidak dapat diyakini merupakan pembayaranjasa (bukan merupakan royalti) yang dilakukan di luar negeri;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksiobjek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas pembayaran ke Master Card Internasional karenamerupakan pembayaran jasa yang tidak dilakukan di Indonesia;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, Pasal 13 ayat 3a Persetujuan PenghindaranPajak Berganda (P3B

bahwa selanjutnya Pasal 13 ayat 3b Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antaraIndonesia dan Amerika menyebutkan bahwa :"The term "royalties" as used in this Article also includes payments by a resident of one ofthe Contracting States for the use of, or the fight to use, industrial, commercial or scientificequipment, but not including ships, aircraft or containers the income from which is exemptfrom tax by the other Contracting State under Article 9 (Shipping and Air Transport)"bahwa Pasal

8 ayat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia danAmerika menyebutkan bahwa :"Business profits of a resident of one of the Contracting States shall be exempt from tax bythe other Contracting State unless such resident carries on business in that otherContracting State through a permanent establishment situated therein.

Asssist law enforcement agencies deter and prosecute counterfeiting, fraud and othercriminal acts that adversely affect the payment services industry; andguarantee settlement inc case of a failure by a member;bahwa Pemohon Banding mengemukakan, biaya yang Pemohon Banding catat merupakanpembayaran kepada Master Card Internasional atas jasajasa yang dilakukan (bukanmerupakan pembayaran royalti) dimana pengerjaan atas jasajasa tersebut tidak dilakukandi Indonesia sehingga berdasarkan P3B tersebut atas

terakhir dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009;bahwa Terbanding dalam persidangan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenaifakta Pemohon Banding tidak menyerahkan dokumen sebagaimana diminta olehTerbanding dan tidak menunjukkan surat permintaan data sehingga dalil Terbandingtersebut tidak dapat didukung oleh Majelis;bahwa Majelis berpendapat, pembayaran kepada Master dan Visa merupakan businessprofits bagi Master dan Visa sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B

Koreksi sebesar Rp11.164.028.295,00bahwa menurut Pemohon Banding merupakan pembayaran atas technical assistance KumpulanGuthrie Berhad (KGB) yang dilakukan karyawan yang berasal dari Malaysia, yang dilakukan diIndonesia dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, yang menurut Pemohon Bandingsesuai dengan P3B Indonesia dengan Malaysia, sehingga tidak merupakan pajak yang terutang;bahwa dari hasil uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan Ledger Buku Besar KGB denganNomor Akun 73.272.011012.00

Hal ini telah diberikan dengan SKDKGB tahun 2007 untuk memperoleh fasilitas P3B dan Tax Treaty IndonesiaMalaysia;bahwa Pemohon Banding dalam uji bukti dokumen pendukung menyampaikan pendapat sebagai berikut:1.bahwa atas koreksisebesar Rp330.010.256,00 bukan merupakan biaya Pemohon Banding tetapimerupakan biaya anak perusahaan Pemohon Banding sebagai biaya konsultan, hal ini dibuktikandengan mengoreksi account konsultan KGB sehingga jumlah tersebut tidak ada lagi dipembukuan Pemohon Banding;bahwa

Majelis berkesimpulan koreksi Terbandingsebesar Rp330.010.256,00 tidak mempunyai alasan dan dasar yang kuat sehingga oleh karenanyatidak dapat dipertahankan;Koreksi sebesar Rp11.164.028.295,00bahwa menurut Pemohon Banding, koreksi sejumlah Rp11.164.028.295,00 merupakanpembayaran atas technical assistance Kumpulan Guthrie Berhad (KGB) yang dilakukankaryawan berasal dari Malaysia yang dilakukan di Indonesia dalam jangka waktu tidak lebih dari3 (tiga) bulan, yang menurut Pemohon Banding sesuai dengan P3B

Bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Pemohon Banding di Indonesia karena: Tidak ada subjek pajaknya (Pemohon Banding bukan merupakansuatu BUT); Tidak ada objek pajaknya (Pemohon Banding tidak diizinkanmelakukan kegiatan perdagangan),;3. Bahwa ketentuan Pasal 15 UU PPh jo. Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 634/04/1994 jo. Keputusan TerbandingNomor KEP667/PJ/2001 jo.

Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE:2/PJ.03/8 hanya berlaku untuk Kantor Perwakilan DagangAsing yang merupakan BUT dan berasal dari negara yang tidakmempunyai P3B dengan Republik Indonesia;4.

Putusan Nomor 1625/B/PK/Pjk/2018sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 15 UndangUndangPajak Penghasilan juncto Pasal 5 ayat (4) huruf d dan e serta Pasal 7ayat (1) P3B Republik Indonesia dengan Republik Korea juncto Pasal 7ayat (1) dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011;b.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan

Bahwa Berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Pemohon Banding di Indonesia karena: Tidak ada subjek pajaknya (Pemohon Banding bukan merupakansuatu BUT); Tidak ada objek pajaknya (Pemohon Banding tidak dlizinkanmelakukan kegiatan perdagangan);.

Bahwa Ketentuan Pasal 15 UU PPh juncto Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 634/04/1994 juncto Keputusan TerbandingNomor KEP 667/PJ/2001 juncto Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE: 2/PJ.03/8 hanya berlaku untuk Kantor Perwakilan DagangAsing yang merupakan BUT dan berasal dari negara yang tidakmempunyai P3B dengan Republik Indonesia;.

Putusan Nomor 2398/B/PK/Pjk/2018sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 15 UndangUndangPajak Penghasilan juncto Pasal 5 ayat (4) huruf d dan e serta Pasal 7ayat (1) P3B Republik Indonesia dengan Republik Korea juncto Pasal 7ayat (1) dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011;b.

Bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Pemohon Banding di Indonesia karena: Tidak ada subjek pajaknya (Pemohon Banding bukan merupakansuatu BUT); Tidak ada objek pajaknya (Pemohon Banding tidak diizinkanmelakukan kegiatan perdagangan),;3. Bahwa Ketentuan Pasal 15 UU PPh jo. Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 634/04/1994 jo. Keputusan TerbandingNomor KEP667/PJ/2001 jo.

Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE: 2/PJ.03/8 hanya berlaku untuk Kantor Perwakilan DagangAsing yang merupakan BUT dan berasal dari negara yang tidakmempunyai P3B dengan Republik Indonesia;4.

Putusan Nomor 1628/B/PK/Pjk/2018dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal15 UndangUndang Pajak Penghasilan jo Pasal 5 ayat (4) huruf d dan eserta Pasal 7 ayat (1) P3B Republik Indonesia dengan Republik Korea joPasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011;b.

Bahwa Berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia denganRepublik Korea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPhBadan) terhadap Pemohon Banding di Indonesia karena: Tidak ada subjek pajaknya (Pemohon Banding bukan merupakansuatu BUT); Tidak ada objek pajaknya (Pemohon Banding tidak diizinkanmelakukan kegiatan perdagangan);3.

Bahwa Ketentuan Pasal 15 UU PPh juncto Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 634/04/1994 jo KeputusanTerbanding Nomor KEP 667/PJ/2001 juncto Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor SE: 2/PJ.03/8 hanya berlaku untuk KantorPerwakilan Dagang Asing yang merupakan BUT dan berasal dari negarayang tidak mempunyai P3B dengan Republik Indonesia;4.

Putusan Nomor 1608/B/PK/Pjk/2018kewenangan hukum bersifat atribusi dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan JunctoPasal 15 UndangUndang Pajak Penghasilan Juncto Pasal 5 ayat (4)huruf d dan e serta Pasal 7 ayat (1) P3B Republik Indonesia denganRepublik Korea Juncto Pasal 7

Jadi dilinat dari "nature of transaction", maka jelas yangdibayar oleh Pemohon Banding adalah jasa managemen;Bahwa berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak berganda (P3B) IndonesiaSingapore, dalam Pasal 25 (tentang Tata Cara Persetujuan Bersama) butir 1, 2,3 dan 4 disebutkan :1).

Putusan Nomor 1579/B/PK/PJK/2016pada Persetujuan P3B dimana ia menjadi penduduk Negara tersebut,terhadap negara pihak pada Persetujuan P3B dimana ia menjadiwarganegarea. Masalah tersebut harus diajukan dalam jangka waktu 3tahun sejak tanggal diterimanya pemberitahuan mengenai tindakan yangmenimbulkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuanketentuan persetujuan ini.2).

Pejabat yang berwenang akan berusaha, apabila keberatan yang diajukanitu beralasan dan apabila ia tidak dapat menemukan suatu penyelesaianyang memuaskan, akan menyelesaikan masalah itu melalui persetujuanbersama dengan Negara pihak pada Persetujuan lainnya, dengan maksuduntuk menghindarkan pengenaan pajak yang tidak sesuai denganPersetujuan P3B ini.3).

Pejabatpejabat yang berwenang dari kedua negara pihak pada PersetujuanP3B akan berusahaa untuk menyelesaikan setiap kesulitan atau keraguraguan yang timbul dalam penafsiran atau penerapan Persetujuan P3B inimelalui suatu persetujuan bersama. Mereka dapat juga berkonsultasi satusama lain untuk mencegah pengenaan pajak berganda dalam halhal yangtidak diatur dalam Persetujuan P3B ini.4).

dan oleh karenanya telah melakukan pengenaan pajakberganda berdasarkan Pasal 25 P3B;Halaman 12 dari 28 halaman.

Putusan Nomor 1130/B/PK/Pjk/2018a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi PPh Pasal 26 terutang sebesarRp176.036.987,00 terkait perbedaan tarif sehubungan denganpenerapan P3B IndonesiaMalaysia yang tidak dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak, tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinhubungkandengan Kontra Memori Peninjauan

yang cukup memadai di antaranya berupaCertificate of Domicile atau Surat Keterangan Domisili dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 26 dan Pasal 32A UndangUndang Pajak Penghasilan junctoPasal 26 ayat (1) dan (2) P3B

IndonesiaThailand, Pasal 25 ayat (1) danayat (2) P3B IndonesiaBelanda, Penjelasan Pasal 13 UndangUndangNomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juncto Article 27Vienna Convention juncto Pasal 38 International Court of Justice;Halaman 5 dari 8 halaman.

Bahwa berdasarkan Pasal 7.1 P3B Republik Indonesia dengan RepublikKorea, Indonesia tidak berhak untuk mengenakan pajak (PPh Badan)terhadap Pemohon Banding di Indonesia karena: Tidak ada subjek pajaknya (Pemohon Banding bukan merupakansuatu BUT); Tidak ada objek pajaknya (Pemohon Banding tidak diizinkanmelakukan kegiatan perdagangan),;3.

Bahwa ketentuan Pasal 15 UU PPh juncto Keputusan Menteri KeuanganRepublik Indonesia Nomor 634/04/1994 juncto Keputusan TerbandingNomor KEP 667/PJ/2001 juncto Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE: 2/PJ.03/8 hanya berlaku untuk Kantor Perwakilan DagangAsing yang merupakan BUT dan berasal dari negara yang tidakmempunyai P3B dengan Republik Indonesia;4.

Putusan Nomor 1630/B/PK/Pjk/2018dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal15 UndangUndang Pajak Penghasilan jo Pasal 5 ayat (4) huruf d dane serta Pasal 7 ayat (1) P3B Republik Indonesia dengan Republik Koreajo Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011;b.

Jkt TimWT1/2019/DO/1935 (SDN O1 Halim, 20 roll) dan WTI/2019/DO/1936 (SMPN268, 20 roll), Kesimpulannya tertanggal 22 Nopember 2019, berikut dengansurat tagihan (Invoice) untuk kedua = pengiriman tersebutNo.WT1I/2019/INV/XI/1938, tanggal 22 Nopember 2019 sebesarRp.20.460.000,(dua puluh juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) (buktiP3, P3a dan P3b), sudah termasuk PPN 10% ;8.

Tambahan ganti rugi bunga 5% perbulan setelah 30 hari dari tanggal barangditerima qq invoice No.WT1I/2019/INV/X1I/1938, tanggal 22 Nopember 2019sebesar Rp.20.460.000,(dua puluh juta empat ratus enam puluh jutarupiah), yaitu terhitung dari tanggal 22 Desember 2019 (vide bukti P3b) ;12.

WT1I/2019/DO/1935, tanggal 22 Nopember2019, bukti P3b ;8. Foto copy Invoice No. WTI/2019/INV/X1/1938, tanggal 22 Nopember 2019,bukti P3c ;9. Foto copy Faktur Pajak tanggal 22 Nopember 2019, bukti P3d ;10. Foto copy surat dari H. Mahmudil Anwar, SH.MH dan Sudyanto, SHditujukan kepada PT. Radevan Anugerah Karya, perihal : SomasiPenagihan Piutang Dagang, tanggal 21 Juli 2020, bukti P4 ;11. Foto copy surat dari H. Mahmudil Anwar, SH.MH dan Sudyanto, SHditujukan kepada PT.

Tambahan ganti rugi bunga 5% perbulan setelah 30 hari dari tanggal barangditerima qq invoice No.WTI/2019/INV/XI/1938, tanggal 22 Nopember 2019sebesar Rp.20.460.000,(dua puluh juta empat ratus enam puluh juta rupiah),yaitu terhitung dari tanggal 22 Desember 2019 (vide bukti P3b) ;Bahwa untuk mengurus gugatan wanprestasi terhadap Tergugat dan TergugatIl, Penggugat terpaksa harus menggunakan jasa pengacara dengan membayarhonor (lawyer fee) sebesar Rp.30.000.000,(tiga puluh juta rupiah), sehinggasudah

Radevan Anugerah Karya(Tergugat Il) dengan total biaya sebesar Rp.18.600.000,(enam belas jutaenam ratus ribu rupiah) hal ini dapat dibuktikan dalam bukti P3 ;Menimbang, bahwa atas dasar pemesanan (bukti P3) dan atas dasarDelivery Note (bukti P3a dan bukti P3b), selanjutnya Penggugat melakukanHal 9 dari 12 Putusan Perdata 354/Pdt.G/2020/PN.

It also includes gainsderived from the sale, exchange, or other dispositions of any suchproperty or rights to the extent that the amounts realized on such sale,exchange or other disposition for consideration are contingent on theproductivity, use, or disposition of such property or rights";Bahwa selanjutnya Pasal 13 ayat 3b Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:"The term "royalties" as used in this Article also includes payments by aresident of

one of the Contracting States for the use of, or the fight touse, industrial, commercial or scientific equipment, but not includingships, aircraft or containers the income from which is exempt from taxby the other Contracting State under Article 9 (Shipping and AirTransport)";Bahwa Pasal 8 ayat 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda(P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:Business profits of a resident of one of the Contracting States shall beexempt from tax by the other Contracting

within that Contracting State and beneficially owned by a residentof the other Contracting State shall not exceed 15 percent of the grossamount of royalties described in paragraph 3(a) and 10 percent of the grossamount of royalties described in paragraph 3(b)";Bahwa Pasal 13 ayat 3 a Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:"The term "royalties" as used in this Article means payments of any kindmade as consideration for the use of, or the right

It also includes gains derived from the sale, exchange,or other dispositions of any such property or rights to the extent that theamounts realized on such sale, exchange or other disposition forconsideration are contingent on the productivity, use, or disposition of suchproperty or rights",Bahwa selanjutnya Pasal 13 ayat 3 b Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:"The term "royalties" as used in this Article also includes payments by aresident

of one of the Contracting States for the use of, or the right to use,industrial, commercial or scientific equipment, but not including ships,aircraft or containers the income from which is exempt from tax by the otherContracting State under Article 9 (Shipping and Air Transport)";Bahwa lebih lanjut Pasal 13 ayat 2 Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:"The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived fromsources within that

dapat mempertimbangkan untuk dapat menerima permohonangugatan Penggugat atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP461/WPJ.01/2012tanggal 6 Juli 2012;Ketentuan MaterialKoreksi Objek PPh Pasal 26 atas Penjualan Saham sebesar Rp51.020.717.500,00Menurut PenelitiBahwa sengketa yang diajukan Penggugat dalam suratnya Nomor: WBK/DN/005/LCIM/1/2012 tanggal 30 Januari 2012 adalah pada temuan/ koreksiPemeriksa terhadap Objek Pajak PPh Pasal 26 atas keuntungan dari penjualansaham yang menurut Penggugat berdasarkan P3B

6 dari 42 halaman Putusan Nomor 1083/B/PK/PJK/2016Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 434/KMK.04/1999 tanggal 24 Agustus 1999 menyebutkan:Besarnya perkiraan penghasilan netto sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah 25% (dua puluh lima persen) dari harga jual, sehingga besarnya PPhPasal 26 adalah 20% x 25% atau 5% (lima persen) dari harga jual;Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE03/PJ.101/1996 TentangPenerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B

Bahwa Penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 oleh KPP Madya Medan sudah sesuaidengan Pasal 2 ayat (1) huruf Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER35/PJ/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER9/PJ/2008 tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentudan/atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu;Bahwa pelaksanaan ketentuan dalam P3B dapat diterapkan apabila memenuhipersyaratan administratif yang berupa penyerahan asli Surat KeteranganDomisili kepada pihak

) denganIndonesia, maka pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya dilakukan apabila berdasarkan P3B yang berlaku, hak perpajakannyaada pada pihak Indonesia;Bahwa selanjutnya, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) / TaxTreaty antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss mengatur bahwa:Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 1083/B/PK/PJK/2016 Pasal 14 ayat (1): Gains derived by a resident of a Contracting State fromthe alienation of immovable property referred to in Article

) dengan Indonesia,maka pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanyadilakukan apabila berdasarkan P3B yang berlaku, hak perpajakannya adapada pihak Indonesia.Berdasarkan Pasal 32A UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentangPajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor17 Tahun 2000 diatur sebagai berikut:Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintahnegara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahanpengelakan pajak."

Putusan Nomor 3356/B/PK/Pjk/2020sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku international taxlaw.

Kedua, Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian ataukesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasil produksi dibidang pertambangan, sedangkan P3B mengatur pembagian perpajakansecara seimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yangmelekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan business profit yangmempunyai yuridiksi internasional, sehingga Pemohon Banding sekarangPemohon Peninjauan Kembali tidak dapat melakukan pilihan hukum danmenggunakan asas in dubio contra

Ketiga, karena ada dua /exspesialis atas UndangUndang PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A,dan (6b) PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /exconsumen derogat legi consumte karena ketentuan PSC lebihmendominasi pemajakan BUT Natuna UK (Kakap 2) Limited ketimbangP3B, maka Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat memperoleh fasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20%UndangUndang PPh.

baik.Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrinhukum Lex specialis derogat lex geralis dan Lex Superior derogat LegiInferior, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal 26 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan untuk Januari sampai dengan Desember2013 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang Termohon PeninjauanKembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama, ProductionSharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yangberlaku tax domestic law, sedangkan P3B

Ketiga, karena ada dua /exspesialis atas UU PPh, yaitu: (a) P3B atas kuasa Pasal 32A, dan (b)PSC atas kuasa Pasal 33A (4), sehingga berdasar prinsip /ex consumenderogat legi consumte karena ketentuan PSC lebih mendominasipemajakan BUT Natuna 1 B.V ketimbang P3B, maka Pemohon Bandingsekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memperolehfasilitas perpajakan dan berlaku tarif BPT 20% UU PPh.