berdasarkan uraian di atas semua unsur dalamDakwaan alternatif kedua penuntut umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakimberpendapat Terdakwa Eddy Danar Tjokronegoro telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana PENGRUSAKAN sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua yaitu memenuhi rumusan Pasal406 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa, Majelis Hakimberpendapat bahwa nota pembelaan itu sudah tertampung

menggunakan narkotika jenis shabushabu dirangkai sedemikian rupa sehingga menjadi alat untuk mengggunakannarkotia jenis shabushabu yang disebut dengan ( BONG ) yang manaterdiri dari Botol yang berisikan air dan di beri pipet sebanyak 2 ( dua )buah, selanjutnya di ujuk pipet tersebut di beri kaca pirex atau kaca yangberbentuk pipet dan dimasukkan narkotika jenis shabushabu di Pipet kacatersebut dan dibakar dengan api kecil sehingga hasil pembakarannarkotika jenis shabishabu mengeluarkan asap dan tertampung

Bahwa asas pengawasan horizontal oleh pihak ketiga yang berkepentingandalam Pasal 80 KUHAP dan Penjelasannya guna menegakkan hukumkeadilan dan kebenaran di tengahtengah kehidupan bernegara kesatuan RIadalah suatu tuntutan sekaligus sebuah kebutuhan (demand) warga negarayang bersifat universalitas, karena tertuju kepada setiap orang makaseyogyanya dipahami dan disadari (diaprisasi), sebagai konteks psikologisdan sosial, akan tetapi tuntutan sekaligus kebutuhan a quo tidakterakomodasi (tertampung)

melakukan hubungansuami istri kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi Seliselanjutnya terdakwa membuka celananya dan bajunya kemudian terdakwamembaringkan saksi Seli kelantai yang beralasan baju terdakwa selanjutnya terdakwamengambil kondom yang terdakwa bawa lalu disarungkan kekemaluannya yang sudah15tegang setelah kondom terpasang lalu terdakwa memasukan kemaluannya kedalamkemaluan saksi Seli serta menggoyang pantatnya lebih kurang 2 menit terdakwamengeluarkan sperma yang tertampung

Kabupaten Bulukumba telah rampungkeseluruhannya sehingga secara yuridis tidak terdapat perbuatan melawanhukum dan tidak ada kerugian Negara ;Bahwa mengenai fakta mengenai distrubusi buku dan alat peraga olehTerdakwa terungkap di persidangan bahwa keseluruhan bukubuku dan alatperaga yang dipesan telah selesai distriobusi olen Terdakwa dari Makassar keBulukumba dan distribusi tersebut sementara berjalan ke sekolahsekolah.Hanya oleh kendala teknis di lapangan sehingga sebagian bukubukutersebut masih tertampung

Dengan demikian tidak terdapat perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo ;Bahwa berdasar atas sisa buku yang belum terkirim ke sekolahsekolahpenerima DAK Tahun 2007 yang sementara tertampung di gudang JI. LamuruNo. 6 Bulukumba yang kemudian disita secara tidak PROSEDURAL oleh JPUsebagaimana diuraikan dalam keberatan ke4 (empat), maka pihak BPKmelakukan audit.

Bahwa saksi tidak terima honor dari pengadaan pekerjaan ini, karenapermasalahan dana untuk honor tidak tertampung di DPA Bahwa saksi telan melakukan pemeriksaan secara langsung kelapangan, dimana apabila ada pekerjaan yang tidak sesuai dengankontrak/ addendum, maka saksi menegur secara lisan, dimana setiaphasil pengecekan ini saksi laporkan kepada PPK , dimana bila adatemuan saksi laporkan setiap waktu, sedangkan untuk progress pekerjaankami laporkan secara mingguan dan bulanan.

Tobasa, bahwa sumber danaadalah dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2017 yang tertampung diDPA Dinas PUPR Kab. Tobasa. Perencanaan kegiatan dilaksanakan padatahun 2016 sebelum terdakwa di dinas PU, kemudian pada pelaksanaandilaksanakan pada tahun 2017 sesuai dengan SK terdakwa dimanaterdakwa dilantik pada bulan 2 tahun 2017. Bahwa organisasi pengadaan dalam pekerjaan ini yaitu : PA/KPA ada 2orang, yang pertama Sdr.

Bahwa terdakwa tidak terima honor dari pengadaan pekerjaan ini,karena dana untuk honor tidak tertampung di DPA.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut :1. 1 (Satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2017,Belanja Langsung Nomor DPA SKPD : 1.03 01 18 06 5 2;2. 1 (Satu) set asli Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Penataan Ruang Kabupaten Toba Samosir SelakuPengguna Anggaran Nomor : 600/223/PUPR

G/DH/HK/1981.Dengan adanya Relokasi oleh Timtersebut maka tanah Kavling No 155 beralih Lokasi yang letaknya + 100 msebelah utara.Dengan dikeluarkannya Peta Situasi 1983 maka Peta Situasi No. 21 Tahun 1974sudah tidak berlaku lagi karna Substansi materinya yang menyangkutpenguasaan dan/ atau kepemilikan tanah ex areal Perkebunan PTP X Kedaton IIsudah memuat tertampung seluruhnya dalam Peta Situasi tahun 1983 tersebut;Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 10 gugatannya yang menyatakanbahwa Tergugat

telah dirubah lagi menjadiSHM no.1359/ LD dengan surat ukur / gambar tanah no. 56/2012 sudah tidakmempunyai kekuatan hukum atas tanah sengketa karena telah dilakukan relokasioleh Tim yangdi bentuk berdasarkan surat keputusan KDHtingkat I Lampung No.G/216/DH/HK/1981.Dengan dikeluarkannya peta situasi 1983, maka peta situasi No. 21 tahun 1974sudah tidak berlaku lagi karna substansi materinya yang menyangkut penguasaandan / atau kepemilikan tanah ex areal perkebunan PTP X kedaton II sudah termuat /tertampung

Pengadaan tanah tahap kedua akan dilaksanakan pada PAPBDTA 2013 dengan jumlah = anggaran yang = sama(Rp.1.900.000.000,) dengan demikian dana keseluruhan yangdibutuhkan Rp.3.800.000.000, (tiga milyar delapan ratus jutarupiah) sedangkan yang tertampung sejumlahRp.3.000.000.000, kekurangan Rp.800.000.000, lagi mohonagar ditampung pada PAPBD 2013.= Bahwa untuk melakukan pengadaan tanah tersebut terdakwa Drs. JULALIKAN SIREGAR membantu HARLAN BATUBARA,SH.

Pengadaan tanah tahap kedua akan dilaksanakan pada PAPBDTA 2013 dengan jumlah = anggaran yang = sama(Rp.1.900.000.000,)dengan demikian dana keseluruhan yangdibutuhkan Rp.3.800.000.000, (tiga milyar delapan ratus jutarupiah) sedangkan yang tertampung = sejumlah Rp3.000.000.000, kekurangan Rp 800.000.000, lagi mohon agarditampung pada PAPBD 2013.= Bahwa untuk melakukan pengadaan tanah tersebut terdakwa Drs. JULALIKAN SIREGAR membantu HARLAN BATUBARA,SH.

Pengadaan tanah tahap kedua akan dilaksanakan pada PAPBDTA 2013 dengan jumlah anggaran yang sama (yaituRp.1.900.000.000,)dengan demikian dana keseluruhan yangHalaman 89 dari 110 halaman Putusan Nomor 49/PID.SUSTPk/2016/PT MDNdibutuhkan Rp.3.800.000.000, (tiga milyar delapan ratus jutarupiah) sedangkan yang tertampung sejumlahRp.3.000.000.000, kekurangan Rp.800.000.000, lagi mohonagar ditampung pada PAPBD 2013;Menimbang, bahwa untuk melakukan kegiatan pengadaan tanahtersebut Harlan Batubara dibantu

12.000.000,Bantuan kepada kelompok masyarakat Belanja bantuan sosial untuk kelompok masyarakat/perorangan 58.970.200,Belanja bantuan sosial anggota masyarakat/perorangan 391.379.346,Bantuan kepada Partai Politik yang tersedia kursinya di DPRD Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa 1.002.085.180,Belanja Tak Terduga 514.920.972,Penyertaan modal pada Bank NTT Bantuan kelompok kerja masyarakat 557.563.300,Bahwa dana Pos Bantuan pada Dinas PPKAD Kabupaten NgadaTA.2010 sesuai dengan dana yang tertampung

Hal ini mengakibatkan kadangkala negosiasi harga penjualanmenjadi tidak favourable bagi PT lvo Mas Tunggal untuk menghindarikerugian akibat CPO tidak tertampung dalam tempat penyimpanansehingga PT lvo Mas Tunggal harus menyewa ke pihak lain;Bahwa kondisi harga CPO dunia pada tahun 2009. Harga komoditi CPOdunia pada tahun 2009 tidak stabil dan terjadi beberapa kali lonjakanatau penurunan harga.

Kemudian kalau kosan sudah tutup saya sering buang sampah,karena tidak tertampung lagi di bak sampah karena tukang sampah sudahseminggu tidak mengangkutnya, saya angkut sampah dengan sepedamotor dengan unjal berkalikali, Saya taruh dipinggir jalan biar besok pagisetelah subuh diambil oleh petugas kebersihan.

Aceh Tenggara dalam situasi operasidarurat militer di Aceh;Bahwa benar dengan adanya penarikan uang dari kas daerah di BUDmelalui kas bon tersebut, setiap kali kas bon telah menumpuk dalamjumlah besar di BUD di tahun 2004 2006 dan tidak tertampung diAPBD, maka saksi Abdul Manan, SE selaku Kepala BUD telahmenyampaikan laporan rekapitulasi cek / giro dan kas bon daerah kepadaBupati dengan tembusan kepada Sekda dan Kabag.

Keuangan, yangsudah menumpuk dan tidak tertampung lagi di dalam APBDP Kab.Aceh Tenggara;Menimbang, bahwa dari serangkaian perbuatan pencairan uang dari kasdaerah di BUD melalui kas bon tersebut, maka dalam hal saksi Marthin Deskytelah turut pula menandatangani Nota Persetujuan Kas bon, adalah menuruthemat Majelis Hakim tidak terlepas dari adanya pengeluaran kas bon itu telahlebih dahulu dilakukan oleh Bupati pada BUD, kemudian baru disusul dengannota persetujuan kas bon untuk Terdakwa tandadatangani

Keuangan, yangsudah menumpuk dan tidak tertampung lagi di dalam APBDP Kab.Aceh Tenggara;Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan pertanggung jawabankas bon yang ada di BUD melalui proses SPP dan SPMU, berdasarkan faktafakta hukum di persidangan adalah sebagai berikut:Bahwa Bupati telah mengadakan rapat membahas penyelesaian kas bondi BUD dengan memberikan arahan kepada Sekda, SKPD dan SKPK dilingkungan Pemkab.

Setelah menjadi DPApada Bagian Pertanahan pengadaan lahan tersebut tidak dapatdirealisasikan karena bertentangan dengan Per Pres Nomor 71Tahun 2012 sehingga dana yang sudah tertampung dalam DPAPerubahan TA.2013 pada Bagian Pertanahan dikembalikan ke kasDaerah Kab. Berau. Setelah itu pada Tahun 2014 Dispora Kembalimengusulkan pengadaan lahan sepakbola di Rinding dan disetujuisehingga kembali menjadi DPA pada Dispora Kab.

Berau ;Bahwa saksi menerangkan awalnya pagu anggaran pengadaanlahan peningkatan sarana dan prasarana lapangan sepak bolaKelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten tertampung didalam DPA Bagian Pertanahan Kabupaten Berau. Namun karenapengadaan tanah terebut adalah skala kecil maka sesuai dengan PerPres Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum makapengadaan tanah skala kecil yang melaksanakannya adalah OPDyang membutuhkan.

Berau;Bahwa saksi menerangkan saksi lupa nilai pagu anggaran nya,namun untuk DPA Bagian Pertanahan tertampung pada DPAPerubahan TA. 2013 sedangkan pada Dispora pada DPA PerubahanTA.2014;Bahwa saksi menerangkan setelah saksi membaca DPA tersebut,benar bahwa nilai pagu anggaran tersebut lah yang tersediadalam pembebasan lahan lapangan sepakbola Rinding;Bahwa saksi menerangkan hal tersebut bukanlah anggaran gandauntuk pekerjaan yang sama.

Setelah menjadi DPApada Bagian Pertanahan pengadaan lahan tersebut tidak dapatdirealisasikan karena bertentangan dengan Per Pres Nomor 71Halaman 63 dari 306 Putusan Nomor 1/Pid.SusTPK/2021/PN SmrTahun 2012 sehingga dana yang sudah tertampung dalam DPAPerubahan TA.2013 pada Bagian Pertanahan dikembalikan ke kasDaerah Kab. Berau. Setelah itu pada Tahun 2014 Dispora Kembalimengusulkan pengadaan lahan sepakbola di Rinding dan disetujuisehingga kembali menjadi DPA pada Dispora Kab.

WIBOWO YULIANTO, ST untuk menyusunkontrak;Bahwa saksi menerangkan sikap yang saksi tempuh pada saat ituadalah langsung melaksanakan pengadaan lahan sebagaimana nilaiuang tertampung di dalam DPA P Tahun 2014 Dispora Kab. Beraudemi terserapnya anggaran dan karena yang memerintahkan saksilangsung adalah sdr. SUPRIANTO selaku Kepala Dinas DisporaKab.

dan Saksisaksi dapat disimpulkan sebagaimana uraianpertimbangan unsur kedua diatas, bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019terdakwa Basri menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa III serta Hambali Rahmandan Darwis untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPBURangas dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Axelo warna hitam No.PolDC4429Bl, dan kemudian dinaikkan ke atas Kapal KLM Syukran milikterdakwa Basri lalu ditumpahkan kedalam drum dan jerigen lain yang sudahberada diatas kapal hingga tertampung

tetapi berdasarkan bukti transfer kepada BapakBaihaki dan Bapak Rahmad (Lihat bukti 13 dan 15) sebagai pemiliktanah yang menerima pembayaran dalam TAHAP KEDUA dilakukanpada tanggal 10 dan 15 September 2015, artinya tidak mungkinmenggunakan uang dari anggaran perubahan yang surut ke belakang.Sehingga keterangan saksi tersebut tidak masuk akal atau tidak sesuai.Keterangan ini bertentangan juga dengan apa yang dia sampaikankepada pemilik tanah dalam pertemuan bahwa dana untuk pengadaantanah semua sudah tertampung

Rahman SalehBangkinang untuk kembali dilakukan test urine, dan setelah tibakemudian dilakukan pendataan identitas oleh petugas BNK Kampar,selanjutnya masingmasing diberikan Cup Plastik Khusus untukmenampung urine, selanjutnya kami diperintahkan masuk ke dalamkamar mandi untuk menampung urine kami yang disaksikan olehSaksi1, Saksi2 dan 2 (dua) orang petugas BNK Kampar, dansetelah urine kami masingmasing tertampung dala Cup tersebut,selanjutnya dilektakkan di atas meja dan dilakukan pemeriksaan olehPetugas

Majelis Hakim menilai bahwa kondisi psychologisPenggugat dan Tergugat sudah berada pada titik nadhir dan boleh jadimerupakan magma dan akumulasi dari kekecewaan kedua belah pihak yangselama ini tak tertampung sehingga keduanya memilih perceraian sebagaiHalaman 15 dari 29 hal.Put.No. 3387/Pdt.G/2018/PA.GrtHalaman 15 dari 29 hal.Put.No.3387/Pdt.G/2018/PA.GrtHalaman 15 dari 29 hal.Put.No. 3387/Pdt.G/2018/PA.GrtHalaman 15 dari29 hal.Put.No. 3387/Pdt.G/2018/PA.GrtHalaman 15 dari 29 hal.Put.No.3387/Pdt.G

Bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis telah membayar lunas HPB raskinprogram tahun 2009 dan program tahun 2010 kepada Subdivre Bulog Ciamisadalah menggunakan dana yang tertampung di rekening pengentasankemiskinan yang merupakan rekening penampungan pembayaran HPBraskin dari Kecamatan se Kabupaten Ciamis, adapun tunggakan HPB raskinyang terjadi di Kecamatan Panawangan adalah merupakan tunggakan HPBtahun 2009 dan 2010 ke Pemerintah Kabupaten Ciamis sehinggaPemerintah Kabupaten Ciamis masih mempunyai tunggakan

Bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis telah membayar lunas HPB raskinprogram tahun 2009 dan program tahun 2010 kepada Subdivre Bulog Ciamisadalah menggunakan dana yang tertampung di rekening pengentasankemiskinan yang merupakan rekening penanmpungan pembayaran HPBraskin dari Kecamatan se Kabupaten Ciamis, adapun tunggakan HPB raskinyang terjadi di Kecamatan Panawangn adalah merupakan tunggakan HPBtahun 2009 dan 2010 ke Pemerintah Kabupaten Ciamis sehinggaPemerintah Kabupaten Ciamis masih mempunyai tunggakan

Sudrajat alias Benny Oey alias Tandi Winardimemerintahkan Samad Sani alias Agus alias Atjai untuk mencari gudang.Kemudian pada tanggal 15 Februari 2004 Samad Sani alias Agus alias Atjaiberhasil mendapatkan gudang di Kampung Citawa Jalan Raya Serang KM70 Desa Kibin Kabupaten Serang yang disewa dan saksi Thomas Kangarandengan harga sewa sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)selama 2 (dua) tahun sebagai tempat penyimpanan bahan baku psikotropikadan peralatan produksi psikotropika yang belum tertampung

Bahwa saksi tidak terima honor dari pengadaan pekerjaan ini,karena permasalahan dana untuk honor tidak tertampung di DPA.

Tobasa,bahwa sumber dana adalah dana alokasi khusus (DAK) tahunanggaran 2017 yang tertampung di DPA Dinas PUPR Kab. Tobasa.Perencanaan kegiatan dilaksanakan pada tahun 2016 sebelumterdakwa di dinas PU, kemudian pada pelaksanaan dilaksanakan padatahun 2017 sesuai dengan SK terdakwa dimana terdakwa dilantik padabulan 2 tahun 2017. Bahwa organisasi pengadaan dalam pekerjaan ini yaitu : PA/KPAada 2 orang, yang pertama Sdr. Bresman Simangunsong, ST,dilanjutkan oleh Sdr.

Bahwa saksi tidak terima honor dari pengadaan pekerjaan ini,karena dana untuk honor tidak tertampung di DPA.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagaiberikut :1. Ir. MAROJAHAN KOSTER SILAEN, M.T berjanji di depan persidanganpada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik terhadap hasil dalampekerjaan Pembangunan Jalan AmborgangSampuara di Dinas PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Kab.