1PUTUSANNomor : 31/G/2016/PTUN.MTRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang menerima, memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan Acara Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :SOFIAN HADI SASMITA, Amd.IP, SH.

/G/2016/PTUNMTR Telah membaca buktibukti surat dan mendengarkan keterangan SaksiTelah memperhatikan segala sesuatunya dalam persidangan ;Putusan Nomor:31/G/2016/PTUNMTR.

/G/2016/PTUNMTR.

/G/2016/PTUNPLG yangditandatangani oleh Kuasanya : Desi Haryati,sSH serta Wakil Panitera PengadilanTata Usaha Negara Palembang, selanjutnya Wakil Panitera memberitahu kepadapihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor: 31/G/2016/PTUNPLG tanggal 3 Nopember 2016; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan MemoriBanding tertanggal 5 Desember 2016 yang diterima oleh Panitera Muda PerkaraPengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 7 Desember 2016 dantelah

...Formul02/proksi0 1/KIMtelah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuandan Penyerahan Memori Banding Nomor 31/G/2016/PTUNPLG pada tanggal8 Desember 2016; Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penggugat/Pembandingtersebut, Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Bandingtertanggal 21 Desember 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Palembang pada tanggal 23 Desember 2016 dan telahdiberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal

Tata Usaha Negara Palembang Nomor:31/G/2016/PTUNPLG, diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal20 Oktober 2016 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Prinsipal sertaKuasa Hukum Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan banding padatanggal 3 Nopember 2016, maka permohonan banding dari Kuasa HukumPenggugat/Pembanding menurut Majelis Hakim Banding, pengajuan bandingtersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diaturdalam ...Formul02/proksi0 1/KIMdalam

Pasal 123 ayat (1) serta sesuai dengan tata cara dan syaratsyarat yangditentukan dalam Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 126 (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 dan terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama salinan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/G/2016/PTUNPLG

telah lewat waktu; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat denganpertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:31/G/2016/PTUNPLG tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, dan akan mempertimbangkannya sebagai berikut; Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/936.q/BKD/2015 TentangPenjatuhan Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan SendiriSebagai Pegawai Negeri Sipil, Atas Nama

M e n g a d i l i :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; ----------------------

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya No. 31/G/2016/PTUN-PLK tanggal 9 Nopember 2016 yang dimohonkan banding, dan ; -----------------------------------------------------------------------------------------------

M e n g a d i l i S e n d i r i

Dalam Penundaan

- Menolak

No. 31/G/2016/PTUN.SRG sesual dengan Penetapan Eksekusi Nomor 31/G/2016/PTUNSRG., tanggal 28 Januari 2020. karena PT. Angkasa Pura II adalah pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka layak dan patut jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat;2.

Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 31/G/2016/PTUN.SRG. Sertipikat HakMilik Nomor 183/Benda tanggal 21 September 1995, Gambar Situasi Nomor 4342, tanggal 14 September 1995, luas 13.100 M2 (tiga belas ribu seratusmeter persegi) atas nama Totong Hartono yang digunakan sebagai dasar hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo telah dibatalkan oleh Peradilan tata Usaha negara.

Jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 31/G/2016/PTUN.SRG.5.

Bahwa putusa tersebut telah dieksekusi Sesuai dengan penetapan eksekusi Nomor 31/G/2016/PTUNSRG., tanggal 28 Januari 2020;6.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta Nomor : 55/B/2017/PT.TUN .JKT, dan putusan PengadilanHalaman 18 dari 22 hal PutusanNomor 196/PDT/2021/PT BTN.Tata Usaha Negara Serang, Nomor : 31/G/2016/PTUN.SRG, bahwa putusantersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bahkan putusantersebut telah di eksekusi Sesuai dengan penetapan Eksekusi Nomor :31/G/2016/PTUN.SRG, tanggal 28 Januari 2020;Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding semula Penggugatdi sangkal oleh Terbanding semula Tergugat

Bahwa, mengetahui di atas objek tanah Pemohon telah terbit sertipikattersebut pada poin 5 dan 6 di atas, pada tanggal 22 Pebruari 2016Pemohon mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Surabayaterhadap Termohon selaku Tergugat sesuai register perkara Nomor :31/G/2016/PTUN.SBY. dan dalam persidangan terungkap faktasebagaimana telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakimdalam putusannya halaman 45 s/d 47 sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di atas Mejelis Hakimmenilai

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini sebesar Rp. 2.730.000, (dua juta tujuh ratus tiga puluhjUta, FUPIAN) ~~~~= mn nnn nn nnn nnn nnn nnnPutusan perkara Nomor : 10/P/FP/2019/PTUN.SBYHalaman 8 dari 51 halaman10.11.Bahwa, terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :31/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 1 Juni 2016 tersebut pada poin 8 di atas,Termohon selaku Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara di Surabaya dan berdasarkan Putusan Pengadilan

SBY tanggal15 September 2016, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :31/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 1 Juni 2016 DIKUATKAN, dengan amarS@bagal DEPIKUL :~ nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nenane necesMENGADILI Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding; Meguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor:31/G/2016/PTUN.SBY. tanggal 1 Juni 2016 yang dimohonkan banding; Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya di keduatingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp.250.000

, (dua ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor: 31.K/PEN.TUN/2016/PTUN.SBY tanggal 24 Nopember2014, Perkara Sengketa Tata Usaha Negara Nomor: 31/G/2016/PTUN.SBYtanggal 1 Juni 2016 Jo.

PANTJA JAYAINDUSRI & TRADING COMPANY, berkedudukan di Suarabaya selaku Debiturserta adanya Pencatatan Blokir dari KPKNL Surabaya Jalan Indrapura No. 5Surabaya, padahal selama pemeriksaan perkara baik tingkat pertama diPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya maupun tingkat banding diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara antara Pemohon selakuPenggugat/Terbanding melawan Termohon selaku Tergugat/Pembanding (Vide : Perkara Nomor : 31/G/2016/PTUN. SBY Jo. Nomor197/B/2016/PT.TUN.

Jelas di sini ada iktikad tidakbaik;Bahwa diajukannya gugatan Perkara Nomor 31/G/2016/PTUNSRGtelah lewat waktu atau kedaluarsa sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahan UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara;Sebab fakta membuktikan bahwa waktu yang dijadikan Penggugatuntuk mengajukan gugatan ini sangat sumir dan tidak berdasar.

biaya perkara dalamdua tingkat pengadilan yang dalam pemeriksaan banding ditetapkansebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTerbanding/Penggugat pada tanggal 29 Mei 2017, kemudian terhadapnya olehTerbanding/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi secaralisan pada tanggal 08 Juni 2017, sebagaimana ternyata dalam AktaPermohonan Kasasi Nomor 31

/G/2016/PTUNSRG yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Serang.

/G/2016/PTUN.SRG tanpamemberikan pertimbangan hukum tentang kekeliruan atau kesalahan daripertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Putusan Nomor 390 K/TUN/2017Usaha Negara Serang tanggal 8 Desember 2016 Nomor 31/G/2016/PTUNSRG;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat dibenarkan, putusan Judex FactiPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapatkesalahan dalam penerapan hukum, karena terdapat perbedaan asal usul tanahterkait penerbitan sertipikat objek sengketa, menurut dalil Penggugat berasaldari Girlk C Nomor

Gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel).Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh PengadilanTata Usaha Negara Serang dengan Putusan Nomor 31/G/2016/PTUNSRG,tanggal 8 Desember 2016, kemudian di tingkat banding putusan tersebutdibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta denganPutusan Nomor 55/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 15 Mei 2017 dan di tingkatkasasi putusan tersebut di tolak oleh Mahkamah Agung dengan putusanNomor 390 K/TUN/2017, tanggal 29 Agustus 2017;Menimbang, bahwa

delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);Bahwa mengenai besaran uang kompensasi PHK telahdipertimbangkan dalam pertimbangkan konvensi sehingga pertimbangantersebut diambil alin menjadi pertimbangan dalam rekonvensi dan menyatakanmenolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DOKTER WITOHARIYADI, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan PengadilanNegeri Surabaya Nomor 31

/G/2016/PHI.SBY tanggal 2 Mei 2016 sehinggaamarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini diatas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasisebagai pihak yang kalah;Memperhatikan, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan

2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;Halaman 16 dari 19 hal.Put.Nomor 959 K/Padt.SusPHI/2016MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DOKTER WITOHARIYADI, tersebut;Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 31

/G/2016/PHI.Sby tanggal 2 Mei 2016sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:1.

bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding / ParaPenggugattelah menggugat sekarang Termohon Kasasi , Il dahulu sebagaiPembanding, Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidanganPengadilan Tata Usaha Negara Makassarpada pokoknya atas dailildalilsebagai berikut:Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnyamengajukan gugatan, tanggal 05 April 2016, didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 05 April 2016, dibawahRegister Nomor: 31

/G/2016/PTUN.MKs, dan diperbaiki terakhir pada tanggal 10Mei 2016, yang isinya sebagai berikut:Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara iniadalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, berupa:Sertipikat Hak Pakai (GHP) No. 00004 Desa/Tiromanda, tanggal 02 April 2013,Surat Ukur No. 69/Tiromanda/2013, tanggal 21 Maret 2013, seluas 108.599m?

Para Terbanding dahulu Para Penggugat untuk membayarbiaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh riburupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepadaPara Terbanding / Para Penggugat pada Tanggal 17 Mei 2017,kemudian terhadapnya oleh Para Terbanding / Para Penggugat diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 30 Mei 2017, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31

/G/2016/PTUNMks yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar.

/G/2016/PTUN.Mks. tertanggal 13 Oktober 2016 tersebut;Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassartersebut di atas, maka perkenankanlah kami mengajukan keberatankeberatankasasi, sebagaimana terurai sebagai berikut:1.

siapapun secarapidana, apalagi oleh Penggugat dalam perkara ini;Berdasarkan kondisi tersebut di atas jelas terlihat justru Penggugat sendirilahyang ingin mengaburkan gugatannya dan oleh karenanya beralasan hukumapabila gugatan Penggugat dalam sengketa ini dinyatakan kabur dan atau tidaksempurna dan untuk itu haruslah ditolak dan atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 31

/G/2016/PTUNPBR, tanggal 6 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN: Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yangdimohonkan Penggugat;DALAM EKSEPSI: Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1.

sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPara Terbanding/Tergugat II IntervensiTergugat pada tanggal 21 Maret 2017kemudian terhadapnya oleh Para Terbanding/Tergugat II IntervensiTergugatdengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masingmasing pada tanggal 23 Maret 2017 dan No. 616/SK14/III/2017 tanggal 30Maret 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan masingmasing padatanggal 29 Maret 2017 dan tanggal 31 Maret 2017 sebagaimana ternyata dariAkta Permohonan Kasasi Nomor 31

/G/2016/PTUN.PBR jo.

Putusan Nomor 271 K/TUN/2017MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : EDDY TANdan Pemohon Kasasi Il: KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROVINSI RIAU tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 37/B/2017/PT.TUNMDN, tanggal 14 Maret 2017 yang membatalkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 31/G/2016/PTUNPBR, tanggal 6 Desember 2016;MENGADILI SENDIRI, Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;Menghukum Termohon Kasasi untuk

telah mengeluarkan SuratKeputusan Nomor SK.02/Pbt/BPN14/2016 tanggal 26 April 2016 tentangPembatalan Hak Milik No.4202/Sidomulyo Barat tercatat Pertama kali atasnama Madi (Tergugat III) dan Terakhir tercatat atas nama Haji Sofyan (Tergugat) terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,Provinsi Riau ;Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat VI tersebut, Tergugat telahmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yangterdaftar dalam register perkara nomor 31

/G/2016/PTUNPbr dengan parapihak : H.

/G/2016/PTUN PBR, dan saat ini perkara tersebut masih dalam prosesKasasi di Mahkamah Agung RI;8.

/G/2016/PTUNPbr yang dijadikan pihak yakni H.Sofyan (Tergugat) sebagai Penggugat, Kepala Kanwil BPN Riau (Tegugat VI) sebagaiHalaman 22 dari 46 Putusan Nomor 142/PDT/2018/PT PBRTergugat dan Eddy Tan (Penggugat) sebagai Tergugat II Intervensi,persoalan yang muncul adalali ketika Penggugat bekerja sama denganTergugat VI mengajukan pembatalan Sertipikat Hak Milik Tergugat untuk dibatalkan tanpa melalui proses Peradilan yakni PTUN, sehinggadengan dibatalkannya Sertipikat Hak Milik No.4202/Sidomulyo sesuaidengan

Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi RiauNo.SK.02/Pbt/BPNl4/2016 tanggal 26 April 2016, oleh Tergugat VI,maka Tergugat mengajukan Gugatan di PTUN Pekanbaru;Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNo.31/G/2016/PTUNPbr, menolak Gugatan Tergugat , akan tetapidalam Upaya Bandingnya di Pengadilan Tinggi PTUN Medan perkaraNo.37/B/2017 tanggal 14 Maret 2017 dengan amar putusannyamenerima Bandingnya Tergugat dan menyatakan Batal SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi RiauNo.SK

W4TUN4/158/HK.06/1/2016 tanggal 27 Januari 2016; Bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar, kepada pihak Penggugat / Pembanding, Tergugat / Terbanding dan Tergugat IIIntervensi / Terbanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkasperkara sesuai Surat Pemberitahuan Melihat Dan Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 31/G/2016/PTUN.JPR, tanggal 22 Januari 2016; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura

Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22Oktober 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMempawah pada tanggal 23 Oktober 2018, dibawah Register Nomor99/Pdt.G/2018/PN Mpw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara Pontianak dalam perkara No.31/G/2016/PTUN.

No.31/G/2016/PTUN. Pontianak.Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, jelas putusan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara aquo harus dinyatakan salah dan keliru;. KEBERATAN KETIGA:Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo, telahmengabaikan dan mengesampingkan faktafakta hukum yang terungkapdan terbukti dalam persidangan yatu: Letak Tanah Tergugat I/ Terbanding berdasarkan keterangan saksiSaksidan bukti Surat seharusnya terletak dijalan Parit H.

Bahwa SuratPernyataan aquo TIDAK PERNAH dikonfirmasi di persidangan untukdinilai kebenaran formal maupun materiilnya, setidaknya untukdikonfirmasi kepada saksi Guntoro sebagai orang yang menjadi saksidan juga bertandatangan dalam Surat Pernyataan tersebut.> keterangan Saksi SARJU PURNOMO sebagaimana yang termuat padahalaman 28 dan 29 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianakdalam perkara No. 31/G/2016/PTUN.PTK tanggal 31 Oktober 2016(vide bukti T.IIIIV.6)yang menyatakan bahwasanya lokasi tanah

milikPembanding berada di Parit Haji Muksin Il dan BUKAN berada padalokasi objek sengketa saat ini;> keterangan TERBANDING II sendiri dalam persidangan pada PTUNPontianak yang termuat dalam halaman 34 dan 35 Putusan PengadilanTata Usaha Negara Pontianak dalam perkara No.31/G/2016/PTUN.PTK tanggal 31 Oktober 2016 (vide bukti T.IIIIV.6)yang mengakui terhadap tanah milik suami Terbanding II telahdikaplingkaplingkan dan salah satunya telah DIJUAL kepadaTerbanding ;Bahwa terhadap lokasi tanah objek sengketa

telah mengeluarkan SuratKeputusan Nomor SK.02/Pbt/BPN14/2016 tanggal 26 April 2016 tentangPembatalan Hak Milik No.4202/Sidomulyo Barat tercatat Pertama kali atasnama Madi (Tergugat III) dan Terakhir tercatat atas nama Haji Sofyan (TergugatI) terletak di Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,Provinsi Riau ;Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat VI tersebut, Tergugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yangterdaftar dalam register perkara nomor 31

/G/2016/PTUNPbr dengan para pihakH.

/G/2016/PTUN PBR, dan saat ini perkara tersebut masih dalamproses Kasasi di Mahkamah Agung RI;Bahwa tidak ada satu fakta yang dapat membuktikan Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum dalam menguasai bidang tanahmiliknya yang telah dikuasai secara terns menerus sejak tahun 1997,dan bahkan dikuasai MADI/Tergugat III sejak tahun 1977, yang menjaditidak benar adalah adanya pengakuan Penggugat atas bidang tanahTergugat dengan memamfaatkan Putusan Pidana Herman Hadi,Sm.HK alias Herman Lelek bin

Bahwa sepengetahuan dari Tergugat II, Tergugat ada mengajukan Gugatanke Pengadilan Tata Usaha Negera Pekanbaru dengan No.31/G/2016/PTUNPbr yang dijadikan pihak yakni H.Sofyan (Tergugat I!)

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara PekanbaruNo.31/G/2016/PTUNPbr, menolak Gugatan Tergugat I, akan tetapi dalamUpaya Bandingnya di Pengadilan Tinggi PTUN Medan perkara No.37/B/2017tanggal 14 Maret 2017 dengan amar putusannya menerima BandingnyaTergugat dan menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kantor WilayahBPN Propinsi Riau No.SK.02/Pbt/BPN14/2016 tanggal 26 April 2016, namunhingga saat ini perkara di Peradiian Tata Usaha Negara belum Inkrachkarena masih dalam proses Kasasi di Mahkamah

., tanggal 22 Mei 2017;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Tergugat pada tanggal 14 Juni 2017, kemudian terhadapnya olehPembanding/Tergugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 804/KUASA/2017, tanggal 03 Juli 2017, diajukan permohonankasasi secara lisan pada tanggal 05 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 31/G/2016/PTUNBNA yang dibuat oleh WakilPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Bahwa Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat perkara Tata UsahaNegara No:31/G/2016/PTUNBNA adalah Keputusan Bupati Bener MeriahNomor: PEG. 880/188/2019 tanggal 05 Mei 2019 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama MURSADA benaradanya;ll.