Ditemukan 522 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perseroan persediaan perceriaan perseraian perkerjaan perseroran perseroanã perseroda
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-10-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 08-06-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 620/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 16 Januari 2018 — MOHAMAD RIDWAN >< PT.KERETA API INDONESIA (PERSERO) CQ EXECUTIVE VICE PRESIDENT DAOP 1 JAKARTA CQ SENIOR MANAGER PENJAGAAN ASSET DAOP 1 JAKARTA CS
55 — 27
  • Hal ini sesuai denganketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2003 tentangPelimpahan Kedudukan, Tugas dan KewenanganMenteri Keuangan padaPerusahaan Perseroaan (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) danPerusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara, yang menentukan bahwa:"Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan yangdilimpahkan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah yang mewakili Pemerintahselaku:a.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 03-08-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 497/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
1.PT. PUJUD KARYA SAWIT
2.PT. ARYA RAMA PERSADA
3.HANAFIAH
Tergugat:
SANTONYOADIYASA
49 — 15
  • Tahun 2009 tentang Pengesahan Badan HukumPerseroan dan Salinan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas PT. ARYA RAMAPERSADA Nomor: 02 tertanggal 12 Mei 2009, yang diperbuat dihadapan NotarisIRMA F. NASUTION, SE, SH, MKn,, bukti P2;3. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Nomor : 205/BH/KDK.1.4/1/XII/1999tanggal 24 Desember 1999 atas nama Koperasi PRIMA JASA yang dikeluarkanoleh Kepala kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan MenengahKabupaten Aceh Timur, bukti P3;4.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-10-2011 — Putus : 21-06-2012 — Upload : 27-08-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 98/Pdt.G/2011/PN.Bpp
Tanggal 21 Juni 2012 — D A H L A N sebagai PENGGUGAT M E L A W A N 1. HAMID GUNAWAN, SH sebagai TERGUGAT I 2. PT. DAKSA KALIMANTAN PUTRA sebagai TERGUGAT II ; 3. H. ZAKARIA sebagai TERGUGAT III 4. KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN: sebagai TURUT TERGUGAT
93 — 61
  • MENHUM dan HAM tentang persetujuan Akte Perubahan AnggaranDasar Perseroaan PT. Daksa Kalimantan Putra tanggal 23 April 2010(foto copy yang telah dicocokan sesuai dengan foto copynya yang telahdiberi materai cukup) ; Bukti TII. 3 Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 238 / Kelurahan Sepinggan atas namaPT. Daksa Kalimantan Putra tanggal 24 Oktober......
Pengadilan PT JAKARTA
Register : 07-03-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 18-08-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 174/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 17 Mei 2016 —
46 — 21
  • ., yang mana PT PUTRA MAS SIMPATI adalahmerupakan subjek hokum sehingga pertanggung jawabanterhadap segala perbuatan hokum tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada organ Perseroan/ Para pengurus perseroansecara in persona apalagi harus dipertangung jawabkan olehPara ahli waris dari pemegang Saham Perseroaan secara inpersona;Bahwa berdasarkan bukti T.IIVI.2a.T.IlVl.26 dan T IIVI,2c.Tergugat II telah keluar dari kepemilikan saham dari PT.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 12-05-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 62/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penggugat:
1.KAISAH
2.JUMIYEM
3.ARINI
4.TUMIRIN
5.ROHANI
6.JUMONO
7.JUMINGAN
8.JONI
9.SUGIMAN
10.KADIM HR
11.SUDARMINI
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
2.Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang
Intervensi:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
190 — 82
  • 2Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1959 tentang PokokPokokPelaksanaan UndangUndang' Nasionalisasi PerusahaanBelanda yang berbunyi :(1) Dalam perusahaan yang dikenakan nasionalisasi sepertitermaksud dalam pasal 1 ayat (1) sub a, c, dan dtermasuk seluruh harta kekayaan dan harta cadangan,baik yang berwujud barang tetap atau barang bergerakyang merupakan hak atau piutang ; (2) Dalam perusahaan yang dikenakan nasionalisasi sepertitermaksud dalam pasal 1 ayat (1) sub b termasukseluruh saham dalam modal perseroaan
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-03-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN BANJARBARU Nomor 15/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 25 Oktober 2017 — FITRIADI melawan DAVID PANGESTU, S.H dkk
107 — 30
  • Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Banjarbaru, sebagaiTurut Tergugat lll.Bahwa penyebutan subjek Turut Tergugat Il dengan sebutan Direktur Utamadan Kepala Cabang bertentangan dan melanggar hukum acara perdata,karena menurut hukum perdata subjek hukum ada 4 yaitu orang, badanhukum, koperasi dan yayasan, kalau Perseroaan Terbatas (PT) adalahtermasuk badan hukum, maka yang digugat adalah nama badan hukumnyabukan Direkturnya/Pimpinannya karena = yang dapat = dimintaipertanggungjawaban hukum adalah PTnya
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Penipuan
Register : 27-08-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 196-K/PM.II-09/AD/VIII/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — Serma Efendi
87 — 19
  • Bahwa PT ( Perseroaan Terbatas ) yang didirikan Terdakwa diberi nama PTJaya SampoernaBersama sesuai akta Notaris tanggal 7 Desember 20124. Bahwa ketika pembuatan akta yang harus dilengkapi oleh Terdakwa selakupemohon diantaranya adalah modal dasar, nilai Nominal saham perlembar, modaldisetor, susunan pemegang saham/pendini, identitas pendiri, Komposisi pemegangsaham, susunan pengurus berisi materi akte (nama perusahaan, berkedudukandimana, maksud dan tujuan, modal).5.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus Perpajakan
Register : 21-01-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 54/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim
Tanggal 20 Mei 2021 — PENUNTUT UMUM : SILVI MULIANI LESTARI, S.H., M.H. TERDAKWA : SUTARDI LILI
583 — 280
  • .: 506/OL/CS/COMMBA/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 perihal Surat Penawaran Kredit sejumlah 6 (enam) lembar;94) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan nomor 168 nama pemegang hak Perseroaan Terbatas PT Pabrik Minyak Kelapa Mangga Dua tanggal 8 Maret 1991 sejumlah 11 (sebelas) lembar.2. 1) Fotokopi Surat Direktur PT Mangga Dua nomor 312/FIN-ACC/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 sejumlah 1 (satu) lembar2) Fotokopi Surat Direktur PT Mangga Dua nomor 311/FIN-ACC/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015 sejumlah 1 (
    .: 506/OL/CS/COMMBA/V/2018 tanggal21 Mei 2018 perihal Surat Penawaran Kredit sejumlah 6 (enam) lembar;94) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan nomor 168 nama pemeganghak Perseroaan Terbatas PT Pabrik Minyak Kelapa Mangga Dua tanggal8 Maret 1991 sejumlah 11 (sebelas) lembar.
    sejumlah 1 (satu) lembar;91) Fotokopi Pernyataan Keputusan RapatPT Mangga Duanomor 22 tanggal7 Mei 2018 sejumlah 5 (lima) lembar;92) Fotokopi Surat dari BIl Maybank nomor S.2014.5655/DIR BusinessBankingCommercialReg Jabar tanggal 20 November 2014 perihal SuratPenawaran Kredit sejumlah 5 (lima) lembar;93) Fotokopi Surat CIMB NIAGA No.: 506/OL/CS/COMMBA/V/2018 tanggal21 Mei 2018 perihal Surat Penawaran Kredit sejumlah 6 (enam) lembar;94) Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan nomor 168 nama pemeganghak Perseroaan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Putus : 23-10-2017 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 5/Pdt.Sus.HKI/MERK/2017/PN.Niaga.Sby
Tanggal 23 Oktober 2017 — PT. SUPRA TERATAI METAL LAWAN PT. WIHARTA PRAMETAL
484 — 228
  • lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baikmengenai bentuk,cara penempatan,cara penulisan atau kombinasi antaraunsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.Menimbang,bahwaberdasarkan ketentuan tersebut maka = akandipertimbangkan apakah terhadap obyek sengkketa berupa merek milik Tergugat mempunyai kesamaan dengan merek milik Penggugat atau tidak;Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P1a sampai dengan bukti P2b telah terbukti bahwa Penggugat adalah sebuah Perseroaan
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 09-03-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA SURABAYA Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.Sby
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 5
  • Fotokopi Dokumendokumen Usaha milik Pribadi dari Tergugatberupa Tanda daftar Perusahaan perseroaan terbatas (PT) Nomor503/1641.B/ 436.7.17/2019 yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman ModalHalaman 38 dari 66 hlm. Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2021/PA.SbyDan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertanggal 26 Februari 2019, bermateralcukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelisdiberi tanda T10;11.
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Khusus
Putus : 05-03-2018 — Upload : 05-06-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor -Tingkat PK: PK 3/Pdt.Sus.HKI/PK/2019/PN. Smg,- Tingkat Banding: 998K/Pdt/Sus.HKI/2018 - Tingkat Pertama:6/Pdt.Sus.HKI/2017/PN.Smg
Tanggal 5 Maret 2018 — PT. ZURI HOTEL MANAJEMEN PT. INTER SPORT MARKETING
447 — 229
  • Bukti T2 berupa : Copy dari Asli Surat dari Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi hukumumum No.AHUAH.01.030157469 perihal penerimaan pemberitahuanperubahan data perseroaan PT.ZURI HOTEL MANAJEMEN tertanggal 31Juli 20173. Bukti T3 berupa : Copy dari Asli Surat daily Revenue Report Tertanggal14 Juni 2014.4.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 25-10-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Pra/2019/PN Bdg
Tanggal 27 Nopember 2019 — Pemohon:
Motohiro aoyama
Termohon:
1.KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT
2.Kejaksaan Tinggi Jawa Barat
101 — 30
  • Bahwa Terlapor Naren Manghwani dan Shankar Sunderdas Manghwani telahmelakukan RUPS pada tanggal 19 Maret 2019 sebagaimana termuat dalam AktaRisaalah RUPS LB Perseroaan Terbatas PT Kadota Textile Industries No.11tertanggal 19 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Tahmid Tirtapradja,SH.,SPi ;2. Bahwa RUPS LB tersebut diselenggarakan oleh Terlapor berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Karawang No.147/Pdt.P/2017/PN.Kwg tertanggal 20 Pebruari2018 yang masih dalam tahap Kasasi ;3.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 22-03-2016 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 29-06-2018
Putusan PN SIDOARJO Nomor 63/Pdt.G/2016/PNSda
Tanggal 2 Maret 2017 — RIRIEN SULISTYO melawan LIE YOE HIN
177 — 68
  • Ikatan Jual Beli Nomor :01 tanggal 4 Juli 2007 tersebut dinyatakan Sah secara Hukum.Bahwa dalam pasal 102 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, pada ayat (1) mengatur direksi wajib meminta persetujuan RUPS untukmengalihkan kekayaan perseoan, namun hal tersebut ada pengecualian sebagaimanayang diatur dalam ayat (3) dan (4).g) Bahwa dalam pasall02. ayat (3) mengatur Ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1), TIDAK BERLAKU terhadap tindakan pengalihan atau penjaminankekayaan Perseroaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 08-06-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 875 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 8 Juni 2016 — Ir. WIJAYA IMAM SANTOSA bin MARJONO
150 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PoerbaningsihAdi Wasito, SH Nomor 78 tanggal 19 Agustus 2008, untuk bertindakmewakili perseroaan di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, NusaTenggara Timur dan Maluku dengan Domisili di Denpasar sehinggasebagai penerima kuasa Terdakwa Ir.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 635 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Mei 2016 — HENDRA WIDJAYA DKK VS PT KRAKATAU STEEL CILEGON DKK
97 — 216 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa hal tersebut di atasdi atur dalam Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negarayang menyebutkan, Menteri bertindak selaku Rapat Umum PemegangSaham dalam hal seluruh saham Persero dimiliki olen Negaradanbertindak selaku pemegang saham pada Persero dan PerseoanTerbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara danPasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentangPelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuanganpada Perusahaan Perseroaan
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 31-03-2020 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 05-05-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 41/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 5 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : PT. SEMEN JAYA PERKASA
Pembanding/Penggugat II : CV. HARAPAN ABADI
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Mandiri Persero
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Kupang
68 — 29
  • maupun di luarPengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan faktanya tentang haltersebut tidak dilarang dan/atau bertentangan dengan Undang Undang;Bahwa, perlu ditegaskan kembali, Stefanus Sulayman selaku Direktur PT.Semen Jaya Perkasa, seperti dimaksud dalam Akta Perjanjian Kredit ModalKerja tanggal 09 Oktober 2012, disebutkan;Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dan Perseroan yangsah disebut, demikian mewakili Direksi dan oleh karenanya bertindak untuk danatas nama Perseroaan
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 21-12-2016 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Pbr
Tanggal 30 Maret 2016 — Erwin Agustinus Purba.Dkk Vs PT.MUTIA RA UNGGUL LESTARI
41 — 8
  • Mutiara Unggul LestariNomor 123 tanggal 30 Mei 2002 yang dibuat oleh Idham, SH Notaris diMedan, bukti ini telah dicocokan dan sesuai dengan aslinya serta telahbermaterai cukup, diberitanda T1 ;Fotocopy Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor C12334 HT.01.01.TH.2002 tanggal 5 Juli 2002Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas Perseroan PT.Putusan Nomor : 66/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Pbr Halaman 41 dari 6810.11.Mutiara Unggul Lestari, bukti ini telah dicocokan
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 07-10-2021 — Putus : 08-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 125/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 8 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : H. Helmi Promalik Diwakili Oleh : INDRA CAHAYA, SH
Terbanding/Tergugat I : Muhammad Nur Bin H. Malkan
Terbanding/Tergugat II : Undang Kamaludin
Terbanding/Tergugat III : Amin Jauhari
Terbanding/Tergugat IV : H. Winarno, S.Ag Bin H. Wiro Sumarjo
Terbanding/Tergugat V : Haryanto
Terbanding/Tergugat VI : PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk. qq Terawas Indah Estate/Eka Sari Regional
Terbanding/Tergugat VII : Eliana Binti Anang Tap
116 — 48
  • Putusan Nomor 125/PDT/2021/PT PLGdigugat adalah Perseroaan yang bersangkutan karena Perseroanadalah Badan Hukum tersendiri sehingga meruapakan Subjek hukumyang terlepas dari pengurusnya (direksi) oleh karena itu Perseroanmemikul tanggung jawab (aansprakelijk head liarbility) maka sudahsepatutnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard)Menimbang,bahwa terhadap dalil Eksepsi Terbanding 1,II,III,IV,V danVil / semula Penggugat III, III,1V,V dan VII pada
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 20-03-2018 — Putus : 08-06-2018 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 134/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 8 Juni 2018 — Pembanding/Tergugat : H. JANUAR PRIMADI, S.Sos, DKK
Terbanding/Penggugat : H. PERDANA ALAMSYAH
150 — 105
  • RI telah mengeluarkan salinan resmi tentangPerubahan data PerseroanJustru dengan dilakukan permohonan Blokir olehPenggugat , maka kepengurusan Perseroaan dalam keadaan"StatusQuo"bukannya Penggugat tetap menduduki jabatan sebagai Direktur PT.Pikiran Rakyat Bandung. Bahwa Permohonan Penggugat yangdisampaikan dalam point (19) dan (20) dan point (21) haruslah di tolak olehMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini karena tidakmempunai dasar hukum.9.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 07-12-2018 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 1185/Pdt.G/2018/PN Sby
Tanggal 5 September 2019 — Penggugat:
1.KARDJONO
2.KASIHANTO
3.SUYOTO
4.TOTOK SUMARTO
5.ENDANG SUTININGSIH
6.A RUSLI WIJAYA
7.MOCH FATHAN
8.FERRY CANDRA IRAWAN BA
9.HERMIN VIRGO SURYANDARI
Tergugat:
1.PT KERETA API INDONESIA PERSERO
2.MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
3.MENTERI PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
4.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
244 — 104
  • Hal inisesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2003tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuanganpada Perusahaan Perseroaan (Persero), Perusahaan Umum (PERUM) danPerusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara, yang menentukan bahwa:Kedudukan, tugas dan kewenangan Menteri Keuangan yang dilimpahkankepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksuddalam Pasal 1 adalah yang mewakili Pemerintah selaku:a.