Ditemukan 4987 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-07-2017 — Putus : 08-02-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PN MANADO Nomor 245/Pdt.G/2017/PN Mnd Tanggal 8 Februari 2018 — -JOLLY TUWAIDAN, S.Kom lawan Pimpinan PT. Maybank Indonesia Finance Cabang Manado
96 — 11
96 — 11
Satu Milyard rupiah ), hal ini merupakan kerugianakibat perbuatan tergugat yang telah menimbulkan Perasaan malubagi Penggugat karena kendaraan yang di ambil paksa oleh Tergugatdilakukan di depan umum, menimbulkan Stress dan Tertetakan, IsteriPenggugat mengalami Shock pada saat kejadian penarikan tersebut,banyak kerugian waktu yang terbuang percuma akibat Tergugat harusberurusan dengan Perusahaan Tergugat, di perlakukan dengan tidaksopan oleh Tergugat, harga diri Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 16-12-2020 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 16-06-2021
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 19/G/2020/PT.TUN.JKT Tanggal 25 Mei 2021 — ARIFIN; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.
353 — 338
353 — 338
No. ista20e0)r TUN.JKT.oy , ay& S&S~~ Yy > Yyy SS> >ceywyyy~~= tanggal 29 Juli 2020 yang ~memutuskan memperkuat hukuman disiplinyy o> 4S=wyyA=>Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pebawai Negeri Sipilyang dijatuhkan kepada ARIFIN, S.Ag (Penggugat), karefia Penggugat terbuktimelakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk Kerja tanpa alasan yang7 Sa h sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bularDesember 2019 selama 118a hari kerja atau lebih dari 46 hari kerja dan tidak melaksanakan
Putus : 31-10-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1919 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 31 Oktober 2011 — FERRY MILIYAN Als. FERRY Bin MILION
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putri Mayanda Sari lahir pada tanggal 22 Agustus 1992, danMenimbang bahwa dipersidangan seorang ahli yang berasal Petugas Pencatatan Sipilyang telah menjelaskan yang pada pokoknya memang pada tanggal 13 Oktober 2010telah dikeluarkan Akta Kelahiran an.
Register : 28-08-2012 — Putus : 16-12-2013 — Upload : 26-03-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.49457/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 16 Desember 2013 — Penggugat dan Tergugat
172 — 110
172 — 110
Sebagai contoh seorang pegawai negeri sipilyang melakukan kejahatan pidana, diputus dengan putusan Hakim pidana dan mendapatkan vonispidana, kemudian berdasarkan putusan tersebut pegawai negeri sipil tersebut diproses secaraadministrasi berupa pemecatan;e bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang dilakukan oleh Tergugat adalahrasional dan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu, Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 13 ayat(5) Undangundang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Register : 02-01-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 44/Pdt.G/2019/PA.Skh Tanggal 13 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
118 — 24
118 — 24
Pemohon dalam repliknya pada pokoknya menolakatas eksepsi yang diajukan oleh Termohon;Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya tetapsebagaimana dalam eksepsinya;Menimbang, bahwa alasan eksepsi pada angka 1 menurut Majelis Hakim15merupakan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon yang berarti sudahmasuk dalam pokok perkara oleh karenanya harus ditolak;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 10Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 28-10-2014 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PA PATI Nomor 2085/Pdt.G/2014/PA.Pt Tanggal 6 Agustus 2015 — Pemohon
Termohon
67 — 1
67 — 1
Dalam gugatan dan jawabanTergugat dan Penggugat serta para saksi Penggugat dan para saksi Tergugattelah menyatakan bahwa Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dantinggal di Xxxxxxx Xxxxxxx Kecamatan Xxxxxxx Kabupaten Pati, sehinggaPenggugat tergolong isteri yang tidak nusyuz, karena itu Penggugat tetap berhakuntuk memperoleh nafkah iddah karena itu Majelis Hakim mewajibkan kepadaTergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan bersih setiap bulannya
Register : 01-03-2013 — Putus : 23-07-2013 — Upload : 03-10-2013
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 37/G/2013/PTUN.SBY Tanggal 23 Juli 2013 — H. HARI SUPRIJANTO, SP melawan KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PONOROGO
46 — 56
46 — 56
Kepala, Lektor yang ditugaskan secara penuh padaperguruan tinggi ; 3 Jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden ; Menimbang, bahwa jabatan yang dijabat oleh Penggugat sebagai PenyuluhPertanian, perpanjangan batas usia pensiunnya diatur dalam Ketentuan Pasal 1 PeraturanPresiden RI No. 55 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PegawaiNegeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, PenyuluhPerikanan, dan Penyuluh Kehutanan, yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 22-01-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 16-03-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 52/PDT/2020/PT DKI Tanggal 16 Maret 2020 — Pembanding/Penggugat : Ny. NURAINUN
Terbanding/Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Terbanding/Tergugat II : PT. TASPEN PERSERO
29 — 20
Terbanding/Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai
Terbanding/Tergugat II : PT. TASPEN PERSERO
29 — 20
Bahwa sebagai penyelenggara program pensiun bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapatkan tugas dana amanat dari Pemerintah dan sesuaidengan Pasal 13 ayat PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi SosialPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun2013 yang menyatakan:Maksud dan tujuan Persero adalah menyelenggarakan Asuransi Sosialtermasuk Asuransi Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua bagi PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan PemerintahNomor 25 tahun
Register : 27-04-2016 — Putus : 16-08-2016 — Upload : 19-08-2016
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 7/G/2016/PTUN.TPI Tanggal 16 Agustus 2016 — ANGGRAENI BINTI DJONG KAI alias SUTARMAN; Melawan KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BINTAN
93 — 37
93 — 37
segala pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturanperaturan reglemen ini, dapat memberikan dasar bagi para pihak untukmenuntut ganti rugi kepada orangorang tersebut di atas (BS. 28; KUHP557a, 558a). 3Pasal 46 : 22502 252Pegawaipegawai pada pemerintahan dalam negeri yang untuk itu ditunjukoleh kepala Pemerintahan Daerah di Jawa dan Madura paling sedikit satu12kali dalam tiga bulan dan di tempattempat lain pada waktu yang ditentukanoleh kepalakepala itu, meminta agar oleh perantaraperantara catatan sipilyang
Register : 28-10-2014 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 20-11-2015
Putusan PA PATI Nomor 2085/Pdt.G/2015/PA.Pt Tanggal 6 Agustus 2015 — Pemohon
Termohon
12 — 0
12 — 0
Dalam gugatan dan jawabanTergugat dan Penggugat serta para saksi Penggugat dan para saksi Tergugattelah menyatakan bahwa Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama dantinggal di Perumahan XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Pati, sehinggaPenggugat tergolong isteri yang tidak nusyuz, karena itu Penggugat tetap berhakuntuk memperoleh nafkah iddah karena itu Majelis Hakim mewajibkan kepadaTergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berpenghasilan bersih setiap bulannya
Register : 26-05-2014 — Putus : 05-11-2014 — Upload : 21-08-2015
Putusan PTUN PALU Nomor 6/G/2014/PTUN.PL Tanggal 5 Nopember 2014 — -FAUZIAH LADJIJI VS 1. BUPATI SIGI 2. TAUFIK QURAHMAN, S. Sos
84 — 35
84 — 35
dinyatakansebagai berikut :Pasal 6ayat (1) : Pejabat yang menerima permintaan izin untukmelakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasanalasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izindan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan ;ayat(2) : Apabila alasanalasan dan syaratsyarat' yangdikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurangmeyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan2420tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 07-10-2015 — Putus : 24-08-2016 — Upload : 17-10-2016
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 993/Pdt.G/2015/PAJP Tanggal 24 Agustus 2016 — Irfan Syahkuala bin H Nazmi S, S.H.,M.M.;
Ella Purnama Sari binti Umar Said;
96 — 39
96 — 39
Badan Usaha milik Daerah;Pegawai Badan Usaha milik Negara;((b)(c)(d) Pegawai Bank milik Daerah;(e)(f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yangmenyelenggarakan urusanpemerintahan di Desa;Pasal 2(1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama,wajib memberitahukannyasecara tertulis kKepada Pejabat melaluisaluran hierarki dalam waktu selambatlambatnya 1(satu) tahunsetelah perkawinan itu dilangsungkan.(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku jugabagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 18-09-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PA NATUNA Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Ntn Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
32 — 18
32 — 18
Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untukhadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secarain person ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohondan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidakberhasil;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izinperceraian dari atasan Pemohon berupa Surat Keputusan Bupati Nomor129/BKPSDM/2020 tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-02-2014 — Putus : 16-05-2014 — Upload : 24-06-2014
Putusan PN BANGLI Nomor 9/PDT.G/2014/PN.BLI Tanggal 16 Mei 2014 — PERDATA PERCERAIAN
- PENGGUGAT
MELAWAN
- TERGUGAT
41 — 24
41 — 24
Peraturan Pemerintah Nomor: 45Tahun 1990 tentang perubahaan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 10Tahun 1983 berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan dalampasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1983 jo.pasal 1 PeraturanPemerintah . . .hal. 28.Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 menentukan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin perceraian dariPejabat yang diajukan secara tertulis dan harus mencantumkan alasanlengkap yang mendasari perceraian itu, sehingga berdasarkan
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 73/G/2017/PTUN.MTR Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
DARMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
71 — 33
DARMIATI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
71 — 33
yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor : 814.2/124/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 NomorHalaman 18 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR21.22.814.2/420/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/124/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/420/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaDarmiati.3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/124/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor :814.2/420/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaDarmiati.Halaman 22 dari 93 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTR4.
Register : 24-01-2011 — Putus : 23-05-2011 — Upload : 15-06-2011
Putusan PA PONTIANAK Nomor 111/Pdt.G/2011/PA.Ptk Tanggal 23 Mei 2011 — Drs. ISMAIL, M. Si bin H.M. GHUFRAN V Dra. NILA KARTINI bin H. MUFTADJI
13 — 0
13 — 0
Tergugat Rekonvensiadalah sebesar Rp.3.067.800,(tiga juta enam puluh tujuh ribu rupiah), namun karena adapotongan yang dibayar dari gaji Tergugat Rekonvensi tersebut (P.9 berikut lampirannyadan P.10) sehingga sisa gaji Tergugat Rekonvensi sisa Rp.897.000, (delapan ratus tiga28puluh tujuh ribu rupiah) namun potonganpotongan ada jangka waktunya lagi pulaTergugat Rekonvensi ada penghasilan lain sebagaimana telah dipertimbangkansebelumnya, namun Penggugat Rekonvensi juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 10-07-2017 — Putus : 31-10-2017 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA KENDARI Nomor 0400/Pdt.G/2017/PA.Kdi Tanggal 31 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
53 — 23
53 — 23
Penggugat Rekonvensi mengajukan dalildalil padapokoknya sebagai berikut:Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak tegas seluruh dalil gugatanpermohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali terhadapdalil yang diakui kKebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Konvensi di atasdianggap dipergunakan kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan dalildalil gugatan rekonvensi ini;Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah istri seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Register : 11-04-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 25/Pdt.P/2014/PN Mkd Tanggal 12 Mei 2014 — DIMAS ERMA SETIAWAN
51 — 12
51 — 12
tertulis DIMAS SETIYAWANagar dirubah sedemikian rupa menjadi DIMAS ERMA SETIAWAN, yang dalam amarPenetapan ini akan diganti dengan redaksional kalimat yang lebih menegaskan lingkupkewenangan Pejabat Pencatatan Sipil di maksud terkait kegiatan pencatatan atasperubahan nama sesuai norma ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No. 25 Tahun262008, yaitu sebagai berikut : ...untuk membuat catatan pinggir mengenai perubahannama tersebut pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipilyang
Register : 09-05-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PA KARAWANG Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Krw Tanggal 12 September 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
32 — 3
32 — 3
dirasakan keduanya atau salah satunya, dalamkeadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapatHalaman 27 dari 30 Ptsn.No.1091/Padt.G/2017/PA.Krwmenyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan,daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal manasejalan dengan maksud kaidah fighiyyah:syd ida pio ide ub alladlArtinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkanKemaslahatan.Menimbang, bahwa Penggugat ternyata Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/TUN/2014 Tanggal 22 Oktober 2014 — HERY WIBADI VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
atas Keputusan Mentert Keuangan Nomor: 155/KMK.01/UP.7/2009tanggal 29 April 2009 berupa pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat yaitu HeryWibadi NIP. 060079004;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 042/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang perubahan Jenis HukumanDisiplin Menteri Keuangan Nomor: 155/KMK.01/UP.7/2009 tanggal 29 April2009 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang