Ditemukan 1505 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-11-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 495/Pid.B/2020/PN Kot Tanggal 12 Januari 2021 — - Ansori alias Bokir bin Hatmi
60 — 13
60 — 13
., PenuntutUmum dan Terdakwa;Hakim Anggota, Hakim Ketua,Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. Ari Qurniawan, S.H., M.H.Wahyu Noviarini, S.H.Panitera Pengganti,Tetti Herawaty Saragih, S.H.Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 495/Pid.B/2020/PN Kot.
Putus : 31-03-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Tgt Tanggal 31 Maret 2015 — -ALPIANUR als IYAN KODOK Bin ANAN
33 — 5
33 — 5
Put Perkara No : 41/Pid.B/2015/PN.Tgt2) Keseimbangan antara social welfare dengan social defence; 3) Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender dan victim(korban);4) Mendahulukan/mengutamakan keadilan dan kepastian hukum; Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan in casu Majelis Hakimsaat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangkamewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menuruthukum yaitu suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem
Register : 20-02-2019 — Putus : 26-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 191/PID.SUS/2019/PT MDN Tanggal 26 Maret 2019 — EKO HAMDANI ALIAS EKO ALIAS DANI
28 — 20
28 — 20
efek jera kepada terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagianggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akanmengulangi perobuatannya dan anggota masyarakat lainnya akanmencobacoba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehinggatujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyaifinal goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (SocialDefence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(Social Welfare
Putus : 20-11-2013 — Upload : 10-12-2013
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 266/Pid.B/2013/PN.TG Tanggal 20 Nopember 2013 — SYAHRIL Alias ARIL Bin PANDI (Alm)
147 — 33
147 — 33
dihukum setimpal denganperbuatannya; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakimwajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasan filosofis, rasionalistis,motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:1 Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu;2 Keseimbangan antara social welfare
Register : 03-08-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 17-09-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 294/PDT.G/2017/PA.DUM Tanggal 4 Oktober 2017 — PENGGUGAT vs TERGUGAT
17 — 2
17 — 2
Putusan Nomor 0294/Pdt.G/2017/PA.Dum.In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare institutions, courts of law, administrative authorities orlegislative bodies, the best interests of the child shall be a primaryconsideration.Artinya: semua tindakan yang menyangkut anak, yang dilakukan olehlembagalembaga kesejahteraan pemerintah atau swasta, pengadilan,penguasapenguasa pemerintahan, atau badanbadan legislatif, makakepentingan yang terbaik bagi anak harus
Register : 10-09-2012 — Putus : 01-11-2012 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 315/Pid.B/2012/PN.Yk Tanggal 1 Nopember 2012 —
26 — 10
26 — 10
berupaSanksi pidanaMenimbang, bahwa dalam penjatuhan ' pidanaterhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai idedasar/ landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, danjustifikasi pemidanaan ~=yang harus diperhatikan,1) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dankepentinganVAIGIWIGLU 3 pean renee irene nnn2) Keseimbangan antara social welfare
Register : 12-08-2013 — Putus : 07-10-2013 — Upload : 09-10-2013
Putusan PN WAINGAPU Nomor 62/PID.B/2013/PN.WNP Tanggal 7 Oktober 2013 — - JEMINTO K. MANGGADING Alias MINTO,CS
85 — 25
85 — 25
Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974,sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalitis, motivasi dan justifikasipemidanaan yang harus diperhatikan yaitu ; Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan" Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence; " Keseimbangan antara pidana yang beroreintasi pada pelaku offender(individualisasi) dan victim (Korban); Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No : 62/Pid.B/2015/
Register : 28-05-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN DONGGALA Nomor 91/Pid.Sus/2015/PN.DGL Tanggal 25 Juni 2015 — Terdakwa ARMAN Vs JPU
62 — 30
62 — 30
dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Hakim wajibmenggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidupdalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 Tahun2009, sebagai ideide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, justifikasipemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;e Keseimbangan antara Social welfare
Register : 24-03-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 15-08-2021
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot Tanggal 24 Mei 2021 — - Mopriadi bin Muslim
68 — 30
68 — 30
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, olehBicterzon Welfare Hutapea, S.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno J.
Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.Murdian, S.H.Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN KotPanitera Pengganti,Tetti Herawaty Saragih, S.H.Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 84/Pid.B/2021/PN Kot
Register : 27-02-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PA DUMAI Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Dum Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 4
16 — 4
UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut;Menimbang, bahwa pada prinsipnya, untuk melindungi dan mewujudkanhakhak anak, harus didahulukan kepentingan terbaik bagi anak (the bestinterests of the child);Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hakhak Anak tersebut, prinsipkepentingan terbaik bagi anak dirumuskan dalam Article 3 point (1) yangmenyatakan:In all actions concerning children, whether undertaken by public or privatesocial welfare
Register : 09-07-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 589/PID.SUS/2018/PT MDN Tanggal 27 Agustus 2018 — HUMISAR CHARLES PARDEDE
280 — 285
280 — 285
efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkalyang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnyahingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dananggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upayapenal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkanperlindungan masyarakat (Social Defence) yang pada akhirnya menciptakankesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Register : 18-12-2017 — Putus : 01-03-2018 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 199/Pid.Sus/2017/PN Gin Tanggal 1 Maret 2018 — Penuntut Umum:
NI MADE WIDYASTUTI,SH.
Terdakwa:
Dasrul Tanjung
42 — 21
NI MADE WIDYASTUTI,SH.
Terdakwa:
Dasrul Tanjung
42 — 21
Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain : Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum)dan kepentingan individu ; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence ; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelakuoffender (individualisasi pidana) dan victim (korban) ; Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum ;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Register : 05-10-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN MARABAHAN Nomor 248/Pid.B/2015/PN Mrh Tanggal 4 Nopember 2015 — APRIANSYAH Bin UDI
60 — 24
60 — 24
itu berupa sanksi pidana; Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakimwajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Ayat (1) UndangUndang No.48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasan Filosofis, rasionalistis,motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu :e Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;e Keseimbangan antara Social Welfare
Putus : 25-06-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN DONGGALA Nomor 91/Pid.B/2015/PN.DGL Tanggal 25 Juni 2015 — Terdakwa ARMAN Vs JPU
67 — 32
67 — 32
dan dibebani pula untukmembayar biaya perkara;Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadapterdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahaminilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) UUNo. 48 Tahun 2009, sebagai ideide dasar/landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, justifikasi pemidanaanyang harus diperhatikan, yaitue Keseimbangan antara kepentingan masyarakat(umum) dan kepentingan individu;e Keseimbangan antara Social welfare
Putus : 16-11-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 684 K/PID.SUS.LH/2017 Tanggal 16 Nopember 2017 — ODODOGO HURA alias AMA JELl DAN KAWAN
457 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
457 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pulamempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock thrapy bagianggota masyarakat lainnya akan mencobacoba melakukan apa yangpernah dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan denganupaya penal (hukum pidana) yang memupunyai final goal (tujuan akhir)mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yang padaakhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (sosial defence) yangpada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare
Putus : 08-07-2014 — Upload : 19-08-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 169/Pid.B/2014/PN.TG Tanggal 8 Juli 2014 — -WARDI Bin SAMSUL
26 — 6
26 — 6
dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa,Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal5 ayat (1) Undangundang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu: 20 202020222 202021) Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentinganINCIVIGU; 222222 nn nnnn nnn nen nn ne neee nee2) Keseimbangan antara social welfare
Register : 22-06-2015 — Putus : 14-07-2015 — Upload : 24-10-2015
Putusan PN Oelamasi Nomor - 109/PID.B/2015/PN.OLM Tanggal 14 Juli 2015 — - NICKOLAS NAMAH alias NIKO
59 — 12
59 — 12
Barda Nawawi Arif, Hakim harusmemperhatikan ide dasar system pemidanaan yang antara lain; Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (Umum)dan kepentingan individu; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence; Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku offender(individualisasi pidana) dan victim (korban); Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof.
Register : 08-02-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 195/Pid.Sus/2021/PT MDN Tanggal 24 Maret 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANGGIA Y KESUMA,SH,MKn
Terbanding/Terdakwa : CHANDRA PERDANA ALIAS ICAN
100 — 44
Terbanding/Terdakwa : CHANDRA PERDANA ALIAS ICAN
100 — 44
efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyaidaya tangkal yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggotamasyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangiperbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencobacobamelakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal(tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence) yangpada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (Social Welfare
Register : 31-12-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 14-03-2014
Putusan PN WAINGAPU Nomor 105/PID.B/2013/PN.WNP Tanggal 10 Maret 2014 — - LUTA NDAKU NAU alias NDAKU
93 — 18
93 — 18
Surat Edaran Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, sebagai ideidedasar/landasan filosofis, rasionalitis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yangharus diperhatikan yaitu;+ 22+ 22022 on ene ene n nn one= Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentinganindividu;" Keseimbangan antarasocial welfare dengan social defence; Keseimbangan antara pidana yang beroreintasi pada pelaku offender(individualisasi) dan victim (kKorban); Mendahulukan/mengutamakan
Register : 29-01-2020 — Putus : 17-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 19/PID.SUS/2020/PT BJM Tanggal 17 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : MAHDIANSYAH Als CAKRAM Bin MAHLUB.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FAISAL ADHYAKSA, SH
40 — 28
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : FAISAL ADHYAKSA, SH
40 — 28
memberikan shock terapy kepada anggotamasyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan olehterdakwa (tujuan preventif), olen karenanya pidana yang dijatunkan olehMajelis Hakim dalam perkara ini adalah sudah tepat dan banding yangdiajukan oleh terdakwa sangat tidak beralasan, sehingga tujuanpemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai finalgoal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (socialdefence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat(social welfare