20/G/2014/PTUN-SMD

PUTUSANNOMOR : 20/G/2014/PTUN.SMDDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama denganacara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalamsengketa antara :Hj.

PenunjukanMajelis Hakim ;e Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 20/PEN/2014/PTUN.SMD tanggal 21 Juli 2014 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 20/PENPP/2014/PTUN.SMD tanggal 22 Juli 2014 tentang Pemeriksaan Persiapan ;e Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 20/PENHS/2014/PTUN.SMD tanggal 16 September 2014 tentang hari Sidang Pertama ;e Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda Nomor : 20

/G/2014/PTUN.SMD tanggal 18 Nopember 2014 dantanggal 02 Desember 2014 tentang permohonan Intervensi ;e Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;e Telah mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 11 Juli2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal11 Juli 2014, di bawah Register Perkara Nomor: 20/G/2014/PTUNSMD, sebagaimanatelah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal

20/G/2014/PHI Mdn

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 20 /G / 2014/ PTUN.MTR. tanggal 03 Desember 2014 yang dimohon banding ;---------------------------------- Menghukum Pengugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -------------------------------------

Langko no. 77 Mataram NTB ;Alamat untuk selanjutnya disebut sebagaisenate TERGUGAT /Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; e Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya Nomor : 37 / PEN / 2015/ PT.TUN.SBY.tanggal 25 Pebruari 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelise Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraMataram Nomor: 20/ G/2014/ PTUN.MTR tanggal 3 Desember2014 beserta surat surat lainnya yang bertalian ;e Berkas perkara dan

surat surat lainnya yang bersangkutanCSTIGAA SEN GIST) UML aememnceeeneeneinercnennnnieerennntntimemennennennemmennnnnTENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mengambil alin dan menerima keadaanmengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusanPengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 20 /G/ 2014 /PTUN .MTR.tanggal 3 Desember 2014 yang amarnya sebagaiDERIK Ly ~~=nnn=n nas nnn nnn nnn nnn nsec inn rm nmr n meena naa man eeeMENGIADILD

/ G/2014/ PTUN.

Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MataramNomor :20/ G/2014/ PTUN . MTR, tanggal 3 Desember 2014; 4. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar segalabiaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

/ G/ 2014 / PTUN.MTR. tanggal 03Desember 2014 harus dikuatkan; Menimbang, bahwa karena Penggugat / Pembandingselaku pihak yang kalah maka menurut ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 jo.

Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 20/G/2014/PTUN.JPR. tanggal 20 April 2014 yang dimohon banding ; ----------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -------------------------------

., tanggal 2 Juli 2015 , tentang Penunjukan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkatbanding. 222 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 20/G/2014/PTUN.JPR. tanggal 20 April 2015 yang dimohonkan banding beserta suratsurat lainnya yangbertalian.

TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima kejadiankejadian yang diuraikan dalam PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 20/G/2014/PTUN.JPR. tanggal 20 April2015 yang dimohonkan banding beserta suratsurat lain yang bertalian, antara pihak yangbersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagaiberikut : Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding dalam petitum gugatannya mohonagar Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memberikan putusan sebagai

Bahwa antara Bukti P7,Bukti P8 dan Bukti P9 tidak ada keterkaitannya dan semua sudah Tergugat /Terbanding bantah dalam Kesimpulan, bahkan Bukti P9 bertentangan denganketerangan dibawah sumpah yang dinyatakan saksi Dahlan Effendy didepanpersidangan (vide Putusan No. 20/G/2014/PTUN.JPR halaman 44) sehingga dalilPenggugat/ Pembanding yang menyatakan adanya hubungan antara Bukti P7, BuktiP8 dan P9 dengan keterangan saksi Dahlan Efendy adalah keliru ;3.

/G/2014/PTUN.JPR halaman 55 alinea ketiga) tidak sepenuhnyabenar karena yang tidak bisa membuktikan dengan jelas batasbatas tanah adalahPenggugat /PembandingDALAM POKOK PERKARA1.

Putusan No. 79/B/2015/PT.TUN.MKS.Dahlan Effendy didepan persidangan (vide Putusan No. 20/G/2014/PTUN.JPRhalaman 44) ; Bahwa Tergugat II Intervensi/Terbanding menolak dengan tegas KesimpulanPenggugat/Pembanding dalam Memori Banding angka 3 halaman 9.

M E N G A D I L I

• Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; -------------------------

• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 20/G/2014/ PTUN-PDG, tanggal 16 April 2015 yang dimohonkan banding; ----

• Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.250.000,00

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 20/G/2014/PTUNPDG, tanggal 16 April 2015; 3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 1 September 2015 tentang Penetapanhari sidang; 2 222222 nn nnn nanan 4. Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh pihakpihak. dan surat4.

Berkas ...surat yang berkenaan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmiputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 20/G/2014/PTUNPDGtertanggal 16 April 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILIDalam Penundaan Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan keputusan objek sengketa yangdimohonkan oleh Penggugat; Dalam Eksepsi Menolak

/G/2014/PTUNPDG yang ditanda tangani olehkuasa Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang,dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padangkepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor: 20/G/2014/PTUNPDG tertanggal 28 April 2015; n Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 03 Juni 2015, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Padang pada tanggal 03 Juni 2015, dan

telah diberitahukan kepadaTergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan MemoriBanding Nomor: 20/G/2014/PTUNPDG tertanggal 04 Juni 2015; n Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/Pembanding,Tergugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juni 2015dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal16 Juni 2015, kemudian diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding

Nomor: 20/G/2014/PTUNPDG tertanggal 16 Juni 2015; n Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding, dan Terggugat/Terbandingtelah diberi kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkasperkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untukpemeriksaan di tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa BerkasPerkara masingmasing Nomor: 20/G/2014/PTUNPDG tertanggal 25 Mei 2015; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM TENTANG ...n Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 20/G/2014/PTUNSRG, tanggal 08 Oktober 2014 ; 3.

Berkas perkara Nomor 20/G/2014/PTUNSRG, tanggal 08 Oktober 2014 yangdimohonkan banding, dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya perkaraini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor20/G/2014/PTUNSRG, tanggal 08 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut : MENGADILII TyAUL AD SPN examen eeeMenolak seluruh Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; Il.

/G/2014/PTUNSRG, yang dimohon banding diucapkan pada tanggal 08 Oktober 2014dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat IIIntervens!

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 20/G/2014/PTUNSRG tanggal 08 Oktober 2014 ; Dengan mengadili sendiri :MENGADILIDalam Eksepsi : Menolak seluruh Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterima ; Dalam Pokok Perkara :1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya , 2.

/G/2014/PTUNSRG tanggal 08 Oktober 2014 ; Berdasarkan seluruh uraian diatas maka Terbanding II mohon kepada MajelisHakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus halhal sebagai berikut :1 Menolak atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapat diterimaMemori Banding Pembanding untuk seluruhnya ; 2 Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SerangNomor 20/G/2014/PTUNSRG tanggal 08 Oktober 2014 ; 3 Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayarbiaya timbul sampai dengan putusan ini dibacakan

Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 20/G/2014/PTUNPTK, tanggal 14 Agustus 2014 ; 3.

Berkas perkara Nomor 20/G/2014/PTUNPTK tanggal 14 Agustus 2014, yangdimohonkan banding, dan suratsurat lain yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknya perkaraini sebagaimana tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PontianakNomor 20/G/2014/PTUNPTK, tanggal 14 Agustus 2014 yang amarnya berbunyisebagai berikut : TYATLAIM BIRSIRPSI 9 erccscee etre cc ereeeeeenereermeens teste reemnenta ni semeienen tcmeaeen ennae

/G/2014/PTUNPTK, dengan sempurna kepadapihak Tergugat; Bahwa atas putusan tersebut pihak Para Penggugat mengajukan banding diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 26 Agustus 2014,sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 26 Agustus 2014 ; Bahwa pernyataan banding yang diajukan pihak Para Penggugat/Pembandingtanggal 26 Agustus 2014, telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding danTergugat II Intervensi/Terbanding masingmasing pada tanggal 26 Agustus 2014 ; Bahwa

/G/2014/PTUNPTK, tanggal 14 Agustus 2014 Para Penggugat mengajukanbanding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 26AgustusMenimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukanpihak Para Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 Agustus 2014 terhadap putusanPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 20/G/2014/PTUNPTK, tanggal 14Agustus 2014, oleh karena itu permohonan banding tersebut masih dalam tenggangwaktu pengajuan banding yang ditentukan

/G/2014/PTUNPTK, tanggal 14 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut; Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.

Hakim Majelis Pengadilan TataUsaha Negara Jayapura yang menyatakan bahwa dari keseluruhan rangkaianpertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwapenggugat telah mengetahui bahwa ada kepentingan yang telah dirugikan sejakbulan maret tahun 2010........ dan seterusnya (vide putusan halaman 83 aleniakedua), kiranya Pendapat Majelis Hakim tersebut sangat keliru Bahwa dalamperkara A quo sebelumnya sudah diajukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Jayapura yaitu perkara nomor ; 20

/ G/ 2014/ PTUN.JPR, dimana dalamputusan tersebut telah memperoleh putusan yakni Gugatan Penggugat TidakDapat Diterima Karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura TidakMemiliki Kewenangan Untuk Mengadili, karena disisi lain perkara perdatanyamasih berjalan di Pengadilan Negeri Sorong dengan nomor register65/Pdt.G/2014/PN.Son dan Kedua Perkara Tersebut Telah Berkekuatan HukumTetap (sebagaimana bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9) dan pada PerkaraTata Usaha Negara Jayapura nomor ; 20/ G/ 2014/ PTUN.JPR

Bahwa pertimbangan yang diambiloleh Hakim Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dalam perkara Aquo dengan mempertimbangkan eksepsi eksepsi tergugat dan tergugat Ilintervensi seharusnya sudah tidak perlu lagi, karena sudah di pertimbangkandalam putusan perkara sebelumnya yakni Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jayapura Nomor ; 20/G/2014/PTUN.

gugatanPenggugat sudah lewat waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dengan alasan bahwa Pembanding semula Penggugat setidaktidaknya padatahun 2014, telah mengetahui adanya objek sengketa Sertifikat Hak MilikNomor 618 Kelurahan Klawuyuk Ex Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 48Kelurahan Malanu, karena pada saat itu Pembanding semula Penggugatmendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura denganNomor perkara 20

/G/2014/PTUN Jpr. tanggal 16 Desember 2014, dimanaPembanding semula Penggugat dalam gugatan perkara tersebut telah secarajelas mencantumkan identitas sertifikat objek sengketa, mulai Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 48 Kelurahan Malanu maupun Sertifikat Hak MilikNomor 618 Kelurahan Klawuyuk tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telahmempertimbangkan eksepsi tersebut, dengan pertimbangan yang padahalaman 8 dari 12 halaman.

Putusan No. 20/G/2017/PTUN.JPR Bahwa dalam perkara a quo sebelumnya pernah juga diajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara dengan perkara nomor : 20/G/2014/ PTUN.JPR, dimana dalam amar putusan perkara tersebut berbunyi sebagaiSTRUT, sees nnsrnnissnccenniieeteereinsistamennisen niente ah nnn RR OTTMENGADI EE ~ mn nnn nnn nnn neni ern en reinDalam Penundiiaint =s+nscnesssssesseenecnrnsessnessns nennrieesinasene nencriiecsemsee en Menolak Permohonan Penundaan Penggugat; Dalam EkSe9Si: 220 nn nn

Putusan No. 20/G/2017/PTUN.JPR Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan uraianpertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakanPeradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadiliSENGKeta A QUO; nn nn nnn enn nnn ne nnn nn ne nnn ne nnn nnn ns Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor:20/G/2014/PTUN.

Berdasarkan seluruh uraian di atas karena objek dalam perkaraa quo yang diakui milik Penggugat tidak jelas karena telah jelasdan tegas objek gugatan adalah milik Tergugat II Intervensi, makaHalaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 351 K/TUN/2015sudah sepatutnya jika gugatan Penggugat tidak dapat diterimaKarena tidak jelas (kabur);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 20/G/2014/PTUNSRG,Tanggal 8 Oktober 2014 yang amarnya sebagai

/G/2014/PTUNSRG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Serang.

hukum sendiri demi keadilan dalam memutusperkara Aquo, jadi Majelis Hakim (Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta) tidak bisa mengadili suatu perkara a quo dengan bersandarkanbegitu saja atas pertimbangan hukum dari putusan perkaraNo.20/G/2014/PTUN.SRG tanggal 8 Oktober 2014.Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo.353/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Maret 2015 Jo Putusan PengadilanTata Usaha Negara Serang No.20/G/2014/PTUN.SRG tanggal 8 Oktober2014 adalah Putusan yang mengandung

/G/2014/PTUN.SRG tanggal 8 Oktober2014 adalah putusan yang mengandung pertimbangan kontradiksi.Bahwa menurut M.Yahya Harahap,SH, dalam bukunya yg berjudul "HukumAcara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, danPutusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, April 2005, hal 799 dalammengomentari putusan Mahkamah Agung No.3538 K/Pdt/1984 telahmenegaskan bahwa suatu putusan yang pertimbangan hukumnyamengandung kontradiksi, pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syaratsebagai putusan

yang Jelas dan rinci sehingga cukup alasan menyatakanputusan yang dijatuhkan melanggar azas yang digariskan olehundangundang.Bahwa sebagaimana ternyata dalam pertimbangan hukum yang telahdiberikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNo.353/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 2 Maret 2015 yang mengambil alihseluruh pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara SerangNo.20/G/2014/PTUN.SRG tanggal 8 Oktober 2014 khususnya fakta hukumyang diperoleh dalam persidangan oleh Pengadilan Tata Usaha

/G/2014/ PHI.Jap.tanggal 24 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2 Menghukum Tergugat merehabilitasi nama baik Penggugat denganmengeluarkan Surat Keputusan Direksi, untuk membatalkan Surat KeputusanDireksi Nomor 220/Kepeg/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013;3 Memberikan jin kepada Tergugat untuk melakukan pemberhentian kepadaPenggugat dengan hormat;4 Menghukum Tergugat untuk untuk membayar kompensasi hakhak Penggugatsebesar Rp427.996.014,00 (empat putus

/G/2014/PHI.Jap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura pada tanggal 12 Desember 2014;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 19Desember 2014, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura

/G/2014/PHIJap., yang diputus pada tanggal 24 November 2014, telah terjadi kesalahandalam penerapan hukumnya, sehingga putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ini harus dibatalkan;Bahwa kesalahan penerapan hukum dalam putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor 20/G/2014/PHIJap., yang diputus pada tanggal 24 November 2014, terlihat dari tidakdikemukakannya keteranganketerangan saksi; baik yang diajukan olehTermohon Kasasi

/G/2014/PHIJap., tanggal 24 November 2014 selanjutnya Mahkamah Agung akanmengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalamPasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkatperadilan dibebankan kepada Pemohon Kasasi;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang

/G/2014/PHI.Jap, tanggal 24 November 2014;MENGADILI SENDIRI1.

Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatan ke PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 18 November2014 dan telah terdaftar dengan Nomor Registrasi Perkara :20/G/2014/PT.TUN.JKT. 22222222 22 22222 oe eee2. Bahwa terhadap gugatan PENGGUGAT telah ditetaokan MajelisHakim yang menangani gugatan PENGGUGAT tersebut. 3.

Bahwa oleh Majelis Hakim telah ditentukan hari dan tanggalpemeriksaan terhadap perkara Nomor : 20/G/2014/PT.TUN.JKT.dan oleh Panitera Pengganti PENGGUGAT telah dipanggilmelalui surat tercatat pada tanggal 25 November 2014, untukSidang Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 03 DesemberHlm.4 dari 42 him. Put.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 20/G/2014/PTUNPLG. tanggal 18 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/077/BKD/2014, tanggal O6 Februari 2014, tentangPemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah Provinsi KepualanBangka

Putusan Nomor 72 K/TUN/2015Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 10 Desember 2014, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasa, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 180/015/V/2014 tanggal 15 Desember 2014, diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Desember 2014,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/G/2014/PTUNPLG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang.

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembading/Tergugat keberatan terhadappertimbanganpertimbangan Judex Facti mengenai Pengujian terhadapAAUP pada halam 45 sampai dengan halaman 46 Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Palembang Nomor 20/G/2014/PTUNPLG.Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa Penggugatkarena jabatannya telah diperpanjang batas usia pensiunnya selama 2 (dua)Tahun yaitu seharusnya pensiun usia 56 (lima puluh enam) tahundiperpanjang menjadi 58 (lima pulunh delapan) tahun, atas dasarperpanjangan

Nomor 72 K/TUN/2015diberhentikan dari jabatannya maka batas usia pensiunya sampai 60 (enampuluh) tahun.Oleh karenanya tindakan ataupun perbuatan Pembanding secara proseduralmaupun materiil telan sesuai dengan AsasAsas Pemerintahan Yang Baikterutama Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah seharusnya PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 150/B/2014/PT.TUNMDN. tanggal 13 November 2014 Jo Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Palembang Nomor 20

/G/2014/PTUNPLG tanggal 18 Juni2014 dibatalkan dan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat mohonkepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili sendirimenolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaPutusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdaat kekeliruan dalam penerapanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Keputusan

Hal ini dapat dibuktikan baik dari bukti T1 s/dT.10 dan keterangan saksi Kwee Khingg Bahwa sertifikat HGB No. 2087 / Kel Kranggan Kecamatan SemarangTengah Kota Semarang telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya dalam perkara No. 227/B/2014/PT TUN Sbyjo No. 20/G/2014/PTUNBerdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka Para Pembanding mohon agarPengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang berkenan untuk membatalkan putusanMajelis Tingkat Pertama yang dimohonkan banding dalam perkara

alasanalasan Memori Bandingdari ParaPembanding ;2 Bahwa putusan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan NegeriSemarang adalah sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkanbukti yang dijadikan dasar dalam pertimbangan3 Bahwa Para Pembanding tidak dapat menangkis atau membantah dalildalil gugatan Penggugat/Terbanding dan sebaliknya, Terbanding/Penggugat telah dapat membuktikan dalildalil gugatandipersidangan ;4 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 227/B/2014/PT TUN Sby jo No. 20

/G/2014/PTUN Smg adalah putusan yang belumberkekuatan hukum tetap karena Terbanding telah mengajukan upayahukum kasasi ke Mahkamah Agung R.I ;Berdasarkan uraian tersebut, mohon berkenan memutuskan :1 Menolak permohonan banding dari Para Pembanding ;2 Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor : 316/Pdt.G/2013/PN Smg tanggal 18 Maret 2015 ;3 Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca danmeneliti

Putusan Nomor 393 K/TUN/2015Adapun dasar/alasan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagaiberikut:1.Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta pada tanggal 18 November 2014 dan telahterdaftar dengan Nomor Registrasi Perkara 20/G/2014/PT.TUN.JKT;Bahwa terhadap gugatan Penggugat telah ditetapkan Majelis Hakim yangmenangani gugatan Penggugat tersebut;Bahwa oleh Majelis Hakim telah ditentukan hari dan tanggal pemeriksaanterhadap perkara Nomor 20/G/2014

Bahwa gugatan Penggugat belum waktunya mengajukan gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 00371/Sungai Pinang Kecamatan Rambutankarena masalah kepemilikannya masih diperiksa di peradilan umum,sehingga terlebin dahulu harus menunggu adanya putusan peradilan umumyang berkekuatan hukum tetap, bahwa buktinya adanya perkara perdatadengan Register Perkara 20/G/2014/PN.SKY yang telah diakui olehPenggugat yang sedang diadili olen Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 354 K/TUN/2016sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam dalil surat gugatan Penggugattertanggal 11 Agustus 2015 yang telah diperbaiki tanggal 27 Agustus 2015yang telah mengakui adanya perkara Perdata dengan Register PerkaraNomor 20/G/2014/PN.SKY yang saat ini sedang diadili Pengadilan NegeriSekayu dan belum memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap;Berdasarkan hal tersebut maka dengan merujuk Pada Putusan MahkamahAgung Nomor 141 K/TUN/1994 tanggal 24 Agustus 1995 jo.

yang menyatakan Penggugat bukan di PHK akan tetapi Penggugatmengundurkan diri;Atas faktafakta hukum yang telah terungkap sebagaimana tersebut di atas, maka sudahsepatutnya dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo untukHal 19 dari 32 hal.Put.Nomor 38 K/Pdt.SusPHI/2015menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidak dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 20

/G/2014/PHI/PN.BDG., tanggal 30 September 2014, yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi :Menolak Eksepsi Tergugat I (PT.

M & S CORPORATION, tersebut danmembatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung Nomor 20/G/2014/PHI.PN.Bdg., tanggal 30 September 2014 selanjutnyaMahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akandisebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukandalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan

M & S CORPORATION, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriBandung Nomor 20/G/2014/PHI.PN.Bdg., tanggal 30 September 2014;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsie Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;Dalam Pokok Perkarae Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam

Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah sejak limatahun yang lalu.Puiusan Nox628/20:G/ 2014 PA Sind: tanggal 12. Mei 2019 cwsovscwesimesmswenmvvcem awviesoienvenes Hiss mevenueouTeRty 4Saksi kedua, Saksi kell, umur 44 tahun, agama Islam, memberikanketerangan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, sebagaipenggugat dan tergugat sejak saksi masih kecil. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan telahdikaruniai tiga orang anak.

Bahwa gugatan Penggugat belum waktunya mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara untuk menuntut pembatalan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.00371/Sungai Pinang Kecamatan Rambutan karena masalah kepemilikannya masihdiperiksa diperadilan umum, sehingga terlebih dahulu harus menunggu adanya putusanPeradilan umum yang berkekuatan hukum tetap, bahwa buktinya adanya perkaraperdata dengan Register Perkara 20/G/2014/PNSKY yang telah diakui oleh Penggugatyang sedang diadili oleh Pengadilan Negeri Sekayu

EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.Bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalikan bahwa pada saat im antaraPenggugat dan Tergugat II Intervensi sedang menjalani proses peradilan sengketakepemilikan hak di Pengadilan Negeri Sekayu, sebagaimana dinyatakanPenggugat dalam dalil surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Agustus 2015yang telah diperbaiki tanggal 27 Agustus 2015 yang telah mengakui adanyaperkara Perdata dengan Register Perkara No.20/G/2014/PN SKY yang saat inisedang diadili Pengadilan Negeri Sekayu

tahun 2012 dan telah menjadikepunyaan Tergugat II Intervensi secara formil terhitung sejak tanggal 14 Januari2013, oleh karenanya maka pada bulan Desember 2014 untuk membela haknya, karenaadanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat yang mengklaimtanahnya overlap / berada diatas tanah ex HGB PT.Amin Mulia yang telah menjadiTanah HGB kepunyaan Tergugat II Intervensi tersebut, maka Tergugat II Intervensitelah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Sekayu dengan RegisterPerkara No.20

/G/2014/PN SKY dan sampai saat ini belum mempunyai kekuatanhukum tetap ; Bahwa Tergugat II Intervensi menyangkal keras dalil Posita Gugatan No.9 yangmerupakan dalil penafsiran Penggugat sendiri yang sangat Keliru dan harus dibuktikandalam proses peradilan perdata karena dalam faktanya Tergugat I tidak Pernahmenerbitkan Sertifikat HGB No.00371 Desa Sungai Pinang tanggal 31 Oktober 2012,Surat Ukur No. 244/Sungai Pinang/2012 Tanggal 30 Oktober 2012 dengan luas616.341 M2 kepada Tergugat II Intervensi

Gugatan telah kedaluwarsa / lewat waktuBahwa sesuai ketentuan pasal 55 Kitab Undang Undang Peradilan Tata UsahaNegara, Penggugat telah kedaluwarsa / lewat waktu untuk mengajukan gugatansebagaimana dalam gugatan Nomor : 20/G/ 2014/PTUN.SMG yang diajukanPenggugat tanggal 25 Februari 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara tanggal 26 Februari 2014 karena sebelum gugatan ini diajukan,Tergugat telah memberitahukan dan memberikan Somasi / Peringatan hukumkepada Penggugat tertanggal