,MM Kepala Seksi Pengkajian dan PenangananHalaman 1 dari halaman 89 Putusan No. 35/G/2015/PTUN.Smg8.Sengketa dan Konflik Pertanahan;PRIYO HARSONO, SH., MH Kepala Seksi Pengkajian dan PenangananPerkara Pertanahan;Ir.

pada tanggal17 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang pada tanggal 17 Juni 2015 dibawah register perkara Nomor:35/G/2015/P TUN.SMG dan gugatan tersebut telah diperbaiki pada tanggal 13 Juli2015 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:Halaman 3 dari halaman 89 Putusan No. 35/G/2015/PTUN.SmgBahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan

/G/2015/PTUN.Smg6.

/G/2015/PTUN.Smg11.12.harus mau menandatangi surat pernyataan yang sudah dipersiapkan supayamenyerahkan kepemilikan atas tanah warisan dari almarhum Sudiro DiharjoSukahar semula tercatat dalam regester buku tanah Desa Wanutengah Cnomor 81.

/G/2015/PTUN.Smg1.

M E N G A D I L I :- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;--------------------- MembatalkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 35/G/2015/PTUN-KDI tanggal 08 Maret 2016 yang dimohonkan banding; -----MENGADILI SENDIRI1. DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN.

Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara KendariNomor'35/G/2015/PTUNKdi. tanggal08 Maret2016; = 23.

Berkas perkara Nomor :35/G/2015/PTUNKdi beserta suratsurat lainnya yangberhubungan dengan sengketa ini;TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Kendari Nomor : 35/G/2015/PTUNKdi tanggal 08 Maret 2016 yangamarnya berbunyi sebagai berikut : ===MENGADILI:DALAM PENUNDAAN : 22 22 22 2n enone nonoHalaman 2 dari 16 hal.

Negara Kendari tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08Maret 2016 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat/Pembanding, kuasahukum Tergugal/ Terba icin 9 j=nsen nem ssemmeren stem meneame snriaenimnmnnnnnnnnnnininnnnBahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut,kuasa hukum Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan bandingterhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 08 Maret2016 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor:35

/G/2015/PTUNKditanggal 08Maret 2016, permohonan banding mana telah diberitahukan kepadaTergugat/Terbanding, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan BandingNomor : 35/G/2015/PTUNkKdi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata UsahaNegara Kendari pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016; Bahwa pada tanggal 12 April 2016 kuasa hukum Pengugat/Pembandingtelah menyerahkan Memori Banding tertanggal 12 April 2016 serta TambahanSurat Bukti yang telah diberi meterai secukupnya kepada KepaniteraanHalaman

/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 16 Desember 2015 yang dimohonkanBanding ;MENGADILI SENDIRI:.

/G/2015/P.TUN.Mdo. yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado.

/G/2015/PTUN.Mdo, tanggal 6 Juni2017;Halaman 14 dari 17 halaman.

SHERLY UMBOH;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Makassar Nomor 38/B/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 31 Mei2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor 35/G/2015/PTUN.Mdo, tanggal 16 Desember 2015 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agungmengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;Halaman 15 dari 17 halaman.

SHERLY UMBOH iersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor 38/B/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 31 Mei 2016 yang membatalkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 35/G/2015/PTUN.Mdo, tanggal 16 Desember 2015;MENGADILI SENDIRI,I. Dalam EksepsiMenolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;Il. Dalam Pokok Sengketa1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

., tanggal 22 Juli 2016:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2016, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 29 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 35/G/2015/PTUN.BJM. yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

/G/2015/PTUN.Bjm, tanggal 31 Maret 2016,Memori Banding dari Penggugat / Pembanding dan kontra memoribanding dari Tergugat / Terbanding, Tergugat II Intevensi 1 / Terbanding,Tergugat II Intervensi 2 / Terbanding .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatasmaka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartaberpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Banjarmasin Nomor : 35/G/2015/PTUN.Bjm, tanggal 31 Maret2016 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlahdikuatkan.6.

Bahwa setelah mencermati dan menyimak segala isi pertimbangan MajelisHakim dalam Tingkat Banding tersebut, kami selaku kuasa hukum sangattidak sependapat dengan segala isi pertimbanganpertinbangan terutamayang terdapat dalam halaman 6 alinea ke2 dan halaman 7 alinea ke2tersebut diatas, karena sejak kami menyatakan banding agar diperiksasegala kekeliruan yang telah terjadi di Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin dengan pertimbangan hukumnya terdapat dalam putusanNomor : 35/G/2015/PTUN.Bjm, tanggal

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidakmemberikan penjelasan pertimbangan hukum yang mana dari putusanputusan Nomor : 35/G/2015/PTUN.Bjm, tanggal 31 Maret 2016 telah sesuaisehingga dapat dikuatkan, karena dalam pertimbangan hukumnya dariputusan Nomor : 35/G/2015/PTUN.Bjm, tanggal 31 Maret 2016 tidak sesuaidengan faktafakta hukum dan bertentangan dengan undangundang, hal inidapat terlinat dari pertimbangannya :> Bahwa menurut Hakim pada Tingkat Pertama perbuatan dan proseduryang

/G/2015/PTUN.Mks merupakan perintahundangundang sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) sub a UU No.5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tujuannya untukmembelah haknya, sehingga dengan demikian Penggugat tidakmempunyai kapasitas untuk menggugat dalam perkara ini, dengan alasanpencemaran nama baik ;Bahwa antara para Tergugat dengan Penggugat tidak terdapat hubunganhukum yang menimbulkan perselisihan hukum, sebab soal gugatmenggugat adalah persoalan hukum yang diatur dalam hukum acaraperdata

/G/2015/PTUN.Mksadalah tidak dapat dibebankan kepada Para Tergugat, sebab habisnyasejumlanh uang tersebut, tidak ikut serta para Tergugat dalampemakaian/membelanjakan uang tersebut, melainkan dihabiskan sendirioleh Penggugat artinya habisnya uangnya Penggugat tersebut tidak dapatdibebankan kepada Para Tergugat untuk diminta pertanggungjawaban yaknidiminta membayar ganti rugi;Hal. 9 dari 25 Hal.

Putusan No. 223/PDT/2018/PT MKSBahwa terhadap pembayaran honor kuasa hukum sejumlahRp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) adalah kewajiban Penggugatmembayar jasa pengacara untuk membela kepentinganmya di PengadilanTata Usaha Negara No. 35/G/2015/PTUN.Mks, habisnya uangRp. 200.000.0000 (dua ratus juta rupiah) adalah resiko Penggugatmenggunakan jasa pengacara, dan tidak mempunyai dasar dan alasanyang dapat dibenarkan untuk diminta kepada Para Tergugat membayarganti rugi uang sejumlah Rp. 200.000.000

/G/2015/PTUN.Mks adalah tidak termasukperbuatan melawan hukum sabab perbuatannya tidak bertentanganHal. 10 dari 25 Hal.

Putusan No. 223/PDT/2018/PT MKSdengan hukum Administrasi dan hukum Tatanegara, perbuatan paraTergugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalahdiatur dalam Pasal 53 UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UUNo. 9 tahun 2004 kemudian diubah kedua kalinya dengan UU No. 51 tahun2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat mengajukan Gugatan diPengadilan Tata Usaha negara Perkara No. 35/G/2015/PTUN.Mks tidaktermasuk perbuatan melawan hukum, maka

24 Maret 2015, sebagai dasar mengangkat dan menetapkan ParaPenggugat sebagai Senat Institut Agama Islam Negeri Ambon, maka padatanggal 16 Desember 2015, Para Penggugat mengajukan gugatan diPengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana dimaksud daiamRegister Perkara Nomor : 35 / G / 2015 / PTUN.ABN.

PuutessanNo. 107 AeMiCaZ207/ PAP Aorb berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor :36 Tahun 2015, yang menimbulkan implikasi dan akibat hukum terhadapPara Penggugat adalah sangat jelas merupakan kesalahan danpelanggaran terhadap aturan Perundangundangan karena terbukti denganadanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatanhukum tetap dalam Perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN.ABN tanggal 15Maret 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MakassarNomor

Surat Laporan kepada Presiden Republik Indonesia, melalui SuratNomor : W4.TUN3/162/H.03.06/11/2017,untuk Perkara Nomor: 35 / G/2015 /PTUN.ABN tanggal 24 Februari 2017, Perihal : Laporan TidakDilaksanakannya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara AmbonYang Telah Berkekuatan Hukum Tetap; 2.

Surat Permohonan yang disampaikan Kepada Kementerian AgamaR. melalui Surat Nomor : W4.TUN3/1028/H.03.06/X11/2016, tanggal 29Desember 2016, untuk perkara Nomor : 35/G/2015/PTUN.ABN tanggal29 desember 2016, Perihal : Mohon Memerintahkan Rektor InstitutAgama fslam Negeri (IAIN) Ambon;3.

Menyatakan sah menurut hukum putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon Nomor : 35/G/2015/PTUN.ABN tanggal 15 Maret 2016 joPutusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor70/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 08 September 2016 antara MUHAJIRABD RAHMAN, S.Ag, M.Pd.! dkk MELAWAN REKTOR INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI AMBON; 5.

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini.Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 35/G/2015/PTUN.Smg.

/ G/ 2015 / PTUN.SMG tersebut telah tidak melaksanakanhukum atau salah melaksanakannya, atau tidak melaksanakan cara untukmelaksanakan peradilan yang harus diturut menurut undangundang, denganalasan sebagai berikut:1.

semula atas nama Suryatisekarang Konggregasi Suster Putri Bunda Hati Kudus itu yang terdapatcacat administrasi, sehingga tidak benar/tidak sah Termohon Kasasidengan serta merta secara sepihak memutuskan sendiri tanpa atasdasar perintah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap;Bahwa secara tidak adil dan tidak konsisten Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang dalam putusannya, tanggal 19 November 2015 Nomor 35 / G/ 2015 / PTUN.SMG dalam pertimbangan hukumnya tidakmenilai secara berimbang

Putusan Nomor 467 K/TUN/2016dan 7.29 , karena dengan terbitnya P.10 adalah mencabut dan menjaditidak berlaku bukti T.17;Sehingga Judex Facti telah tidak melaksanakan asas mendengar keduabelah pihak (Audi Et Alteram Partem);Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam putusannya,tanggal 19 November 2015 Nomor 35 / G / 2015 / PTUN.SMG secarakeliru dalam pertimbangan hukumnya membenarkan tindakan sepihak dariTermohon Kasasi;Bahwa berdasar Pasal 31 PP Nomor 24 Th 1997 tentang PendaftaranTanah, Badan

Bahwa sesungguhnya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya tanggal 11 Mei 2016 Nomor 80/B/2016/PT TUN.SBY yangtelah menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangtanggal 19 November 2015 Nomor 35/G/2015/PTUN.SMG tersebut tidakbenar dan tidak tepat;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapatdibenarkan, karena Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak salahmenerapkan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitudalam amar Putusannya Pengadilan Negeri Bandung Nomor318/Pdt/G/2012/PN.Bdg, diputus dalam musyawarah Mejelis Hakim padatanggal 15 April 2013 dan diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada tanggal 17 April 2013, yaitu sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat untukseluruhnya;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 35

/G/2015/PTUNBDG.

Tanggal 21 Desember 2015;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 19 Januari 2016, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan Kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2016 diajukan permohonan kasasisecara lisan pada tanggal 1 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari AktaPermohonan Kasasi Nomor 35/G/2015/PTUNBDG Jo.

Putusan Nomor 244 K/TUN/2016yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung padatanggal 3 Maret 2016, sedangkan Termohon Kasasi tidak mengajukanjawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak/BelumMengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 35/G/2015/PTUNBDG tanggal 13April 2015Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh UndangUndangNomor

/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 16 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI: Menerima Eksepsi Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA: Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.501.000, (Dua juta lima ratus satu ribu rupiah);Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 252 K/TUN/2017Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telahdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi

Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 114/B/2016/PT.TUN.MKS, tanggal 29 November 2016;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPembanding/Penggugat pada tanggal 30 Januari 2017, kemudian terhadapnyaoleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus, Nomor 005/SXV/S.Ku/BPH GBI/II/2017 tanggal 02 Februari2017 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 13 Februari2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 35

/G/2015/PTUN.JPR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal27 Februari 2017;Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Februari2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, akan tetapiTermohon Kasasi tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi berdasarkan SuratKeterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 16 Juni 2016 tidak dapatdipertahankan dan harus dibatalkan.

/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 16 Juni 2016;MENGADILI SENDIRI, Mengabulkan gugatan Penggugat; Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan olehTergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1174, Kelurahan Ardipuratanggal 26 November 2014 dengan Surat Ukur Nomor 30/Ardipura/2010tertanggal 02 Agustus 2012 seluas 1.745 m (Seribu tujuh ratus empatpuluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak Agus Th.

11Maret 2015 Perihal Pembatalan Hasil Integrasi TKD dan TKB seleksi CalonPegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2014 yangditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara, sehingga yang seharusnyaPenggugat jadikan Tergugat adalan PANSELNAS dan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepublikIndonesia dan bukan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi SulawesiTenggara;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraKendari telah mengambil putusan, yaitu Nomor 35

/G/2015/PTUN.KDI tanggal 8Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:DALAM PENUNDAAN:Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Pengumuman Panitia SeleksiDaerah Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi TenggaraNomor 813/1768 Untuk Formasi Analis Anggaran, Nomor Pendidikan 5106500Atas Nama Sitti Zuhriah Dengan Nomor Peserta 74133002873 dan MashudinMago Dengan Nomor Peserta 74133001303 tanggal 02 Oktober 2015;DALAM EKSEPSI:Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK PERKARA:1.

/G/2015/PTUN.KDI yang dibuat olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari.

ProvinsiSulawesi Tenggara selaku Tergugat dengan Panitia Seleksi Daerah ProvinsiSulawesi Tenggara tahun 2014 dengan alasan Majelis Hakim bahwa yangmengeluarkan objek sengketa adalah Panitia Seleksi Daerah ProvinsiSulawesi Tenggara Tahun 2014 dan bukan Kepala Badan KepegawaianDaerah Provinsi Sulawesi Tenggara, bahwa namun Penggugat tetapdengan sikapnya dengan mendudukan Kepala Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Sulawesi Tenggara selaku pihak tergugat (Vide Berita AcaraPemeriksaan Persiapan Perkara No. 35

/G/2015/PTUN.Kdi tanggal 07Januari 2016;DALAM POKOK PERKARA:Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana padapoin No. 1 dan 2 halaman 11 putusan, adalah suatu pertimbangan hukum yangkeliru oleh Karena sebagaimana Tergugat telah kemukakan dalam jawabannyaHalaman 21 dari 24 halaman.

Putusan Nomor 35/G/2015/PTUN.SMD Tanggal 12 Mei 2016 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Penundaan:Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Tergugat Nomor :SPHP00108/WPJ.14/KP.0205/RIK.SIS/2015 tertanggal 12 Oktober 2015perinal Pemberitahuan Pemeriksaan yang ditujukan kepada Yth. Sadr.Santosa Widjaja JI.

/G/2015/PTUN.SMD yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda.

Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 200/B/2016/PT.TUN.JKT tertanggal 5 September 2016, yangsekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Samarinda dengan perkara No: 35/G/2015/PTUNSMDtertanggal 12 Mei 2016 tanpa memberikan dasar dan alasanpengambilalihan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindatersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan.Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah salahmenerapkan hukum dengan

Oleh karena itu kami mohon agar Majelis Hakim Agungmembatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor Nomor200/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 5 September 2016 Jo putusan PTUNSamarinda Nomor 35/G/2015/PTUNSMD tanggal 12 Mei 2016.Halaman 46 dari 49 halaman.

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SAMARINDAtersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 200/B/2016/PT.TUN.JKT Tanggal 5 September 2016 yang menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 35/G/2015/PTUN.SMD Tanggal 12 Mei 2016;MENGADILI SENDIRI,Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamsemua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapbkan sebesarRp500.000,00 (lima ratus ribu

hukum tidak berwenang memeriksa perkara a quo.Berdasarkan uraian halhal tersebut di atas, maka cukup beralasan hukumbagi Tergugat untuk mohon perkenan Majelis Hakim Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara a quountuk menerima keseluruhan dalil Eksepsi Tergugat dan menyatakanPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadiliperkara a quo;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraPontianak telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 35

/G/2015/PTUN.PTK, Tanggal 3 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:Dalam eksepsi:Menolak eksepsieksepsi Tergugat;Dalam pokok perkara:1.

Putusan Nomor 435 K/TUN/2016Permohonan Kasasi Nomor 35/G/2015/PTUN.PTK., yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2015 tentangPerubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan PekerjaanKonstruksi dan Jasa Konsultansi.Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah seharusnya PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 35/G/2015/PTUNPTKtanggal 3 Desember 2015 dibatalkan dan Pembanding/Penggugat mohonkepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili sendiridan mengabulkan gugatan Pembanding

Dalam Pokok Sengketa Menolak Gugatan Para Penggugat; Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 38/B/2016/PT.TUN.Mks. tanggal 31 Mei 2016,yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ManadoNomor 35/G/2015/PTUN.Mdo Tanggal 16 Desember 2015; Menghukum Para Termohon Para Termohon Peninjauan Kembaliuntuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali dariPemohon Pemohon Peninjauan Kembali Il tersebut, Para TermohonPeninjauan

YABAselaku Tergugat Il Intetervensi II), dengan alasan tanah yang ditunjukmenurut 2 (dua) Sertifikat tersebut, adalah harta peninggalan AlmarhumWahab dengan Istrinya NIPPI, "namun upaya hukum tersebut tidakberhasil (NIHIL) dan oleh karenanya kepemilikan Tergugat I, danTergugat XI, menurut sertipikat, atas obyek sengketa 1 dan 2 halaman 4,tetap sah dan mengikat sampai sekarang, sesuai putusan PengadilanTata Usaha Negara Makassar tanggal 30 Nopember 2015 No.35/G/2015/PTUN.

/G/2015/PTUN.MKS Jo.

Put no. 0296/Pdt.G/2018/PA.EkMakassar No. 35 /G/2015/PTUN. Mks, telah bersifat mengikat dan tidakterdapat alasan hukum yang cukup untuk menabraknya selain hanyadiarahkan agar, kiranya obyek sengketa a quo, diadili lebin dahulu(dipastikan statusnya lebih dahulu) oleh pengadilan dalam lingkunganperadilan umum (vide ketentuan Pasal 50 UU Nomor 07 tahun 1989tentang Peradilan Agama ).

Bukti T.l, T.XI6 =: fotokopi salinan resmi Putusan/Penetapan atasnama Penggugat Bunga, dkk melawan Kepalakantor Pertanahan Kabupaten Enrekang, Tergugat IIYaba Tergugat Ill Andi Selle Parallangi yangdikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar Nomor 35/G/2015/PTUN.MKS tanggal 3Desember 2015, telah dicocokkan dengan aslinyadan isinya tidak dibantah oleh pihak Penggugat;Him. 38 dari 76 hlm.

(vide putusanno. 35/G/2015/PTUN.Mks. halaman 86 alinea 3 dan 4). Oleh karenanya cukupterang benderang bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenangsecara absolut mengadili perkara a quo, karenanya putusan tersebut melekatHim. 51 dari 76 him.

Sehingga proses acara persidanganPengadilan yang demikian itu melanggar dan tidak sesuai dengan asasberacara yang harus ditaati oleh Jedex Facti yaitu: Asas Audi Et AlteramPartem;Untuk kami Para Pemohon Kasasi memohon agar Putusan PengadilanTata Tata Usaha Negara Makassar No. 26/B/2016/PT.TUN.MKS. joPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.35/G/2015/P.TUN.MKS. tanggal 03 Desember 2015 dibatalkan olehKetua/Majelis Hakim Agung tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI.

Putusan Nomor 412 K/TUN/2016sepanjang dalam proses persidangan pada Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar terbukti adanya tindakan pelanggaran oleh Tergugatsebagaimana:Tidak dapat warkah tanahnya secara lengkap yang diajukan oleh Tergugatyang berkaitan dengan data Yuridis dan data fisik atas kedua bidang tanahtersebut sehingga sertipikatsertipikat kedua objek sengketa a quoseharusnya dinyatakan batal;Dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.35/G/2015/PTUN.MKS tanggal 3 Desember

Kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Kasasi agarmembatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No.35/G/2015/P.TUN.MKS tanggal 3 Desember 2015 sebagaimana GugatanPara Penggugat telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi:Seorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha