Ditemukan 8496 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 19-07-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 561/Pid.Sus/2017/PN Bks
Tanggal 19 Juli 2017 — pidana - SONNY LASTEN Bin YUSMAN WARSO
224
  • 561/Pid.Sus/2017/PN Bks
    PUTUSANNomor 561/Pid.Sus/2017/PN BksDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : SONNY LASTEN Bin YUSMAN WARSOTempat lahir : JakartaUmur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Mei 1972Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Asrama Sukisno Blok C4 Rt.007/012, Kel. HalimPerdana Kusuma Kec.
    Uang tunai Rp. 2.001.000, (dua juta seriou rupiah) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio berikut kunci kontaknyaDirampas untuk Negara 1 (satu) buah dompet berisikan identitas ;Dikembalikan kepada terdakwa SONNY LASTENMembebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu Rupiah).Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2017/PN.BksSetelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut :1.
    Nia di JalanHalaman 4 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2017/PN.Bksjati Makmur Rt.012/008 No. 10 Kelurahan Jati Makmur Kec.
    Uang tunai Rp. 2.001.000, (dua juta seriou rupiah) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio berikut kunci kontaknyaDirampas untuk Negara 1 (satu) buah dompet berisikan identitas ;Dikembalikan kepada terdakwa SONNY LASTENHalaman 16 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2017/PN.Bks6.
    BAGINDA, S.H.Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2017/PN.Bks
Register : 04-11-2015 — Putus : 18-11-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 561/Pid.Sus/2015/PN Kag
Tanggal 18 Nopember 2015 — - M. Sobirin als Birin Bin Jailani;
253
  • 561/Pid.Sus/2015/PN Kag
    PUTUSANNomor 561 / Pid.Sus / 2015 / PN KagDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG yang memeriksa perkaraperkarapidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari :Nama lengkap : M.
    Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekira pukul 08.30 Wib oPerkara Pidana Nomor : 561/Pid.Sus/2015/PN Kag Halaman 6 dari 17 halamanTerdakwa : M.Sobirin Als Birin Bin Jailani bertempat di Dsn. Ds. Sejangko IL Kec. Rantau Panjang, Kab.
    Ogan lir terdakwaditangkap saksi Andi Hidayat dan saksi Rohman Sumanto karena memilikiNarkotika Gol berupa 4 (Empat) paket kecil Narkotika jenis shabushabu seberat 0,230gram. oPerkara Pidana Nomor : 561/Pid.Sus/2015/PN Kag Halaman 7 dari 17 halamanTerdakwa : M.Sobirin Als Birin Bin Jailani Bahwa benar menurut terdakwa shabushabu tersebut didapat terdakwa dan Sdr.
    Bahwa benarterdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis shabushabu sudah sejak 1 (Satu) Tahunyang lalu dan efek yang dirasakan oleh terdakwa sesaat setelan mengkonsumsi shabu oPerkara Pidana Nomor : 561/Pid.Sus/2015/PN Kag Halaman 8 dari 17 halamanTerdakwa : M.Sobirin Als Birin Bin Jailani adalah terdakwa merasa badan lebih fresh dan tidak mudah capek.
    Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung serta terdakwa ;Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,YOGA MAHARDHIKA, SH TRILHANDAYANI, SH FIRMAN JAYA,SH PANITERA PENGGANTI,YUSMAN,SH. oPerkara Pidana Nomor : 561/Pid.Sus/2015/PN Kag Halaman 17 dari 17 halamanTerdakwa : M.Sobirin Als Birin Bin Jailani
Register : 15-09-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 05-11-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 580/Pdt.P/2015/PA.Jr.
Tanggal 29 September 2015 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
131
  • Menetapkan merubah nama Pemohon I yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 561/05/I/1991 tanggal 2 Januari 1991 dari yang semula tertulis Moedji Santoso menjadi Mudji Santoso;3. Menetapkan merubah tanggal lahir Pemohon I yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 561/05/I/1991 tanggal 2 Januari 1991 dari yang semula tertulis 30 Oktober 1959 menjadi 31 Desember 1959;4.
    Menetapkan merubah nama Pemohon II yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 561/05/I/1991 tanggal 2 Januari 1991 dari yang semula tertulis Eko Sugiartiningsih menjadi Sugiartiningsih;5. Menetapkan merubah nama ayah Pemohon II yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 561/05/I/1991 tanggal 2 Januari 1991 yang semula tertulis Slamet Kartowijoyo menjadi Slamet;6.
    Menetapkan merubah tanggal lahir Pemohon II yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 561/05/I/1991 tanggal 2 Januari 1991 yang semula tertulis 20 Desember 1959 menjadi 28 Desember 1958;7. Menetapkan merubah nama Wali Pemohon II yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah nomor 561/05/I/1991 tanggal 2 Januari 1991 yang semula tertulis Kartowijoyo sebenarnya adalah Slamet;8.
    Menyatakan identitas para Pemohon yang tertulis dalam bukuKutipan Akta Nikah nomor 561/05/V1991 tanggal 2 Januari 1991sebagai berikut;a. Nama Pemohon tertulis Moedji Santoso yang sebenarnyaadalah Mudji Santoso;b. Tanggal lahir Pemohon tertulis 30 Oktober 1959sebenarnya adalah 31 Desember 1959;c. Nama Pemohon Il tertulis Eko Sugiartiningsin yangsebenarnya adalah Sugiartiningsih;d. Nama ayah Pemohon Il tertulis Kartowijoyo sebenarnyaadalah Slamet;e.
    Bahwa identitas para Pemohon yang tertulis dalam buku KutipanAkta Nikah nomor 561/05//1991 tanggal 2 Januari 1991 terdapatkekeliruan sebagai berikut;a. Nama Pemohon tertulis Moedji Santoso yang sebenarnyaadalah Mudji Santoso;b. Tanggal lahir Pemohon tertulis 30 Oktober 1959sebenarnya adalah 31 Desember 1959;c. Nama Pemohon Il tertulis Eko Sugiartiningsin yangsebenarnya adalah Sugiartiningsih;d. Nama ayah Pemohon Il tertulis Kartowijoyo sebenarnyaadalah Slamet;e.
    Menetapkan merubah nama Pemohon yang tercatat dalam bukuKutipan Akta Nikah nomor 561/05//1991 tanggal 2 Januari 1991dari yang semula tertulis Moedji Santoso menjadi Mudji Santoso;3. Menetapkan merubah tanggal lahir Pemohon yang tercatat dalambuku Kutipan Akta Nikah nomor 561/05//1991 tanggal 2 Januari1991 dari yang semula tertulis 30 Oktober 1959 menjadi 31Desember 1959;4.
    Menetapkan merubah nama Pemohon Il yang tercatat dalam bukuKutipan Akta Nikah nomor 561/05//1991 tanggal 2 Januari 1991dari yang semula tertulis Eko Sugiartiningsih menjadiSugiartiningsih;5. Menetapkan merubah nama ayah Pemohon Il yang tercatat dalambuku Kutipan Akta Nikah nomor 561/05//1991 tanggal 2 Januari1991 yang semula tertulis Slamet Kartowijoyo menjadi Slamet;6.
    Menetapkan merubah tanggal lahir Pemohon Il yang tercatat dalambuku Kutipan Akta Nikah nomor 561/05//1991 tanggal 2 Januari1991 yang semula tertulis 20 Desember 1959 menjadi 28Desember 1958;7. Menetapkan merubah nama Wali Pemohon Il yang tercatat dalambuku Kutipan Akta Nikah nomor 561/05//1991 tanggal 2 Januari1991 yang semula tertulis Kartowijoyo sebenarnya adalah Slamet;8.
Register : 03-04-2012 — Putus : 10-07-2012 — Upload : 27-08-2012
Putusan PTUN SERANG Nomor 11/G/2012/PTUN-SRG
Tanggal 10 Juli 2012 — ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA Melawan GUBERNUR BANTEN
15776
  • DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima ; DALAM POKOK SENGKETA - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan batal obyek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012 ; - Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1-Huk
    /2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886-Huk/2011 Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten Tahun 2012 ; - Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 189.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).
    /Kep.1Huk/2012 Tentang Perubahan atasKeputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886Huk/2011 TentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten Tahun 2012,tanggal 4 Januari 2012 ; Adapun yang menjadi dasar alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut : 1 Bahwa adapun yang menjadi dasar/alasan dijadikannya Keputusan GubernurBanten Nomor : 561/Kep.1Huk/2012 Tentang Perubahan atas KeputusanGubernur Banten Nomor : 561/Kep.886Huk/2011 Tentang Penetapan UpahHalaman 3 dari 98 halaman
    Banten Nomor : 561/Kep.1Huk/2012 Tentang Perubahanatas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.886Huk/2011Tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota SeProvinsiBanten Tahun 2012, tanggal 4 #Januari 2012 ; 3 Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Banten Nomor :561/Kep.1Huk/2012 Tentang Perubahan atas Keputusan GubernurBanten Nomor : 561/Kep.886Huk/2011 Tentang Penetapan UpahMinimum Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten Tahun 2012, tanggal4 Januari 2012 ; 4 Menyatakan Penetapan Penundaan tetap
    Kepala Dinas Tenaga Kerja DanTransmigrasi Provinsi Banten Nomor : 561/0074DTKT/1/2012, tanggal 13 Januari 2012, perihal PermohonanPenerbitan Keputusan Gubernur Banten tentang RevisiUMK Tahun 2012 dan Penetapan UMSK Tahun 2012 Kotatangerang Selatan ; 16.Bukti T Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.1Huk/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernurbanten Nomor 561/Kep.886Huk/2011 tentang PenetapanUpah Minimum Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten Tahun2012, tanggal 4 Januari 2012 : 17.Bukti
    SUTERA INDAH UTAMAIkepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiBanten Nomor : 02/SIU/II/2012, tanggal 9 Februari 2012perihal keberatan atas surat Keputusan Gubernur Nomor :561/Kep.IHuk/2012 dan Nomor: 561/Kep.2Huk/2012 ; 110.Bukti T 81aSurat permohonan dari PT.
    diterima ; Halaman 95 dari 98 halaman Putusan Nomor : 11/G/2012/PTUNSRGDALAM POKOK SENGKETA e Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan batal obyek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Banten Nomor :561/Kep.1Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Perubahan atasKeputusan Gubermur Banten Nomor : 561/Kep.886Huk/2011 TentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten Tahun 2012 ; e Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Banten Nomor :561/Kep.1Huk/2012 tanggal
Register : 14-12-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN SEMARANG Nomor 561/Pdt.G/2020/PN Smg
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
1.P. Andreas Bambang Boediono. IR
2.Setiawati
3.Suryadarman
Tergugat:
1.PT. Bank UOB Indonesia Cq. PT Bank UOB Indonesia Kantor Cabang Utama (KCU) Semarang C.q. PT. Bank UOB Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Siliwangi
2.Kementerian Keuangan Republik Indonesia C.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanwil Jawa Tengah C.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
3.Balai Lelang PT. Srijaya Realty
4819
    1. Mengabulkan permohonan Para Pelawan untuk mencabut perkara gugatan Nomor 561/Pdt.G/2020/PN Smg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Desember 2020;
    2. Menyatakan perkara gugatan Nomor 561/Pdt.G/2020/PN Smg dicabut;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara gugatan Register Nomor 561/Pdt.G/2020/PN Smg dari Buku Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang
    561/Pdt.G/2020/PN Smg
Putus : 17-11-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 561/Pdt.G/2015/PN.SBY
Tanggal 17 Nopember 2015 — Sri Nugraha Hudya melawan PT. Evergreen Sukses Sejahtera
213
  • Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 561/Pdt.G/2015/PN.Sby; 2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 561/Pdt.G/2015/PN.Sby harus dihentikan ; 3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar dicatat dalam register perkara perdata yang sedang berjalan ; 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) ;
    561/Pdt.G/2015/PN.SBY
    PENETAPANNo. 561/Pdt.G/2015/PN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalamperkara antara : 2222222 nn nn nnn nn nn nn nnn nnn n nnn nn nnn cnn nnnneneeSri Nugraha Hudya, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Mulyosari Utara11/85 RT.11/RW.001, Kelurahan Kalisari, KecamatanMulyorejo, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh KuasanyaEdward
    ParaAdvokat pada Lardi & Partners Advokat / Konsultan Hukum,berkantor di Graha Pelni 8" B Floor, Jl.Pahlawan 112Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca surat permohonan pencabutan gugatan register perkaraNomor : 561/Pdt.G/2015/PN.Sby., tertanggal 05 Nopember 2015, yang diajukan oleh KuasaPENQQUGAL fen ~~ =n nnn nnn nnn nme nnn nnn nnn nnnnnnnnnan nan nnnannnasnnnmnannnnnnannmnanennmnananMenimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan permohonan
    Pihak Penggugat tersebutadalah beralasan menurut hukum, karenanya dapat dikabulkan ;Halaman dari 3 Penetapan Nomor : 561/Pat.G/2015/PN.SbyMenimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan Pencabutan adalah pihakPenggugat, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akanditentukan dalam amar penetapan ini 5Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV serta peraturan perundangundangan yangbersangkutan 5 222 on nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nneeMENETAPKAN1.
    Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 561/Pdt.G/2015/2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 561/Pdt.G/2015/PN.Sbyharus dihentikan ; 22 nne nn nnn n ne nn enn ne nes3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar dicatatdalam register perkara perdata yang sedang berjalan ;4.
    +Rp. 201.000,(dua ratus satu ribu rupiah)Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor : 561/Pat.G/2015/PN.Sby
Register : 13-06-2023 — Putus : 05-07-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 561/Pdt.G/2023/PN Sby
Tanggal 5 Juli 2023 — Penggugat melawan Tergugat
533
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkaraNo. 561/Pdt.G/2023/PN. Sby;
    2. Menyatakan perkaraNo. 561/Pdt.G/2023/PN. Sbyyang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 13 Juni 2023dicabut dan harus dihentikan;
    3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya agar mencatat pencabutan perkaraNo. 561/Pdt.G/2023/PN.
    561/Pdt.G/2023/PN Sby
Register : 12-10-2022 — Putus : 02-11-2022 — Upload : 02-11-2022
Putusan PA PANGKALAN KERINCI Nomor 561/Pdt.G/2022/PA.Pkc
Tanggal 2 Nopember 2022 — Penggugat melawan Tergugat
312
    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 561/Pdt.G/2022/PA.Pkc dari Penggugat;
    2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara nomor 561/Pdt.G/2022/PA.Pkc dalam register;
    3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)
    561/Pdt.G/2022/PA.Pkc
Register : 01-08-2013 — Putus : 18-12-2013 — Upload : 15-03-2014
Putusan PA PELAIHARI Nomor 561/Pdt.G/2013/PA.Plh
Tanggal 18 Desember 2013 — - Pemohon dengan Termohon
113
  • - Menyatakan perkara Nomor: 561/Pdt.G/2013/PA.Plh telah selesai karena dicabut
    561/Pdt.G/2013/PA.Plh
    PENETAPANNomor 561/Pdt.G/2013/PA.PlhDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atasperkara CERAI TALAK yang diajukan oleh:PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanKontraktor Perusahaan Tambang, tempat tinggal di KABUPATEN TANAHLAUT, sebagai "Pemohon",MelawanTERMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanMengurus Rumah
    Menyatakan perkara Nomor: 561/Pdt.G/2013/PA.Plh telah selesai karenadicabut;2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.371.000, (tiga ratus tujuh puluh saturibu rupiah) kepada Pemohon;Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2013Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 Hijriah, oleh Drs. H.FATHURROHMAN GHOZALIE, Le., M.H. yang ditetapkan Ketua PengadilanAgama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H.
Register : 28-02-2013 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 23-01-2024
Putusan PN BLITAR Nomor 561/PDT.P/2013/PN.BLT
Tanggal 6 Maret 2014 — Pemohon:
SUDJIANTO
1411
    1. Menyatakan permohonan Nomor 561/Pdt.p/2013/PN.Blt. tanggal 06 maret 2014 atas nama SUJIANTO adalah dicabut ;
    2. Menyatakan permohonan Nomor 561/Pdt.p/2013/PN.Blt. dicoret dari register perkara ;
    3. Mebebankan biaya yang timbul dalam penetapan ini kepada pemohon sebesar Rp.186.000 ( Seratus delapan puluh enam ribu rupiah )
    561/PDT.P/2013/PN.BLT
Register : 16-09-2021 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 561/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 23 Juni 2022 — Penggugat:
Tan Heng Lok
Tergugat:
Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Telekomunikasi Indonesia
Turut Tergugat:
1.PT. Telemedia Onyx Pratama
2.PT. Asiatel Globalindo
3.PT. Mitra Buana Komputindo
4.PT. Visiland Dharma Sarana (Dalam Pailit)
190
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan perkara Nomor 561/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst gugur;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret perkara perdata Nomor 561/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst dari buku register perkara perdata;
    3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.850.000,- (tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
    561/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst
Register : 19-02-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PA KEBUMEN Nomor 561/Pdt.G/2019/PA.Kbm
Tanggal 28 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
132
  • 561/Pdt.G/2019/PA.Kbm
    /Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 1 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 1 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 1 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 1 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 1 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 1 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 1 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 1 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman
    ;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 2 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 2 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 2 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 2 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 2 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 2 dari 12 halaman6.
    ;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 10 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 10 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 10 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 10 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 10 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 10 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 10 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 10 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019
    Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 11 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 11 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 11 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 11 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 11 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 11 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 11 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 11 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G
    ;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 12 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 12 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 12 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 12 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 12 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 12 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 12 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019/PA.KbmHalaman 12 dari 12 halamanPutusan Nomor;561/Pdt.G/2019
Putus : 05-06-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PT MEDAN Nomor 375/PDT/2012/PT-MDN
Tanggal 5 Juni 2013 —
13754
  • TengkuAzan Khan, Sm.Hk.,.Msc ( Gelar Sultan Muda Deli), untukmenggabungkan diri pada gugatan dalam perkara pokok No.561/Pdt.G/2011/PN.Mdn. tersebut diatas;. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkanDOrkara. IN1j 2 nnn nnn nnn nnn nan nme ren ne ne cnn nnn cnn nnn nnn conan nnnn3.
    Syarwani, SH., padatanggal 23 Juli 2012, No. 561/Pdt.G.Int/2011/PN.Mdn, yang mana relaastersebut dibuat dan ditandatangani oleh Sayid Yusri Hamdani, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan diberitahukan dan diserahkankepada Penggugat Intervensi/Terbandingll melalui Kuasa Hukumnya, DolySiregar, SH., pada tanggal 23 Juli 2012 No. 561/Pdt.G.Intv/2011/PN.Mdn, yangmana relaas tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Sayid Yusri Hamdani,Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta
    Syarwani, SH., pada tanggal 17 September 2012, No.561/Pdt.G.Int/2011/PN.Mdn, yang mana relaas tersebut dibuat danditandatangani oleh Sayid Yusri Hamdani, Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Medan, dan diberitahukan dan diserahkan kepada PenggugatIntervensi/Terbandingll melalui Kuasa Hukumnya, Doly Siregar, SH., padatanggal 13 September 2012 No. 561/Pdt.G.Int/2011/PN.Mdn, yang mana relaastersebut dibuat dan ditandatangani oleh Sayid Yusri Hamdani, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Medan
    Pelindo I, padatanggal 23 Juli 2012 No. 561/Pdt.G.Int/2011/PN.Mdn, yang mana relaastersebut dibuat dan ditandatangani oleh Sayid Yusri Hamdani, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan kepada Tergugat IntervensiI/Penggugat Asal/Terbanding H.
    ., pada tanggal 30 Juli 2012,No. 561/Pdt.G.Int/2011/PN.Mdn, yang mana relaas tersebut dibuat danditandatangani oleh Sayid Yusri Hamdani, Jurusita Pengganti pada PengadilanNegeri Medan, dan diberitahukan dan diserahkan kepada PenggugatIntervensi/Terbandingll melalui Kuasa Hukumnya, Doly Siregar, SH., padatanggal 31 Juli 2012 No. 561/Pdt.G.Int/2011/PN.Mdn, yang mana relaastersebut dibuat dan ditandatangani oleh Sayid Yusri Hamdani, JurusitaPengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta diserahkan dan
Register : 08-10-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 561/Pdt.G/2019/PN Sgr
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5713
  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 561/Pdt.G/2019/PN.Sgr;
    2. Menyatakan surat gugatan tertanggal 25 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor: 561/Pdt.G/ 2019/ PN.Sgr, dicabut ;
    3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar register;
    4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 426.000,- (Empat
    561/Pdt.G/2019/PN Sgr
    Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Halaman 1 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 561/Pat.G/2019/PN.Sgr.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat sehubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara dipersidangan masihdalam tahap pemanggilan para pihak, namun dalam persidangan hari Kamistanggal 31 Oktober 2019, Penggugat melalui Kuasanya menyampaikan bahwaPenggugat mencabut perkara perdata gugatan Nomor 561/Pdt.G/2019/PN.Sgrsebagaimana surat pencabutan
    /Pdt.G/2019/PN.Sgr, dikabulkan, maka terhadapperkara gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register danmembebankan biaya perkara kepada Penggugat;Mengingat ketentuan pasal pasal 271 jo 272.RV dan ketentuan peraturanHalaman 2 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2019/PN.Sgr.perundangan yang bersangkutan;MENETAPKAN1.
    Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatanNomor 561/Pdt.G/2019/PN.Sogr;2. Menyatakan surat gugatan tertanggal 25 September 2019 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor:561/Pdt.G/ 2019/ PN.Sgr, dicabut ;3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftarregister;4.
    Sagung Yuni Wulantrisna, SH.A.A.Ayu Merta Dewi, SH.MH.Panitera Pengganti,Halaman 3 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2019/PN.Sgr.Ketut Maliastra,SH.Perincian Biaya : Pendaftaran :Rp. 30.000, Proses/ATK :Rp. 50.000, Panggilan :Rp. 300.000 , PNBP :Rp. 20.000, Redaksi :Rp. 10.000, Meterai : Rp. 6.000, Pencabutan gugatan :Rp. 10.000.
    Jumlah :Rp. 426.000,(Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);Halaman 4 dari 4 Penetapan Pencabutan Perdata Gugatan Nomor 561/Pdt.G/2019/PN.Sgr.
Register : 14-11-2022 — Putus : 28-11-2022 — Upload : 01-12-2022
Putusan PN BEKASI Nomor 561/Pdt.P/2022/PN Bks
Tanggal 28 Nopember 2022 — Pemohon:
Ahmad Teppy Bernolli
10218
  • M E N E T A P K A N:

    1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
    2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, dalam Register Perkara Perdata Nomor 561/Pdt.P/2022/PN Bks, dinyatakan dicabut;
    3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, untuk mencatat dalam Register Perkara Perdata Nomor 561/Pdt.P/2022/PN Bks, atas pencabutan tersebut;
    4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon
    561/Pdt.P/2022/PN Bks
Putus : 21-06-2012 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 178 K/TUN/2012
Tanggal 21 Juni 2012 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA KABUPATEN TANGERANG (DPK APINDO, DK Kabupaten Tangerang), VS GUBERNUR BANTEN
4335 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.782Huk/2010, terbit tanggal 28Desember 2010, tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.678Huk/2010, tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten TangerangProvinsi Banten Tahun 2011, terbit tanggal 10 Desember 2010 ;2.
    /Kep.782Huk/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentangPerubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.678Huk/2010tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tahun2011 dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.784Huk/2010tanggal 29 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur BantenNomor : 561/Kep.680Huk/2010 tentang Penetapan Upah Minimum Kota TangerangSelatan Provinsi Banten Tahun 2011, dan menyatakan Keputusan Gubernur BantenNomor : 561/Kep.678Huk
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut/membatalkan obyek sengketa berupa :Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.782Huk/2010 terbittanggal 28 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan GubernurBanten Nomor : 561/Kep.678Huk/2010 tentang Penetapan Upah MinimumKabupaten Tangerang Provinsi Banten Tahun 2011 terbit tanggal 10Desember 2010 ;Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.784Huk/2010 terbittanggal 29 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan GubernurBanten Nomor : 561/Kep
    Menyatakan batal Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.782Huk/2010, terbittanggal 28 Desember 2010, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur BantenNomor : 561/Kep.678Huk/2010, tentang Penetapan Upah Minimum KabupatenTangerang Propinsi Banten Tahun 2011, terbit tanggal 10 Desember 2010 ; Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.784Huk/2010, terbittanggal 29 Desember 2010, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur BantenNomor : 561
    Memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa berupa : Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.782Huk/2010, terbittanggal 28 Desember 2010, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur BantenNomor : 561/Kep.678Huk/2010, tentang Penetapan Upah Minimum KabupatenTangerang Propinsi Banten Tahun 2011, terbit tanggal 10 Desember 2010 ; Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.784Huk/2010, terbittanggal 29 Desember 2010, tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur BantenNomor : 561/Kep.680Huk
Register : 03-04-2012 — Putus : 10-07-2012 — Upload : 27-07-2012
Putusan PTUN SERANG Nomor 10/G/2012/PTUN-SRG
Tanggal 10 Juli 2012 — ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA melawan GUBERNUR BANTEN
185141
  • DALAM PENUNDAAN Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 khusus Lampiran I Angka II huruf n dan lampiran II Angka II huruf k yang mengatur mengenai tekstil, dari Penggugat ; DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak diterima ; DALAM POKOK SENGKETA - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - Menyatakan batal Keputusan
    TUN obyek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 khusus Lampiran I Angka II huruf n dan lampiran II Angka II huruf k yang mengatur mengenai tekstil ; - Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 561/Kep.2-Huk/2012 tanggal 4 Januari 2012 Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Tahun 2012 khusus Lampiran
    Bukti T 12 Nota Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi BantenNomor : 561/2274DTKT/XI/2011 tanggal 21 November Halaman 37 dari 88 halaman Putusan Nomor : 10/G/2012/PTUNSRG 2011 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernurtentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota SeProvinsi Banten Tahun 2012 ; 13.Bukti T13Surat Keputusan Gubemur Nomor : 561/Kep.2Huk/2012Tentang Upah Minimum Sektoral Kota Tangerang danKabupaten Tangerang Tahun 2012 tanggal 4 Januari 2012 ; 14.Bukti T14Surat Kesepakatan
    Walikota Tangerang Nomor: 516/Kep.178Disnaker/2012 tentang Perubahan atas lampiran KeputusanWalikota Tangerang Nomor: 561/Kep.29Disnaker/2011Tentang Dewan Pengupahan dan Sekretariat DewanPengupahan Kota Tangerang Masa Bhakti 20112014 ; 27.
    CURUG LESTARI MAJU denganperwakilan karyawan ; 43.Bukti T 45aSurat permohonan dari PT.KMK GLOBAL SPORTSkepada Gubernur Banten, Nomor: 015/KMK/II/2012,tanggal 2 Februari 2012 perihal Surat Keberatan SK GUBBanten Nomor: 561/Kep.2Huk/2012 ; 44.
    Nomor: 561/Kep.1Huk/2012 dan Nomor: 561/Kep.2Huk/2012 ; 71.Bukti T 59bKesepakatan Bersama antara PT. PLYMILINDOPERDANA dengan Sekretaris Pimpinan Unit Kerja (PUKSPSI) PT. PLYMILINDO PERDANA dan dibubuhitandatangan oleh plant manager PT. PLYMILINDOPERDANA dan Sekretaris Pimpinan Unit Kerja (PUKSPSI) PT. PLYMILINDO PERDANA; f2 Bukti T 60a Surat permohonan dari PT.
    SUTERA INDAH UTAMAkepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiBanten Nomor: 02/SIU/II/2012, tanggal 9 Februari 2012perihal keberatan atas surat Keputusan Gubernur Nomor:561/Kep.IHuk/2012 dan Nomor: 561/Kep.2Huk/2012 ; 100.Bukti T 75aSurat permohonan dari PT. PANARUB DWIKARYAkepada Gubernur Banten Nomor: 003/DIR/PDKB/II/2012,tanggal 3 Februari 2012, perihal permohonan keberatanterhadap Upah Sektoral dan Perubahan UMK Tahun 2012 ; 101.Bukti T 75b Kesepakatan Bersama antara Manajemen PT.
Register : 06-12-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PA Tulang Bawang Tengah Nomor 561/Pdt.G/2021/PA.Twg
Tanggal 21 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
8232
  • 561/Pdt.G/2021/PA.Twg
    PUTUSANNomor 561/Pdt.G/2021/PA.TwgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa danmengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan MajelisHakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT, umur xxxxxxxx tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP,TERGUGAT, umurPekerjaan XXXxXXXXX XXXXX XXXXXxX, Tempat KediamanXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX,Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung
    Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena masalah ekonomi,Tergugat malas kerja, sehingga Tergugat tidak memeberikan nafkahdan memenuhi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugatsuka berjudi dan pulang larut malam;Hal. 8 dari 13 hal., Putusan No.561/Pat.G/2021/PA. Twg4.
    ., Putusan No.561/Pat.G/2021/PA. Twg5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untukdapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yangsakinah, mawaddah, wa rahmah;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) mohonkepada Ketua Pengadilan Agama agar cq.
    1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepadaPenggugat;Hal. 11 dari 13 hal., Putusan No.561/Padt.G/2021/PA.
    Fitri, S.H.1, M.H.Hakim Anggota,Laili Herawati, S.Sy.Hal. 12 dari 13 hal., Putusan No.561/Padt.G/2021/PA. TwqPanitera Sidang,Rudi Habibi, S.H.,Perincian Biaya:1. Pendaftaran Rp30.000,002. Proses Rp50.000,003. PNBP Panggilan Rp20.000,004. Panggilan Rp300.000,005. Redaksi Rp10.000,006. Meterai Rp10.000,00Jumlah ~ Rp420.000,00(empat ratus dua puluh ribu rupiah);Hal. 13 dari 13 hal., Putusan No.561/Pat.G/2021/PA. Twq
Putus : 06-08-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 218 K/TUN/2012
Tanggal 6 Agustus 2012 — DEWAN PENGURUS KOTA ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (DPK-APINDO) KOTA TANGERANG VS GUBERNUR BANTEN
2316 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.783Huk/2010 tanggal 28 Desember 2010tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur BantenNomor 561/Kep.679Huk/2010 tentang PenetapanUpah Minimum Kota Tangerang, Provinsi BantenTahun 2011 yang berlaku mulai tanggal 1Februari 2011;2.
    Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.783Huk/2010 tanggal 28 Desember 2010tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur BantenNomor 561/Kep.679Huk/2010 tentang PenetapanUpah Minimum Kota Tangerang, Provinsi BantenTahun 2011, yang berlaku mulai tanggal 1Februari 2012;Il. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:1.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan yang diterbitkan olehTergugat berupa:e Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.783Huk/2010, Tanggal 28 Desember 2010 tentang Perubahan atasKeputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.679Huk/2010tentang Penetapan Upah Minimum Kota Tangerang, ProvinsiBanten Tahun 2011, yang berlaku tanggal 1 Februari 2011;e Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.783Huk/2010,tanggal 28 Desember 2010 tentang Perubahan atas KeputusanGubernur Banten Nomor 561/Kep.679Huk
    Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut:e Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.783Huk/2010, tanggal 28 Desember 2010 tentang Perubahan atasKeputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.679Huk/2010tentang Penetapan Upah Minimum Kota Tangerang, ProvinsiBanten Tahun 2011 yang berlaku tanggal 1 Februari 2011;e Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.783Huk/2010, tanggal 28 Desember 2010 tentang Perubahan atasKeputusan Gubernur Banten Nomor 561/Kep.679Huk/2010tentang Penetapan Upah Minimum
    Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor 561/Kep.783Huk/2010, tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur BantenNomor 561/Kep.679Huk/2010 tentang Penetapan Upah MinimumKota Tangerang, Provinsi Banten, yang diterbitkan oleh Tergugattanggal 28 Desember 2010;3.
Register : 16-08-2013 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 561/PDT G/2013/PN Dps
Tanggal 13 Mei 2014 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
2823
  • 561/PDT G/2013/PN Dps
    PUTUSANNOMOR 561/PDT G/2013/PN DpsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhnkan putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara :PENGGUGAT, Perempuan, lahir di Gianyar tanggal 4 Oktober 1975, WargaNegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Hindu,Alamat di Kab.
    ,(Tujuh ratus enam puluh enamribu rupiah).Hal 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN DpsCATATAN :Dicatat disini bahwa pada hari : SENIN, TANGGAL 19 MEI 2014,TERGUGAT (TERGUGAT ) telah menyatakan Banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 13 Mei 2014, Nomor561/PdtG/2013/PN.Dps;Panitera Pengganti,KETUT SRI MENAWATI, SH.
    Hal 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN DpsUntuk salinan resmi :PANITERAPENGADILAN NEGERI DENPASAR, GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.NIP. 19630424.198311.1.001.CATATAN :Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar,tertanggal 13 Mei 2014, Nomor 561/PdtG/2013/PN.Dps, diberikankepada dan atas' permintaan : PENGGUGAT (ANAK AGUNGAISA SRIATI) melalui Kuasanya : ( WAYAN SUAMBA,SH. a pada hari. tanggal bees ; becuase2014, dengan perincian biaya sebagai berikut : 1.
    Rp.24.100,(/Dua ouluh empat ribu seratus rupiah) ;Hal 27 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN DpsCATATAN :Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar,tertanggal 13 Mei 2014, Nomor 561/PdtG/2013/PN.Dps, diberikankepada dan alas permintaan : TERGUGAT (TERGUGAT ), padahari ee cee cee ce ne ee cee nee nen ee tanggalbee cee bee cee cee cee nett cee eee eee eee ees ; 2014, dengan perincian biayasebagai berikut : 1. Legalisasi tanda tangan .............. Rp.10.000,2.
    Rp.24.100,(/Dua puluh empat ribu seratus rupiah) :Hal 28 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN DpsHal 29 dari 26 halaman Putusan Nomor 561/Pdt G/2013/PN Dps