Ditemukan 3879 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sekumpul sekombulan
Penelusuran terkait : I. dewan pimpinan pusat (dpp) asita (aliansi sekumpulan industri tur agensi). Ii. menteri hukum dan asasi manusia republik indonesia vs dr. nunung rusmiati S.si. M.s;;
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 22-04-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 333/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 13 Juli 2020 — Penuntut Umum:
SUBANDI, SH.
Terdakwa:
HERU PURNAMA AJI Bin SUGIYO SLAMET
211 — 35
  • 333/Pid.Sus/2020/PN Smrmenukar atau barter, hibah, hadiah, pemakaian sendiri, pemberian cumacumpenyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan antar cabangPengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atalpekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barancmelakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luDaerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luDaerah Pabean (Pasal 1 angka 14 UU PPN)Badan adalah sekumpulan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 03-06-2020 — Putus : 01-10-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna
Tanggal 1 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
Ronald Reagan Siagian
Terdakwa:
RAMLI HASAN, SP., M.Sc., Ph.D. Bin M. HASAN
322 — 136
  • Bahwa Norma hukum adalah sekumpulan aturan yang dibuat oleh lembaganegara yang berwenang sehingga berlaku secara paksa dan apabila adayang melanggarnya dapat dikenakan sanksi berupa hukuman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-07-2012 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 4 Juli 2012 — ALHAJAR SYAHYAN, SH.,MH, dkk
126 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 1 butir 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu ataulebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaranterukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakanpengarahan sumberdaya baik yang berupa personal (Sumber dayamanusia), barang modal termasuk peralatan dan tehnologi,dana,ataukombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
    denganbukti yang lengkap dan sah;Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatpengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab ataskebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud:Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 39 PeraturanPemerintah Nomor 58 tahun 2005, yang dimaksud dengan KEGIATANadalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unitkerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur padasuatu program dan terdiri dari sekumpulan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 27-02-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 280/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.DIDIT A, SH
2.FAROUK FAHROZI, SH
3.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
ADE KURNIADI
223 — 99
  • akibat adanya tukar menukar atau barter, hibah,hadiah, pemakaian sendiri, pemberian CumaCuma, penyerahan daripusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan antar cabang.Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatanusaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang,mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkanbarang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usahajasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1anga 14 UU PPN).Badan adalah sekumpulan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-11-2012 — Upload : 08-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
PUDJO EDI TRIONO, B.Sc. bin DJUWADI;
72 — 15
  • Selain itu yang juga dimaksud sebagaikorporasi menurut hukum pidana adalah sekumpulan orangyang terorganisasi dan memiliki pimpinan dan melakukanHal 275 dari 388 halaman, No. 17/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 187/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — MUHAMAD KHUSAINI Alias ANANG KHUSAINI ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
85 — 20
  • Dalam hal pengelolaan APBD tersebutdilakukan dengan pola demikian oleh KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) danbendahara pengeluaran maka pejabat pengelola keuangan tersebut dapat dimintaipertanggung jawabannya ;Bahwa Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebihunit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatuprogram dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yangberupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 03/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 4 Juli 2013 — Dr. FAKHRUDDIN, M.Pd (terdakwa)
103 — 29
  • ., hlm. 8182).Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 KUHP itupembentuk undangundang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakanpelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapatterjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis. (vide : Drs. P.A.F.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-10-2016 — Putus : 13-04-2017 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN PONTIANAK Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk
Tanggal 13 April 2017 — Ir. H. ZULFADHLI, MM
337 — 113
  • Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan mengenai pembentukanpasal 64 KUHP itu pembentuk Undang undang hanya mensyaratkan bahwasebagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusanyang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadidari sekumpulan tindak pidana sejenis (Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-02-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Februari 2014 — H.MISRI JAYA LATIEF, SE.MM
79 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 1 butir 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu ataulebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukurpada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahansumberdaya baik yang berupa personal(sumber daya manusia), barangmodal termasuk peralatan dan tehnologi,dana,atau kombinasi dari beberapaatau kesemua jenis sumber daya
    Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.Pasal butir 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan : Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu ataulebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukurpada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahansumberdaya baik yang berupa personal(sumber daya manusia), barangmodal termasuk peralatan dan tehnologi,dana,atau kombinasi dari beberapaatau
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-12-2018 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 29-04-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 200/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 28 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ABDUL BASIR
Terdakwa:
ALI MURTOPO
220 — 88
  • waktu saksi menjadi wakilbupati, dimana Terdakwa sebagai pembisnis.Bahwa Saksi tidak mengetahui ERYK ARMANDO TALLA sebagaitim sukses atau tidak dalam pencalonan saksi sebgai Buapti tahun2010, namun saksi mengenal ERYK ARMANDO TALLA sebagairekanan.Bahwa dalam pilkada saksi tidak pernah meberikan tugas dalamrangka pemenangan pencalonan saksi sebagai Bupati dalampilkada tahun 2010.Bahwa tim sukses yang terdapat di KPU, dimana ada yangdinamakan sebagai Rendra Center adalah tim relawan yang terdiridari sekumpulan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 09-03-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Dps
Tanggal 23 Juli 2020 — Penuntut Umum:
NI KOMANG SASMITI, SH., MH
Terdakwa:
ANDI WAHYU SUWANDITO
318 — 234
  • dengan Pasal 64 Ayat (1)KUHPidana yaitu Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupasehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan Pasal64 Ayat (1) KUHPidana itu pembentuk undangundang mensyaratkan bahwa berbagaiperilaku itu haruslan merupakan pelaksanaan "satu keputusan yang terlarang, danbahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2015 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
683 — 618
  • Terlapor sebagai PelakuUsaha di bidang Perbankan sebagaimana diamanatkanoleh UU Perbankan;Dengan didasari kebutuhan tersebut, maka dalamhubungan hukum antara Pemohon Keberatan/DahuluTerlapor dan perusahaan asuransi, PemohonKeberatan/Dahulu Terlapor adalah sebagai pemegangpolis dan penerima manfaat, sementara para debitur KPRBRI sebagai Tertanggung (asuransi kumpulan);Asuransi Kumpulan adalah: asuransi yang memberikanpertanggungan kepada seorang pemberi kerja atau pihaklain untuk risiko asuransi sekumpulan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-03-2015 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 05-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 13/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 23 April 2015 — KARTONO SH
147 — 64
  • Mengenai Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Bahwa perbuatan Terdakwa mengutus sertipikat tanah Depo C, H dan K atasperintah PPD bukanlah perbuatan pidana dan tidak melanggar Bahwa oleh karena itu perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagaiperbuatan berlanjut dari sekumpulan tindak pidana sejenis ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum meskipun mengajukan banding terhadapputusan Majelis Hkim tingkat pertama akan tetapi hingga perkara ini diputuskan,ternyata tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-03-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 24/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 6 Juni 2016 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD SYAKIR
199 — 87
  • Soesilo, op.cit, hlm. 8182) ;Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal 64KUHP itu pembentuk undangundang hanya mensyaratkan, bahwa berbagaiprilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, danbahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindakpidana yang sejenis. (vide: Drs. P.A.F.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum
Register : 04-10-2016 — Putus : 27-12-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1395/Pid.Sus/2016/PN Jkt. Pst
Tanggal 27 Desember 2016 — DWI ANGGIA PERMADI, SE alias DWI
234 — 110
  • akibatadanya tukar menukar atau barter, hibah, hadiah, pemakaian sendiri,pemberian CumaCuma, penyerahan dari pusat ke cabang atausebaliknya, dan penyerahan antar cabang.Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usahaatau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengeksporbarang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidakberwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, ataumemanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka 14 UU PPN).Badan adalah sekumpulan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN.SRG.
Tanggal 28 Januari 2016 — NENG ULFAH, S.Sos.M.Si
119 — 37
  • Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, tetapiperbuatan berulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalulama;Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenaipembentukan Pasal 64 KUHP itu) pembentuk undangundang hanyamensyaratkan, bahwa berbagai perilaku itu) haruslah merupakanpelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatanberlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yangsejenis;Menimbang, bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwasebagaimana
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-01-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 4/Pid. Sus - Tpk/2016/PN Dps.
Tanggal 13 Juni 2016 — I GUSTI PUTU SUGIWINATHA, ST.
123 — 70
  • entang kriteriayang bagaimana yang harus dipergunakan orang untuk menganggap bahwabeberapa perilaku itu sebenarnya merupakan suatu tindakan yang berlanjut ;Hal 263 dari 275 halaman Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PN Dps.Menimbang, bahwa di dalam memori penjelasan mengenaipembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undangundang hanyamensyaratkan : bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaansatu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut ituhanya dapat terjadi dari sekumpulan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2017 — Nama Lengkap : NIKOLAS PAULUS,ST. MT; Tempat Lahir : Serwaru; Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 Oktober 1966; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Kelurahan Kudamati RT.002/RW.005 Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Direktur CV. Thorchive Engineering; Pendidikan : S2;
277 — 101
  • tersebutberupa kejahatan maupun perbuatan tersebut berupa pelanggaran, selanjutnyaantara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya harus terdapat suatu hubungandimana hubungan ini dijelaskan dalam Memori Van Toelichting (MvT) Belanda datde verschillende feiten de uiting ziijn van een ongeoorloofd besluit en dat eenvoogezett gelijksoortige feiten yang maksudnya bahwa berbagai perilaku harusmerupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatu kejahatanyang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-03-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 17 Juli 2019 — Penuntut Umum:
NELLY, SH
Terdakwa:
FERDI EFRIMAL, S.Pd bin HASAN BASRI
87 — 63
  • diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi cukup dinilaidari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesualikewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Korporasi sebagaimana Pasal1 Ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubahdan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Korporasi adalah sekumpulan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Oktober 2016 — YUSUF RUMATORAS, S.E. bin RAKIBA ARE
280 — 160
  • sebagai satu perbuatan yang diteruskanmenurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syaratsyarat : harus timbul dari satuniat, perbuatanperbuatan itu harus sama atau sama macamnya dan waktu antaranyatidak boleh terlalu lama ;Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal64 KUHP itu pembentuk undangundang hanya mensyaratkan, bahwa berbagai perilakuitu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang dan bahwa suatukejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan