KEP2770/WPJ.32/2015 tanggal 4 Agustus 2015, tentang keberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanHalaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 667/B/PK/Pjk/2020Nilai Masa Pajak Oktober 2012 Nomor: 00040/207/12/522/14 tanggal 17 Juni2014;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put81740/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 09 Maret 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP2770/WPJ.32/2015 tanggal 4 Agustus

atas Putusan Pengadilan PajakNomor Put. 81740/PP/M.IIB/16/2017, tanggal 09 Maret 2017 untukseluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Republik Indonesia Nomor Put.81740/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 09 Maret 2017;MENGADILIKEMBALIMenerima seluruhnya permohonan banding dari Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) yang diajukan melalui surat No.131/PIP/WIR/XI15 tanggal 4 Nopember 2015 tentang PermohonanBanding atas Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) Nomor KEP2770/WPJ.32

/2015 tanggal 4 Agusus 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN No. 00040/207/12/522/14 tanggal 17 Juni 2014 masa pajakOktober 2012:Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP2770/WPJ.32/2015 tanggal 4 Agustus 2015,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2012 Nomor:00040/207/12/522/14 tanggal 17 Juni 2014;Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku SKPKB

Putusan Nomor 667/B/PK/Pjk/2020Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2770/WPJ.32/2015 tanggal 4 Agustus 2015mengenai keberatan

KEP2774/WPJ.32/2015 tanggal 4 Agustus 2015 tentangKeberatan SKPKB No. 00037/207/12/522/14 tanggal 17 Juni 2014 PPNmasa Juni tahun 2012;Halaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 666/B/PK/Pjk/2020Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put81738/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 09 Maret 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP2774/WPJ.32/2015 tanggal 4 Agustus 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan

Pemohon Banding) atas Putusan Pengadilan PajakNomor Put. 81738/PP/M.IIB/16/2017 tanggal 9 Maret 2017 untukseluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Republik Indonesia Nomor Put.81738/PP/M.IIB/16/2017 tanggal 9 Maret 2017;MENGADILIKEMBALIMenerima seluruhnya permohonan banding dari Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) yang diajukan melalui surat No.131/PIP/WIR/XI15 tanggal 4 Nopember 2015 tentang PermohonanBanding atas Keputusan Termohon PK (semula Terbanding) NomorKEP2774/WPJ.32

/2015 tanggal 4 Agusus 2015 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN No.00037/207/12/522/14 tanggal 17 Juni 2014 masa pajak Juni 2012;Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP2774/WPJ.32/2015 tanggal 4 Agusus 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN No. 00037/207/12/522/14 tanggal 17 Juni 2014 masa pajakJuni 2012;Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku SKPKB Pajak PertambahanNilai No. 00037

Putusan Nomor 666/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP2774/WPJ.32/2015 tanggal 4 Agustus 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2012 #Nomor:00037/207/12/522/14 tanggal 17 Juni 2014, atas nama Pemohon Banding,NPWP: 01.626.220.6522.000; adalah sudah

bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79780/PP/M.IIB/99/2017, tanggal 12 Januari 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Keputusan TergugatNomor: KEP4172MWPJ.32

/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan WajibHalaman 1 dari 7 halaman.

Bahwa terdapat kesalahan formal, Alamat Wajib Pajak dan PenanggungPajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 7 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put79780/PP/M.1IB/99/2017, tanggal 12 Januari 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya Gugatan Penggugat dengan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP4172/WPJ.32/2015 tanggal21 Oktober 2015 tentang Pengurangan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP4172/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 (1)Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Maret 2008 Nomor: 00019/207/08/521/12 tanggal 12Desember 2012, atas nama: PT Putra Satria Agung NPWP02.258.229.0521.000, beralamat di Perum Puri Intan No. 58 RT.05 RW.01 Kelurahan Pabuaran

Putusan Nomor 622/B/PK/Pjk/2019KEP4172/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaBerdasarkan Pasal 36 (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak,Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 Nomor:00019/207/08/521/12 tanggal 12 Desember 2012, dan memerintahkankepada Tergugat untuk memproses kembali permohonan penguranganatau pembatalan SKP yang tidak benar dan menghitung kembali jumlahpajak

bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79788/PP/M.1IB/99/2017, tanggal 12 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat KeputusanTergugat Nomor KEP4180/WPJ.32

/2015, tanggal 21 Oktober 2015, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas SKPKB Pajak Pertambahan NilaiHalaman 1 dari 7 halaman.

Bahwa terdapat kesalahan formal, Alamat Wajib Pajak dan PenanggungPajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 7 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, NomorPut79788/PP/M.IIB/99/ 2017, tanggal 12 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat dengan membatalkanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP4180/WPJ.32/2015,tanggal 21 Oktober 2015, tentang Pengurangan

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4180/WPJ.32/2015, tanggal 21 Oktober 2015, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaBerdasarkan Pasal 36 (1) Huruf B Karena Permohonan WajibHalaman 3 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 859/B/PK/Pjk/2019Penggugat, NPWP 02.258.229.0521.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dengan membatalkan KeputusanTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP4180/WPJ.32/2015, tanggal 21 Oktober 2015, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang

/2015 Tanggal 11 Juni 2015 Terletak Di JalanSoekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, KotaBandung Karena Cacat Administrasi, tertanggal 8 Juni 2020;IV.

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat 07/Pbt/BPN.32/2015 Tanggal 1162015diterbitkan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan :1) Perdata : Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 28042003Nomor 175/Pdt.G/2002/PN.Bdg jo. Putusan Pengadilan TinggiBandung tanggal 18032004 Nomor 70/Pdt/2004/PT.Bdg jo.

/2015 Tanggal 1162015, bertentangan dengan putusanPidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16062003 Nomor 293/Pid.B/2003/PN.Bdg jo.

TergugatIl Intervensi telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung terkait dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 21/Pbt /BPN.32/2017 tanggal29052017 tentang Pembatalan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah badanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal11062015 untuk memulihkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 05922/Kel.

Barat Nomor21/Pbt/BPN.32/2017 tanggal 29052017 tentang Pembatalan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor :07/PBT/ BPN.32/2015 tanggal 11062015 untuk memulihkan Sertifikat Hak MilikNomor : 05922/Kel.

Putusan Nomor 3576/B/PK/Pjk/2020Bahwa dengan mempertimbangkan keadaan sebenarnya, peraturanperpajakan yang berlaku dan untuk mendapatkan persamaan hak sertakeadilan juga kepastian hukum perlakuan perpajakan, maka PemohonBanding mohon Majelis Hakim Pengadilan Pajak agar banding kami dapatditerima dan olehnya membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP2773/WPJ.32/2015, tanggal 4 Agustus 2015, tentang Keberatan SKPKBNomor 00036/207/12/522/14, tanggal 17 Juni 2014, PPN masa Juni tahun2012;Menimbang, bahwa

atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put82437/PP/M.IIB/16/2017, tanggal 30 Maret 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP2773/WPJ.32/2015, tanggal 4 Agustus 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak

Menerima seluruhnya permohonan banding dari Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) yang diajukan melalui Surat Nomor130/PIP/WIR/XI15, tanggal 2 November 2015, tentang PermohonanBanding atas Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) Nomor KEP2773/WPUJ.32/2015, tanggal 18 Agusus 2015,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN Nomor 00036/207/12/522/14, tanggal 17 Juni 2014, masaPajak Mei 2012;2.

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP2773/WPJ.32/2015, tanggal 18 Agusus2015, tentang Keberatan Wajid Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN Nomor 00036/207/12/522/14, tanggal 17 Juni 2014,Masa Pajak Mei 2012;3. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku SKPKB Pajak PertambahanNilai Nomor 00036/207/12/522/14, tanggal 17 Juni 2014, masa pajakMei 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak PratamaCilacap;Halaman 3 dari 10 halaman.

/2015, tanggal 4 Agustus 2015,mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2012 Nomor00036/207/12/522/14, tanggal 17 Juni 2014, atas nama Pemohon Banding,NPWP 01.626.220.6522.000, adalah yang nyatanyata bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan pertimbangan:a.

bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79786/PP/M.IIB/99/2017, tanggal 12 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan membatalkan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP4178/WPJ.32

/2015 tanggal 21 Oktober2015 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakHalaman 1 dari 8 halaman.

/2015 tanggal21 Oktober 2015 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaBerdasarkan Pasal 36 (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, PajakPertambahan Nilai Masa Pajak September 2008 Nomor:00025/207/08/521/12 tanggal 12 Desember 2012, dan memerintahkankepada Tergugat untuk memproses kembali permohonan pengurangan ataupembatalan SKP yang tidak benar dan menghitung kembali jumlah pajakyang terutang dengan memperhitungkan bukti

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4178/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaBerdasarkan Pasal 36 (1) Huruf B Karena Permohonan WajibPajak, Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2008Nomor: 00025/207/08/521/12 tanggal 12 Desember 2012, atasnama: PT Putra Satria Agung, NPWP 02.258.229.0521.000,beralamat di Perum Puri Intan No. 58 RT. 05 RW.01 KelurahanPabuaran

Putusan Nomor 832/B/PK/Pjk/2019KEP4178/WPJ.32/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Berdasarkan Pasal 36 (1) Huruf BKarena Permohonan Wajib Pajak, Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakSeptember 2008 Nomor: 00025/207/08/521/12 tanggal 12 Desember2012, dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses kembalipermohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar danmenghitung kembali jumlan pajak

Putusan Nomor 2251/B/PK/Pjk/2020 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put81739/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 9 Maret 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2775/WPJ.32/2015 tanggal 4 Agustus 2015, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan

Menerima seluruhnya permohonan banding dari Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) yang diajukan melalui surat Nomor134/PIP/WIR/XI15 tanggal 4 November 2015 tentang PermohonanBanding atas Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) Nomor KEP2775/WPJ.32/2015 tanggal 4 Agustus 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN Nomor 00038/207/12/522/14 tanggal 17 Juni 2014 masapajak Juli 2012;4.

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP2775/WPJ.32/2015 tanggal 4 Agustus 2015tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar PPN Nomor 00038/207/12/522/14 tanggal 17 Juni 2014 masapajak Juli 2012;5.

Putusan Nomor 2251/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP2775/WPJ.32/2015 tanggal 4 Agustus 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00038/207/12/522/14tanggal 17 Juni 2014 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.626.220.6522.000, adalah sudah

Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEMATR/BPN/V1/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017, tentang Pembatalan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32

/2015, tanggal 11 Juni 2015 Terletakdi Jalan Soekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, KecamatanBuah Batu, Kota Bandung karena Cacat Administrasi, tertanggal 8 Juni2020;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa Surat Keputusan Menteri Agraria dan TataHalaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 483 K/TUN/2021Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEMATR/BPN/V1/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa BaratNomor 07/PBT/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni 2015 Terletak di JalanSoekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu,Kota Bandung karena Cacat Administrasi

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Agrariadan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/Pct/KEMATR/BPN/V1/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa BaratNomor 07/PBT/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni

Putusan Nomor 483 K/TUN/2021ATR/BPN/V1/2020 tentang Pencabutan Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat tanggal 29 Mei2017 Nomor 21/PBT/BPN.32/2017 tentang Pembatalan Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa BaratNomor 07/PBT/BPN.32/2015, tanggal 11 Juni 2015 terletak di JalanSoekarno Hatta Nomor 262 Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu,Kota Bandung karena Cacat Administrasi, tertanggal 8 Juni 2020;4.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4777/WPJ.32/2015 tanggal 30 November 2015, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Agustus 2010 Nomor 00111/207/10/521/14, tanggal 17November 2014:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88283/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 2 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah

sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4777/WPJ.32/2015, tanggal 30 November 2015, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Agustus 2010 Nomor 00111/207/10/521/14 tanggal 17 November2014, atas nama PT Dinamika Sumber Utama, NPWP02.006.601.5521.000 beralamat di Ruko Griya Sokaraja Permai Blok A12,Sokaraja Kidul, Banyumas alamat korespondensi Jalan Pramuka Nomor144

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4777/WPJ.32/2015, tanggal 30 November 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2010 NomorHalaman 3 dari 8 halaman.

putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP4777/WPJ.32

/2015, tanggal 30 November 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2010 Nomor00111/207/10/521/14, tanggal 17 November 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP 02.006.601.5521.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Nomor 935 PK/Pdt/2018Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, Penggugatdalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusansebagai berikut:10.11.12.13.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 32/2015, tanggal30 Januari 2015, antara Anidar Sandi Agus/Penggugat dengan Indra AfdiSaputra/Tergugat

Eksepsi Tergugat 1.2: Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;Dalam Eksepsi Tergugat III: Gugatan Penggugat Salah Alamat (error in persona).Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungai Penuhtelah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Spn tanggal 17Oktober 2016 dengan amar sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat I.2 dan eksepsi Tergugat III;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan bahwa sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 32

/2015, tanggal30 Januari 2015 antara Anidar Sandi Agus/Penggugat dengan Indra AfdiSaputra/Tergugat II;Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik;Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah objekperkara;Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah objek perkaradengan cara tidak keluar dan mengosongkan tanah objek perkara adalahperbuatan melawan hukum;Menyatakan Tergugat tidak berhak atas tanah objek perkara;Menyatakan bahwa Tergugat Il dan Tergugat III

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NESTRI YENTI, tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor1/PDT/2017/PT.JMB., tanggal 2 Februari 2017 yang menguatkan PengadilanNegeri Sungai Penuh Nomor 16/Pdt.G/2016/PN.Spn., tanggal 17 Oktober 2016sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat I.2 dan eksepsi Tergugat III;Dalam Pokok Perkara1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2) Menyatakan bahwa sah menurut hukum Akta Jual Beli Nomor 32

/2015,tanggal 30 Januari 2015 antara Anidar Sandi Agus/Penggugat dengan IndraAfdi Saputra/Tergugat II;3) Menyatakan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik;4) Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah objekperkara;5) Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah objek perkaradengan cara tidak keluar dan mengosongkan tanah objek perkara adalahperbuatan melawan hukum;6) Menyatakan Tergugat tidak berhak atas tanah objek perkara;7) Menghukum Tergugat untuk keluar

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4779/WPJ.32/2015 tanggal 30 November 2015, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak November 2010 Nomor 00114/207/10/521/14, tanggal 17November 2014, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)yang kurang dibayar seharusnya adalah RpO,00 (Nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak

NomorPut88285/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 2 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP4779/WPJ.32/2015, tanggal30 November 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2010 Nomor00114/207/10/521/14, tanggal 17 November 2014, atas nama PT DinamikaSumber Utama, NPWP 02.006.601.5521.000 beralamat di Ruko

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4779/WPJ.32/2015, tanggal 30 November 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakHalaman 3 dari 8 halaman.

putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP4779/WPJ.32

/2015, tanggal 30 November 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak November 2010 Nomor00114/207/10/521/14, tanggal 17 November 2014, atas nama PemohonBanding, NPWP 02.006.601.5521.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4776/WPJ.32/2015, tanggal 30 November 2015, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juli 2010 Nomor 00110/207/10/521/14, tanggal 17November 2014:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88282/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 2 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah

sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4776/WPJ.32/2015, tanggal 30 November 2015, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Juli 2010 Nomor 00110/207/10/521/14, tanggal 17 November 2014,atas nama PT Dinamika Sumber Utama, NPWP 02.006.601.5521.000beralamat di Ruko Griya Sokaraja Permai Blok A12, Sokaraja Kidul,Banyumas, alamat korespondensi Jalan Pramuka Nomor 144RT002

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4776/WPJ.32/2015, tanggal 30 November 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2020 Nomor00110/207/10/521/14, tanggal 17 November 2014, atas nama PTHalaman 3 dari 8 halaman.

putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP4776/WPJ.32

/2015, tanggal 30 November 2015,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2010 Nomor 001 10/207/10/521/14,tanggal 17 November 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP02.006.601.5521.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

tersebut di atas, menurutPemohon Banding perhitungan PPN Masa Desember 2010 yang kurangdibayar seharusnya adalah RpO (Nihil):Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88286/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 2 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP4780/WPJ.32

/2015 tanggal30 November 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2010 Nomor: 00115/207/10/521/14 tanggal 17 November 2014, atas namaPT Dinamika Sumber Utama, NPWP 02.006.601.5521.000 beralamat diRuko Griya Sokaraja Permai Blok A12, Sokaraja Kidul, Banyumas alamatkorespondensi Jalan Pramuka Nomor 144, RT 002/RW 003, KelurahanPurwokerto Kulon, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, sehinggapajak dihitung kembali menjadi

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP4780/WPJ.32/2015 tanggal 30 November 2015, tentangHalaman 3 dari 8 halaman.

membayarsemua biaya dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP4780/WPJ.32

/2015 tanggal 30November 2015 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2010 Nomor 00115/207/10/521/14 tanggal 17 November 2014atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.006.601.5521.000; sehinggapajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 4313/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88281/PP/M.IVB/15/2017, tanggal 2 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP4774/WPJ.32/2015 tanggal30 November 2015, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP4774/WPJ.32/2015 tanggal 30 November 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00007/206/10/521/14tanggal 17 November 2014, atas nama PT Dinamika SumberUtama, NPWP 02.006.601.5521.000 beralamat di Ruko GriyaSokaraja Permai Blok A12, Sokaraja Kidul, Banyumas, terkaitsengketa a quo adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari 8 halaman.

makamohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP4774/WPJ.32

/2015 tanggal 30 November 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010 Nomor 00007/206/10/521/14 tanggal17 November 2014 atas nama Pemohon Banding, NPWP02.006.601.5521.000; sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadiRp224.081.878,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Penghasilan Netto Tahun Pajak 2010berupa:1.

Nomor 210 K/Padt.SusPHI/2017pertimbangan Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial SamarindaNomor 32/2015, Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial Samarindatelah menyatakan bahwa oleh karena Pemohon Kasasi tidak melampiririsalah penyelesaian, maka Judex Facti Pengadilan Hubungan IndustrialSamarinda mengembalikan gugatan kepada Pemohon Kasasi.pertimbangan tersebut dinyatakan dihalaman 9 Penetapan PengadilanHubungan Industrial Samarinda Nomor 32/2015 sebagai berikut (kutipan):Menimbang, oleh karena

Nomor 210 K/Padt.SusPHI/2017Pengadilan Hubungan Industrial Samarinda Nomor 32/2015 menjadibatal yang lebih lanjut kembali Pemohon Kasasi akan menguraikansecara jelas dasar, argumentasi, dalil dan alasan yang tidakdipertimbangkan dan diperiksa oleh Judex Facti PengadilanHubungan Industrial Samarinda dalam bab C di bawah;B.2.Mohon periksa Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, bahwa dalampertimbangannya di dalam Penetapan Pengadilan Hubungan IndustrialSamarinda Nomor 32/2015 Judex Facti Pengadilan Hubungan

/2015 serta Yang Mulia KetuaMahkamah Agung RI mengadili sendiri perkara ini dengan amarputusannya tersendiri;C.

/2015 dapatdipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (vormverzuim).Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I tanggal 25Halaman 46 dari 49 hal.

/2015, maka berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 November 1974Nomor M.A/Pemb.1154/74 juncto Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969,sudah selayaknya apabila Penetapan Pengadilan HubunganIndustrial Samarinda Nomor 32/2015 dibatalkan atau ditinjau Kembalidan diputuskan dengan suatu putusan yang berbeda oleh JudexJuris Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, hal ini sesuai denganYurisprudensi Tetap Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969

Putusan Nomor 464 K/TUN/2018Nomor 21/Pbt/BPN. 32/2017 tertanggal 29 Mei 2017 tentang PembatalanSurat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi Jawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11062015tentang Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 05922/KelurahanSekeyjati terbit tanggal 05111999, Surat Ukur tanggal 05111999Nomor 332/Sekejati/1999 seluas 22.340 M2 terakhir tercatat atas namaAyi Gunawan Azis alias Nandang Basya terletak di Jalan Soekarno Hatta Nomor 262, Kelurahan

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor21/Pbt/BPN. 32/2017 tertanggal 29 Mei 2017 tentang Pembatalan SuratKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional ProvinsiJawa Barat Nomor 07/PBT/BPN.32/2015 tanggal 11062015 tentangHalaman 3 dari 11 halaman.

Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan NegenKlas A Bandung Nomor 15/Pdt/Eks/PUT/2017/PN.Bdg tanggal07032017,Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan TataUsaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor 21/Pbt/BPN. 32/2017tertanggal 29 Mei 2017 tentang Pembatalan Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor07/PBT/BPN. 32/2015 tanggal 11062015 tentang Pembatalan SertifikatHak Milik

Putusan Nomor 464 K/TUN/2018Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 184/Pid/2003/PT.Bdg, tanggal 4Agustus 2003 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1699K/PID/2003, tanggal 7 Januari 2004, dan terakhir dengan melakukanpenerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Jawa Barat Nomor: 07/PBT/BPN.32/2015, tanggal 11Juni 2015, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor:05922/Kelurahan Sekejati, tanggal 5 November 1999, Surat UkurNomor: 332/Sekajati/1999, tanggal 5 November

Menetapkan perhitungan PPN Masa Oktober 2010 yang kurang dibayarseharusnya adalah RpO (Nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 9 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88284/PP/M.IVB/16/2017, tanggal 2 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4778/WPJ.32/2015 tanggal 30 November

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP4778/WPJ.32/2015 tanggal 30 November 2015, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2010 Nomor00113/207/10/521/14 tanggal 17 November 2014, atas nama PTDinamika Sumber Utama, NPWP 02.006.601.5521.000beralamat di Ruko Griya Sokaraja Permai Blok A12, SokarajaKidul, Banyumas alamat korespondensi Jalan Pramuka No.144RT002/RWO003 # Kelurahan Purwokerto Kulon, KecamatanHalaman 3 dari 8 halaman

putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP4778/WPJ.32

/2015 tanggal 30 November 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2010 Nomor00113/207/10/521/14 tanggal 17 November 2014 atas nama PemohonBanding, NPWP 02.006.601.5521.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa pada tanggal 01 Mei 2013, Penggugat melangsungkanperkawinan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bojonegoro,sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/02/V/2013Halaman 1 dari 11: Putusan nomor: 1169/Pdt.G/2016/PA.Bjntanggal 01 Mei 2013 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:DN.15.16.2/DN.00/32/2015 tanggal 30 Juli 2015 ; Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugatberstatus Je@jaka 5 n man nn

Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKabupaten Bojonegoro, nomor : DN.15.16.2/DN.00/32/2015, tanggal 30Juli 2015, ( Bukti P.1 ) ; 2.

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro padatanggal 09 Juli 2015 dengan register perkara Nomor : 1440/Pdt.G/2015/PA.Bjn telahmengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut:1 Bahwa pada tanggal 19 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ,Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/35/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:Kk.15.16.10/DN.01/32

/2015 Tanggal 07 Juli 2015;1 Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugatberstatus jejaka; Halaman dari 9 : Putusan nomor: 1440/Pdt.G/2015/PA.Bjn2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumahorang tua Tergugat selama 2 tahun, dan telah berhubungan sebagaimanalayaknya suami isteri hingga dikaruniai anak lakilaki yang bernama: ANAKUmur 3 tahun 6 bulan; 3 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagaimanatersebut dibawah ini:a Bahwa semula

bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan denganmenasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali, akantetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara inidengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan buktibukti tertulis sebagai berikut:1 Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama , KabupatenBojonegoro, Nomor : Kk.15.16.10/DN.01/32

/2015 tanggal 7 Juli 2015 akta nikahnomor: 191/35/VI/2011, tanggal 20 Juni 2011;2 Surat Keterangan Penduduk atas nama Penggugat, nomor: 475/144/35.22.11.022/VII/2015 , tanggal 7 Juli 2015 yang dikeluarkan Kabupaten Bojonegoro;Menimbang, bahwa buktibukti surat yang berupa fotocopy tersebut telahdicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yangbermaterai cukup kemudian diberi tanda P.1 dan P.2 ;Menimbang, bahwa selain buktibukti tertulis Penggugat telah menghadirkan2 orang saksi

/2015 Tanggal 07 Juli 2015 yang dibuat danditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , KabupatenBojonegoro (Bukti P.1), maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikatdalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Juni 2011;Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugatadalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan danpertengkaran yang sulit didamaikan, hal mana disebabkan Perbedaan prinsip tersebutadalah karena Penggugat