Ditemukan 51 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 18-05-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 24/G/2015/PTUN-PLG
Tanggal 29 September 2015 — RONI SUGIANTO vs KEPALA KANTOR REGIONAL VII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PALEMBANG
7019
  • 24/G/2015/PTUN-PLG
    TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ; Telah membaca dan memperhatikan : 1.Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :24/PEN/2015/PTUNPLG, Tanggal 19 Mei 2015, tentang PenunjukanMajelis Hakim :2.Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang Nomor : 24/G/2015/PTUNPLG, Tanggal 19 Mei 2015,tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;3.Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang Nomor : 24/G/2015/PTUNPLG, Tanggal
    dalam register perkaraNomor : 24/G/2015/PTUNPLG, atas gugatan mana telah dilakukanperbaikan untuk yang terakhir kalinya dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal3 Juni 2015, dengan mengemukakan halhal sebagai berikut : Objek Gugatan : 20 ncn no nnn n nnn nnn nn nnn ne nnn nce ncnnnnsHalaman 3 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUNPLGSurat Kepala Kantor Regional VIl Badan Kepegawaian Negara di PalembangNomor 111.I/KR.VII/BKN.K/IX/2014 tertanggal 26 September 2014 perihalPengembalian Usul Penetapan
    Roni Sugiarto(seharusnya Roni Sugianto tertulis Roni Sugiarto)yang dijadikanHalaman 37 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUNPLGobjek sengketa TUN oleh Penggugat ;9.
    /G/2015/PTUNPLGMemperhatikan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Jo.
    PANITERA PENGGANTIALKODAR, S.H.Daftar Rincian Biaya Perkara Nomor : 24/G/2015/PTUNPLG :1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.2. BiayaATK : Rp. 75.000.3. Biaya Panggilan : Rp.167.000.4. Biaya Sumpah : Rp. 20.000.5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000.6. Biaya Leges : Rp. 3.000.7. Biaya Materai Putusan : Rp. 6.000.Halaman 73 dari halaman 74 Putusan Nomor : 24/G/2015/PTUNPLGJumlah =: Rp.306.500.Terbilang : Tiga Ratus Enam Ribu Lima Ratus Rupiah
Register : 02-05-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 114/B/2016/PT.TUN.SBY
Tanggal 15 Juni 2016 — SILVY ROSALIN LAIBAHAS.dkk. vs 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA KUPANG 2. CHANDRA SENTOSA
3818
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor: 24/G/2015/PTUN.KPG yang dimohonkan banding ; --------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; --------------
    Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KupangNomor : 24 /G/2015/PTUN.SBY. tanggal 17 Pebruari 2016; 3. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 114/PEN/2016/PT.TUN.SBY,tanggal 15 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang ; Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor :114/B/2016/PTTUNSBY.4.
    Berkas perkara tersebut beserta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUK SENGKETA:Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alin dan menerima keadaankeadaanmengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusanPengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 24/G/2015/PTUN.KPGtanggal 17 Pebruari 2016, yang dimohonkan banding dengan amarsebagai berikut : 20 2022 ono en nnnMENGADILI:l.
    /G/2015/PTUN.KPG tanggal 15 Maret 2016 yang padapokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut1.
    /G/2015/PTUN.KPG, masingmasing tertanggal 15 Maret 2016 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraKupang Nomor : 24/G/2015/PTUN.
    Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor:24/G/2015/PTUN.KPG yang dimohonkan banding ; 3.
Register : 05-11-2015 — Putus : 04-12-2015 — Upload : 14-01-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 140/B/2015/PT.TUN.MKS
Tanggal 4 Desember 2015 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, selanjutnya disebut sebagai : ------------TERGUGAT / PEMBANDING ; MELAWAN : PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR, Selanjutnya disebut sebagai : -------- PENGGUGAT / TERBANDING ;
4320
  • Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 24/ G/2015/ PTUN.Mks. tanggal 31 Agustus 2015 yang dimohon banding; ---------------3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;----------------------------------------------------------
    Kompleks Akik Hijau Blok F/19 Makassar, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015 ;Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT / TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca : 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :140/Pen/2015/PT.TUN.MKS, tanggal 10 Nopember 2015 tentang penunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;2 Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 24
    / G /2015 / PTUN.Mks. tanggal 31 Agustus 2015; 3 Berkas perkara Nomor : 24/ G / 2015 / PTUN.Mks. tanggal 31 Agustus 2015tersebut beserta suratsurat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; TENTANG DUDUK SENGKETA : Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar mengambil alih dan menerima keadaankeadaan mengenai duduk sengketasebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 24/G / 2015 / PTUN.Mks. tanggal 31 Agustus 2015, sehingga diperoleh
    /G/2015/PTUN.Mks. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 31Oktober 2015, sedangkan Tergugat / Pembanding pada tanggal 8 September 2015 telahmengajukan permohonan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassarsebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, oleh karena itu permohonan bandingtersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan UndangUndang sertamemenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan peraturan perundangundangan sebagaimanadisebutkan
    /G/2015/PTUN..Mks yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 31Agustus 2015 tersebut haruslahdikuatkan.Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Tergugat/ Pembandingberada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 jo.
    /G/2015/ PTUN.Mks. tanggal 31 Agustus 2015 yang dimohon banding; 3 Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkatpengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000, (Dua RatusLima Puluh Ribu Rupiah) ;Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal3 bulan Desember tahun 2015 yang terdiri dari SYAMSULHADI, SH.
Register : 26-04-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 50/B/2016/PT.TUN.MKS
Tanggal 7 Juni 2016 — KOSMAS RANLELE : Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT; ----------------------------------------- M E L A W A N Nama Jabatan : BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT DAYA;-------- Untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT ;----------------------------------------------
649
  • M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;---------------------------------------------------------------------------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 24/G/2015/PTUN.Abn. tanggal 16 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut; --------------------------------------------------------------------------------------------- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara
    Soekarno Saumlaki;Untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDINGsemula TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;1.Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor : 50/Pen/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 2 Mei 2016Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;Telah membaca Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 24/G/2015/PTUN.Abn, tanggal 16 Februari 2016 dan suratsuratyang bersangkutan ;3.
    Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lainnya yang berkaitandengan sengketa ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARABahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarmengambil alih dan menerima keadaan mengenai duduknya sengketasebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonNomor : 24/G/2015/PTUN Abn. tanggal 16 Februari 2016 yang amarnya berbunyiSEDdGal DEK 0=nnnnnnne manne an nnnnenasnnennonannnananenannscnansnnanenasnnnsasnnennnDalam EKSEPSI2 ~n nn nnn nnn nnn nnn
Register : 27-08-2015 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 226/B/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 22 Oktober 2015 — Pembanding/Penggugat : Drs. RADEN SUDARYONO TEGUH WIBOWO
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
6011
  • MENGADILI :

    • Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;--------------
    • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 24/G/2015/PTUN-JKT tanggal 11 Juni 2015 yang dimohonkan banding tersebut; --------------------------------
    • Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah
Register : 03-05-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 08-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 80/B/2016/PT.TUN.MDN
Tanggal 9 Juni 2016 — Pembanding/Penggugat : Drs. ABDUL MAJID
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang
4425
  • M E N G A D I L I

    - Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;---------

    - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2015/PTUN-BL tanggal 11 Pebruari 2016 yang dimohonkan banding;--------------------------------------------------------

    - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk

    Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar LampungNomor: 24/G/2015/PTUNBL tanggal 11 Pebruari2016;. Penetapan Hari Sidang Nomor: 80/PEN.HS/2016/PTTUNMDN tanggal 2Juni2016 j 2+
Register : 22-12-2015 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 04-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 191/B/2015/PT.TUN.MDN
Tanggal 22 Maret 2016 — Pembanding/Tergugat II Intervensi I : WANDI HAKIM
Terbanding/Penggugat : SYAMSUDDIN
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat
3922
  • MENGADILI

    • Menerima permohonan banding Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Pembanding; --------------------------------------------------------------------------------------
    • Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 24/G/2015/PTUN-MDN tanggal 7 Oktober 2015 yang dimohon banding; --------------

    MENGADILI SENDIRI

    Dalam Eksepsi:

    Menerima eksepsi

    Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:24/G/2015/PTUNMDN, tanggal 07 Oktober 2015; 3. Berkas perkara, suratsurat bukti yang diajukan oleh para pihak dan suratsurat yang berkenaan dengan perkara ini; 4.
    Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 191/PEN.HS/2016/PT TUNMDN tanggal15 Maret 2016 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini; TENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmiPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 24/G/2015/PTUNMDNtertanggal 07 Oktober 2015, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILT:DALAM EKSEPSIMenyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat
    ,nonn Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pembanding melaluiKuasa Hukumya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2015dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 24/G/2015/PTUNMDN yang ditandatangani oleh Kuasa Tergugat/Pembanding M.
    : 24/G/2015/PTUNMDN, dan telah diberitahukan olehWakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada Penggugat/Terbandingdan Tergugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:24/G/2015/PTUNMDN masingmasing tertanggal 16 Oktober 2015; nn== Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan Memori Bandingtertanggal 21 Desember 2015 yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Medan pada tanggal 22 Desember 2015 dan telah diberitahukan kepadaPenggugat/
    /G/2015/PTUNMDN, masingmasing tertanggal 05 Pebruari 2016; nonn Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding, Tergugat IIIntervensi/Pembanding telah diberi kesempatan untuk membaca, memeriksa danmempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan untuk pemeriksaan di tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan MemeriksaBerkas Perkara Nomor: 24/G/2015/PTUNMDN masingmasing tertanggal 15 Desember 2015;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA.
Register : 21-06-2016 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 80/B/2016/PT.TUN.MKS
Tanggal 9 Agustus 2016 — WAKIL BUPATI SARMI, Selanjutnya disebut sebagai -TERGUGAT/PEMBANDING; M E L A W A N : 1. Drs. PITER WERINUSSA, Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- --------------------------------PENGGUGAT I /TERBANDING ; 2. Drs.PEKPEKAI VIKTOR, M.Si, Selanjuthya disebut sebagai -------------------------- ----------------------------- PENGGUGAT II /TERBANDING ; 3. BARTOLOMEOS SATO, SE., Selanjutnya disebut sebagai --------------------------- ---------------------------- PENGGUGAT III /TERBANDING ; 4. Drs. DIDIMUS WARWE, M.M, Selanjutnya disebut sebagai --------------------------- ------------------------------ PENGGUGAT IV /TERBANDING ; 5. HENDRIK WORUMI, S.Sos.Msi., Selanjutnya disebut sebagai ----------------------- ---------------------------- PENGGUGAT V / TERBANDING ; 6. AGUS FESTUS MOAR, S.Pd., Selanjutnya disebut sebagai ------------------------- ---------------------------- PENGGUGAT VI / TERBANDING ; 7. WELLEM FONATABA, SE, Msi, Selanjutnya disebut sebagai --------------------- -------------------------- PENGGUGAT VII / TERBANDING ; 8. ASMURUF AMOS WILHELMUS, SH., Selanjutnya disebut sebagai ----------------- ----------------------------- PENGGUGAT VIII / TERBANDING ; 9. JULIANUS RUNTUK, SH., Selanjutnyanya disebut sebagai --------------------------- ---------------------------- PENGGUGAT IX / TERBANDING ; 10. PAULUS J. ROREY, SE. Msi Selanjutnya disebut sebagai -------------------------- ------------------------------- PENGGUGAT X / TERBANDING ; 11. ARNOLD RUMBINO, SE Selanjutnya disebut sebagai -------------------------------- --------------------------- PENGGUGAT XI / TERBANDING ; 12. Drs. EC. MARSELUS IMBIRI, Msi., Selanjutnya disebut sebagai ------------------- --------------------------- PENGGUGAT XII / TERBANDING ; 13. YACOB ANGGAI, SE, MM., Selanjutnya disebut sebagai ----------------------------- --------------------------- PENGGUGAT XIII / TERBANDING ; 14. ANDARIAS TWENTY, SE, Msi., Selanjutnya disebut sebagai ------------------------ ----------------------------- PENGGUGAT XIV / TERBANDING ; 15. Ir. RONNY SANDANG, MMT.,Selanjutnya disebut sebagai --------------------------- ---------------------------- PENGGUGAT XV / TERBANDING ; 16. Ir. JIMMY SPENYEL ANSANAY,MM., Selanjutnya disebut sebagai --------------- --------------------------- PENGGUGAT XVI / TERBANDING ; 17. WEMPRIT YOHANIS , Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------------------- PENGGUGAT XVII / TERBANDING ; Dan kesemuanya disebut sebagai------------------------------------------------- PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING
5318
  • M E N G A D I L I : Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding; -------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 24/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 12 April 2016 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar sebagai berikut : -------------------------------------------------- DALAM EKSEPSI ; --------------------------------------------------------------------------------- Menolak eksepsi
    Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :24/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 12 April 2016 i3.Berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor: 24/G/2015/PTUN.JPR,dimana didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan dengansengketa tersebut pada bundel A dan bundel B, yang berhubungandengan sengketa ini ;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terteradalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 24/G/2015/PTUN.JPR, tanggal
    tanggal 02 Juni 2016 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura Nomor : 24/G/2015/PTUN.JPR, diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari : Selasa, tanggal 12 April 2016 dengan dihadiri oleh KuasaHukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraJayapura Nomor : 24/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 12 April 2016 tersebut padahari:Jumat, tanggal 22 April 2016 Tergugat telah mengajukan permohonanbanding
    pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkatpertama sebagaimana termuat dalam putusannya tersebut diambil alin menjadipertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassardalam memeriksa dan memutus sengketa tingkat banding ; Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakimtingkat pertama telah tepat dan benar maka putusan Nomor : 24/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 12 April 2016 haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha JayapuraNomor: 24/G/2015
    /G/2015/PTUN.JPR, tanggal 12 April 2016 perlu perbaikan amar;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutmaka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :24/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 12 April 2016 dikuatkan, dengan perbaikan amarmaka kepada Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah terhadapnyaharus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkatpengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan
    Tata Usaha Negara besarnya biaya perkara dimaksudakan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;Mengingat dan memperhatikan PasalPasal dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubahdan ditambah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009, sertaperaturanPerundangundangan lain yang terkait dengan sengketa ini; MENGADILI:e Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;e Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor:24/G/2015
Register : 02-02-2016 — Putus : 15-03-2016 — Upload : 13-06-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 48 /B/2016/PT.TUN-SBY
Tanggal 15 Maret 2016 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA. II. dr. SOEGIARTO SOEHARDJO, Sp.PA (K) dh. LAUW DJOE HIEN vs PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
3855
  • Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :24/G/2015/PTUNSMG, Tanggal 22 Oktober 2015, yang dimohonkanbanding ;3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya Nomor : 48/B/2016/PT.TUNSBY. Tanggal 15Maret 2016 tentang Hari Sidang ;4.
    Berkas Perkara, surat bukti tertulis dan surat lain yang berkaitandengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Surabaya mengambil alin kKeadaankeadaan dan duduk sengketasebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Nomor 24/G/2015/PTUNSMG, tanggal 22 Oktober 2015, yangaliathya, SC0aGal DEPIKUL ~~~~~~===~== nnn nme nnn nnnmnnnnnnnnnnnnnDALAM EKSEPSI 2222s cssecosesavomeaaennuemonaninneumamensantaanauncntenMenyatakan
    Diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal danhari itu juga, sedangkan Tergugat II Intervensi tertanggal 3 Nopember 2015yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangpada tanggal 4 Nopember 2015 ditanda tangani oleh KARISMAWAN , SST.serta oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang , sesuaidengan Akta Permohonan Banding masingmasing Nomor 24/G/2015 /PTUNSMG.
    kepada pihak Penggugat / Terbanding dan Tergugat IlIntervensi /Para Terbanding sedangkan Tergugat II Intervensi / Pembandingsetelah berkas perkara yang dimohonkan banding Nomor : 24/G/2015/PTUSMG diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya, oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi melaluiKuasa Hukumnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabahya melalui Surat Nomor : W3.TUN.2/0217HK
    /G/2015/PTUNSMG tanggal 22 Oktober 2015 dan mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan putusanpada tingkat banding dengan amar untuk menolak gugatan penggugatS@IUFUNNYAL
Putus : 23-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 327 K/TUN/2016
Tanggal 23 September 2016 — SYAMSUDDIN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LANGKAT,, DK
10962 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak dikeluarkannya keputusan oleh badan atau pejabat tata usahanegara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undangundang No. 5Tahun 1986;Bahwa adanya 2 (dua) objek gugatan tersebut menunjukkan bahwaPenggugat ragu dan tidak tegas dalam menentukan objek gugatan danhal ini menjadikan gugatan Penggugat kabur ( Obscuur libel ) dangugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 24/G/2015/PTUNMDN,Tanggal
    /G/2015/PTUNMDN tanggal 7 Oktober 2015 yang dimohon banding;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi:Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi/ Para Pembanding;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada keduatingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000, (Duaatus lima puluh ribu rupiah);Halaman 15 dari 23 halaman.
    Putusan Nomor 327/K/TUN/2016Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada Tanggal 19 April 2016, kemudian terhadapnyaoleh Terbanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan padaTanggal 02 Mei 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 24/G/2015/PTUNMDN Jo.
    /G/2015/PTUNMDN, Tanggal 7 Oktober 2015 tidak dapatHalaman 21 dari 23 halaman.
    /G/2015/PTUNMDN,Tanggal 7 Oktober 2015;MENGADILI SENDIRI,1.
Putus : 01-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 456 K/TUN/2016
Tanggal 1 Desember 2016 — H. THAMRIN SADEK vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU, dkk.
11469 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulusebagai Terbanding, Terbanding II Intervensi 1,2, 3/Tergugat, Tergugat IlIntervensi 1, 2, 3 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 13 Juli 2015 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasintanggal 13 Juli 2015 di bawah Register Perkara Nomor 24
    /G/2015/PTUN.BJM,Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 456K/TUN/2016gugatan tersebut telah diperbaiki tanggal 8September 2015, telahmengemukakan dalildalilnya sebagai berikut :Objek sengketa :1.Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak MilikNomor 5961 tahun 2013 tanggal 20Desember 2013, Surat Ukur tanggal 22Nopember 2013 Nomor 2416/LUU/2013 Kelurahan Landasan Ulin Utara,Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru dengan luas 2227 m?
    denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Pemohon tidak setuju dan tidak sependapat terhadap PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.70/B/2016/PT.TUN JKT.tanggal yang amarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :24
    /G/2015/PTUN.BJM tanggal 28 Desember 2015 yang dimohonkanBanding tersebut.
    Bahwa adapun kekeliruan dalam pengambilan keputusan tersebut dimanapertimbangan Majelis Hakim judex pactie Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta perkara aquo bahwa Pengadilan tingkat banding ini hanyamengadopsi putusan yang sudah ada yaitu putusan tingkat pertama Nomor;24/G/2015/PTUN.Bjm. namunPengadilan tingkat banding Tata UsahaNegara perkara aquo tidak mengetahui persis fakta hukum yangsebenarnya karena hanya mempelajari dengan dokumen saja.3.
Register : 21-10-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 26-G-2016-PTUN-BL
Tanggal 30 Maret 2017 — Penggugat : GALA PERDANA Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG
14459
  • Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar LampungNomor: 24/G/2015/PTUNBL, tanggal 22 April 2010;3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar LampungNomor: 07/G/2010/PTUNBL, tanggal 07 Oktober 2010 ;4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar LampungNomor: 24/G/2015/PTUNBL, tanggal 11 Pebruari 2016 ;yang menetapkan bahwa Gugatan Penggugat Ditolak karenaKompetensi Absolut Pengadilan Negeri ;5.
Register : 13-12-2019 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 20-04-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 16/G/2019/PTUN.BL
Tanggal 16 April 2020 — Penggugat:
DANURI, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah
Intervensi:
MISINI
18173
  • Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:24/G/2015/PTUNBL, tanggal 22 April 2010;3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:07/G/2010/PTUNBL, tanggal 07 Oktober 2010;4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:24/G/2015/PTUNBL, tanggal 11 Pebruari 2016 yang menetapkanbahwa Gugatan Penggugat Ditolak karena Kompetensi AbsolutPengadilan NeQeri;5.
    dasar hukum sebagaimanatersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a quoadalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukanKompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa,mengadili, dan memutuskan perkara a quo, dan hal tersebut telah sesuald1.engan Yurisprudensi yang ada diantaranya yaitu :Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:11/G/2008/PTUNBL, tanggal 03 Desember 2009 ;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:24
    /G/2015/PTUNBL, tanggal 22 April 2010 ;Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:07/G/2010/PTUNBL, tanggal 07 Oktober 2010 ;.
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:24/G/2015/PTUNBL, tanggal 11 Pebruari 2016 yang menetapkan bahwaPutusan No. 16/G/2019/PTUNBL hlm. 39Gugatan Penggugat Ditolak karena Kompetensi Absolut Pengadilan5. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:80/B/2016/PT.TUNMEDAN tanggal 09 Juni 2016; 6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 93.K/TUN/1996tanggal 24 Pebruari 1998; 7.
Register : 20-09-2017 — Putus : 11-12-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 488 K/TUN/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — GALA PERDANA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG;
5917 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:24/G/2015/PTUNBL, tanggal 22 April 2010;3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:07/G/2010/PTUNBL, tanggal 7 Oktober 2010;4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:24/G/2015/PTUNBL, tanggal 11 Februari 2016;yang menetapkan bahwa gugatan Penggugat ditolak karenaKompetensi Absolut Pengadilan Negeri;5.
Register : 23-12-2019 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 20/G/2019/PTUN.BL
Tanggal 22 April 2020 — Penggugat:
SUPARJAN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
TUTI RATNASARI, SPI
246100
  • sangatlahjelas dan terang bahwa perkara a quo merupakanKompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukanKompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untukmemeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo,dan hal tersebut telah ada dan sesuai denganYurisprudensi, antara lain ; 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung Nomor 11/G/2008/PTUNBL, tanggal 03Desember 2009 ;Halaman 37 dari 89 halaman Putusan Nomor : 20/G/2019/PTUNBL2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung Nomor 24
    /G/2015/PTUNBL, tanggal 22 April3) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung Nomor 07/G/2010/PTUNBL, tanggal 07Oktober 2010 54) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung Nomor 24/G/2015/PTUNBL, tanggal 11Pebruari 2016 ;Menetapkan bahwa Gugatan Penggugat Ditolak karenaKompetensi Absolut Pengadilan Negeri ;5) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor 80/B/2016/PT.TUNMEDAN tanggal 09Juni 2016 ; 6) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor93.K/TUN/1996 tanggal
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung Nomor 24/G/2015/PTUNBL, tanggal 22 April3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung Nomor 07/G/2010/PTUNBL, tanggal 07Oktober 2010; 4.
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung Nomor 24/G/2015/PTUNBL, tanggal 11Pebruari 2016;Menetapkan bahwa Gugatan Penggugat Ditolak karenaKompetensi Absolut Pengadilan Negeri;1) Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor 80/B/2016/PT.TUNMEDAN tanggal 09Juni 2016;Halaman 54 dari 89 halaman Putusan Nomor : 20/G/2019/PTUNBL2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor93.K/TUN/1996 tanggal 24 Pebruari 1998;3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor22.K/TUN/1998
Register : 23-09-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 K/TUN/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — ABDUL MAJID, S.SOS VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TULANG BAWANG., II. AIP ALKHULUSI BIN HI SAYUTI SAFRUDIN, BA;
9926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Sehingga berakibat bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atausetidaktidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBandar Lampung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 24/G/2015/PTUNBL. tanggal 11 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menerima eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut pengadilan;Dalam Pokok Sengketa: Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar
    Putusan Nomor 445 K/TUN/2016Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada Tanggal 1 Juli 2016, kemudian terhadapnya olehPembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara tertulis padaTanggal 14 Juli 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan KasasiNomor 24/G/2015/PTUN.BL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Bandar Lampung Permohonan tersebut diikuti Memori Kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar
Register : 11-11-2016 — Putus : 10-01-2017 — Upload : 24-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 538 K/TUN/2016
Tanggal 10 Januari 2017 — Drs. HARTONO, DKK VS SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI;
5919 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Negara Surabaya denganPutusan Nomor 127/B/2016/PT.TUN.SBY, tanggal 19 Juli 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Para Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2016 dan diterima padatanggal 12 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/ParaPenggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 13 Agustus 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan padatanggal 23 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta PermohonanKasasi Nomor 24
    /G/2015/PTUN.Dps., yang dibuat oleh Wakil PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.
Putus : 23-08-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 256 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — PT. JAYA REAL PROPERTY, Tbk VS SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN, DK
138128 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 256 K/TUN/2016Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 24/G/2015/PTUNSRG,Tanggal 7 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut: DALAM PENUNDAAN.Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan SuratKeputusan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan No.032/Kep.296DPPKAD/2015 Tanggal 20 Mei 2015 Tentang PersetujuanPemanfaatan Trotoar Pada Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Jalan BintaroSektor IIIA Milik Pemerintah
    /G/2015/PTUNSRG yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
    Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No.24/G/2015/PTUN.SRG Tanggal 7 Desember 2015 yang dimohonkanupaya hukum banding oleh Pemohon Kasasi/semula Pembanding telahdiserahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kepada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 15 Februari 2016.
    Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang bertentangan DenganFakta Persidangan Bahwa pertimbangan hukum dan amar (diktum) yang terkandung dalamPutusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No.24/G/2015/PTUN.SRG., Tanggal 7 Desember 2015 merupakanpertimbangan hukum dan amar (diktum) yang seharusnya bersumber darifakta persidangan yang terdiri dari produkproduk tulisan para pihak, mulaiGugatan, Jawaban, Replik dan Duplik;Bahwa selain itu juga bersumber pada buktibukti yang dituangkan
    /G/2015/PTUNSRG Tanggal 7 Desember 2015;Keberatan Keenam 1.
Putus : 09-06-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 127 K/TUN/2016
Tanggal 9 Juni 2016 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA VS PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR
5939 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., tanggal 04 Desember 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 07 Januari 2016, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 389.SK.73.06/IV/2015, tanggal 06 April 2015, diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Januari 2016, sebagaimanaternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/G/2015/PTUN.Mks junctoNomor 140/B/2015/PTTUN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Register : 25-02-2020 — Putus : 28-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 9/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 28 Mei 2020 — Penggugat:
Jusni Surya Chandra dan Dwi Fitri Indra
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
Cik Ali Salim, S.H
425297
  • Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:24/G/2015/PTUNBL, tanggal 22 April 2010;. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:07/G/2010/PTUNBL, tanggal 07 Oktober 2010;. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:24/G/2015/PTUNBL, tanggal 11 Pebruari2016;yang menetapkan bahwa Gugatan Penggugat Ditolak karena KompetensiAbsolut Pengadilan Negeri;.