/2017 tanggal6 Maret 2017 Perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajakHalaman 1 dari 8 halaman.

TergugatNomor KEP 00337/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 danmembatalkan Keputusan a quo serta Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor00995/107/14/007/15 tanggal 2 Desember 2015, atas nama PT.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00337/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret2017 dan membatalkan Keputusan a quo serta Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1460/B/PK/Pjk/2018Agustus 2014 Nomor 00995/107/14/007/15 tanggal 2Desember2015, atas nama PT.

/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan membatalkanKeputusan a quo serta Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor00995/107/14/007/15 tanggal 2 Desember 2015, atas nama Penggugat,NPWP : 01.350.190.3007.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.

Putusan Nomor 1460/B/PK/Pjk/2018Termohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00337/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan membatalkan Keputusan a quoserta Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor 00995/107/14/007/15 tanggal 2Desember 2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan

Putusan Nomor 1884/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Kesimpulan dan UsulBahwa Penggugat mohon keadilan dengan mengajukan Gugatanterhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP00357/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10 Maret 2017 Perihal Pembatalan Ketetapan PajakAtas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Kedua Wajib Pajak;Bahwa dengan menyimpulkan bahwa alasan Tergugat sebagaimanatelan

Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00357/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00601/107/13/007/15 tanggal 10 Desember 2015 Masa PajakHalaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00357/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10 Maret 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00601/107/13/007/15 tanggal 10 Desember 2015yang dibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00061/NKEB/WPJ.20/KP.07/2016 tanggal 23 September2016 atas nama PT Borneo Indah Marjaya

Putusan Nomor 1884/B/PK/Pjk/2018Nomor KEP00357/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor 00601/107/13/007/15 tanggal10 Desember 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanTergugat Nomor KEP00061/NKEB/WPJ.20/KP.07/2016 tanggal 23September 2016, atas nama Penggugat

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) atas Keputusan Tergugat (Ssekarang PemohonPeninjauan Kembali) Nomor KEP00357/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karena PermohonanWajid Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil

Putusan Nomor 41 P/HUM/2017Bahwa dalil kerugian yang setidaktidaknya bersifat potensial,sebagaimana dikemukakan Pemohon pada Bagian II KedudukanHukum (Legal Standing) angka 2, belum disertai penalaran yang wajaratau alasanalasan yang dapat memastikan kerugian dimaksud pastiakan terjadi dengan diberlakukannya Permenristekdikti 20/2017,sehingga sulit memastikan apakah dengan berlakunyaPermenristekdikti 20/2017 Pemohon secara pasti akan menderitakerugian;Pemohon juga tak mampu menjelaskan hubungan sebab

akibat (causaverband) di antara keberadaan Permenristekdikti 20/2017 denganpotensi kerugian yang akan dialami Pemohon.

Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan serta materimuatan Permenristekdikti 20/2017 bertentangan dengan Pasal 3 hurufb, d, dan huru e dan Pasal 6 huruf b UndangUndang Nomor 12 Tahun2012 tentang Pendidikan Tinggi, dengan alasan bahwaPermenristekdikti 20/2017:a. bersifat diskriminatif;b. berlaku surut/retroaktif; danc. bertentangan dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37Tahun 2009 tentang Dosen;Permenristekdikti 20/2017 tidak bersifat diskriminatif;12.13.14.Bahwa

SedangkanPermenristekdikti 20/2017 diberlakukan mulai tanggal 27 Januari 2017,sehingga waktu dari pemberlakuan Permenristekdikti 20/2017 denganevaluasi pertama kali kurang lebih 11 (sebelas) bulan;Bahwa persyaratan karya ilmiah yang harus dipublikasikan dalam jurnalnasional atau jurnal internasional, bukan merupakan persyaratan yangmudah dipenuhi oleh seorang dosen dalam waktu singkat.

Bahwa dalam Permohonan a quo khususnya Bagian III AlasanalasanHukum angka 11 dan 12, Pemohon mendalilkan bahwa pemberhentiansementara tunjangan kehormatan bagi profesor yang diatur dalam Pasal9 Permenristekdikti 20/2017 bertentangan dengan Pasal 10 PeraturanPemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, yang selanjutnyadisebut PP Dosen (Lampiran Il). Bahwa sejatinya Pasal 9Permenristekdikti 20/2017 tidak bertentangan dengan Pasal 10 PPDosen;24.

/2017 tanggal02 Maret 2017, Perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanHalaman 1 dari 8 halaman.

Tergugat NomorKEP00314/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 2 Maret 2017 dan membatalkanKeputusan a quo serta Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00961/107/14/007/15tanggal 30 November 2015, atas nama PT.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00314/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 2 Maret2017 dan membatalkan Keputusan a quo serta Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2014 Nomor: 00961/107/14/007/15 tanggal 30 NovemberHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1461/B/PK/Pjk/20182015, atas nama PT. Gunung Sejahtera Dua Indah, NPWP:01.353.301.3007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya BlokOR.

/2017 tanggal 2 Maret 2017 danmembatalkan Keputusan a quo serta Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor00961/107/14/007/15 tanggal 30 November 2015, atas nama Penggugat,NPWP : 01.353.301.3007.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.

Putusan Nomor 1461/B/PK/Pjk/2018WPJ.20/2017 tanggal 2 Maret 2017 dan membatalkan Keputusan a quoserta Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor 00961/107/14/007/15 tanggal 30November 2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00216/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 31 Januari 2017 perihalPenghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor01172/107/14/007/15 tanggal 23 Desember 2015 Masa PajakJanuari 2014, dan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 01172/107/14/007/15tanggal 23 Desember 2015 Masa Pajak Januari 2014 atas

/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor01172/107/14/007/15 tanggal 23 Desember 2015 Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama Penggugat, NPWP 02.110.231.4007.000, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dan membatalkan Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00216/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014Nomor 01172/107/14/007/15 tanggal 23 Desember 2015 KarenaPermohonan Wajib Pajak, oleh Majelis

/2017, tanggal 10Maret 2017, perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakHalaman 1 dari 8 halaman.

Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00360/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01029/107/14/007/15 tanggal 10 Desember 2015 yangdibetulkan melalui Keputusan Tergugat Nomor: KEP00063/NKEB/WPJ.20/KP.07/2016 tanggal 23 September 2016 atas nama: PTBorneo Indah Marjaya, NPWP 01.760.732.6007.000

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00360/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10 Maret 2017Halaman 3 dari 8 halaman.

/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor: 01029/107/14/007/15 tanggal10 Desember 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanHalaman 4 dari 8 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) atas Keputusan Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) Nomor: KEPO0360/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil

Putusan Nomor 2386/B/PK/Pjk/2018 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohonkeadilan dengan mengajukan gugatan terhadap Surat KeputusanTergugat Nomor KEP00412/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 April 2017perihal Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan KeduaWajib Pajak; Bahwa dengan menyimpulkan bahwa alasan Tergugat sebagaimanatelan Penggugat uraikan tersebut di atas tidak sesuai dengan substansidari ketentuan yang diatur

dalam Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor PER24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Dirjen Pajak Nomor PER17/PJ/2014, tentang Bentuk,Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur PemberitahuanDalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian,dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, maka Penggugat mengusulkankepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar Surat Keputusan TergugatNomor KEP00412/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 April 2017, perihalPembatalan Ketetapan Pajak

atas Surat Tagihan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf C karena Permohonan Wajib Pajak, dapatdibatalkan demi hukum:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 8 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89019/PP/M.XXA/99/2017, tanggal 21 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMenolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00412/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal

Putusan Nomor 2386/B/PK/Pjk/20183..2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00412/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 April 2017 perihalPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak atas Surat tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 01009/107/14/007/15 tanggal 4 Desember2015 atas nama PTI Agro Nusa Abadi, NPWP02.312.885.3007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya BlokOR1, Kawasan Industri Pulogadung

Putusan Nomor 2386/B/PK/Pjk/2018tanggal 4 Desember 2015, Masa Pajak Januari 2014, atas nama Penggugat,NPWP: 02.312.885.3007.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00412/NKEB/WPJ.20/2017, tanggal 6 April

Putusan Nomor 1516/B/PK/Pjk/2018PER24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanDirjen Pajak Nomor PER17/PJ/2014, tentang Bentuk, Ukuran, Tata CaraPengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan,Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara PembatalanFaktur Pajak, maka Penggugat mengusulkan kepada Majelis HakimPengadilan Pajak agar Surat Keputusan Tergugat NomorKEP00334/NKEB/WP4J.20/2017 tanggal 6 Maret 2017, perihalPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat

Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Kedua Wajib Pajak, dapatdibatalkan demi hukum;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 17 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87650/PP/M.VB/99/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP00334/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00334/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret2017 dan membatalkan Keputusan a quo serta Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJanuari 2014 Nomor: 01000/107/14/007/15 tanggal 2 Desember2015, atas nama PT. Gunung Sejahtera Dua Indah, NPWP:01.353.301.3007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya BlokOR.

/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan membatalkanKeputusan a quo serta Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor: 01000/107/14/007/15tanggal 2 Desember 2015, atas nama Penggugat, NPWP:01.350.190.3007.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan TermohonPeninjauan Kembali dan dibatalkannya Keputusan PemohonPeninjauan Kembali atas Surat Keputusan Pemohon PeninjauanKembali Nomor: KEP00334/NKEB/WPJ.20/2017, tanggal 6 Maret2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 01000

uraikantersebut tidak sesuai dengan substansi dari ketentuan yang diatur dalamPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER24/PJ/2012 sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Pajak NomorPER17/PJ/2014, tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan,Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulanatau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, makaPenggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar SuratKeputusan Tergugat Nomor KEP00355/NKEB/WPJ.20

/2017 tanggal 10Maret 2017, perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Kedua WajibPajak, dapat dibatalkan demi hukum;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 18 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT89345/PP/M.XA/99/2017, tanggal 27 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat

terhadap Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00355/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakdan membatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 00596/107/13/007/15 tanggal 10 Desember 2015 yangdibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00062/NKEB/WPJ.20/KP.07/2016 tanggal 23 September 2016 atasnama: PT Borneo Indah Marjaya

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00355/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10 Maret 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00596/107/13/007/15 tanggal 10 Desember 2015Halaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2095/B/PK/Pjk/2018a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) atas Keputusan Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) Nomor: KEP00355/NKEB/WPJ.20/2017, tanggal10 Maret 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah

atas tidak sesuai dengan substansi dariketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanDirjen Pajak Nomor PER17/PJ/2014, tentang Bentuk, Ukuran, Tata CaraPengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan,Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara PembatalanFaktur Pajak, maka Penggugat mengusulkan kepada Majelis HakimPengadilan Pajak agar Surat Keputusan Tergugat NomorKEP00335/NKEB/WPJ.20

TergugatNomor: KEP00335/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 danmembatalkan Keputusan a quo serta Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor01002/107/14/007/15 tanggal 2 Desember 2015, atas nama PT GunungSejahtera Puti Pesona, NPWP 01.350.190.3007.000, beralamat di JalanPulo Ayang Raya Blok OR.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00335/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal6 Maret 2017 dan membatalkan Keputusan a quo serta SuratTagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2014 Nomor 01002/107/14/007/15 tanggal 2Halaman 3 dari 8 halaman.

/2017 tanggal 6 Maret 2017dan membatalkan Keputusan a quo serta Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014 Nomor01002/107/14/007/15 tanggal 2 Desember 2015, atas nama Penggugat,NPWP 01.350.190.3007.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00335/NKEBIWPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan membatalkan Keputusan a quoserta Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai BarangHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2206/B/PK/Pjk/2018berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengusulkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajakagar Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor:KEP00261/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 14 Februari 2017, perihalPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Kedua Wajib Pajak, dapatdibatalkan demi hukum;Menimbang, bahwa atas gugatan

tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 12 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut89813/PP/M.XXB/99/2017, tanggal 7 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMenyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00261/NKEB/WP4J.20/2017 tanggal 14Februari 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Masa Pajak Oktober 2013 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)

Dengan mengadili sendiri:3.1 Menerima permohonan gugat Pemohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat);3.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00261/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 14 Februari 2017 perihalPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00518/107/13/007/15 tanggal 26November 2015 Masa Pajak Oktober 2013 atas nama PT.

/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Masa PajakOktober 2013 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c, atas nama Penggugat,NPWP: 01.322.966.1.007.000, adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, denganpertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) Nomor: KEP00261/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 14Februari 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Masa Pajak Oktober 2013 Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil

Putusan Nomor 3268/B/PK/Pjk/2018Peninjauan Kembali dengan petitum gugatan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Bahwa Penggugat mohon keadilan dengan mengajukan Gugatanterhadap Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak NomorKEP00327/NKEB/WP4J.20/2017 tanggal 6 Maret 2017.

sesuai dengan substansidari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanDirjen Pajak Nomor PER17/PJ/2014, tentang Bentuk, Ukuran, Tata CaraPengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan,Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara PembatalanFaktur Pajak, maka Penggugat mengusulkan kepada Majelis HakimPengadilan Pajak agar Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak NomorKEP00327/NKEB/ WPJ.20

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00327/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratTagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena PermohonanWajib Pajak atas nama : PT Persada Dinamika Lestari, NPWP02.313.056.0007.000, beralamat di JI.

/2017 tanggal 6 Maret 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 3268/B/PK/Pjk/2018Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak, atas namaPenggugat, NPWP 02.313.056.0007.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00327/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017, tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat

Membatalkan Keputusan Tergugat NomorKEP00380/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 15 Maret 2017;2. Mengabulkan permohonan pembatalan surat ketetapan pajakPenggugat dalam suratnya nomor 01/Dir/I/2013 tanggal 31 Januari 2013;Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2536/B/PK/Pjk/20183.

Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Nomor 00027/206/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011 TahunPajak 2008;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 8 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88505/PP/M.VIB/99/2017, tanggal 9 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00380/NKEB/WPJ.20

/2017 tanggal15 Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2008 Nomor 00027/206/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf D karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor00027/206/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011, atas nama PT Dian Rakyat,NPWP: 01.305.788.0007.000, beralamat di Jalan Rawa Girang Nomor 8Kawasan Industri

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00380/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008Nomor 00027/206/08/007/11 tanggal 12 Januari 2011Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf D karena PermohonanWajid Pajak, atas nama: PT Dian Rakyat, NPWP:01.305.788.0007.000, beralamat di Jalan Rawa Girang Nomor 8Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, adalahtelah sesuai dengan ketentuan

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap SuratKeputusan Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor :KEP00380/NKEB/ WPJ.20/2017 tanggal 15 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor :Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2199/B/PK/Pjk/2019memutuskan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP77/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 24 Februari 2017 termasuk membatalkanSKPKB PPN masa Pajak Agustus 2013 sehingga PPN menjadi 0 (Nol/Nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113059.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018, tanggal 13 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP77/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 24Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2013 Nomor: 00011/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atasnama: PT.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP77/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor:0001 1/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama: PT AlngitRaya, NPWP: 02.313.153.5004.000;4.

Mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali PutusanPengadilan Pajak Nomor PUT113059.16/2013/PP/M.IA Tahun 2018,sehingga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP77/KEB/WPJ.20/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Keberatan WajibPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013 Nomor:0001 1/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama: PT AlngitRaya, NPWP: 02.313.153.5004.000, beralamat di Pulogadung TradeCenter Blok A Lt.1

/2017 tanggal 24 Februari 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013Nomor 00011/207/13/004/16 tanggal 18 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 02.313.153.5004.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp1.142.470.099,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.

Menyatakan batal Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00338/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017/7 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00954/107/14/007/15tanggal 30 November 2015 Masa Pajak Agustus 2014 BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas namaPT Persadabina Nusantaraabadi:Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 17 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar

Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89462/PP/M.XIA/99/2017, tanggal 27 November 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00338/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00954/107/14/007/15 tanggal 30November 2015 Masa Pajak Agustus 2014 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf c Karena

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00338/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00954/107/14/007/15 tanggal 30 November 2015 Masa PajakAgustus 2014 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, dengan membatalkan keputusan a quodan membatalkan STP a quo atas nama PT PersadabinaNusantaraabadi, NPWP 01.353.305.4007.000, beralamat diHalaman

/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014 Nomor 00954/107/14/007/15tanggal 30 November 2015 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, dengan membatalkan keputusan a quo danmembatalkan STP a quo, atas nama Penggugat, NPWP01.353.305.4007.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00338/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal O6 Maret 2017 tentangHalaman 4 dari 7 halaman.

Menyatakan batal Keputusan Tergugat NomorKEP00346/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 7 Maret 2017 perihalHalaman 1 dari 7 halaman.

/2017 tanggal 7 Maret2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajakberdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihnan Pajak Nomor 00952/107/14/007/15 tanggal 30November 2015 Masa Pajak Januari 2014 atas nama PT Pasang Kayu,NPWP 01.348.788.9007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang RayaBlok ORI KIP, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00346/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 7 Maret2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor00952/107/14/007/15 tanggal 30 November 2015, atas nama PTPasang Kayu, NPWP 01.348.788.9007.000, dengan alamat diJalan Pulo Ayang Raya Blok ORI KIP, Jatinegara, Cakung

/2017 tanggal 7Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00952/107/14/007/15 tanggal 30November 2015 Masa Pajak Januari 2014, atas nama Penggugat, NPWP01.348.788.9007.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00346/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00952/107/14/007/15 tanggal30 November 2015 Masa Pajak Januari 2014

Membatalkan Surat Keputusan Tergugat NomorKEP00300/NKEB/WPJ.20/2017 Tanggal 28 Februari 2017, perihalHalaman 1 dari 8 halaman.

/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00543/107/13/007/15 tanggal 1Desember 2015 Masa Pajak November 2013, atas nama PT SuryarayaLestari, NPWP 01.348.787.1007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang RayaBlok OR1 Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur13930, sehingga perhitungannya menjadi sebagai

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00300/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 28Februari 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00543/107/13/007/15Halaman 3 dari 8 halaman.

/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00543/107/13/007/15 tanggal 1 Desember 2015 Masa Pajak November2013, atas nama Penggugat, NPWP 01.348.787.1007.000, sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 3412/B/PK/Pjk/2019a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00300/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa

ParaPemohon tidak atau belum menjelaskan bentuk kerugian potensialtersebut, berikut penalaran yang rasional mengenai kerugian dimaksud.Para Pemohon juga tak mampu menjelaskan hubungan sebab akibat(causal verband) di antara keberadaan Permenristekdikti 20/2017 denganpotensi kerugian yang akan dialaminya;Bahwa Para Pemohon belum menjelaskan wujud kerugian potensial yangdimaksudkan, maka sulit mendeskripsi adanya kerugian Para Pemohonterhadap keberadaan Permenristekdikti 20/2017.

(Bukti T2);Bahwa Permenristekdikti 20/2017 adalan peraturan yang sah karenadibentuk oleh pejabat dan kelembagaan yang mempunyai wewenanguntuk itu.

Oleh karenanya, tujuanTermohon menerbitkan Permenristekdikti 20/2017 untuk meningkatkankualitas dan kuantitas publikasi ilmiah adalah sesuai kKewenangannnya;Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 38 P/HUM/201722.23.24.25,Bahwa berdasarkan uraian di atas tidak beralasan jika Para Pemohonmendalilkan Permenristekdikti 20/2017 tidak sah atau batal demi hukum,mengingat pembentukannya telah sesuai atau memenuhi ketentuan yangberlaku dan telah dibentuk berdasarkan kewenangan;Bahwa terkait Uji Materiil

Dalisedemikian tidak berdasar karena dua alasan:a. pertama, Para Pemohon tidak dapat menunjukan secara detailketentuan ayat, pasal atau bagian dari Permenristek 20/2017 yangbertentangan dengan PP 37/2009;b. kedua, pengaturan dalam Permenristekdikti 20/2017 tidak melampauiperaturan yang lebih tinggi. karena dari sisi kelembagaan dan jabatan,Termohon mempunyai kewenangan menerbitkan peraturanperundangundangan, tidak saja karena perintah peraturanperundangundangan yang lebih tinggi (delegasi), tetapi

(Bukti T2);Bahwa Permenristekdikti 20/2017 adalah peraturan yang sah karenadibentuk oleh pejabat dan kelembagaan yang mempunyai wewenanguntuk itu.

/2017 tanggal 6 Maret 2017, perihal PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Tagihnan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Kedua Wajib Pajak, dapat dibatalkan demihukum;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 17 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87649/PP/M.VB/99/2017, tanggal 18 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan

Tergugat NomorKEP00333/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan membatalkanKeputusan a guo serta Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00560/107/13/007/15 tanggal2 Desember 2015, atas nama PT.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00333/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret2017 dan membatalkan Keputusan a quo serta Surat TagihanPajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli2013 Nomor 00560/107/13/007/15 tanggal 2 Desember 2015, atasnama PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona, NPWP:Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1462/B/PK/Pjk/201801.350.190.3007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang Raya BlokOR.

/2017 tanggal 6 Maret 2017 danmembatalkan Keputusan a quo serta Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2013 Nomor00560/107/13/007/15 tanggal 2 Desember 2015, atas nama Penggugat,NPWP 01.350.190.3007.000, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00333/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017 dan membatalkan Keputusan a quoserta Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1920/B/PK/Pjk/2018Bahwa Penggugat mohon keadilan dengan mengajukan Gugatanterhadap Surat Keputusan Tergugat NomorKEP00356/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10 Maret 2017 Perihal PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Kedua Wajib Pajak;Bahwa dengan menyimpulkan bahwa alasan Tergugat sebagaimanatelan Penggugat uraikan tersebut diatas tidak sesuai dengan substansi dariketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak

NomorPER24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PeraturanDirjen Pajak Nomor PER17/PJ/2014, tentang Bentuk, Ukuran, Tata CaraPengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan,Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara PembatalanFaktur Pajak, maka Penggugat mengusulkan kepada Majelis HakimPengadilan Pajak agar Surat Keputusan Tergugat NomorKEP00356/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10 Maret 2017, perihal PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00356/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10 Maret 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf c karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00602/107/13/007/15 tanggal 10 Desember 2015yang dibetulkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00058/NKEB/WPJ.20/KP.07/2016 tanggal 23 September2016 atas nama PT Borneo Indah Marjaya

/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00602/107/13/007/15 tanggal 10 Desember 2015sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Tergugat NomorHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1920/B/PK/Pjk/2018KEP00058/NKEB/WPJ.20/ KP.07/2016 tanggal 23 September 2016, atasnama Penggugat, NPWP 01.760.732.6007.000, adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) atas Keputusan Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) Nomor KEP00356/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal10 Maret 2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak