Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00581/NKEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus 2017 sehubungan dengan PenolakanPermohonan Pengurangan atau Pembatalan SKPKB berdasarkan Pasal36 ayat (1) Huruf b karena Permohonan Wajib Pajak atas SKPKB PPhFinal Pasal 4 ayat (2) Nomor 00013/240/11/201/15 tanggal 18 November2015 Masa Pajak November 2011;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 27 Oktober 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.116731.99

/2011/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00581/NKEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena PermohonanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanFinal Pasal 4 (2) Nomor 00013/240/11/201/15 tanggal

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00581/NKEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihalPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) WHuruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor00013/240/11/201/15 tanggal 18 November 2015 Masa PajakNovember 2011, atas nama PT Barettamuda Pratama, NPWP01.101.776.1201.000, dengan alamat di Jalan Palembang,Nomor 19, Belanti

/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihalPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib PajakAtas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4(2) Nomor 00013/240/11/201/15 tanggal 18 November 2015 Masa PajakNovember 2011, atas nama Penggugat NPWP 01.101.776.1201.000,adalah yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.

Dengan demikianpenerbitan keputusan Tergugat (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) Nomor KEP00581/NKEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) #Nomor00013/240/11/201/15 tanggal 18 November 2015 Masa Pajak November2011 telah sesuai dengan kewenangan hukum dan telah dilakukansecara terukur

jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2223/PJ/2018, tanggal 20 April 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90122/PP/M.XIVA/27

/2017, tanggal 11 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Halaman 1 dari 7 halaman.

Keterangan Jumlah1 Dasar Pengenaan Pajak 0,002 Pajak Penghasilan Pasal 15 yang Terutang 0,003 Kredit Pajak 0,004 Kompensasi Masa Pajak sebelumnya 0,005 PPh Kurang/(Lebih) Bayar 0,006 Sanksi Administrasi 0,007 Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut90122/PP/M.XIVA/27/2017, tanggal 11 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap

Menerima dan mengabulkan selurunnya Permohonan PeninjauanKembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put90122/PP/M.XIVA/27/2017 Tanggal 18 Desember 2017 yang dimohonkan PemohonPeninjauan Kembali semula Pemohon Banding untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put90122/PP/M.XIVA/27/2017 Tanggal 18 Desember 2017 karena telah bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;3.

Putusan Nomor 1303 B/PK/Pjk/2018Put86249/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Menerima dan mengabulkan seluruh banding Pemohon Bandingsehingga jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar seharusnya dihitungdengan perhitungan sebagai berikut: No. Keterangan Cfm.

Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp9.289.579.837,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 111.516.575,003 Kredit Pajak Rp 111.516.575,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 18 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86249/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86249/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86249/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

Putusan Nomor 3768/B/PK/Pjk/2019yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum Banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding menolak Keputusan Direktorat Jenderal PajakNomor KEP00016/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 14 Februari 2017sehubungan dengan Penolakan keberatan wajib pajak terhadap SKPKBPPN dan PPnBM Nomor 00068/207/12/201/15 tanggal 18 November 2015Masa Pajak April 2012, dengan mengajukan Permohonan Banding agarpajak terutang Pemohon Banding

menjadi nihil;Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112313.16/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00016/KEB/WPJ.27/2017 tanggal14 Februari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00016/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 14 Februari 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2012 Nomor00068/207/12/201/15 tanggal 18 November 2015, atas nama:Halaman 3 dari 8 halaman.

putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembaliMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00016/KEB/WPJ.27

/2017 tanggal 14 Februari 2017mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2012 ##Nomor00068/207/12/201/15 tanggal 18 November 2015 atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.101.776.1201.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp74.412.450,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Putusan Nomor 1622/B/PK/Pjk/2018Put86264/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak yang memeriksa, memutus, dan mengadilisengketa banding ini berkenan untuk menerima dan mengabulkanseluruh banding Pemohon Banding sehingga jumlah pajak yang masihharus/(lebih) dibayar seharusnya dihitung dengan perhitungan sebagaiberikut

Keterangan Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp8.348.762.426,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 100.316.904,003 Kredit Pajak Rp 100.316.904,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86264/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86264/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya ;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86264/PP/M.1IIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku ;3. Dengan mengadili sendiri3.1.

KantorPurwantono, Suherman, Surja Consult, beralamat kantor diJakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus' Nomor003/Kontra PK/PoA/XII/2017, tanggal 11 Desember 2017;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81517/PP/M.IIIB/27

/2017, tanggal 28 Februari 2017, yang telahHalaman 1 dari 7 halaman.

Desember 2005Nomor 00008/241/05/053/13 tanggal 30 Oktober 2013, sehingga pajakyang terutang menjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 28 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81517/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 28 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP186/WPJ.07

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81517/PP/M.IIIB/27/2017,tanggal 28 Februari 2017 yang dimohonkan Pemohon PeninjauanKembali untuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.81517/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 28 Februari 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put116729.99/2011/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 7 Agustus 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan permohonan gugatan kepadaPengadilan Pajak untuk membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00579/NKEB/WPJ.27

/2017 tanggal 18 Agustus 2017 sehubungan denganPenolakan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan SKPKBHalaman 1 dari 9 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00579/NKEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus2017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B KarenaPermohonan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) Nomor00015/240/11/201/15 tanggal 18 November 2015 Masa Pajak Juli2011, atas nama PT Barettamuda Pratama, NPWP 01.101.776.1201.000, dengan alamat di Jalan Palembang

Putusan Nomor 2909 B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00579/NKEB/ WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus

Dengan demikian penerbitan keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00579/NKEB/WPJ.27/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal PembatalanKetetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2)Nomor: 00015/240/11/201/15 tanggal 18 November 2015 Masa PajakJuli 2011 telah sesuai dengan kewenangan hukum dan telah dilakukansecara terukur dan

Gatot Subroto 38, JakartaSelatan, yang diwakili oleh Park Cheon Jin, jabatan ChiefRepresentative BUT OCI Corporation;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88042/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan

15 Masa Pajak Agustus 2010menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:Menurut MenurutTerbanding Pemohon Banding Dasar Pengenaan Pajak : 30.312.636.729,00 0,00 PPh Final Pasal 15 terutang : 112.156.756,00 0,00Bunga Pasa; 13 ayat (2) : 53.835.243,00 0,00UndangUndang KUP PPh yang harus dibayar : 165.991 .999,00 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 10 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88042/PP/M.XVIB/27

/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00501/KEB/WPJ.07/2016tanggal 15 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanHalaman 2 dari 8 halaman.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88042/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal26 Oktober 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1677/B/PK/Pjk/20182.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88042/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112317.16/2012/PP/M.XXA Tahun 2018, tanggal 16 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor: KEP00020/KEB/WPJ.27

/2017 tanggal 14 PebruariHalaman 1 dari 8 halaman.

/2017 tanggal 14Pebruari 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 Nomor:00072/207/12/201/15 tanggal 18 Nopember 2015 atas nama: PT.Barettamuda Pratama, NPWP 01.101.776.1201.000, beralamat di JI.Palembang No.19, Belanti Timur, Padang dengan alamat korespondensi diJl.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP00020/KEB/WP4J.27/2017 tanggal 14 Pebruari 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 Nomor00072/207/12/201/15 tanggal 18 Nopember 2015, atas nama: PTBarettamuda Pratama, NPWP 01.101.776.1201.000, beralamatdi JI Palembang No.19, Belanti Timur, Padang dengan alamatkorespondensi di JI.

/2017 tanggal 14 Pebruari2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 Nomor:00072/207/12/201/15 tanggal 18 Nopember 2015 atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.101.776.1201.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp791.542.406,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Gatot Subroto 38, JakartaSelatan, yang diwakili oleh Park Cheon Jin, jabatan ChiefRepresentative BUT OCI Corporation;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88039/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan

Final Pasal 15 Masa Pajak Mei 2010 menurutPemohon Banding menjadi sebagai berikut:MenurutMenurutPemohonTerbandingBanding Dasar Pengenaan Pajak : 23.805.113.547,00 0,00 PPh Final Pasal 15 terutang : 88.078.920,00 0,00Bunga Pasa; 13 ayat (2) > 42.277.882,00 0,00UndangUndang KUP PPh yang harus dibayar : 130.356.802,00 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 10 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88039/PP/M.XVIB/27

/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00503/KEB/WPJ.07/2016Halaman 2 dari 8 halaman.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88039/PP/M.XVIB/27/2017 tanggalHalaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1676/B/PK/Pjk/201826 Oktober 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88039/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

BHLN OCI Corporation;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88055/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding

Penghitungan PPh Final Pasal 15 Masa Pajak Februari 2012menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut :Menurut Terbanding Menurut PemohonBandinge Dasar Pengenaan Pajak :Rp39.189.373.838,00 Rp.0,00;e PPh Ps 15 terutang >Rp 145.000.683,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP >Rp 69.600.328,00 Rp.0,00;e PPhyangharus dibayar :Rp 214.601.011,00 Rp.0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan Surat Uraian Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88055/PP/M.XVIB/27

/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00785/KEB/WPJ.07/2016tanggal 9 Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak FebruariHalaman 2 dari 8 halaman.

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88055/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal26 Oktober 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1675/B/PK/Pjk/20182.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88055/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri :3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

Putusan Nomor 1319/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86157/PP/M.IIIA/27/2017, tanggal 24 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Menerima dan mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding sehinggajumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar

Pemohon No Uraian Banding1 Dasar Pengenaan Pajak 7.410.611.788,002 PPh Pasal 15 yang terutang 112.808.860,003 Kredit Pajak 112.808.860,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar 05 Sanksi Administrasi 06 Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86157/PP/M.IIIA/27/2017, tanggal 24 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86157/PP/M.IIIA/27/2017 tanggal24 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86157/PP/M.IIIA/27/2017 tanggal 24 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:Halaman 3 dari 8 halaman.

kuasa Tan Gunawan,kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum, beralamat diJakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor930/17CTX, tanggal 6 Desember 2018:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86255/PP/M.IIIB/27

/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 1 dari 7 halaman.

Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp6.174.194.175,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 74.141.850,003 Kredit Pajak Rp 74.141.850,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86255/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put86255/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86255/PP/M.IIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

H.Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350, yangdiwakili oleh Agustian Rachmansjah Partawidjaja dan KosimSutiono, jabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86267/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus

Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp5.012.970.819,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 61.999.067,003 Kredit Pajak Rp 61.999.067,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86267/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put86267/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86267/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.

Putusan Nomor 2564 B/PK/Pjk/2019telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar majelis Pengadilan Pajakdapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 Masa Januari 2011 Nomor00008/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 dan Keputusan KeberatanNomor KEP00032/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017 dan menetapkansesuai dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Penghasilan kena Pajak

Jumlan sanksi administrasi (atb+c+d) 0,006 Jumlah PPh yang masih harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114172.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00032/KEB/WPJ.27/2017 tanggal

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00032/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00008/201/11/202/16tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Januari 2011, atas namaParisal, NPWP 14.031.714.0202.000, beralamat di VI KotoSelatan (UD.DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat KorespondensiPerkantoran Sentra Kramat Blok A 11 Nomor 79, Jalan KramatRaya, Senen Jakarta Pusat), adalah

PeninjauanKembali pada tanggal 4 Maret 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00032/KEB/WPJ.27

/2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari 2011 Nomor00008/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP. 14.031.714.0202.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 2580/B/PK/Pjk/2019Bahwa Pemohon Banding mohon agar majelis di Pengadilan Pajakdapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 Masa November 2011Nomor: 00018/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 dan KeputusanKeberatan Nomor: KEP00042/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017 danmenetapkan sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Bandingj Penghasilan kena Pajak /Dasar Pengenaan 0.00Pajak2 PPh Pasal 21 yang terutang 0,003 Kredit Pajaka. PPh Ditanggung pemerintah 0,00b.

Putusan Nomor 2580/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114182.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00042/KEB/WP4J.27/2017 tanggal 7 April 2017, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 21 Nomor 00018/201/11/202/16 tanggal 22 Januari

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00042/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor00018/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 Masa PajakNovember 2011, atas nama: Parisal, NPWP14.031.714.0202.000, beralamat di VI Koto Selatan (UD.DDIndustri) Pasaman Barat, (Alamat Korespondensi: PerkantoranSentra Kramat Blok A 11 Nomor 79, Jalan Kramat Raya, SenenJakarta Pusat),

Putusan Nomor 2580/B/PK/Pjk/2019Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00042/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan

., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 747/18.CTX tanggal30 Januari 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan, ternyataPemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86259/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang telah

Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp5.146.976.273,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 61.827.982,003 Kredit Pajak Rp 61.827.982,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86259/PP/M.IIIB/27/ 2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86259/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86259/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanHalaman 3 dari 7 halaman.

telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114176.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding memohon kepada Majelis HakimPengadilan Pajak untuk dapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 MasaMei 2011 Nomor 00012/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 danKeputusan Keberatan Nomor KEP00036/KEB/WPJ.27

/2017 tanggal 7 April2017 dan menetapkan sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah RupiahNo Uraian Menurut WajibPajak1 Penghasilan kena Pajak 0,002 PPh Pasal 21 yang terutang 0,003 Kredit Pajaka.

Putusan Nomor 2536/B/PK/Pjk/2019Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00036/KEB/WP.J.27/2017 tanggal 7 April 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor00012/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Mei 2011, atasnama Parisal, NPWP 14.031.714.0202.000, beralamat di VI Koto Selatan(UD.DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat Korespondensi: PerkantoranSentra Kramat Blok

Dengan mengadili sendiri:3. 1.3. 2.3. 3.Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00036/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00012/201/11/202/16tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Mei 2011, atas nama Parisal,NPWP 14.031.714.0202.000, beralamat di VI Koto Selatan(UD.DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat KorespondensiPerkantoran

Putusan Nomor 2536/B/PK/Pjk/2019mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00036/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Mei 2011 Nomor00012/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 14.031.714.0202.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 2321/B/PK/Pjk/2019peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86266/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Pengadilan Pajakyang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa banding ini berkenanuntuk menerima dan mengabulkan seluruh banding Pemohon Bandingsehingga jumlah pajak yang masih harus/ (lebin

Jumlah Pph yang masih harus bayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86266/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00624/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 September 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat

Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86266/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86266/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 2569 B/PK/Pjk/2019telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar majelis Pengadilan Pajakdapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 Masa April 2011 Nomor0001 1/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 dan Keputusan KeberatanNomor KEP00035/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017 dan menetapkansesuai dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Penghasilan kena Pajak

Jumlan sanksi administrasi (atb+c+d) 0,006 Jumlah PPh yang masih harus Dibayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 15 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114175.10/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 11 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Bandingatas Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00035/KEB/WPJ.27/2017 tanggal

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00035/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00011/201/11/202/16tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak April 2011, atas nama Parisal,NPWP 14.031.714.0202.000, beralamat di VI Koto Selatan(UD.DD Industri) Pasaman Barat, (Alamat KorespondensiPerkantoran Sentra Kramat Blok A 11 Nomor 79, Jalan KramatRaya, Senen Jakarta Pusat), adalah

PeninjauanKembali pada tanggal 4 Maret 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00035/KEB/WPJ.27

/2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak April 2011 Nomor0001 1/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 14.031.714.0202.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:Halaman 4 dari 8 halaman.