Ditemukan 2648 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Pra peradilan
Putus : 08-08-2012 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MAUMERE Nomor 03/Pid.Pra/2012/PN.MMR Tanggal 8 Agustus 2012 — - PETER DAMIEN VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTUR JENDERAL IMIGASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II MAUMERE
173 — 90
173 — 90
MMR.telah menarik Termohon sebagai pihakdalam Permohonan Pra Peradilan ini dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :1.
MMR,sedangkan Termohon hadir Kuasanya bernama : MARIANUS MOA,SH,MARIANUS RENALDYLAKA,SH, FALENTINUS POGON,SH masing Advokad berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 31 Juli 2012, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawahNomor: 09/SK.PID/VII/2012/PN MMR ;Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pra Peradilan tersebut,Termohon melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 1Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :A.Dalam Eksepsi:.
Foto copy Berita Acara Pengeluaran Detensi , tanggal 18 Agustus 2011 atas namaPETER DAMIEN yang dibuat oleh PUTU SUHENDRA TRESNADITA,SH ,JabatanKepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Klas IIMaumere, telah diberi meterai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya diberitanda bukti ( T7 ) ;Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak mengajukan saksisaksi sehubungan denganPermohonan Pra Peradilan tersebut ;Menimbang bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan
Putus : 08-04-2014 — Upload : 04-08-2014
Putusan PN PAYAKUMBUH Nomor 01/Pid.Pra/2014/PN.PYK Tanggal 8 April 2014 — DWI SUSANTO lawan Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Cq. Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Barat, Cq. Polresta Payakumbuh/ Polsek Kaniang Bukik Resort Kota Payakumbuh
221 — 77
221 — 77
Putus : 09-01-2007 — Upload : 24-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1820K/PID/2003 Tanggal 9 Januari 2007 — Drs. OHIAO HALAWA vs. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kapolda Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resort Nias (Kapolres Nias)
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 26-05-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/Pid/2015 Tanggal 26 Mei 2015 — KAPOLRI di Jakarta Cq. KAPOLDA Sul-Sel di Makassar Cq. KAPOLRESTABES di Makassar >< H. SAAD ACHMAD alias H. SAAD DINAR
189 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
189 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Upload : 21-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 75 PK/PID/2009 Bernardus Finanta >< Kapolresta Surabaya Selatan
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 22-08-2008 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 562K/PID/2008 Tanggal 22 Agustus 2008 — Drs. BILLIAMIN SAMOSI ; PEMERINTAH RI Cq. KAPOLDA SUMATERA UTARA ; KA POLRES TAPANULI UTARA, dkk.
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 21-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.Sel Tanggal 26 Januari 2016 — YEUNG MAN FUNG, Laki-laki, Umur 20 Tahun, Kewarganegaraan Hongkong, tempat tanggal Chun Wan Sia Wei Kok Sia Lin Leu Hongkong, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARISMAN ARITONANG,SH, ASWANTO,SH, REYMOND PRASTYA,SH, dan FRANKY SIMBOLON,SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Kantor HUKUM ARISMAN ARITONANG & REKAN beralamat di Wisma Arie Yani Jalan Buaran Raya No.9A Lt.2J Duren Sawit Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2015 ;
Selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------PEMOHON ;
M e l a w a n
NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN POLDA METRO JAYA yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.55 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada KADARUSMAN,SH, AMINULLAH,SH, ZAHRUDIN,SH,MM, DADANG SUHERMAN,SH, DR.NOVA IRONE SURENTU,SH,.MH, SUDONO,SH, BUDI SETIAWAN,SH dan SUHARTONO,SH, para Penerima Kuasa adalah anggota Bidkum Polda Metro Jaya Yang memilih domisili hukum pada Kantor Bidkum Polda Metro Jaya yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.55 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016 ;
Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------------TERMOHON ;
271 — 90
271 — 90
Register : 09-05-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 6/PID.PRA/2016/PN RAP Tanggal 16 Mei 2016 — Pidana
- SABARUDDIN
Lawan
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Cq. Kepala Kepolisian Resort Labuhanbatu, Cq. Kasat Lantas Polres Labuhanbatu
124 — 48
124 — 48
Menyatakan gugatan permohonan pra peradilan Pemohon tertanggal 09 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 09 Mei 2016 dibawah register No 06/PraPid/2016/PN-RAP GUGUR ;2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Pra Peradilan No : 06/PraPid/2016/PN-RAP tersebut dari daftar Register Perkara Pra Peradilan yang dibuat untuk itu;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;
LUMBAN GAOL kepadaPemohon Pra Peradilan SABARUDDIWN tertanggal 11 Mei 2016, sehingga hakimmenyatakan permohonan Pra Peradilan Pemohon dicabut;Halaman 6 dari 7 Putusan Praperadilan Nomor 06/Pid.Pra/2016/PNRapMENGADILI:1. Menyatakan gugatan permohonan pra peradilan Pemohon tertanggal 09Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriRantauprapat tanggal O09 Mei 2016 + #dibawah register No06/PraPid/2016/PNRAP GUGUR ;2.
Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Pra Peradilan No :06/PraPid/2016/PNRAP tersebut dari daftar Register Perkara PraPeradilan yang dibuat untuk itu;3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 oleh M.JAZURI, SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan diucapkan dalamsidang terobuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantuoleh SUMARDI.
Upload : 02-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 PK/PID/2010 Lorens Siletty, Dkk >< Kapolres Maluku Tenggara Barat
38 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNo. 133 PK/Pid/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Pra Peradilan dalam perkara antara:LORENS SILETTY, MARINUS SILETTY, LASARUS LONDER, danAGUSTINUS LONDER, kesemuanya bertempat tinggal di DesaArma, Kec. Nirunmas, Kab. Maluku Tenggara Barat, memberi kuasakepada: Junus Wermasaubun, S.H. dan Nikson Lartutul, S.H.,Advokat berkantor di Penginapan Pantai Indah, JI.
Maluku Tenggara Barat;Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu paraPemohon Pra Peradilan;melawan:KEPALA KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) MALUKUTENGGARA BARAT, berkedudukan di JI. Ir. Soekarno, Saumlakimemberi kuasa kepada: 1. Umar Kelean, S.E., 2. Fifal E.Adikusuma, 3. Johanis Laikyer, 4. Wempi R. Paunno, kesemuanyapenyidik, bertempat tanggal di Aspolres Saumlaki, Kec. TanimbarSelatan, Kab.
Register : 26-04-2016 — Putus : 13-05-2016 — Upload : 04-02-2020
Putusan MS BANDA ACEH Nomor 1/JN.Pra/2016/PN MS.Bna Tanggal 13 Mei 2016 — PEMOHON VS TERMOHON
193 — 13
193 — 13
Putus : 20-09-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pid.Pra.Peradilan/2017/PN Gto Tanggal 20 September 2017 — - MUHAMMAD FAJRIN, SH.,MH
LAWAN
- KAPOLRI Cq. KORLANTAS POLRI Cq. KAPOLDA GTO Cq. DIRLANTAS POLDA GTO Cq. KAPOLRES KOTA GTO Cq. KASAT LANTAS POLRES KOTA GTO
164 — 49
164 — 49
Menerima permohonan Pra Peradilan dari Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan Kegiatan Termohon dalam menjalankan siping di jalan JLjalaludin Atantu tidak sesuai prosedur berdasarkan UU Lalulintas angkutanjalan No. 22 Tahun 2009 dan PP Peraturan pelaksana UU lalulintas Jalan;3. Menyatakan Penyitaan Terhadap SIM surat ijin mengemudi pemohon olehBrigadir SLAMET A Penyidik Polisi lalu lintas Kota Gorontalo adalah tidaksah sebab tanpa dilakukan dengan berita acara(BA) penyitaan;4.
Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkarapermohonan Pra Peradilan ini.SubsidairApabila Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo cq.
Hakim Pra Peradilan a quoberpendapat lain, maka kami mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapbkan, untuk Pemohon hadir MUHAMMAD FAUJRIN, S.H., M.H., (Pemohon)sedangkan untuk Termohon hadir RONY YULIANTO, S.H., S.I.K., RAMLAN S.POU, S.H., RADJI MOHAMAD, S.H., M.H., RONNY BARLI IBRAHIM, S.P., S.1.K.,SALIKHUN B. IKANO, S.H., JEMMY MAKAINAS, S.H.
peradilan adalah :Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 8/Pid.Pra Peradilan/2017/PN.
peradilan hanya menyangkutsebagaimana disebutkan sebelumnya diatas dan oleh karena sidang tilangtermasuk dalam proses beracara cepat maka dalam perkara tilang tidak terdapatunsur sebagaimana diperlukan untuk gugatan pra peradilan;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebutdiatas Hakim Praperadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukanPemohon tersebut merupakan kesalahan formil dalam acara Praperadilan karenabukanlah merupakan ruang lingkup kewenangan Hakim Praperadilan
Register : 15-02-2018 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 03-04-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Smg Tanggal 12 Maret 2018 — 1. KARTIKA WIDIYATI;-----------------------------------------------------------------------------
Lahir: di Mojokerto, pada tanggal 15 â≠05 â≠1972, Agama: Islam; Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Perempuan, Pemegang KTP No.: 3374135505720006, beralamat: Jalan Puspanjolo Dalam, XI/17 A, RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat;--------------------------
Sebagai--------------------------------------------------------------PEMOHON I
2. SUYATMIN, SH.-----------------------------------------------------------------------------------
Lahir di: Sragen, pada tanggal: 16 Februari 1965, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia Jenis Kelamin: Laki â≠Laki, Pemegang KTP No.: 3374151602650001, Beralamat di Jalan Merdeka Utara I, Blok C, No. 1, RT.08 / RW.03, Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;--------------------------------------------------------
Sebagai----------------------------------------------------------------PEMOHON II
Dan untuk selanjutnya dalam perkara ini mohon kesemuanya untuk disebut sebagai--------------------------------------------PARA PEMOHON
1077 — 1182
1077 — 1182
Register : 09-06-2023 — Putus : 14-06-2023 — Upload : 12-07-2023
Putusan PN RUTENG Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rtg Tanggal 14 Juni 2023 — pemohon:
1.OKTAVIANI ROSMIYATI JEHAR
2.AKUNG WIHELMUS SIPRIANUS
152 — 102
152 — 102
Mengabulkan permohonan pencabutan Pra Peradilan Para Pemohon ;2. Menyatakan perkara pra peradilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Rtg yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 9 Juni 2023 berakhir dengan dicabut ;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ruteng untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara pidana yang sedang berjalan;4. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;
Register : 19-06-2017 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 24-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 11/Pid.Pra/2017/PN.KPG Tanggal 17 Juli 2017 — Pemohon:
DANIEL KITU
Termohon:
Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur sebagai Penyidik
205 — 105
205 — 105
Upload : 05-10-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/PID/2010 Ki Agus Indra Chafidz Akiel >< Kepolisian Negara Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat
88 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
88 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dokumen ini diunduh dari situs http://putusan.mahkamahagung.go.id dan bukanmerupakan salinan otentik putusan pengadilan.PUTUSANNo. 66 PK/PID/2010DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Pra Peradilan dalam peninjauan kembali telah memutuskansebagai berikut dalam perkara :KIAGUS INDRA CHAFIDZ AKIEL, bertempat tinggal di JI. KotaBaru. VI Nomor 16 Rt.06/08, Kel.
Putus : 13-01-2009 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1674K/PID/2008 Tanggal 13 Januari 2009 — ZULKARNAIN alias ENDEK bin KARIM ; Kepala Kejaksaan Agung RI cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan cq. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang
49 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-05-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 4/Pid.Pra.Peradilan/2017/PN Gto Tanggal 12 Mei 2017 — - APRIANTO
190 — 67
190 — 67
Tidak bisa;Ketika pelanggaran KUHAP tersebut dilakukan, apakah benar langkah 109ayat (1) KUHP yang ditempuh melalui langkah hukum Pra Peradilan?lyabenar, langkah hukum Pra Peradilan untuk menguji apakah benar adanyapelanggaran KUHAP sebagaimana dimaksud;Menurut pendapat Ahli apakah Slip penyetoran bank bisa menjadi alatbukti?
penolakannyatersebut Termohon telah mengajukan bukti suratsurat berupa fotokopibermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masingmasingdiberi tanda: T1 sampai dengan T18 namun tidak mengajukan saksisaksimaupun Ahli;Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksamasurat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti suratsuratdan Ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, makaselanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah yang telah dimohonkanoleh Pemohon pada Pra
Peradilan ini terbukti atau tidak, Pengadilan akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Perubahan Undangundang Dasar 1945 membawaperubahan yang sangat mendasar ke dalam kehidupan negara hukum(rechstaat) Indonesia, di antaranya adanya pengakuan hak asasi manusiayang lebih diperjelas dan dibedakan dengan hak warga negara.
Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalamperkara Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 23 April 2015 yang menyatakanbahwa penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan, merupakanObjek dari Pra Peradilan, dengan demikian Pengadilan Negeri Gorontaloberwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan dari Pemohon ;Menimbang, bahwa dalam petitum 2 (dua) permohonannya
Putus : 19-11-2015 — Upload : 22-04-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/PID/2015 Tanggal 19 Nopember 2015 — KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ.
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGARA BARAT, CQ.
DIREKTUR KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA NUSA TENGARA
BARAT, VS LUKMAN LADJONI, S.H.
124 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 08-05-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 5/Pid.Pra.Peradilan/2017/PN Gto Tanggal 8 Mei 2017 — - DARWIN KATILI
137 — 25
137 — 25
Register : 09-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 12/Pid.Pra/2017/PN Smg Tanggal 6 Nopember 2017 — ALBERT RIYADI SUWONO,SH.,M.Kn, ---Tempat/ tanggal lahir: Surabaya/ 02 Agustus 1985, Pekerjaan: Kurator, Pendidikan: Strata 2 (Magister Konotariatan), Kebangsaan: Indonesia, Alamat: Jl. Bukit Pakis Timur I Blok J No.22 Surabaya.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUNADI SUWONO LIEM,SH, ANNER MANGATUR SIANIPAR,SH,MH, BIMBOY FRENGKY HASUDUNGAN,SH.MH, JANAEK SITUMEANG,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017 dan Surat Kuasa Khusus No.037/AMS/SK/Pid./IX 2017 tanggal 27 September 2017, yang selanjutnya disebut sebagai ................................: P E M O H O N;
MELAWAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA R.I. Cq. KAPLODA JAWA TENGAH, Jabatan: Penyidik Polri, Alamat: Jl. Pahlawan No.1 Semarang.
Dalam hal ini diwakili oleh 1. AKBP WISMAWATI,SH.M.Si, 2. AKBP Dra. SUCI ROCHA.M.Hum, 3. IPDA TAUFAN HERIARSO berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/4568/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai .............................................................. : TERMOHON;
252 — 113
252 — 113
2015.Permintaan untuk menghentikan penyidikan oleh Pemohonpraperadilan bertentangan dengan pasal 80 KUHAP dan bukanmenjadi ranah praperadilan;dalil posita angka 6 juga harus dinyatakan ditolak karena tidakbenar, fakta putusan Hakim Praperadilan Nomor07/Pid.Prap/2017/PN Smg tanggal 2 Oktober 2017 amarhalam 35 dari 71 Putusan Nomor 12/Pid.Pra/2017/PN.Smgputusannya tidak berbunyi sebagaimana yang disebutkan olehPemohon melainkan berbunyi :Menyatakan tindakan penyidikan berupa : penyitan olehtermohon Pra
peradilan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 diKantor Polsek Sukomanunggal Polrestabes Surabaya terhadapbarang yang berupa 1 (satu) buah buku Asli buku LaporanPenilaian asset No.DS.006/LHD/GEAR/2016 tanggal 1Februari2016 yang dikeluarakan oleh KJPP GUNTUR, EKI, ANDRI &REKAN adalah tidak sah menurut hukum;Bahwa dalil posita Pemohon pada Il Legal Standing dan dasarhukum permohonan praperadilan angka 7 sampai dengan angka 10merupakan dalil yang harus diuji karena dalam mengajukanpraperadilan Pemohon
Dalam halPraperadilan yang diajukan berkaitan dengan prosedur dan misalnya kalahpenyidiknya itu praperadilan tidak mengadili tentang substansinya.Bahwa berkaiatan dengan sangkaan pemalsuan surat, maka prosedur untukmendapatkan surat palsu ini kemudian menjadi alat bukti, itulah yang menjadiobyek Pra Peradilan .Bahwa untuk penetapan seseorang menjadi tersangka minimal berdasarka 2(dua) alat bukti.Bahwa berdasarkan pasal 75 UU No.8 tahun 2010 tentang PPU penyidik yangsedang menyidangkan tindak pidana