ABKdengan perusahaan pelayaran ke mediator adalah keliru/salah karenamasalah itu harusnya diselesaikan sesuai dengan KUHD dengan Jalurgugatan perdata ;Bahwa sebenarnya Syahbandar mempunyai kewenangan untuk menundakeberangkatan kapal sebelum ada perdamaian antara pengusahadengan pekerja laut ; Bahwa dalam Undang Undang Kelautan tidak jelas mengatur lamanyawaktu bekerja dan setahu saksi belum ada masalah perjanjian laut diperiksa di Pengadilan Hubungan Industrial ;Bahwa sampai saat ini masih terjadi polemik

Hakimhanya dapat mengabulkan denda (uang paksa) apabila amar putusannyamenghukum Tergugat untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan amarputusan dalam perkara a quo adalah menghukum untuk membayar sejumlahuang kepada Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena putusan perkara a quo menghukumTergugat membayar sejumlah uang kepada Penggugat dan berdasarkan Pasal56 UndangUndang Nomor 2 tahun 2004 putusan mana merupakan jenisperselisinan hubungan industrial yang dapat diajukan kasasi maka untukmenghindari polemik

TteBahwa benar seingat saksi, pada tanggal 24 Februari 2014 DPRD KotaTernate mengeluarkan surat Rekomendasi yang ditujukan kepada WaliKota Ternate ;Bahwa latar belakang dikeluarkannya rekomendasi tersebut karenaadanya audit BPK perwakilan Maluku Utara terkait dengan adanyakerugian negara yang diakibatkan tidak sesuainya pembayaran IMBproyek pembangunan Mall Jati Land ;adanya polemik di media masa tentang permasalahan tersebut ;DPRD mengupayakan agar adanya penambahan pendapatan daerah;Bahwa benar

Putusan Nomor 11 PK/PID/20186)10)11)12)13)14)15)16)2 (dua) halaman print out dari website detiknews hari Jumat,tanggal 07 Oktober 2016 dengan judul ini Video Utuh Ahok PidatoSinggung Surat Al Maidah 51 yang Jadi Polemik;1 (satu) buah Compact Disc (CD) rekaman Video Kunjungan Ir.Basuki Tjahaja Purnama alias AHOK ke Kepulauan Seribu yang didownload dari youtube Pemprov DKI;1 (satu) buah flashdisk berwarna merah hitam merek Sandisk 8 GBrekaman Video Kunjungan Ir.

Panitia Urusan Piutang Negara PUPN) yang berhak melakukanpenagihan terhadap Pembantah merupakan bukti tegas Pembantah maupunkuasa hukumnya tidak mengerti dan memahami prinsip pengalihan piutangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, serta hanya akanmenimbulkan polemik hukum baru dengan pihak ketiga yang telah melakukanpengambilalihan piutang dari BPPN cq. Kementerian Keuangan.Bahwa fakta lain yang tidak terbantahkan adalah Pembantah baik pada saatpiutangnya dimiliki oleh PT.

selanjutnyadiberi tanda T14 ;Photo copy surat pernyataan dari Mulyono, tertanggal 28 Juli 2012, selanjutnya diberitanda T15 ;Photo copy surat pernyataan dari Sutar, tertanggal 28 Juli 2012, selanjutnya diberitanda T16 ;Photo copy tabloid Satya Bhakti, edisi V, tahun II, Juli 2011, yang memuat beritaPengurusPenilik Kwan Sing Bio Bergaung di Matakim Jatim Untuk PertamaKalinya Dalam Sejarah, selanjutnya diberi tanda T17 ;Photo copy koran Jawa Pos Radar Bojonegoro, tertanggal 6 Agustus 2012, yangmemuat berita Polemik

bono dandemi keadilan ketika ketentuan terkait dengan resiko/konskwensi daribatalnya sebuah perjanjian tidak pernah diperjanjikan oleh Para Pihak dandituangkan kedalam Akta Notaris;Bahwa selain hal tersebut terjadinya keterlambatan pembayaran tahap Illoleh Pemohon Kasasi bukanlah murni kesalahan dari Pemohon Kasasisendiri, namun terdapat pula kesalahan dari pihak Notaris dan PPAT yangmelegalkan ditransaksikannya objek tanah yang masih berstatus overlapdengan pihak Pemerintah sehingga menimbulkan polemik

dilaksanakannyapembayaran Tahap Ill bukan karena kehendak dari Pemohon Kasasisendiri dan bukan sepenuhnya kesalahan dari Pemohon Kasasi, namunadanya unsur kesalahan pihak Notaris yang membuatkan akta yangdidalamnya memperjanjikan tanah yang masih dalam keadaan overlap,yang artinya akta tersebut cacat karena bertentangan dengan Pasal 1337KUHPerdata (suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undangundang atau apabila dilarang oleh undangundang atau ketertiban umum)sehingga hal tersebut menjadi polemik

adalah paraTerdakwa) telah BEBAS MURNI dan oleh karenanya Putusan tersebut telahmemperoleh kekuatan hukum tetap (/nkracht) sejak hari dan tanggaldibacakan.Bahwa kami berpendapat pernyataan Kuasa Hukum para Penggugatyang menyatakan Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap(Inkracht) sejak hari dan tanggal dibacakan adalahterburuburu dantendensius, dengan argumentasi Yuridis kami adalah sebagai berikut :a) Pelarangan Kasasi atas Putusan Bebas telah dibatalkan oleh MahkamahKonsitusiBahwa polemik

Cjr.baik dan terkesan kurang pantas dalam pandangan aspek sisi lain,mengantarkan anak oleh pembantu Penggugat kepada saya sebagaiTergugat, yang semestinya polemik Penggugat dan saya sebagai Tergugatmasih belum ada jalan keluar dipermasalahan Ruju' dan Talaq yang setelahdari Pengadilan Agama (*30 Oktober 2019) kemudian kurang lebih 1420harian dari keluarnya surat Talaq dari Pengadilan Agama Cianjur kitaserumah dan berhubungan selayaknya suami istri.

Abdul Manan, 2005, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama,Kencana, Jakarta, hal. 49.Halaman 4 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2018/PN Pwrhukum yang pasti, atau jika dikabulkan tuntutan sementara puladalam hal perselisihan besit.Bahwa AKIBAT DARI TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMYANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT DAN TERGUGAT Il jugamenyebabkan polemik yang berkepanjangan sehingga memerlukanuntuk putusan provisional;sedangkan putusan provisionil adalah putusan yang dijatuhkansehubungan

Pernyataantergugat menyatakan dengan tegas hal ini tidak benar dan hanyamembalikan fakta, Untuk membuktikan hal tersebut dapat dihadirkansaksi agar polemik ini tidak berlarutlarut yang berkepanjangan untukmencari kebenaran.4.

BASUKIREKSO WIBOWO, SH, MS dkk yang menimbulkan polemik dualisme kepemimpinan dalamtubuh Perkumpulan TFSS sehingga dipandang perlu diadakan Rapat UmumAnggota untuk menyelesaikannya ; Sehingga atas permohonan tertulis dari 118anggota Perkumpulan TFSS, pada tanggal 28 Nopember 2009 telahdiselenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALUB), bertempat diGedung FKPP, Jl.

BASUKIREKSO WIBOWO, SH, MS dkk yang menimbulkan polemik dualismekepemimpinan dalam tubuh Perkumpulan TFSS sehingga dipandang perludiadakan Rapat Umum Anggota untuk menyelesaikannya ; Sehingga ataspermohonan tertulis dari 118 anggota Perkumpulan TFSS, pada tanggal 28 Nopember2009 telah diselenggarakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALUB),bertempat di Gedung FKPP, JI.

Putusan Nomor 491 K/TUN/2014pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya,sehingga berakibat ternadap eksekusi putusan tersebut, lebih lanjutdalam surat KPU tersebut menyatakan putusan tersebutmenimbulkan polemik di tengah masyarakat, di satu pendapatmengatakan bahwa karena Putusan Mahkamah Konstitusi tidakmembatalkan Keputusan KPU Kota Palembang Nomor 35/KPU.Kota.006.435501/2013, tanggal 14 April 2013 tentang PenetapanPasangan Nomor Urut 3/Para Pemohon Sebagai Walikota danWakil Walikota Palembang

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 tidak dapat dieksekusi bagikepentingan Pasangan Nomor Urut 2;Lebin lanjut dalam keputusan tersebut, dikemukakan KPU KotaPalembang bahwa putusan tersebut (Putusan MK Nomor 42/PHPU.DXI/2013, tanggal 20 Mei 2013) menimbulkan polemik di tengahmasyarakat, di satu pendapat mengatakan bahwa karena PutusanMahkamah Konstitusi tidak membatalkan Keputusan KPU KotaPalembang Nomor 35/KPU.Kota.006. 435501/2013,tanggal 14 April2013 tentang Penetapan Pasangan Nomor Urut 3/Para

.: 868/DIR/1999 telahmenimbulkan polemik dan penentangan dikalangan internal Bank Mandirisendiri, yaitu antara Koodinator Bank Mandiri Eks.Legacy BDN denganTERGUGAT;b. Tidak ada upaya gugatan hukum apapun yang dilakukan olehTERGUGAT untuk menarik kembali kelebihan Pembayaran PPSMBTterhadap Karyawan BDN dari Kelompok PPSMBT BDN01 danKelompok PPSMBT BDN02 (vide Angka 14 Huruf a dan b) yangdianggap oleh TERGUGAT sebagai telah menerima Pembayaran UangPPSMBT berdasarkan kesalahan pembayaran ;c.

UndangUndang No. 1 Tahun 1995 (UU yang beriakupada masa tersebut) merupakan ketentuan yang mengikat yang harus dipatuhi,Hal 73 dari 122 Hal Putusan No. 26/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Seldengan demikian surat No. 868/ DIR/1999 tanggal 30 Juli 1999 merupakanketentuan yang mengikat bagi seluruh pekerja/karyawan Tergugat yang memilikidaya keberlakuan/keabsahan secara hukum yang sudah sepantasnyaditerapkan bagi seluruh karyawan Tergugat, termasuk Para Penggugat sebagaiex karyawan Tergugat terlepas dari adanya polemik

Agar tidak menjadi polemik di kemudian hari, Saya selakuHalaman 59 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUNPTKTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :A Melewati batas yang telah ditentukan;BCMembuang atau mencabut Tanda Batas;Menebang Pohon Kayu TandaBatas;Mengingkari keputusan

Agar tidak menjadi polemik di kemudian hari, Saya selakuTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :E Melewati batas yang telah ditentukan;F Membuang atau mencabut Tanda Batas;G Menebang Pohon Kayu TandaBatas;H Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut dialAS. = 222 nn

yang menimbulkan polemik dalamkepastian hukum atas hak Penggugat untuk menduduki, menguasai,mengelola, dan memanfaatkan bidang tanah tersebut di atas selakuPemegang Hak yang sah atas bidang tanah;7. Pada saat tersebut, Pemerintah meminta dilakukan pembebasan tanahatas kawasan Pantai Pede yang dimaksudkan sebagai Media Pariwisata diLabuan Bajo. Singkat cerita PT. Pede Beach Permai diminta denganmengikuti instruksi pemerintah yang pada saat itu memaksa untukmenyerahkan tanah seluas 29.690 m2?

Justru terhadap undangan pelantikan dan penetapan tanggal 29Oktober 2013 tersebut PENGGUGAT telah menolaknya.Bahwa sebagai akibat penolakan tersebut, juga untuk meredakanperbedaan pendapat dan polemik di kalangan Senat Fakultas Teknik UST,maka sudah tidak mungkin lagi dilakukan pemilihan ulang bakal calondekan, maka Peraturan Universitas Nomor : 40/UST/PU/Rek/V1I/2013 sudahtidak dapat dijalankan lagi dan telah terjadi dead lock (kebuntuan).Sedemikian demi menyelamatkan kepentingan Universitas SarjanawiyataTamansiswa

Adapun polemik poin 4 huruf a, b dan c Termohon menganggap suatu hal yangkurang bermakna, karena semua orang di depan sidang pasti membela diri untukdinyatakan benar. akan tetapi Bapak/Ibu Ketua Majelis Hakim secara obyektif bisamenilai sebuah kebenaran dengan buktibukti petunjuk yangd. Apakah benar seorang suami memperlihatkan foto seorang perempuan lain kepada istriSendiri ? ; 3 $n nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn n ene n neee.

2010melalui LSM LP5SBI, (Lembaga Pengkajian Penerapan PemantauanPelaksanaan Pembangunan Semesta Berencana Indragiri Hulu) LSMmasyarakat setempat;Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan permohonanpendaftaran tanah bekas WHGuU tersebut di areal yang sama sebagaimana surat Penggugat kepada Tergugat Nomor 01/LSMLP5SBI/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang pendaftaran tanahsecara masal warga Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri HuluProvinsi Riau sebanyak 1300 KK;Bahwa oleh karena terjadi polemik

Bahwa oleh karena terjadi polemik dan gejolak sosial di masyarakat yangcukup serius kemudian Bupati Indragiri Hulu pada tanggal 17 Mei 2013melalui suratnya Nomor 109/ADM.PUM/100/V/2013 prihal klarifikasipermohonan perpanjangan HGU PT.TPP seluas 10.201.ha di KabupatenInhu ditujukan kepada kantor wilayah BPN Provinsi Riau yang pada intisurat dimaksud adalah sebagai berikut : kiranya pihak Termohon Peninjauan Kembali I!

Memperkuat hal tersebut dalamPasal 156 huruf (f) ditegaskan bahwa Pengadilan dengan mengingat kemampuan siayah dapat menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anakanak Putusan Pengadilan Agama DumaiNomor 497/P dt.G/2013/PA.DumTanggal09 September 2013Halaman 25 dari 28 halaman.yang tidak turut padanya;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah muncul kondisi/fakta terjadiperdebatan (polemik) seputar nafkah anak yang terlalaikkan (madhiyah) antaraPenggugat (selaku yang mengasuh anak)