Ditemukan 49 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 12/g/2016/ptun.mdo 12/g/2016/ptun.mtr 12/2016 12-g-2014 12-g-2015 12-g-2017 12-g-2018
Pengadilan PTUN PADANG TUN Pertanahan
Register : 13-06-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan PTUN PADANG Nomor 12-G-2016-PTUN-PDG
Tanggal 5 Desember 2016 — ALI UMAR LAWAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
79 — 23
  • 12-G-2016-PTUN-PDG
    PUTUS ANNOMOR : 12/G/2016/PTUNPDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa, telah memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:ALI UMAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempattinggal di Padang Toboh, Kenagarian Ulakan, Kecamatan UlakanTapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;Dalam hal ini berdasarkan surat
    ST, Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketadan Konfilik Pertanahan pada Kantor Pertanahan KabupatenHalaman 1 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUNPDG.Padang Pariaman:Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/PMH/2016/PTUNPDG, tanggal 14 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/PMH/2016/PTUNPDG, tanggal 26 Oktober 2016
    tentang PenunjukanMajelis Hakim) 222222 2 222 nen nn nnn nnn n nnn nen nee Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PENHPP/2016/PTUNPDG,tanggal 15 Juni 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan ; Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 12/PENHS/2016/PTUNPDGtanggal 9 Agustus 2016 tentang Hari Sidang; Telah membaca berkas perkara Nomor: 12/G/2016/PTUNPDG; Telah memeriksa suratsurat bukti dan keterangan saksisaksi yangMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9Juni 2016 yang didaftarkan di
    Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang pada tanggal 13 Juni 2016 dibawah register perkara Nomor: 12/G/2016/PTUNPDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 9 Agustus2016, telah mengemukakan halhal sebagai berikut: A.
    DASAR GUGATANHalaman 4 dari 33 halaman, Perkara No: 12/G/2016/PTUNPDG.Bahwa Penggugat ada mempunyai tanah pusaka tinggi yang dimiliki secaraturun temurun berupa lahan pertanian kering 2 (dua) bidang dan 1 (satu)bidang lahan basah/sawah yang terletak di padang Toboh Ulakan denganbalas Sepadan sebagal Berkut =sss
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Tender
Register : 14-09-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 225/B/2016/PT.TUN.SBY
Tanggal 25 Oktober 2016 — PT. SOPAN vs KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA I PADA SATUAN KEGIATAN PKSDA TAHUN ANGGARAN 2016
107 — 25
  • MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 12/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 27 Juni 2016 yang dimohonkan banding ; -------------------------------------------------------- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,-- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);--------------------------------------------------------------
    Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungandengan sengketa ini; === 22 one nnnTENTANG DUDUK PERKARA:Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkaraseperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 12/G/2016/P.TUN.MTR, tertanggal 27 Juni 2016 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:MENGADILIi;DALAM PENUNDAAN :=== Menolak Penundaan Pelaksanaan Obyek sengketa yang diajukan1010 160 aaaDALAM POKOK SENGKATA: moose 1.
    Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramSemarang Nomor: 12/G/2016/PTUN.MTR tanggal 27 Juni 2016 ;;Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding telah mengajukan KoniraMemori Banding tertanggal 7 September 2016 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 7 September 2016dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 7September 2016 yang meyatakan bahwa ; 2722222222Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim tidak melihatalat
    TUNSBY.ll Instruksi kepada peserta angka 27 Klarifikasi dan KomfirmasiPenawaran yang menyatakan 27.1 ; Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara surabaya memutus sebagaiKSC Se mmm mmm nn ntti nnn Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNo. 12/G/2016/PTUN.MTR tanggal 27 Juni 2016; Menolak seluruh gugatan Penggugat/Pemohon Banding; Menghukum Penggugat / Pemohon Banding untuk membayarseluruh biaya perkara yang timbul dari perkara
    ini ;Menimbang, bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram kepada para pihak yangbersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaramasingmasing tertanggal 01 Agustus 20163TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor 12/G/2016/PTUN.MTR, yang dimohon banding, diucapkanpada tanggal 27 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat/PembandingTergugat / Terbanding dan Kuasanya:;;Menimbang
    TUNSBY.untuk tingkat banding besarnya ditetapbkan sebagaimana tertuang dalam@UTIAM PUTOSEIN: WA ree re ieMengingat akan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang berkenaan danbersangkutan dengan perkara ini;00"MENGADILI Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor 12/G/2016/PTUN.MTR, tanggal 27 Juni 2016 yangdimohonkan
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Pertanahan
Register : 18-02-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 09-09-2016
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 12/G/2016/PTUN-PLG
Tanggal 2 Agustus 2016 — SALIM BIN ABU BAKAR; IPAN BIN SANPARJO VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
35 — 25
  • 12/G/2016/PTUN-PLG
    PUTUSANNomor : 12/G/2016/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan AcaraBiasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :SALIM BIN ABU BAKAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,Alamat : di Jalan Jenderal A. Yani, Lr.
    Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 12/PEN.MH/2016/PTUNPLG tanggal 19 Februari 2016 tentang PenunjukanMajelis Hakim;e Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang12/PEN.PP//2016/PTUNPLG, tanggal 19 Februari 2016 tentang PenetapanHari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; e Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang12/PEN.HS/2016/PTUNPLG, tanggal 22 Maret 2016 tentang PenetapanHari dan Tanggal Persidangan ; e Putusan Sela No. 12
    /G/2016/PTUNPLG; tanggal 19 April 2016; e Berkas perkara Nomor : 12/G/2016/PTUNPLG beserta seluruh lampiran yangterdapat didalamnya ; TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang tanggal 18 Februari 2016 dalam register perkara Nomor : 12/G/2016/PTUNPLG, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 22 MaretAdapun yang menjadi OBYEK GUGATAN / OBYEK SENGKETA,adalah :Sertipikat Hak
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Kepegawaian
Register : 19-09-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 230 / B / 2016 / PT.TUN.SBY
Tanggal 22 Nopember 2016 — LONI ROSNIWATI WAANG, ST. vs Bupati Alor
42 — 10
  • MENGADILI- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; ----------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12/G/2016/PTUN.KPG, tanggal 21 Juli 2016 yang dimohonkan banding ; - Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; --------------------------------
    /G/2016/PTUN.
    / G / 2016 / PTUN.
    / G/ 2016 / PTUN.
    Putusan No.230/B/2016/PTTUN.SBYPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus sengketatata usaha negara ini di Tingkat Banding, oleh karenanya putusan MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 12 / G / 2016 /PTUN.
    /G/2016/PTUN.KPG, tanggal 21 Juli 2016 yang dimohonkan banding ;Halaman 9 dari 11 hal.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 14-09-2016 — Putus : 25-10-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 223/B/2016/PT.TUN.SBY
Tanggal 25 Oktober 2016 — 1. DARU. dkk. vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN dan PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk dahulu bernama PT. SEMEN GRESIK (PERSERO) Tbk
89 — 45
  • MENGADILI - Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;--- - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 29 Juni 2016 yang dimohonkan banding; - Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -------
    Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :12/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 29 Juni 2016 ;3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 223/PENHS/2016/PT.TUN.SBYtanggal 25 Oktober 2016 tentang penetapan hari persidangan perkara ini4.
    10 Agustus 2016 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 11 Agustus 2016 dantelah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/Para Pembanding danTergugat Il Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan danPenyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY. padatanggal 11 Agustus 2016, yang pada pokoknya bahwa pertimbangan danPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar, olehkarena itu mohon agar Majelis Hakim Pengadilan
    Usaha Negara Surabaya kepada para pihak telah diberikesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara dengan SuratPemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY.tanggal 11 Agustus 2016. 5 220 noo nen nnn nen nnn non nnn nee neeTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY. diucapkan dalam sidang yangterobuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 dengan dihadiri olehKuasa Para Penggugat/Para
    Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding danKuasa Tergugat Il Intervensi/Terbanding5Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 29 Juni 2016, ParaPenggugat/Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal12 Juli 2016, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggangwaktu banding yang ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undangundang Nomor 5Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapatCiteriMal ; o nnn
    non nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nen ern nen nee cae one ene nee ceMenimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Bandingmemeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutanantara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,Nomor : 12/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 29 Juni 2016 yang dimohonkanbanding, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan,suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak, 4 (empat) orang saksi dari ParaHal 7 Putusan No. 223/B
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Perijinan
Register : 30-01-2017 — Putus : 01-03-2017 — Upload : 10-10-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 09/B/2017/PTTUN.MKS
Tanggal 1 Maret 2017 — PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (PERSEROAN), berkedudukan di Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 05 Tanggal 12 Mei 2014 diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 Tanggal 29 Desember 2015 oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H., yang diwakili oleh : Nama : BRIGADIR JENDERAL POLISI (PURN) Dr. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, S.H., M.H. ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (Perseroan) ; Tempat Tinggal : Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M. ; 2. FEBY MARANTA SUKATENDEL, S.H. ; 3. I GEDE NYOMAN MARTA ANTAREJA, S.H. ; 4. M. SUHERIAL AMIN, S.H. ; dan 5. M. SHOLIHUL HUDA, S.Sy. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PATRA M ZEN & PARTNERS, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A No. 12B, Bintaro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N : 1. GUBERNUR MALUKU UTARA, tempat Kedudukan di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 2. BURNAWAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 3. MUSTAFA HASAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 4. MOCHTAR BADIN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 5. MUHDI SOAMOLE, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 6. SOFYAN HADI, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan 7. SANI RAIS, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 835/795/G tertanggal 30 Mei 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1063/G tertanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum. dan ASEP YUSDI HIDAYAT, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SSAJ DAN ASSOCIATES, beralamat di jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88 Jakarta Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. PT. WANA KENCANA MINERAL, berkedudukan di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Berita Acara No. 100 Tanggal 17 Februari 2016 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., yang diwakili oleh : 1. Nama : HARUN NGADIMIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; 2. Nama : LEE KAH HIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. JOHNSON PANJAITAN, S.H. ; 2. LUCIANA LOVINDA, S.H. ; dan 3. SAIFUL ANAM S.H. ; Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B. 621 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 40/Kuasa J&P/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 067/D.WKM/JKT/IX/16 tertanggal 16 September 2016 memberikan kuasa kepada : 1. MARYOKO, S.H. ; 2. CHRISTIAN J. I. L. PANGGABEAN, S.H. ; 3. ANDIKA BHAYANGKARA, S.H. ; dan 4. CARLOS J. A. SAMBOH, S.H., M.H. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
613 — 126
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G/2016/PTUN.Abn. tanggal 8 Nopember 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----------------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;------------------------------
    /G//2016/PTUN.ABN. tanggal 08 November 2016 yang dimohonkan bandingbeserta suratsurat lainnya yang bertalian; TENTANG DUDUKNYASENGKETAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikan dalamPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/G./ 2016/PTUN.ABN.tanggal 08 November 2016 yang dimohonkan banding beserta suratsurat lainHal. 5 dari 29 Hal.
    Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.MksUU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa SuratKeputusan demikian bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehinggatidak bisa digugat kepengadilan; berdasarkan hal tersebut maka GugatanPenggugat dalam perkara ini haruslah ditolak karena bertentangan denganketentuan perundangundangan yang berlaku 5Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dalam putusannya Nomor : 12/G./ 2016/PTUN.ABN. tanggal 8Nopember
    Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.18.401.000, (Delapan Belas Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah) ;Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan TataUsaha Negara Ambon Nomor : 12/G./ 2016/PTUN.ABN.. tersebut diucapkandalam sidang yang terobuka untuk umum pada . tanggal 8 Nopember 2016 dengandihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat llIntervensi; 9 #25 22 2oe non nnn nnn en nnn nnn nn nee nnn nee ee nee cee eneeMenimbang, bahwa pihak
    /G/ 2016/PTUN.ABN. tanggal 8 Nopember2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan alatalat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan suratsurat lain sertaketentuanketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis HakimHal. 14 dari 29 Hal.
    Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :12/G/2016/PTUN.Abn. tanggal 8 Nopember 2016 yang dimohonkanKveaPACHII gy Teer Sis UT asec tet rst eter pects neemHal. 27 dari 29 Hal. Putusan Nomor : 09/B/2017/PT.TUN.Mks3.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 08 /B/2017/PT.TUN-SBY
Tanggal 9 Februari 2017 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR vs KADEK IMAWATI SH
45 — 24
  • M E N G A D I L I Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; ----------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor. 12/G/2016/PTUN.DPS tanggal 18 Oktober 2016 yang dimohonkan banding ; ----------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor.12/G/2016/PTUN.DPS tanggal 18 Oktober 2016 beserta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belahTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alin dan menerima kejadian kejadian duduksengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar Nomor. 12/G/2016/PTUN.DPS tanggal 18 Oktober 2016 yangamarnya berbunyi sebagai berikut ; eeneceeenenenenee nen
    /G/2016/PTUN.DPS tertanggal 24 Oktober2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihakPenggugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Bandingtertanggal 26 Oktober 2016 ; 5 59222 0+Putusan Nomor. 08/B/2017/PT.TUN.SBY halaman 4Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukanMemori Banding tertanggal 2 Nopember 2016 yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 8 Nopember 2016sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding dan Memori
    /G/2016/PTUN.DPS, sertamemperhatikan alat alat bukti yang diajukan oleh keduabelah pihak yangbersengketa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding berpendapatbahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan alasandan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diambil alin menjadialasan alasan dan pertimbangan pertimbangan hukum Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara inidalam tingkat
    banding ; =2 22 nnn nnnMenimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Tergugat /Pembanding tersebut tidak memuat hal hal yang baru yang dapatmelemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, sehinggaPaililan UUK Cl KESAMIPINGKAN 5 ~~~~== = =n mann nn nnn nnnPutusan Nomor. 08/B/2017/PT.TUN.SBY halaman 6Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatasmaka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor.12/G/2016/PTUN.DPS tanggal 18 Oktober 2016 tersebut haruslahdikuatkan
    Undang Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,beserta peraturan perundang undangan yang berhubungan denganperkara ini ; = == =MENGADILIe Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; e Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor.12/G/2016/PTUN.DPS tanggal 18 Oktober 2016 yang dimohonkane Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkansebesar Rp. 250.000, ( dua ratus
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 21-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 13-03-2017
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 158/B/2016/PT.TUN.MKS
Tanggal 24 Januari 2017 — HERLINA, Dkk. (Para P) Vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOLAKA (T), II. ABDUL HALIM (T II Intv)
47 — 15
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 12/G/2016/PTUN.Kdi. tanggal 5 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan amar putusan; -------------------------------DALAM EKSEPSI ; --------------------------------------------------------------------------------- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat/Terbanding danTergugat II Intervensi/Terbanding tersebut; ---------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : ----------------------
    Berkas perkara banding yang di dalamnya berisi kelengkapan suratsuratyang berkaitan sebagaimana tersebut dalam bundel A dan bundel B sertasurat Surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduksengketa seperti terurai dalam putusan Nomor : 12/G/2016/PTUN.Kdi tanggal 5September 2016, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : Hal 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor : 158/B/2016/PT.TUN.MKSMENGADILI:1.
    Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam sengketa inisejumlah Rp.7.275.000, (Tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribuPUB M1) j+sseetse sie ners screenees seeMenimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama PengadilanTata Usaha Negara Kendari Nomor : 12/G/2016/PTUN.kKdi. tersebut diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 September 2016 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Pembanding, Kuasa HukumTergugat/Terbanding dan Kuasa HukumTergugat Il Intervensi
    Putusan Nomor : 158/B/2016/PT.TUN.MKSberkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusanPengadilan Tata Usaha Negara KendariNomor : 12/G./2016/PTUN.Kdi.tertanggal5 September 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita AcaraPersidangan, alatalat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara ,danMemori Banding dari Para Penggugat/Pembanding , Kontra Memori Banding dariTergugat Il Intervensi/Terbanding dan suratsurat lain serta ketentuanketentuanhukum yang terkait dengan perkara
    Dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari Nomor: 12/G/2016/PTUN.Kdi tanggal 5 September 2016 yangdimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ditingkat banding denganperbaikan pada amar putusan; 20022 noo nnn nn rnn nee nennMenimbang, bahwa meskipun pertimbangan hukum putusan PengadilanTata Usaha Negara Kendari telah dikuatkan akan tetapi karena pada amarputusannya tidak memuat amar tentang eksepsi dan amar tentang pokok perkaramaka pada putusan tingkat banding ini diperbaiki
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor:12/G/2016/PTUN.Kdi. tanggal 5 September 2016 yang dimohonkanbanding tersebut dengan perbaikan amar putusan; DALAM EKSEPS ; 22222 222 ono nnn nnn rnncnn nnn nnn nce nee nee Menyatakan menerima eksepsi Tergugat/Terbanding danTergugat IlIntervensi/Terbanding tersebut; DALAM POKOK PERKARA : 200 22 2n oon nnn once ncn cnn nee nee cece1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak diterima; 2.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 20-12-2016 — Putus : 07-03-2017 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 352/B/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 7 Maret 2017 — Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA CILEGON Diwakili Oleh : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA CILEGON
Terbanding/Penggugat : PT. GRIYA SINAR PERAK
101 — 22

  • MENGADILI:

    • Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan Tergugat II Intervensi 13/Pembanding;
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 12/G/2016/PTUN-SRG tanggal 10 Oktober 2016 yang dimohonkan banding ;
    • Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 4 sampai dengan Tergugat II Intervensi 13/Pembanding untuk membayar
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 07-10-2016 — Putus : 20-12-2016 — Upload : 02-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 171/B/2016/PT.TUN.MDN
Tanggal 20 Desember 2016 — Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG Diwakili Oleh : RANI ARVITA, SH., MH
Terbanding/Penggugat : SALIM BIN ABUBAKAR
Terbanding/Penggugat II Intervensi I : IPAN BIN SANPARJO
29 — 22

  • M E N G A D I L I

    • Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;

    - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Nomor: 12/G/2016/PTUN-PLG., tanggal 02 Agustus 2016 yang dimohonkan banding;

    - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk

    ., tanggal 25 Oktober 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketaini;2.Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNomor: 12/G/2016/PTUNPLG., tanggal 02 Agustus 2016;3. Berkas perkara, suratsurat bukti dan saksisaksi yang diajukan olehpara pihak dan suratsurat yang berkenaan dengan perkara ini;4.
    ., padahari Selasa, tanggal 13 Desember 2016;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang teruraidalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,Nomor: 12/G/2016/PTUNPLG., tanggal 02 Desember 2016 yang amarselengkapnya sebagai berikut;Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan No. 171/B/2016/PT.TUNMDNFormul02/PROKSI01/KIMMENGADILI .
    /G/2016/PTUNPLG., yang ditandatangani oleh KuasaTergugat/Pembanding yang bernama Dr.
    telah mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 20 September 2016 dan 22 September2016 dengan surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal21 September 2016 dan 22 September 2016 yang diterima diPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 21September 2016 dan 22 September 2016 serta telah diberitahukankepada Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan danPenyerahan Kontra Memori Banding, Nomor: 12/G/2016/PTUNPLG.
    , bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang, Nomor: 12/G/2016/PTUNPLG., diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 02Agustus 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbading,dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Penggugat Intervensi/Terbanding danKuasa Tergugat/Pembanding;Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undangundang Nomor: 5Tahun 1986 menyebutkan:Permohonan Pemeriksaan Banding diajukan secara tertulis olehPemohon atau Kuasanya yang khusus dikuasakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 14-03-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG VS I. SALIM BIN ABU BAKAR., II. IPAN BIN SANPARJO;
28 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk itu mohonkiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaktidaknyamenyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/2016/PTUNPLG, tanggal 2 Agustus 2016 yang amarnya sebagai berikut:. Dalam Eksepsi:Menolak Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Mengadili (KompetensiAbsolut);ll.
    /G/2016/PTUN.PLG yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
    /G/2016/PTUN.PLG.
    /G/2016/PTUN.PLG antaralain:1.
    Putusan Nomor 174 K/TUN/2017putusan tersebut setidaknya dapat menjadi referensi atau rujukan bagiMajelis Hakim Tingkat Pertama untuk mempertimbangkan gugatanPenggugat dalam perkara No. 12/G/2016/PTUN.PLG ini.Hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum antara lain:1.
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 17-09-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 34/G/2018/PTUN.PDG
Tanggal 4 Maret 2019 — Penggugat:
ALI UMAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Intervensi:
1.SYAMSUL BAHRI
2.ASMAR JAYA
3.SUARDI
4.SARIANI
109 — 21
  • /G/2016/PTUNPDG, dengan objek sengketa adalah SuratNomor 250/600.13/IV/2016 tertanggal 28 April 2016, yang dikeluarkanoleh Tergugat ; Bahwa sewaktu persidangan di Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang perkara No.12/G/2016/PTUNPDG tersebut, Penggugatmendapatkan informasi dan bukti dari Tergugat, dimana Tergugattelah menerbitkan peta bidang baru diatas Peta Bidang tanahNo.183/Kab/2001, tertanggal 20 September 2001,dengan luas 6.450M2 atas nama Ali Umar (Penggugat) yaitu peta bidang tanahNo.513/2014, tanggal
    /G/2016/PTUNPDG.
    Bahwa berdasarkan surat yang diterbitkan tanggal 26 April 2016Nomor : 250/600.13/IV/2016 prihal : Sanggahan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Padang Pariaman dijadikan oleh Penggugatobjek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdaftardengan Nomor : 12/G/2016/PTUN.PDGh.
    Putusan PTUN Nomor: 12/G/2016/PTUN.PDG tanggal 1 Desember2016 dengan amar : Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 394.000, (tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah );i.
    /G/2016/PTUNPDG, dengan objek sengketa adalah SuratNomor 250/600.13/IV/2016 tertanggal 28 April 2016, yang dikeluarkanoleh tergugat;19.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 22-11-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 919 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — DARNO VS PT KURNIA TUNGGAL NUGRAHA
32 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 919 K/Pdt.SusPHI/2016Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi cqMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadilil perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jambi telah memberi Putusan Nomor 12/G/2016/PHI.Jmb.tanggal 27 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2.
    Bahwa benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Janbi yang memeriksa perkara a quoNomor 12/G/2016/PHI. Jmb. tanggal 27 Juli 2016 di mana dalam putusannyapada halaman 14 alinea pertama;Menimbang, oleh karena gugatan pokok Penggugat dibantah oleh Tergugat,maka dengsn memperhatian ketentuan Pasal 283 RBg/163 HIR juncto pasal1865 KUH Perdata kepada Penggugat dibebani kewajiban untukmermbuktikan dalildalil gugatannya;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 14-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — KOMBES POL. Dr. Drs. SYAFIIN, SH.,MM VS I. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI., II. SEKRETARIS MILITER PRESIDEN;
74 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /G/2016/PTUNJKT,tanggal 7 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:.
    /G/2016/PTUNJKT., yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
    No.12/G/2016/PTUN.JKT tanggal 7 Juni 2016, dimana Judex Facti PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah tidak memberikan pertimbanganyang cukup (onvoldoende gemotiveerd) dan dalam hal ini Judex Factihanya membenarkan dan mengambil alin pertimbangan Judex FactiPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Reg. No. 12/G/2016/PTUN.JKT. tanggal 7 Juni2016;1.
    No. 12/G/2016/PTUN.JKT.tanggal 7 Juni 2016, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkanbanding a quo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Lelang
Register : 19-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 K/TUN/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — PT. SOPAN VS KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA PELAKSANAAN JARINGAN SUMBER AIR NUSA TENGGARA I PADA SATUAN KEGIATAN PKSDA TAHUN ANGGARAN 2016;
107 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 25 Oktober 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal O09 November 2016, kemudianterhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 23 November 2016, sebagaimana ternyata dalam AktaPermohonan Kasasi Nomor 12/G/2016/PTUN.MTR yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Mataram.
    Penggugat/Pembanding tetap pada alasan upaya hukum.Bahwa Penggugat/Pembanding dalam usaha mencari kebenaran dankepastian hukum serta keadilan, tetap berpegang atas surat gugatan yangterdaftar dengan Nomor 12/G/2016/PTUN.MTR dan Memori Banding tanggal 25Agustus 2016.Bahwa atas putusan banding, maka Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi menanggapi pertimbangan hukum Majelis Hakim banding yaitu antaralain:Pada pertimbangan halaman 7 alinea 1 baris ke 2 yang menyatakan ... bahwasecara substansial penerbitan
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 06-09-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 28-11-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 25/P/FP/2016/PTUN.JBI.
Tanggal 6 Oktober 2016 — PT. BANGUN ENERGY INDONESIA Vs. BUPATI BATANG HARI
216 — 139
  • /G/2016/PTUN.JBI, tanggal 7 April 2016, membebankan kewajiban kepada Tergugat(Bupati Batanghari) untuk mencabut SK Bupati Batanghari Nomor 600 Tahun2012 Tentang Penetapan Status RuasRuas Jalan Sebagai Jalan KabupatenDalam Kabupaten Batanghari di nomor ruas lama 097 dan nomor ruas baru046, panjang ruas 19,600 KM, lebar ruas 4,00 Meter (bukti P3, bukti T1)3.30 Menimbang, bahwa berdasarkan tanggapan permohonan dari Termohontersebut diatas, Pengadilan menemukan permasalahan hukum berupa apakahTermohon
    /G/2016/PTUN.JBI, tanggal 7 April 2016 (buktiT2)?
    /G/2016/PTUN.JBI, tanggal 7 April 2016 itu?
    ;3.32 Menimbang, bahwa untuk mendekati dan menjawab isu hukum sentraldiatas, Pengadilan akan menderivasi lagi isu hukum sentral tersebut menjadi :pertama apakah ruas jalan Desa Rantau GedangDesa Koto Boyo, KecamatanMersam, Kabupaten Batanghari (bukti P6, bukti T1) yang telah dibatalkan melaluiPutusan Nomor 12/G/2016/PTUN.JBI, tanggal 7 April 2016 serta merta fungsinyaberubah menjadi jalan khusus milik PT BBB (Berlian Berkat Batanghari) d/hPT TLS (Tunjuk Langit Sejahtera)?
    /G/2016/ PTUN.JBI, tanggal 7 April 2016 itu?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 24-10-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 PK/TUN/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — DARU, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TUBAN., II. PT. SEMEN INDONESIA (PERSERO), TBK dahulu PT. SEMEN GRESIK (PERSERO), TBK;
80 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ex aequo etbono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat IlIntervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalildalilsebagai berikut:Eksepsi dari Tergugat:Eksepsi Absolut:Bahwa sebelum Tergugat menanggapi seluruh dalildalil Para Penggugat didalam Pokok Perkara maka saat ini terlebin dahulu Tergugat menyampaikankeberatan Penggugat (eksepsi) terhadap kompetensi absolut dari PengadilanTata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa, mengadili, dan memutusPerkara Nomor : 12
    /G/2016/PTUN.SBY di Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya.
    Berdasarkan hal tersebut di atas, maka secara hukum Surat KeputusanTUN Objek Sengketa bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yangbersifat final sehingga sudah selayaknya gugatan Para Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pemeriksa PerkaraYang Terhormat;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor 12/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 29 Juni 2016 adalah sebagaiberikut:Dalam Penundaan: Menolak permohonan penundaan Para Penggugat atas objek sengketa;Halaman
    Usaha NegaraSurabaya Nomor 223/B/2016/PT.TUN.SBY. tanggal 25 Oktober 2016diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 17November 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/ParaPenggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khususpada tanggal 3 Agustus 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali secaratertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal7 Agustus 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan PeninjauanKembali Nomor 12
    /G/2016/PTUN.SBY.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
134 — 81
  • . : 12/G/2016/PTUN.DPSPADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (TUN) DENPASAR ATASPERMOHONAN INTERVENS! DARI PARA AHLI WARIS IDA BASGUSGEDE ARDANA dan IDA AYU NYOMAN SRI LAKSMI, OLEH MAJELISHAKIM PATUT untuk DITOLAK.
    /G/2016/PTUN.DPS oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Denpasar.13.
    Denpasar No. 12/G/2016/PTUN.DPStertanggal 18 Oktober 2016 dalam pertimbangan hukumnya danPutusannya dengan amar antara lainnya menyatakan : Bahwaterkait permohonan INTERVENSI dari PARA AHLIWARIS IDA BAGUS GEDE ARDANA dan IDA AYU NYOMANSRI LAKSMI, oleh Majelis Hakim telah memutuskan dalamPUTUSAN SELA No. : 12/G/2016/PTUN.DPS yang padapokoknya Majelis Hakim MENOLAK PERMOHONANINTERVENSI dari PARA AHLI WARIS IDA BASGUS GEDEARDANA dan IDA AYU NYOMAN SRI LAKSMI denganHalaman 183 dari 358 Putusan Nomor
    /G/2016/PTUN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 07-08-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 23-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 411 K/TUN/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — KOMBES POL. Dr. Drs. SYAFIIN, SH.,MM.,MH VS MENTERI SEKRETARIS NEGARA RI;
91 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa terhadap suratsurat keputusan tersebut (b s/d), yangmerupakan penetapan badan dan pejabat tata usaha negara yangmerupakan penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual, danfinal serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat telah diajukangugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh Penggugatyang terdaftar di bawah Register Nomor 12/G/2016/PTUN.JKT yangdidaftarkan pada tanggal 21 Januari 2016 dan saat ini pemeriksaanpersidangan dalam tahap kesimpulan;10.
    ,M.H., dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di LingkunganSekretariat Militer Presiden;5) Bahwa suratsurat KTUN yang diterbitkan oleh Kapolri dan SekretarisMiliter a quo telah diterbitkan dengan melampaui kewenangan danbertentangan dengan undangundang dan oleh karenanya Penggugattelah menggugat KTUN a quo di Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta yang terdaftar di bawah Register Nomor 12/G/2016/PTUN.JKT.
    Syafiin, S.H., M.M., M.H., dari Jabatan Pimpinan TinggiPratama di Lingkungan Sekretariat Militer Presiden sebelum perkarayang terdaftar di bawah Register Nomor 12/G/2016/PTUN.JKT yangdidaftarkan pada tanggal 21 Januari 2016 diputus oleh PTUN atauseharusnya menunggu diputusnya perkara a quo;11.
    /G/2016/ PTUNJKT yangdidaftarkan pada tanggal 21 Januari 2016.
    ,M.H., dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diLingkungan Sekretariat Militer Presiden ditunda pelaksanaannya sampaidiputusnya perkara yang terdaftar di bawah Register Nomor 12/G/2016/PTUN.JKT yang didaftarkan pada tanggal 21 Januari 2016 agar tidakmenimbulkan kerugian lebih lanjut bagi Penggugat;Halaman 30 dari 72 Halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 08-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 K/TUN/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR VS KADEK IMAWATI, SH;
62 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 302 K/TUN/201721 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat, denganperantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2802/Sk51.71/VII/2016, tanggal 26 Juli 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisanpada tanggal 30 Maret 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta PermohonanKasasi Nomor 12/G/2016/PTUN.Dps, yang dibuat oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Denpasar.
    Putusan Nomor 302 K/TUN/201713 September 2016 dan Kesimpulan tanggal 12 Oktober 2016 serta MemoriBanding tanggal 2 November 2016;Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pembanding/semula Tergugat sangatkeberatan atas pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Denpasar Nomor 12/G/2016/PTUN.Dps tanggal 18 Oktober2016 dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor 08/B/2017/PT.TUN.SBY tanggal 9 Februari 2017, di mana MajelisHakim tingkat Banding telah salah dan keliru di
    Putusan Nomor 302 K/TUN/2017pertimbangan untuk diajukannya Memori Kasasi atas putusan PengadilanTata Usaha Negara Denpasar tanggal 18 Oktober 2016, Perkara Nomor12/G/2016/PTUN.Dps adalah karena tidak dipertimbangkannya buktibuktitertulis dan juga bantahanbantahan yang disampaikan oleh PemohonKasasi/semula Pembanding/semula Tergugat;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalampertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara DenpasarNomor 12/G/2016/PTUN.Dps tanggal 18 Oktober