No 102/Pdt.G/2013/PA.SjMengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDALAM KONVENSIMengabulkan permohonan pemohon;Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaksatu raji terhadap termohon (TERMOHON) di depan sidangPengadilan Agama Sinjai;Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai, untuk mengirmkansalinan penetapan ikrar talak selambatlambatnya 30 hari setelahpemohon mengucapkan ikrar talak, kepada

masalah perkawinan, maka sesuaiketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009,Halaman 31 dari 33 halamanPutusan Nomor : 0078/Pdt.G/2016/PA.LLGmaka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuaiketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 ,maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera dalamamar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah

dalamperkara ini dianggap tidak relevan dan dikesampingkan;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai pasal 89 ayat (1) undangundang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan undangundang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan undangundang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, makabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

hidupmandiri atau dewasa, patut diterima dan dikabulkan;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepadaPemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku serta hukum syar'iyyah

DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIDALAM EKSEPSI.1.

sebagai alat bukti dalam perkara ini, akandikesampingkan;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuaiPasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

Rekonpensi dan keluarganya akanmewarnai kejiwaan dan perilaku anak bila anakdalam asuhan Tergugat Rekonpensi;Adanya niat dan kesengajaan TergugatRekonpensi untuk memutus hubungan nasabantara anak dan orang tua (PenggugatRekonpensi) terbukti Tergugat Rekonpensi dankeluarganya sejak beberapa bulan lalu sampai271.dengan sekarang sengaja menutup dan memutusakses hubungan serta melarang PenggugatRekonpensi bertemu anak akibat TergugatRekonpensi dan keluarganya tidak memahamidan tidak kenal dasardasar hukum syar'iyyah

kesanggupanTergugat, maka terhadap rekonpensi Penggugat tersebut untuk lebih jelasnyamajlis Hakim akan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;Putusan Cerai Talak, nomor 1265/Pdt.G/2018/PA.TA Halaman 32 dari 38Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi untuk membayarnafkah madhiyah sejumlah Rp.1.200. 000, (Satu juta dua ratus ribu rupiah),dan oleh karena nafkah madyah merupakan milik Penggugat dan merupakanhutang bagi Tergugat, sehingga Tergugat harus membayarnya, hal ini Sesualdengan hujjah syar'iyyah

JUNED tidak mengijikan saksiuntuk menjualnya namun saksi menjualnya karena saksi merasa sehagat AhliWaris dari harta peninggalan almarhum pakcik saksi sdr ABDURRAHMAN danserta tidak adanya putusan dari Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyyah)yang menyatakan saksi sebagai Ahli Warisnya, namun saksi jual begitu saja; Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2018, kepala lorong Gp Alue Dua Kec.Langsa Baro Kota Langsa, terdakwa datang kerumah saksi di Desa AlueGadeng Gampong Kec.

dikabulkan untuk sebagiandan menolak untuk selebihnya;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

JUNED tidak mengjijikanterdakwa untuk menjualnya namun terdakwa menjualnya karena terdakwamerasa sehagat Ahli Waris dari harta peninggalan almarhum pakcik terdakwasdr ABDURRAHMAN dan serta tidak adanya putusan dari Pengadilan AgamaMahkamah Syar'iyyah) yang menyatakan terdakwa sebagai Ahli Warisnya,namun terdakwa jual begitu saja; Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2018, kepala lorong Gp Alue Dua Kec.Langsa Baro Kota Langsa, bernama Sulaiman datang kerumah terdakwa diDesa Alue Gadeng Gampong Kec.

dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi dapatterwujud dalam rumah tangga a quo;Menimbang, bahwa dalam sidang tahap perdamaian yang dihadiri olehTergugat, Penggugat telah menyatakan sikap tegas serta kebulatan tekadnyauntuk bercerai dengan Tergugat, sehinggga telah menjadi fakta tersendiri yangsemakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaranitu sendiri, dan untuk hal mana Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihhujjah syar'iyyah

Rekonvensimengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Batam;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan,maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkaradibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi:;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku serta hukum syar'iyyah

4) Kompilasi Hukum Islam rtlchfcsl af0O ltrchfcsO expnd1expndtw6cf17dbchaf0insrsid3239023charrsid2829335 sehingga akanmenimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi; tabpar pard ltrparqj110ri0s1480slmultlwidctlparwrapdefaultfaautorin0Olin0Oitap0Oparar$1d3239023 rtlchfcsl aiafO ltrchfcs0icf17lang1053langfe1057dbchaf0langnp1053insrsid3239023charrsid2829335 rtlchfcsl afO ltrchfcs0cf17lang1053langfel057dbchaf0langnp1053 insrsid3239023charrsid282933.5 Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan hujjah syar'iyyah

mengucapkan ikrar talak di depan sidangPengadilan Agama Padang;DALAM KONVENSI DAN RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

diberikan dari perusahaan, dan Tergugat tidak mempunyaipengasilan lain;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 KompilasiHukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012, dalammenetapkan besarnya mutah disesuaikan dengan kelayakan dankemampuan Tergugat (Suami) atau penghasilan (take home pay) serta harusmempertimbangkan kepada rasa keadilan dan kepatutan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkanhuyah syar'iyyah

Penggugat rekonvensi dalam hal ini harus dinyatakanditolak;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, makasesuai Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku serta hukum syar'iyyah

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat 1 KompilasiHukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang untukmenetapkan pewalian bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukan tindakanhukum adalah Pengadilan I Mahkamah Syar'iyyah di lingkungan Peradilan Agama ;bahwa gugatan sudah cukup jelas dan tidak kabur termasuk dalamposita nomor 2.

RekonvensiMenimbang, bahwa perkara ini masalah perkawinan, maka sesuaiketentuan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 serta perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadaPemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimanatertera dalam amar putusan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan kaidah syar'iyyah